DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud meminta warga binaan yang memperoleh remisi pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadikan pengurangan masa pidana sebagai kesempatan untuk berubah dan menata kehidupan yang lebih baik. Pesan tersebut disampaikan Rahmad saat menghadiri penyerahan remisi umum bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Balikpapan, Senin (17/8/2026).

Rahmad menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh warga binaan yang mendapatkan remisi, khususnya penerima Remisi Umum II yang dinyatakan langsung bebas. Ia berharap mereka dapat kembali berkumpul bersama keluarga sekaligus membawa perubahan positif setelah menjalani proses pembinaan.

“Bagi saudara-saudara yang menerima remisi dan langsung bebas, saya ucapkan selamat berkumpul kembali dengan keluarga yang kita sayangi dan cintai. Mudah-mudahan ini tidak akan terulang lagi,” kata Rahmad.

Menurutnya, masa menjalani pidana tidak semestinya hanya dipandang sebagai hukuman. Proses tersebut harus menjadi ruang untuk melakukan introspeksi, memperoleh pembelajaran, sekaligus membekali diri dengan keterampilan sebelum kembali ke tengah masyarakat.

Rahmad meminta berbagai program pembinaan yang diberikan selama berada di lapas maupun rumah tahanan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bekal tersebut, kata dia, bukan hanya harus bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan lingkungan.

“Teruslah berbuat baik. Karena berbuat baik saja belum tentu baik, apalagi kalau kita tidak berbuat baik. Jadi tetaplah berbuat baik,” tegasnya.

Rahmad menilai keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh jajaran pemasyarakatan. Kemauan warga binaan untuk mempertahankan perubahan setelah bebas juga menjadi faktor penting agar mereka tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Ia juga menekankan pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial.

Menurutnya, warga binaan yang telah menyelesaikan masa pidana tetap memiliki kesempatan untuk kembali menjadi bagian masyarakat dan berkontribusi secara positif.

Dalam kesempatan tersebut, Rahmad mengapresiasi jajaran Lapas Kelas IIA Balikpapan yang terus menjalankan berbagai program pembinaan. Ia menilai lapas harus dipandang bukan semata sebagai tempat penghukuman, melainkan sebagai ruang rehabilitasi, edukasi dan pembentukan karakter.

“Tempat ini bukan lagi sekadar lembaga penghukuman, tetapi merupakan wadah rehabilitasi, edukasi dan pembinaan untuk mempersiapkan pribadi-pribadi yang tangguh, terampil dan berkarakter,” ujarnya.

Rahmad juga menyebut pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang menunjukkan perilaku positif, mematuhi tata tertib dan aktif mengikuti program pembinaan. Sementara bagi warga binaan yang masih menjalani sisa masa pidana, ia meminta agar tetap sabar dan mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh.

“Ambil hikmah dari proses pembinaan yang telah dijalani. Jadikan itu ilmu dan teladan agar kita bisa lebih bermanfaat ketika hadir kembali di tengah-tengah masyarakat,” pesannya.

Rahmad berharap remisi HUT ke-81 RI tidak berhenti sebagai pengurangan masa hukuman, tetapi menjadi titik awal perubahan. Bagi warga binaan yang telah bebas, momentum tersebut diharapkan menjadi kesempatan membangun kembali kehidupan bersama keluarga dan berkontribusi bagi masyarakat Kota Balikpapan.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Balikpapan berlangsung sederhana namun tetap khidmat di halaman Balai Kota Balikpapan, Senin (17/8/2026).

Dengan dipilihnya Balai Kota sebagai lokasi upacara dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Meski demikian, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan kesederhanaan pelaksanaan upacara bukan karena pemerintah kekurangan anggaran.

Menurut Rahmad, pemerintah memiliki pertimbangan dalam menentukan penggunaan anggaran agar lebih diarahkan pada kebutuhan yang dinilai memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

“Di tengah efisiensi tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada anggaran, tetapi ada lebih prioritas anggaran yang kita gunakan untuk kemaslahatan masyarakat,” ujar Rahmad.

Ia menyebut pelaksanaan upacara di halaman Balai Kota juga menjadi momentum untuk mengangkat kembali marwah gedung pemerintahan tersebut sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah peserta dan undangan pada peringatan HUT ke-81 RI tahun ini turut disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan. Rangkaian upacara pengibaran dan penurunan bendera dilaksanakan dalam dua sesi dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Peserta di antaranya berasal dari unsur RT, tokoh masyarakat, paguyuban hingga organisasi kemasyarakatan.

Rahmad juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang pada tahun-tahun sebelumnya terbiasa menerima undangan, namun tahun ini belum dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara langsung. Meski digelar lebih sederhana, Rahmad menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak mengurangi makna peringatan kemerdekaan.

Ia mengajak masyarakat menjadikan momentum HUT RI sebagai pengingat terhadap perjuangan para pahlawan yang mengorbankan jiwa dan harta demi kemerdekaan Indonesia. “Kita tidak terlibat dalam kemerdekaan bangsa kita, tetapi bagaimana mengisi kemerdekaan ini untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan,” katanya.

Rahmad juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan serta tidak mudah terpengaruh isu yang dapat memecah belah masyarakat. “Kalau kita satu tekad dan satu niat, kita ini lahir dari satu rahim di bawah naungan Ibu Pertiwi. Jangan goyah dengan provokator, jangan goyah dengan isu-isu yang memecah belah. Kalau itu terjadi, yang rugi kita semua,” tegasnya.

Selain persatuan, Rahmad meminta generasi muda meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, kemajuan bangsa sangat bergantung pada kemampuan generasi muda menghadapi perkembangan zaman.

“Bangsa lain sudah berpikir ke bulan, kita masih berpikir masalah-masalah internal. Sekarang sudah saatnya generasi muda sama-sama menuntut teknologi, menuntut ilmu, yang kepentingannya adalah membangun bangsa kita menjadi bangsa yang besar,” pungkasnya.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Balikpapan mendapat dukungan tambahan setelah pemerintah pusat mengirimkan 8.000 keping blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Tambahan tersebut memperkuat kemampuan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Balikpapan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pencetakan maupun penggantian KTP-el.

Kepala Disdukcapil Balikpapan, Tirta Dewi, menyebutkan persediaan blangko yang dimiliki saat ini telah mencapai lebih dari 129 ribu keping. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk menjaga keberlangsungan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, untuk penyediaan blangko KTP memang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Ditjen Dukcapil. Balikpapan mendapat bantuan 8.000 keping dari pemerintah pusat,” kata Tirta, Jumat (14/8/2026).

Ia menjelaskan, keberadaan blangko menjadi salah satu penopang utama pelayanan KTP-el. Karena itu, Pemkot Balikpapan tidak hanya mengandalkan distribusi dari pemerintah pusat, tetapi turut memberikan dukungan melalui skema hibah pengadaan. Untuk 2026, pemerintah daerah menyiapkan hibah pengadaan sebanyak 60 ribu keping blangko. Kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari dukungan pada 2025, ketika Pemkot Balikpapan menyiapkan hibah untuk pengadaan 100 ribu keping.

“Jumlah tersebut melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya. Pada 2025, Pemkot Balikpapan telah menyiapkan hibah untuk pengadaan 100 ribu keping blangko KTP-el,” jelasnya.

Menurut Tirta, jumlah pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan serta kemampuan keuangan daerah. Langkah itu dilakukan agar pelayanan tetap berjalan tanpa mengabaikan efisiensi penggunaan anggaran. Selain melayani warga Balikpapan, Disdukcapil juga memberikan kesempatan bagi masyarakat dari daerah lain untuk mencetak KTP-el di kota tersebut.

Pelayanan dapat dilakukan selama persyaratan administrasi terpenuhi dan ketersediaan blangko memungkinkan. “Bisa mencetak di Kota Balikpapan, karena ini merupakan satu kesatuan pelayanan se-Indonesia. Tidak ada yang menolak jika memang ketersediaan blangko KTP-nya ada di kota tersebut,” ujarnya.

Bagi masyarakat yang kehilangan KTP-el, pencetakan ulang dapat dilakukan dengan melengkapi persyaratan, salah satunya surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Masyarakat juga dapat memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai alternatif identitas digital.

Tirta menegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menerbitkan blangko KTP-el. Seluruh pengadaan dan penerbitan blangko tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Pengadaan blangko hanya pemerintah pusat. Jadi kami hibah uang untuk pengadaan blangko, yang nantinya dikembalikan ke daerah dalam bentuk blangko.

Tidak boleh selain pemerintah pusat yang mengeluarkan blangko,” tegasnya. Dengan tambahan pasokan dari pusat serta dukungan anggaran daerah, Disdukcapil Balikpapan memastikan pelayanan KTP-el tetap berjalan.

Persediaan yang tersedia juga diharapkan mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga pelayanan administrasi kependudukan tetap optimal.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pemkot Balikpapan memastikan kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu keberlangsungan kerja maupun hak ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang saat ini bertugas di lingkungan pemerintahan kota.

Jaminan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo. Ia menegaskan, para PPPK tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan memperoleh hak sebagai bagian dari aparatur sipil negara (ASN). “Tidak ada perubahan lain, artinya mereka masih tetap bekerja dan mendapatkan haknya. Karena itu kan bagian dari ASN kita,” kata Agus, Kamis (13/8/2026).

Ia menjelaskan, jumlah PPPK yang berada di bawah naungan Pemkot Balikpapan kini mencapai sekitar 3.000 orang. Meskipun pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian akibat kondisi fiskal dan kebijakan pemangkasan anggaran, Agus memastikan pembiayaan pegawai masih menjadi perhatian utama.

Menurut dia, kondisi anggaran Balikpapan hingga saat ini masih memungkinkan pemerintah daerah mempertahankan keberlangsungan kerja PPPK, termasuk untuk kebutuhan tahun mendatang.

“Kalau Balikpapan masih aman, tahun depan sementara kita masih aman,” ujarnya.

Agus menyampaikan, pemerintah daerah telah memasukkan kebutuhan belanja pegawai dalam perencanaan anggaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kewajiban pemerintah terhadap aparatur tetap dapat dipenuhi di tengah berbagai penyesuaian fiskal.

“Untuk alokasi anggaran sudah kita siapkan sambil melihat perkembangan. Tapi belanja pegawai kita akan coba amankan,” jelasnya.

Di sisi lain, proporsi belanja pegawai Pemkot Balikpapan saat ini masih berada di atas 30 persen dari keseluruhan anggaran. Agus menyebut kondisi tersebut masih berada dalam batas yang diperbolehkan berdasarkan hasil pembahasan antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kita masih lebih dari 30 persen dan itu masih diperbolehkan berdasarkan hasil Komisi II DPR RI dengan Kemendagri dan BKN. Itu masih diperbolehkan lebih dari 30 persen,” pungkas Agus.

Dengan demikian, meski penyesuaian anggaran tetap dilakukan, Pemkot Balikpapan menempatkan belanja pegawai sebagai salah satu komponen yang berupaya dipertahankan agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan optimal.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan mulai memperketat penataan arus kendaraan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan kemacetan dan kecelakaan.

Traffic light baru hingga rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan yang semakin meningkat, terutama akibat tingginya mobilitas kendaraan berat. Kepala Dishub Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, mengatakan kondisi lalu lintas di Balikpapan terus berubah seiring bertambahnya jumlah kendaraan.

Karena itu, pengaturan di lapangan harus terus disesuaikan agar pergerakan kendaraan tetap terkendali.

“Jumlah kendaraan sekarang semakin banyak dan meningkat. Apalagi di sekitar Projakal dan Platinum, salah satu yang menjadi sumber kemacetan adalah melintasnya kendaraan-kendaraan besar,” ujar Fadli.

Salah satu titik yang kini menjadi perhatian berada di Kilometer 7, tepatnya kawasan akses Grand City. Dishub telah menyiapkan traffic light baru untuk membantu mengatur pergerakan kendaraan di kawasan tersebut.

Namun, fasilitas itu belum langsung difungsikan secara penuh. Dishub masih melakukan evaluasi dengan mengoperasikan warning light sebagai tahap awal untuk melihat efektivitas pengaturan arus kendaraan. Penataan serupa juga disiapkan di Simpang Butun. Setelah perbaikan kondisi jalan dilakukan, Dishub akan melanjutkannya dengan rekayasa lalu lintas. Upaya pemasangan traffic light di lokasi tersebut juga tengah diperjuangkan.

“Solusi yang utama di sana adalah rekayasa lalu lintas. Yang kedua, kami berjuang memasang traffic light,” katanya. Selasa (11/8/2026)

Selain lampu lalu lintas, Dishub merancang sejumlah fasilitas pendukung berupa pulau lalu lintas dan ruang henti khusus sepeda motor. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan membuat kendaraan lebih tertib ketika berhenti di persimpangan sekaligus mengurangi potensi konflik antar-pengguna jalan.

Untuk mempercepat penyediaan fasilitas, Dishub juga menggandeng pihak swasta. Pengadaan traffic light di Kilometer 7, salah satunya, mendapat dukungan dari Grand City setelah dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Alhamdulillah pihak Grand City bisa memberikan bantuan untuk pengadaan traffic light tersebut,” ungkap Fadli.

Di sisi lain, Dishub menghadapi keterbatasan kewenangan pada sejumlah ruas jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Salah satunya Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta. Dishub telah menyurati Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan untuk meminta pengaktifan traffic light di sekitar Terminal Batu Ampar dan kawasan Pasar Butung.

Menurut Fadli, pengendalian kendaraan berat juga tidak cukup hanya melalui pengaturan lalu lintas. Beban kendaraan besar turut berpengaruh terhadap kondisi jalan. Karena itu, pembangunan depo angkutan barang di Kilometer 13 dipandang sebagai solusi jangka panjang.

“Kuncinya adalah depo. Karena di depo nanti terjadi pelangsiran kendaraan dari kendaraan besar ke kendaraan kecil, sehingga kendaraan besar tidak perlu leluasa masuk ke wilayah kota,” pungkasnya.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)