DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan terus mendorong para pengembang perumahan agar segera memenuhi kewajibannya menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) kepada Pemerintah Kota Balikpapan.

Langkah tersebut dilakukan agar berbagai fasilitas umum yang telah dibangun dapat dikelola pemerintah dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Disperkim Kota Balikpapan, Edy Saputra, mengatakan pemerintah masih mengedepankan pembinaan dan pendekatan persuasif kepada para pengembang. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan agar proses penyerahan PSU dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan kewajiban yang harus dipenuhi pengembang, Senin 29/6/2026

"Prinsip yang kami kedepankan adalah pembinaan dan pendekatan persuasif, sehingga kewajiban para pengembang untuk menyerahkan PSU dapat segera dilaksanakan," ujar Edy.

Ia menjelaskan, setelah aset PSU diserahkan, seluruh fasilitas tersebut akan menjadi aset Pemerintah Kota Balikpapan sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah PSU di Perumahan Bukit Batakan Permai dan Neo Batakan yang kini telah dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan sekolah guna memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Balikpapan Timur.

Edy mengungkapkan, hingga triwulan pertama tahun 2026 terdapat sekitar 26 kawasan perumahan yang sedang menjalani proses penyerahan PSU. Proses tersebut masih berada pada berbagai tahapan, mulai dari verifikasi administrasi, pengkajian dokumen, hingga evaluasi oleh tim verifikasi.

"Kurang lebih ada 26 perumahan yang sedang kami proses. Ada yang masih tahap verifikasi, pengkajian dokumen, hingga evaluasi. Pada prinsipnya kami terus mendorong pengembang yang seharusnya sudah lama menyerahkan PSU agar segera menuntaskan kewajibannya," jelasnya.

Menurut Edy, hambatan yang paling banyak ditemui berasal dari persoalan internal pengembang, terutama terkait penyelesaian sertifikat maupun kelengkapan dokumen lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyerahan PSU di sejumlah perumahan belum dapat diselesaikan sesuai target. Meski demikian, Disperkim telah menyiapkan langkah lanjutan terhadap pengembang yang tidak menunjukkan itikad baik.

Salah satunya melalui mekanisme pengambilalihan PSU oleh pemerintah dengan mengikuti tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. "Proses pengambilalihan itu tentu ada tahapannya. Kami sudah mulai melakukan proses tersebut di beberapa perumahan terlantar dan mudah-mudahan tahun ini ada yang berhasil diambil alih karena sebelumnya belum pernah dilakukan," katanya.

Ia menambahkan, saat ini terdapat lebih dari 50 perumahan terlantar yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Balikpapan. Sebagian besar berada di kawasan Balikpapan Selatan, Balikpapan Timur, dan Balikpapan Utara yang selama puluhan tahun terakhir menjadi wilayah utama pengembangan perumahan.

Beberapa kawasan yang masuk dalam pendataan di antaranya Bangun Reksa, Batu Ampar Lestari, serta sejumlah perumahan berskala besar lainnya. Disperkim berharap seluruh pengembang dapat segera memenuhi kewajibannya menyerahkan PSU sehingga aset tersebut dapat dikelola pemerintah dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – PT Indo Sino Oil and Gas (ISOG) menorehkan pencapaian penting dalam pengembangan sektor energi nasional dengan berhasil mencapai Gas Pertama (First Gas) dari Lapangan Karamba yang berada di Wilayah Kerja Wain PSC, daratan Kalimantan Timur.

Keberhasilan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pasokan gas domestik sekaligus mendukung ketahanan energi nasional. Lapangan Karamba akan memulai produksi awal sebesar 4 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd).

Produksi tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai tingkat produksi stabil atau plateau sebesar 7,35 MMscfd pada kuartal IV tahun 2026. Seluruh gas yang dihasilkan akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi Kilang Unit V Balikpapan melalui kerja sama pemanfaatan infrastruktur bersama PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT).

Keberhasilan tersebut menjadi bukti kemampuan ISOG dalam mempercepat pengembangan lapangan migas. Proyek Karamba berhasil diselesaikan hanya dalam kurun waktu 25 bulan sejak kontrak Engineering, Procurement, Construction and Installation (EPCI) diberikan pada April 2024. Direktur Utama ISOG, Tang Zhongfu, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan tonggak bersejarah bagi perusahaan karena Karamba menjadi proyek gas pertama ISOG di Kalimantan Timur yang berhasil dikembangkan melalui skema fast-track development.

“Pencapaian Gas Pertama Lapangan Karamba merupakan wujud komitmen ISOG dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui pengembangan sumber daya gas yang cepat, efisien, dan berkelanjutan. Kami optimistis proyek ini akan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pasokan energi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Lapangan Karamba diketahui memiliki cadangan gas sebesar 64,4 miliar kaki kubik (Bscf) berdasarkan kategori proven and probable reserves (2P). Pengembangannya meliputi re-entry sumur KUD-1, pengeboran dua sumur pengembangan baru, pembangunan Central Processing Facility (CPF), pembangunan jaringan pipa gas sepanjang 16,3 kilometer, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya.

Sebelum memasuki fase produksi, sumur KUD-1 mencatat hasil uji produksi yang menggembirakan dengan laju alir gas mencapai 9,5 MMscfd. Capaian tersebut menunjukkan potensi reservoir yang kuat dan menjadi dasar optimisme terhadap keberlanjutan produksi Lapangan Karamba dalam jangka panjang.

Selain meningkatkan pasokan gas nasional, proyek ini juga memberikan nilai tambah melalui optimalisasi infrastruktur yang telah tersedia, peningkatan penggunaan komponen dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, serta membuka peluang pengembangan proyek migas baru di wilayah daratan Cekungan Kutai. Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, memberikan apresiasi atas keberhasilan ISOG mencapai Gas Pertama sesuai target yang telah ditetapkan.

“SKK Migas mengapresiasi kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak sehingga Proyek Karamba dapat mencapai Gas Pertama dengan cepat, tepat, dan selamat. Kami berharap produksi dari Lapangan Karamba mampu memenuhi target yang ditetapkan serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produksi gas nasional,” kata Djoko.

Menurutnya, keberhasilan Proyek Karamba menjadi bukti bahwa sinergi antara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), pemerintah, dan pemanfaatan infrastruktur eksisting mampu mempercepat monetisasi sumber daya migas sekaligus meningkatkan efisiensi investasi. Proyek Karamba mulai memasuki tahap commissioning pada 17 Juni 2026 dan dijadwalkan resmi beroperasi (onstream) pada 24 Juni 2026.

Kehadiran lapangan gas ini diharapkan menjadi fondasi penting bagi pengembangan sumber daya gas di Kalimantan Timur sekaligus mendukung upaya pemerintah menjaga keseimbangan pasokan energi nasional di tengah terus meningkatnya kebutuhan energi dalam negeri. (*)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Fenomena hujan debu yang belakangan menjadi perhatian masyarakat di sejumlah kawasan Kota Balikpapan mulai mendapat respons dari Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Meski kondisi udara yang dipenuhi partikel debu memunculkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap kesehatan, hingga kini pemerintah daerah belum menemukan bukti adanya peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang berkaitan langsung dengan fenomena tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Alwiati, mengatakan pihaknya masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi di lapangan. Menurutnya, setiap informasi yang mengaitkan hujan debu dengan meningkatnya kasus gangguan pernapasan harus didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau ada klaim seperti itu, tentu kami akan uji terlebih dahulu. Sejauh ini belum ada laporan yang masuk mengenai peningkatan angka kesakitan ISPA yang dikaitkan dengan debu," ujarnya saat ditemui, Selasa (23/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa penyakit ISPA memang menjadi salah satu keluhan kesehatan yang kerap muncul di Balikpapan, terutama ketika terjadi perubahan cuaca. Namun demikian, tingginya angka kasus secara umum tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai dampak dari hujan debu yang sedang terjadi.

Untuk memperoleh gambaran yang akurat, Dinkes akan menghimpun laporan dari seluruh puskesmas di Kota Balikpapan. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam melakukan analisis apakah terdapat kecenderungan peningkatan kasus yang berkaitan dengan kualitas udara.

"Kami akan kumpulkan data dari puskesmas-puskesmas. Tapi yang jelas, saya harus tahu dulu debunya itu apa, partikelnya seperti apa. Saya pun belum menerima laporan dari rekan-rekan di bidang kesehatan lingkungan," jelas Alwiati.

Selain mengumpulkan data pelayanan kesehatan, Dinkes juga akan mengidentifikasi karakteristik debu yang beredar di udara, termasuk asal-usul, jenis, serta kandungan partikelnya. Kajian tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah material yang beterbangan memiliki potensi menimbulkan gangguan kesehatan atau hanya merupakan dampak dari kondisi cuaca yang sedang panas dan kering.

Meski belum ditemukan kondisi yang mengarah pada situasi darurat kesehatan, Alwiati tetap mengimbau masyarakat agar tidak mengabaikan upaya pencegahan.

Menurutnya, cuaca ekstrem yang disertai udara berdebu tetap berpotensi menimbulkan iritasi saluran pernapasan, terutama bagi anak-anak, lanjut usia, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernapasan.

"Kondisi sekarang kan memang lagi panas. Kita harus waspada. Saya imbau masyarakat agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama di area yang banyak debu. Perbanyak minum air putih juga sangat penting untuk menjaga kelembapan saluran pernapasan," pesannya.

Dinkes Kota Balikpapan menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi secara berkala dan siap berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, apabila hasil kajian menunjukkan adanya potensi risiko kesehatan akibat kualitas udara.

Masyarakat juga diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan atau puskesmas terdekat apabila mengalami batuk berkepanjangan, sesak napas, atau gejala gangguan pernapasan lainnya agar dapat memperoleh penanganan sedini mungkin.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus mematangkan implementasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menggelar uji coba pendaftaran layanan tersebut di Kelurahan Manggar Baru, Selasa (23/6/2026), sebagai bagian dari tahapan sebelum program diterapkan secara penuh.

Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Arfiansyah, turun langsung meninjau jalannya pelaksanaan uji coba guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang telah dirancang. Peninjauan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk melihat kesiapan sistem digital yang nantinya akan digunakan masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan sosial.

Pelaksanaan uji coba ini merupakan tindak lanjut dari Program Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial yang sebelumnya telah diluncurkan pemerintah. Melalui sistem tersebut, masyarakat diberikan kemudahan untuk melakukan pendaftaran secara mandiri melalui platform digital maupun memanfaatkan bantuan agen pendamping yang telah memperoleh akses resmi dari Tim Pelaksana Pusat (TPP).

Arfiansyah mengatakan, uji coba di Kelurahan Manggar Baru menjadi tahapan penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang masih muncul sebelum layanan diresmikan secara luas.

"Pelaksanaan uji coba ini bertujuan memastikan sistem dapat berjalan dengan baik sehingga nantinya masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran," ujar Arfiansyah.

Dalam proses pelaksanaan, masih ditemukan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi kinerja sistem. Meski demikian, temuan tersebut dinilai sebagai bagian dari proses penyempurnaan agar aplikasi dapat beroperasi secara optimal saat diterapkan secara menyeluruh.

"Beberapa kendala teknis yang kami temukan sudah dilaporkan kepada Tim Pelaksana Pusat sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan. Kami berharap seluruh permasalahan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sebelum peluncuran resmi dilakukan," katanya.

Menurut Arfiansyah, hasil evaluasi dari uji coba di Manggar Baru akan menjadi dasar dalam menyempurnakan sistem Perlinsos Digital. Dengan demikian, saat program resmi diluncurkan, seluruh mekanisme pelayanan diharapkan telah siap digunakan oleh masyarakat tanpa mengalami hambatan berarti.

Melalui digitalisasi layanan ini, Pemerintah Kota Balikpapan berharap proses pendataan dan pendaftaran penerima manfaat perlindungan sosial dapat berlangsung lebih efektif, transparan, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Laju pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan terus meningkat dan menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan pelayanan publik. Setiap bulan, sejumlah pegawai dari berbagai bidang mengakhiri masa pengabdiannya sehingga kebutuhan sumber daya manusia di sejumlah instansi semakin mendesak.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Balikpapan, Purnomo, mengungkapkan bahwa ASN yang memasuki masa purna tugas tidak hanya berasal dari jabatan struktural, tetapi juga tenaga fungsional yang memiliki peran penting dalam pelayanan masyarakat.

"Setiap bulan ada pelepasan ASN yang memasuki purna tugas. Yang berkurang bukan hanya pejabat struktural, tetapi juga guru, tenaga kesehatan, serta pegawai fungsional lainnya," ujarnya. Senin (22/6/2026)

Menurut Purnomo, kondisi tersebut memaksa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penyesuaian agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Di sisi lain, pemerintah daerah telah mengusulkan kebutuhan formasi ASN kepada pemerintah pusat, namun hingga kini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

"Formasi sudah kami usulkan, tetapi saat ini kami masih menunggu keputusan dari Menpan terkait jumlah formasi yang disetujui," katanya.

Selama menanti kebijakan tersebut, Pemkot Balikpapan mengoptimalkan pegawai yang masih tersedia. Jabatan yang kosong akibat pensiun sementara diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) agar roda pemerintahan tetap berjalan tanpa mengganggu pelayanan publik.

Sektor pendidikan menjadi salah satu yang paling terdampak. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik, menjelaskan bahwa kewenangan pengadaan guru berada di pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya mengusulkan kebutuhan setiap tahun.

"Hampir 10 tahun tidak ada penambahan guru, sehingga jumlahnya terus berkurang karena pensiun, mutasi maupun sebab lainnya," jelas Irfan.

Ia menambahkan, pengangkatan 2.233 guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu memang meningkatkan jumlah ASN. Namun, sebagian besar merupakan tenaga honorer yang sebelumnya sudah mengajar dan kini hanya mengalami perubahan status.

Pemkot Balikpapan berharap pemerintah pusat segera menetapkan alokasi formasi ASN baru sehingga kekurangan pegawai, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, dapat segera terpenuhi demi menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)