Skema KSO dengan PLN Jadi Opsi Untuk Keberlanjutan Layanan Listrik Desa di Kukar

Foto : Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri.

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan skema kerja sama operasional (KSO) dengan PT PLN untuk mengelola jaringan listrik desa yang telah dibangun pemerintah daerah. Rencana ini diarahkan agar pengoperasian infrastruktur lebih profesional dan jangkauan manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan bahwa rencana tersebut menjadi bagian dari pengawalan program listrik desa pada 2026. Pemkab Kukar terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta PLN untuk membahas kelanjutan pengelolaan jaringan.

Aulia menyebutkan, data pengadaan program listrik desa telah diserahkan Kementerian ESDM kepada pemerintah provinsi. Setelah itu, Pemkab Kukar melanjutkan komunikasi dengan PLN untuk membicarakan mekanisme kerja sama terhadap infrastruktur yang sudah tersedia.

“Kita mengawal, kita melakukan koordinasi karena kemarin dipimpin oleh pihak provinsi, data sudah diberikan dari Kementerian ESDM ke pihak provinsi,” ujar Aulia, Sabtu (10/10).

Melalui KSO, pemerintah daerah berharap jaringan listrik yang telah dibangun dapat dikelola secara lebih terarah dan berkelanjutan. Keterlibatan PLN diharapkan mendukung pengelolaan infrastruktur sekaligus memperbesar manfaat layanan listrik bagi warga di wilayah yang membutuhkan.

“Ke depan listrik-listrik yang sudah kita bangun itu akan kita KSO-kan dengan PLN sehingga pengelolaan lebih profesional dan manfaatnya bisa jauh lebih luas lagi untuk masyarakat,” katanya.

Program listrik desa juga tetap menjadi agenda Pemkab Kukar pada 2026. Sejumlah desa tercatat masuk dalam rencana perluasan akses listrik sebagai bagian dari penyediaan layanan dasar bagi masyarakat. Meski demikian, pemerintah daerah belum menyampaikan rincian desa yang akan menjadi prioritas kerja sama maupun jadwal penerapan KSO.

Koordinasi dengan instansi terkait masih diperlukan untuk mematangkan pelaksanaan program tersebut. “Intinya memang di 2026 ini, kita di Kukar ada beberapa desa yang masuk dalam program listrik desa untuk dialiri listrik,” pungkasnya.

(ADV/Diskominfo Kukar)