DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menjadikan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah bagi anak.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan peran keluarga, sekolah, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mencegah berbagai persoalan yang mengancam tumbuh kembang anak.

Komitmen itu ditegaskan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, saat membuka Rapat Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) yang dirangkaikan dengan kegiatan advokasi perlindungan anak bersama para pemerhati anak, Kamis (23/7/2026).

Bagus menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Gugus Tugas KLA yang terus bersinergi menjaga pemenuhan hak-hak anak di Kota Balikpapan. Menurutnya, perlindungan anak tidak semata-mata untuk mempertahankan predikat Kota Layak Anak, melainkan menjadi tanggung jawab bersama dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

"Anak merupakan investasi terbesar bangsa. Karena itu, perlindungan terhadap mereka harus menjadi komitmen semua pihak, bukan hanya pemerintah, tetapi juga keluarga, sekolah, dunia usaha, media, dan masyarakat," ujarnya.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, mulai dari kekerasan terhadap anak, perundungan, perkawinan usia dini, eksploitasi dan perdagangan anak, penyalahgunaan teknologi digital, persoalan kesehatan reproduksi remaja, hingga ancaman penyalahgunaan narkotika. Kondisi tersebut, kata Bagus, harus diantisipasi melalui edukasi yang berkelanjutan, pendampingan, serta penguatan ketahanan keluarga sebagai benteng utama perlindungan anak.

Untuk mendukung terwujudnya Kota Layak Anak, Pemkot Balikpapan telah menerapkan berbagai kebijakan strategis, di antaranya Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak, Peraturan Wali Kota mengenai standar operasional lembaga pengasuhan, penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak, serta pemenuhan lima klaster hak anak yang meliputi hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus.

Bagus berharap seluruh organisasi perangkat daerah, Forum Anak, akademisi, dunia usaha, media, hingga masyarakat terus memperkuat koordinasi dalam memenuhi seluruh indikator Kota Layak Anak sehingga Balikpapan mampu mempertahankan prestasi yang telah diraih sekaligus meningkat ke kategori Paripurna.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir dokter spesialis obstetri dan ginekologi dr. Triseno Adi serta Psikolog HIMPSI Patria Rahmawaty sebagai narasumber advokasi perlindungan anak. Keduanya menyoroti tingginya kerentanan anak usia 11 hingga 18 tahun terhadap kekerasan, perundungan, pergaulan bebas, serta dampak negatif perkembangan teknologi digital.

Menutup sambutannya, Bagus mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua, guru, dan anak. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci agar setiap persoalan yang dihadapi anak dapat diketahui sejak dini, sehingga solusi dapat diberikan secara cepat dan tepat.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan mulai mematangkan strategi pembentukan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur di Kabupaten Paser. Alih-alih mengirim atlet di seluruh cabang olahraga, pemerintah memilih memusatkan perhatian pada nomor-nomor pertandingan yang dinilai memiliki peluang terbesar menghasilkan medali.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menyusun kontingen yang lebih kompetitif sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif.

Saat ini, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Balikpapan bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Balikpapan tengah melakukan pendataan atlet serta mengevaluasi cabang olahraga yang layak diprioritaskan.

Kepala Disporapar Kota Balikpapan, Ratih Kusuma, mengatakan keputusan mengenai cabang olahraga yang akan diberangkatkan belum dapat ditetapkan karena pihaknya masih menunggu diterbitkannya Technical Handbook (THB) dan petunjuk teknis (juknis) dari panitia penyelenggara sebagai acuan resmi pelaksanaan pertandingan.

"Technical Handbook dan petunjuk teknis akan menjadi dasar kami untuk melihat jadwal, kategori, serta nomor pertandingan yang diperlombakan. Dari situ baru ditentukan cabang olahraga yang memiliki peluang terbesar meraih medali," ujar Ratih. Selasa (21/7/2026)

Menurutnya, Disporapar juga telah berkoordinasi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur agar THB dan juknis dapat segera diterbitkan. Dengan begitu, proses penyusunan kontingen dapat dilakukan lebih cepat sehingga persiapan menuju Porprov berjalan lebih matang.

Ratih menegaskan, Balikpapan tidak akan memaksakan diri mengikuti seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan. Dari total 64 cabang olahraga, pemerintah memilih menerapkan skala prioritas dengan hanya mengirim atlet pada nomor-nomor yang dinilai memiliki peluang paling besar untuk meraih prestasi.

"Tidak mungkin seluruh cabang olahraga kami ikuti. Selain melihat peluang meraih medali, kami juga harus memperhitungkan kebutuhan akomodasi dan pembiayaan kontingen menuju Kabupaten Paser," katanya.

Setelah THB dan juknis diterima secara resmi, Disporapar akan menyusun kebutuhan anggaran secara rinci. Perhitungan tersebut mencakup jumlah atlet dan ofisial, biaya transportasi, penginapan, konsumsi, akomodasi selama pertandingan, hingga uang saku peserta. Melalui pemetaan sejak dini, Pemkot Balikpapan berharap kontingen yang diberangkatkan benar-benar diisi atlet terbaik di cabang olahraga unggulan.

Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan peluang perolehan medali sekaligus memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan kembali menggulirkan Program Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi Tahun 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Balikpapan.

Program tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan sekaligus mencetak generasi yang memiliki daya saing. Sebelum proses pendaftaran dimulai, Pemkot menggelar sosialisasi secara daring yang diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, baik di Balikpapan maupun luar daerah.

Pada tahun ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk 142 penerima yang tersebar pada berbagai jenjang pendidikan. Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Balikpapan, Andi Muhammad Yusri Ramli, menegaskan bahwa pemberian beasiswa merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pendidikan sebagai fondasi pembangunan daerah.

“Beasiswa ini tidak hanya dimaknai sebagai bantuan pembiayaan kuliah, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi muda yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan di masa mendatang,” ujarnya saat membuka sosialisasi, Selasa (21/7/2026).

Yusri juga mengingatkan para calon pendaftar agar mencermati seluruh persyaratan administrasi sebelum mengunggah dokumen. Menurutnya, ketelitian menjadi faktor penting karena masih banyak peserta yang gagal pada tahap verifikasi akibat kekurangan dokumen maupun kesalahan teknis.

“Manfaatkan kesempatan sosialisasi untuk memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi. Dengan begitu, proses pendaftaran dapat berjalan lebih lancar dan peluang lolos seleksi semakin besar,” katanya.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Balikpapan, Muhammad Arif Fadilah, menambahkan kuota penerima tahun ini mencapai 142 mahasiswa dengan total anggaran Rp1 miliar. Ia berharap program tersebut mampu meringankan beban biaya pendidikan sekaligus menjadi investasi pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul.

“Harapan kami, bantuan ini tidak hanya membantu mahasiswa menyelesaikan studi, tetapi juga melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing di tingkat nasional hingga internasional,” ungkapnya.

Besaran bantuan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Mahasiswa Diploma III memperoleh Rp5 juta, Diploma IV dan Strata I sebesar Rp7 juta, Strata II menerima Rp9 juta, sedangkan Strata III mendapatkan Rp10 juta. Khusus mahasiswa Program Studi Kedokteran Umum dan Kedokteran Gigi jenjang Strata I, bantuan yang diberikan mencapai Rp9 juta per orang.

Pendaftaran dilakukan secara daring mulai 7 Juli hingga 28 Agustus 2026 melalui laman resmi beasiswa.balikpapan.go.id. Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan, Lili Herawati, menjelaskan seluruh peserta wajib membuat akun baru karena sistem pendaftaran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

Selain itu, Pemkot menerapkan dua tahap verifikasi administrasi agar peserta memiliki kesempatan melengkapi dokumen apabila masih ditemukan kekurangan pada pemeriksaan awal sebelum penetapan hasil akhir.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan seluruh catatan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah dan pelaksanaan program pembangunan.

Saat ini, raperda tersebut memasuki tahapan evaluasi oleh Gubernur Kalimantan Timur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, mengatakan proses evaluasi gubernur merupakan tahapan wajib setelah pembahasan bersama DPRD rampung. Hal itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (20/7/2026).

67Menurut Agus, dokumen raperda akan menjalani proses evaluasi selama kurang lebih dua pekan. Apabila hasil evaluasi tidak memerlukan penyempurnaan substansial, pemerintah daerah dapat segera menetapkannya menjadi Perda.

“Setelah paripurna, tahapan berikutnya adalah evaluasi gubernur. Kurang lebih sekitar dua minggu. Kalau secara substansi hasil evaluasinya sudah sesuai, nanti dikembalikan kepada pemerintah daerah dan bisa ditetapkan menjadi Perda,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 memiliki fungsi strategis karena menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau sudah menjadi Perda, itu menjadi dasar kita untuk melakukan perubahan APBD apabila memang telah disepakati bersama,” katanya.

Selain menunggu hasil evaluasi gubernur, Pemkot Balikpapan juga mulai menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD. Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain peningkatan kinerja perangkat daerah, efisiensi penggunaan anggaran, serta pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) agar semakin transparan dan akuntabel.

“Catatan-catatan dari DPRD tentu menjadi perhatian kami. Ada yang saat ini sudah dalam proses perbaikan, ada juga yang akan terus kami tindak lanjuti. Semuanya menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja, efisiensi, dan kejelasan pengelolaan SiLPA pada masa mendatang,” jelas Agus.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, Agus menegaskan komunikasi selama ini telah berjalan dengan baik melalui berbagai forum, termasuk rapat dengar pendapat (RDP).

Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta menjawab kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan. “Kami selama ini rutin melakukan koordinasi dengan DPRD, salah satunya melalui rapat dengar pendapat.

Ketika ada persoalan atau masukan dari lapangan, DPRD memanggil kami untuk membahasnya. Itu merupakan bentuk koordinasi yang harus terus dilakukan demi perbaikan pelaksanaan pembangunan di Kota Balikpapan,” pungkasnya.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Rencana pembangunan sirkuit balap di kawasan Lamaru, Balikpapan Timur, mulai memasuki tahapan perencanaan. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan kini memfokuskan penyusunan Detail Engineering Design (DED) sebagai langkah awal sebelum proyek pembangunan fisik dapat direalisasikan. Penyusunan DED diharapkan dapat memperoleh dukungan anggaran melalui Perubahan APBD Tahun 2026.

Dokumen teknis tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menentukan desain, kebutuhan anggaran, serta tahapan pembangunan sirkuit pada tahun-tahun berikutnya.

Kepala Disparpora Kota Balikpapan, Cokorda Ratih Kusuma, mengatakan pihaknya telah mengarahkan seluruh tim terkait untuk memprioritaskan penyusunan DED pada tahun ini. Menurutnya, penyelesaian dokumen perencanaan menjadi fokus utama sebelum pemerintah melangkah ke tahap pembangunan.

"Untuk DED, semoga bisa. Tadi saya juga sudah menyampaikan kepada tim agar tahun ini fokus menyusun DED terlebih dahulu," ujar Ratih kepada awak media, Senin (20/7/2026).

Ia menjelaskan, hingga saat ini Disparpora masih mengupayakan agar anggaran penyusunan DED dapat diakomodasi dalam Perubahan APBD 2026. Namun, besaran anggaran yang dibutuhkan masih dalam tahap pembahasan bersama bidang teknis.

"Untuk anggarannya belum ada. Saat ini kami masih memperjuangkan terlebih dahulu. Nanti saya akan berkoordinasi lagi dengan bidang terkait," katanya.

Ratih menuturkan, lokasi yang direncanakan sebagai kawasan pembangunan sirkuit tetap berada di wilayah Lamaru, Balikpapan Timur. Meski lokasi telah ditetapkan sejak awal, pembangunan fisik belum dapat dilaksanakan karena pemerintah masih menyelesaikan proses perencanaan teknis.

"Untuk sementara masih menggunakan lokasi yang sama. Sekarang kami menyusun DED dulu. Selanjutnya akan menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia," jelasnya.

Sebagai bagian dari persiapan, Disparpora juga telah melakukan survei lapangan di lokasi yang direncanakan. Hasil survei tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan DED, meski luas lahan yang akan digunakan masih menunggu data final dari tim teknis.

"Lokasinya memang di Balikpapan Timur dan sudah disurvei. Untuk luas lahannya saya masih harus berkomunikasi dengan tim yang melakukan survei," pungkas Ratih.

Apabila penyusunan DED dapat diselesaikan sesuai target dan memperoleh dukungan anggaran, maka Pemerintah Kota Balikpapan akan memiliki landasan teknis untuk melanjutkan rencana pembangunan Sirkuit Lamaru sebagai salah satu fasilitas olahraga otomotif yang diharapkan mampu mendukung pembinaan atlet sekaligus menjadi daya tarik baru bagi sektor olahraga dan pariwisata di Kota Balikpapan.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)