DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan mulai memantapkan persiapan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Perusahaan Air Minum Nasional (Porpamnas) IX Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 7–10 Oktober 2026.

Event berskala nasional tersebut diperkirakan akan dihadiri sekitar 10.000 peserta dan official dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kota Balikpapan, Cokorda Ratih Kusuma, mengatakan koordinasi dengan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) selaku tuan rumah terus dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan berjalan optimal.

Menurut Ratih, Porpamnas IX tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga antarkaryawan perusahaan air minum, tetapi juga menjadi kesempatan memperkenalkan potensi Balikpapan kepada ribuan tamu dari seluruh Indonesia.

“Diperkirakan sekitar 10.000 peserta dan official akan hadir. Ini menjadi peluang besar bagi Balikpapan untuk menunjukkan kesiapan sebagai tuan rumah sekaligus menggerakkan perekonomian daerah,” ujarnya. Rabu (15/7/2026)

Ia menjelaskan, kehadiran ribuan peserta diperkirakan akan meningkatkan tingkat hunian hotel, aktivitas restoran, jasa transportasi, pusat perbelanjaan, hingga penjualan produk UMKM dan oleh-oleh khas daerah. Selain pertandingan olahraga, panitia juga menyiapkan program city tour guna memperkenalkan destinasi unggulan Balikpapan dan Kalimantan Timur.

Sejumlah lokasi yang akan dikunjungi antara lain Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) Beruang Madu, Pasar Pringgondani Teritip, Galeri Dekranasda Balikpapan, Pasar Inpres, hingga kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kami ingin para peserta tidak hanya datang untuk bertanding, tetapi juga mengenal potensi wisata, budaya, dan produk unggulan Balikpapan sehingga memiliki pengalaman yang berkesan,” katanya.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, Disparpora juga mendorong panitia berkoordinasi dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) guna memastikan ketersediaan akomodasi, serta menjalin sinergi dengan pengelola Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan dalam menyambut kedatangan peserta.

Ratih menilai pelayanan yang baik sejak tamu tiba di Balikpapan akan menjadi kesan positif sekaligus memperkuat citra kota sebagai destinasi penyelenggaraan kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).

Ia optimistis keberhasilan Porpamnas IX akan semakin meningkatkan kepercayaan terhadap Balikpapan sebagai tuan rumah berbagai agenda nasional, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi sektor pariwisata, pelaku usaha, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan memperketat penertiban terhadap aktivitas pengamen di sejumlah persimpangan lampu lalu lintas.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan dari potensi risiko kecelakaan.

Kepala Bidang Penegakan Satpol PP Kota Balikpapan, Yosep Gunawan, mengatakan penertiban dilakukan berdasarkan hasil patroli rutin maupun laporan masyarakat. Namun, setiap informasi yang diterima terlebih dahulu diverifikasi sebelum petugas mengambil tindakan di lapangan.

"Setiap laporan maupun temuan di lapangan kami lakukan pengecekan terlebih dahulu. Apabila ditemukan aktivitas mengamen di persimpangan lampu lalu lintas, petugas akan melakukan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Yosep, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, penanganan terhadap pengamen tidak dilakukan semata-mata dengan pendekatan represif. Satpol PP lebih mengedepankan langkah persuasif melalui pembinaan dengan melibatkan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Balikpapan. Setiap pengamen yang terjaring akan didata sebelum diserahkan kepada Dinsos untuk mendapatkan pembinaan dan pendampingan. Upaya tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi mereka memperoleh pekerjaan yang lebih layak sehingga tidak kembali mengamen di jalan.

"Kami lebih mengutamakan pembinaan. Setelah didata, mereka kami serahkan kepada Dinas Sosial agar mendapatkan pendampingan dan memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik, sehingga tidak kembali mengamen di persimpangan," jelasnya.

Yosep menegaskan, aktivitas mengamen di kawasan lampu merah bukan hanya melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2021, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan. Keberadaan pengamen di sela-sela arus kendaraan dapat memicu kecelakaan lalu lintas yang merugikan pengamen maupun pengguna jalan lainnya.

"Fokus kami bukan hanya pada penegakan aturan, tetapi juga aspek keselamatan. Kami ingin mencegah potensi kecelakaan yang bisa merugikan semua pihak," katanya.

Untuk itu, Satpol PP akan terus mengintensifkan patroli di seluruh persimpangan lampu lalu lintas yang selama ini kerap menjadi lokasi aktivitas pengamen maupun bentuk pelanggaran ketertiban umum lainnya.

"Semua simpang lampu lalu lintas menjadi fokus pengawasan. Tidak ada titik yang diperbolehkan menjadi lokasi mengamen karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan daerah," tegas Yosep.

Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum dengan melaporkan setiap aktivitas yang berpotensi melanggar aturan. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga.

"Kami berharap masyarakat dapat melaporkan setiap pelanggaran ketertiban umum agar segera kami tindak lanjuti. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga ketertiban di Kota Balikpapan," pungkasnya.

Melalui penegakan Perda yang dibarengi pendekatan humanis, Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen menciptakan ketertiban umum tanpa mengesampingkan aspek sosial. Kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial diharapkan mampu memberikan solusi jangka panjang bagi para pengamen, sekaligus menjaga keamanan dan keselamatan di ruang publik.

(Adv/Diskominfo/Bpp)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan memberikan edukasi kebencanaan kepada peserta didik baru melalui kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang digelar di SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 25 Balikpapan pada Selasa (14/7/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan menanamkan budaya sadar bencana sejak dini sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi di lingkungan sekolah maupun sekitarnya.

Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kota Balikpapan, Solahuddin Malik, mengatakan materi yang diberikan berfokus pada pengenalan konsep Sekolah Tangguh Bencana serta langkah-langkah yang harus dilakukan peserta didik ketika menghadapi situasi darurat.

"Kami mengenalkan Sekolah Tangguh Bencana sekaligus memberikan pemahaman kepada siswa mengenai apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana di lingkungan sekolah," ujarnya.

Menurut Solahuddin, pemahaman mengenai mitigasi bencana perlu diberikan sejak awal masa sekolah agar peserta didik tidak panik ketika menghadapi kondisi darurat. Selain itu, guru dan seluruh warga sekolah juga diharapkan memiliki pengetahuan yang sama sehingga proses penyelamatan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Ia menambahkan, upaya tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana, yang mendorong setiap sekolah membangun budaya kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

"Kami berharap guru, siswa maupun seluruh warga sekolah memiliki kepedulian terhadap kebencanaan. Dengan begitu, ke depan sekolah dapat menjadi sekolah yang tangguh bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, siswa juga diberikan pemahaman mengenai prosedur penyelamatan diri ketika terjadi gempa bumi. Mereka diperkenalkan langkah-langkah yang harus dilakukan, mulai dari melindungi diri saat guncangan terjadi hingga melakukan evakuasi secara tertib menuju titik kumpul yang telah ditetapkan.

Selain penyampaian materi, beberapa sekolah juga melaksanakan simulasi kebencanaan sebagai bagian dari penguatan pemahaman peserta didik. Melalui simulasi tersebut, siswa dilatih agar mampu mengambil tindakan yang tepat saat menghadapi situasi darurat.

BPBD Balikpapan berharap edukasi yang diberikan selama MPLS dapat membentuk karakter peserta didik yang lebih tanggap terhadap bencana, sekaligus menumbuhkan budaya kesiapsiagaan di lingkungan sekolah sehingga risiko korban saat terjadi bencana dapat diminimalkan.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan memastikan seluruh siswa baru jenjang SD dan SMP akan menerima seragam sekolah gratis sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar pada Senin, 20 Juli 2026.

Pembagian seragam dilakukan selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), sehingga siswa dapat langsung mengenakan seragam baru pada hari pertama pembelajaran.

Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan saat ini proses distribusi seragam telah memasuki tahap akhir. Seluruh paket seragam telah dipilah sesuai ukuran dan mulai didistribusikan ke sekolah-sekolah.

"Selama MPLS siswa masih menggunakan seragam dari jenjang sebelumnya. Untuk siswa SD masih memakai seragam PAUD, sedangkan siswa SMP menggunakan seragam SD. Mulai 20 Juli mereka sudah memakai seragam yang dibagikan pemerintah," ujar Irfan saat diwawancarai, Selasa (14/7/2026).

Ia menjelaskan, penyerahan seragam secara simbolis akan dilaksanakan pada Kamis (16/7/2026) di SD Negeri 009 Balikpapan Utara. Sementara itu, seluruh sekolah secara bertahap telah mengambil paket seragam sesuai data ukuran siswa untuk kemudian dibagikan kepada orang tua maupun peserta didik selama pelaksanaan MPLS.

Selain memastikan distribusi seragam berjalan lancar, Disdikbud juga masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Menurut Irfan, hingga kini pihaknya masih menginventarisasi berbagai masukan dari sekolah sebelum menyampaikan hasil evaluasi secara komprehensif kepada publik.

Ia menegaskan, secara umum pelaksanaan SPMB tahun ini berlangsung baik. Tidak ditemukan kendala berarti, baik pada sistem digital maupun infrastruktur pendukung seperti server dan jaringan.

"Semua sistem berjalan dengan baik. Tidak ada server yang mengalami gangguan maupun kendala teknis lainnya. Proses penerimaan juga berlangsung transparan tanpa adanya praktik titipan," tegasnya.

Irfan menambahkan, evaluasi juga akan menyasar sistem rayonisasi yang masih memunculkan keluhan di sejumlah wilayah akibat belum meratanya sebaran sekolah negeri di Balikpapan. Perbaikan mekanisme rayon akan menjadi salah satu fokus penyempurnaan pada pelaksanaan SPMB tahun depan.

Di sisi lain, kerja sama Pemerintah Kota Balikpapan dengan 15 SMP swasta dinilai berhasil memperluas daya tampung peserta didik. Program tersebut mampu menampung hampir 1.000 siswa dengan dukungan anggaran sekitar Rp3,4 miliar untuk pembiayaan SPP dan uang pangkal.

Jumlah sekolah swasta mitra juga meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya melibatkan 13 sekolah. Menurut Irfan, kolaborasi tersebut akan terus diperluas sebagai langkah mengatasi keterbatasan daya tampung SMP negeri, dengan tetap memastikan setiap sekolah mitra memenuhi standar sarana prasarana serta kualitas tenaga pendidik.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan tingkat penyerapan tenaga kerja melalui Job Market Fair (JMF) 2026 melampaui 50 persen. Target tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 46 persen, sehingga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan bursa kerja tahun ini.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Balikpapan, Adamin Siregar, mengatakan hasil evaluasi JMF 2025 menunjukkan masih adanya kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan tenaga kerja yang berhasil direkrut perusahaan. Karena itu, berbagai pembenahan dilakukan agar lebih banyak pelamar memperoleh pekerjaan.

“Dari hasil evaluasi kita pada tahun 2025, memang antara jumlah lowongan dengan pencari kerja, tingkat penyerapannya belum maksimal, masih sekitar 46 persen. Harapan kita pada pelaksanaan kali ini bisa terserap di atas 50 persen,” ujarnya saat menghadiri pembukaan JMF 2026 di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Selasa (14/7/2026).

Menurut Adamin, meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap akan memberikan dampak ekonomi yang luas. Selain membantu mengurangi angka pengangguran, setiap pekerja yang diterima juga berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarganya. Ia mencontohkan, apabila dari 2.079 lowongan yang tersedia lebih dari 1.000 orang berhasil direkrut, maka manfaatnya akan dirasakan ribuan anggota keluarga yang bergantung pada penghasilan para pekerja tersebut.

JMF 2026 berlangsung selama dua hari, 14–15 Juli 2026, dengan melibatkan 86 perusahaan yang membuka 2.079 lowongan kerja pada 69 jenis jabatan. Hingga hari pertama pelaksanaan, jumlah pencari kerja yang telah mendaftar mencapai 2.086 orang, sehingga selisih antara jumlah pelamar dan lowongan hanya sekitar tujuh orang.

“Kalau kita lihat antara jumlah pencari kerja dengan lowongan yang ada, selisihnya hanya tujuh saja. Tetapi walaupun begitu, kita harapkan seluruh lowongan yang tersedia dapat terserap semaksimal mungkin,” katanya.

Adamin mengimbau masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan datang langsung ke lokasi kegiatan. Para pencari kerja dapat berkonsultasi dengan perusahaan, menyerahkan lamaran, maupun menjadwalkan proses seleksi lanjutan sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan.

Lowongan yang tersedia masih didominasi posisi sales dan marketing, disusul mekanik alat berat, operator alat berat, pramuniaga, management trainee, kolektor, administrasi, paramedis, tenaga kebersihan atau juru bantu, hingga frontliner.

Lebih lanjut, Adamin mengungkapkan rendahnya tingkat penyerapan pada JMF sebelumnya dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya ketidaksesuaian minat pencari kerja dengan lowongan yang tersedia, belum terpenuhinya persyaratan pendidikan, serta minimnya pengalaman kerja maupun sertifikasi yang dipersyaratkan perusahaan.

Sebagai tindak lanjut, Disnaker Balikpapan akan memetakan kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha sebagai dasar penyusunan program pelatihan dan pemagangan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi pencari kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri.

“Ini menjadi tugas kami. Untuk program pemagangan, kita harapkan ada kerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Sementara terkait pelatihan, nanti akan kita seleksi bidang apa yang paling cocok untuk anak-anak kita,” pungkasnya.

Selain pelaksanaan JMF pada pertengahan tahun ini, Disnaker Balikpapan juga berencana kembali menggelar bursa kerja pada akhir 2026 guna memperluas peluang masyarakat memperoleh pekerjaan.

(ADV/J/diskominfo Balikpapan)