DPRD-PPU

SWARAREPUBLIKA.com, PENAJAM- Terkait Gerakan Pasar Murah (GPM) dalam menjaga inflasi terhadap sejumlah bahan pokok di pasaran. Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Sujiati mengusulkan agar pemerintah daerah PPU dapat membagikan kupon kepada masyarakat kurang mampu di PPU.

“Tujuannya biar tepat sasaran, sehingga betul – betul diberikan kepada warga yang tidak mampu,” ujarnya, Senin (4/3/2024).

Menurutnya, jangan sampai nanti yang membeli di lokasi GPM malah orang-orang yang mampu, dan para pedagang juga ingin mengambil banyak keuntungan. Artinya, melalui kupon tersebut, masyarakat yang menjadi sasaran pasar murah ialah mereka yang secara ekonomi kurang memiliki daya beli.

“Sehingga adanya pasar murah dapat menjadi solusi bagi rakyat dalam memenuhi kebutuhannya menjelang puasa atau ramadhan,” tuturnya.

Kupon tersebut dapat dibagikan melalui pihak RT dengan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinas terkait. “Karena yang lebih mengetahui keadaan warganya itu pihak RT,” timpalnya.

Yakni dengan melakukan pendataan terhadap warga yang kurang mampu di tiap – tiap RT. Sehingga, harga pokok pangan yang dijual di lokasi GPM tersalurkan kepada masyarakat yang betul – betul membutuhkan. “Terutama bahan pokok beras yang saat ini harganya terus merangkak naik,” tukasnya.

Diketahui, untuk mengantisipasi lonjakan sejumlah bahan pokok. Pemerintah daerah PPU berencana akan menggelar GPM di Kecamatan Waru pada 6 Maret 2024.

SWARAREPUBLIKA.com, PENAJAM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) menyoroti pekerjaan program pipanisasi sebagai upaya penyaluran air bersih yang belum rampung. Program pipanisasi dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Anggota DPRD PPU, Syarifudin HR mengatakan, program ini mengalami keterlambatan pekerjaan. Sehingga membuatnya kecewa.

Padahal seharusnya, program itu sudah rampung, Maret 2023 lalu. "Sampai hari ini belum selesai dikerjakan oleh Dinas PUPR. Nah, sementara PDAM berharap itu selesai," ujar Syarifudin, ditemui baru-baru ini. Ia menyebut, PUPR telah berjanji akan menyelesaikan program tersebut, sampai Maret 2023. Namun faktanya, hingga Maret 2024 belum selesai.

"Padahal anggaran sudah diberikan," ungkapnya. Dijelaskan, proyek pipanisasi ini dianggap vital karena sebagian besar masyarakat PPU mengandalkan air dari sumber lokal, terutama air hujan.

"Di PPU ini banyak pipa-pipa bocor dan di sini memang masih banyak kekurangan, pipa pendorong saja masih banyak kurang. Itu kalau tidak salah masih ada tiga pipa lagi yang dibutuhkan dan belum ada anggarannya," ulasnya.

Ia mengatakan, pemerintah daerah dan warga PPU telah berharap agar program pipanisasi ini dapat meningkatkan akses air bersih di daerah. Namun, hingga saat ini, keterlambatan proyek tersebut telah menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. "Sebenarnya permasalahan ini sudah kita tahu, bahkan sudah berulang kali kita bicarakan terus.

Tetapi, pekerjaan Dinas PUPR yang menangani pipa-pipa bocor itu belum selesai sampai sekarang,” urainya. Ia menegaskan, pentingnya penyelesaian proyek pipanisasi ini untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat akan air bersih.

Menurutnya DPRD PPU berharap Dinas PUPR dapat mempercepat penyelesaian proyek tersebut agar pelayanan air bersih di PPU dapat segera terpenuhi. “Silakan tanya saja Dinas PUPR supaya cepat. Yang jelas, sampai hari ini, belum selesai," imbuhnya.

SWARAREPUBLIKA.com, Penajam - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Wakidi menyatakan bahwa keberadaan Bendung Gerak Sungai Talake memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan lahan pertanian di Kabupaten PPU dan Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Wakidi mengatakan, "Kami harapkan Bendung Gerak Sungai Talake segera direalisasikan," yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kabupaten PPU di Penajam.

Lokasi pembangunan Bendung Gerak Sungai Talake di perbatasan Kecamatan Babulu, Kabupaten PPU, dan Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser. Dengan keberadaan Bendung Gerak Sungai Talake, dapat mendukung kedaulatan pangan dan membantu memenuhi kebutuhan pangan Kota Nusantara, ibu kota negara baru Indonesia.

Pembebasan lahan pembangunan Bendung Gerak Sungai Talake telah dilakukan pada 2020. Bendung gerak telah direncanakan untuk dibangun seluas 74.307 hektare yang mencakup area di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Paser dengan perkiraan anggaran Rp759,8 miliar.

Namun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalihkan anggaran pembangunan fisik Bendung Gerak Sungai Talake ke proyek pengadaan air di Kecamatan Sepaku demi pemenuhan air bersih Kota Nusantara.(ADV/M)

SWARAREPUBLIKA.com, PENAJAM- Meski tidak terlalu signifikan, namun berdasarkan hasil pemantauan di lapangan oleh Dinas KUKM Perindag PPU.Harga beras di PPU tak luput dari kenaikan harga. Tercatat, untuk ketegori beras premium yang awalnya Rp 16 ribu/kg. Kini naik menjadi Rp 17 ribu/kg. Begitu pula untuk beras jenis medium, sempat diharga Rp 12 ribu/kg. Terbaru, naik dikisaran Rp 14 ribu/kg.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Wakidi meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU segera mengambil langkah dalam melakukan operasi pasar murah. “Tentunya untuk mengendalikan harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat,” ujarnya, Senin (26/2/2024).

Pasalnya, sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Biasanya kebutuhan komoditas pangan di pasar akan merangkak naik signifikan yang berdampak pada inflasi. “Apalagi kondisi beras saat ini, Secara Nasional sudah mengalami kenaikan,” katanya.

Tentu ini menjadi perhatian dinas terkait. Seperti KUKM Perindag PPU dan Dinas Ketahanan Pangan PPU. Dengan adanya operasi pasar murah atau gerakan pangan murah, setidaknya dapat menjaga kondusifitas harga. “ya, minimal seperti itu," timpalnya.

Selain itu, dirinya juga menghimbau agar instansi terkait juga harus aktif mendatangi pasar - pasar yang ada di PPU. “Tujuannya untuk melakukan pemantauan atau pengecekan terkait perkembangan harga terakhir,” tutupnya. (*)

SWARAREPUBLIKA.com, PENAJAM- Wakil Ketua Satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Raup Muin menyebutkan, terkait rotasi 20 pejabat eselon II Pemerintah PPU yang belum lama ini dilakukan harus melihat dari berbagai sisi.

Padahal, 20 pejabat setara kepala dinas, asisten dan staf ahli di pemerintah daerah PPU yang dirotasi belum sampai lima bulan menduduki masing – masing bidang di era pelantikan bupati sebelumnya di tahun 2023 yakni Hamdam.

“Ada satu hal yang sangat disayangkan. Yakni adanya mutasi atau penggeseran beberapa kepala dinas, asisten serta staf ahli yang dirasa belum sampai lima bulan menjabat,” katanya, Rabu (28/2/2024). Apalagi pj bupati PPU baru beberapa bulan menjabat di PPU.

Untuk melakukan penilaian kinerja tentu membutuhkan masukan dengan tahapan yang panjang. “Tapi kembali lagi, dia yang memiliki kewenangan,” ujarnya.

Raup Muin menyebutkan, apabila mutasi tersebut berkaitan dengan penyegaran di lingkungan pemerintahan daerah.Tentu penyegaran dalam konteks apa. “Tentu ada alasannya,” timpalnya. Sebab, penyegaran tersebut harusnya dilihat dari kinerja. “Karena prosesnya lah yang membuat sebuah penilaian,” ucapnya. Apalagi jika menilai suatu kinerja hanya sebatas dua atau tiga saja.

“Rasa – rasanya itu tidak logis,” sambungnya. Dirinya berencana akan memanggil untuk membahas tekait atas dasar – dasar tersebut. “Karena sampe saat ini menjadi pertanyaan di masyarakat,” pungkasnya. (*)

PENAJAM, SWARAREPUBLIKA.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Raup Muin menyebutkan, revitalisasi dalam menghidupkan kawasan pelabuhan yang terletak di Kecamatan Penajam menjadi langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di PPU. “Apalagi sejak dipilihnya PPU ini sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN),” ujarnya, Senin (26/2/2024).

Tentu, progres yang dicapai PPU naik drastis atau signifikan. "Saya melihat adanya peningkatan terhadap APBD tahun 2024,” jelasnya. Raup berharap, peningkatan tersebut dapat terus berlanjut dan mencapai semua kepentingan masyarakat di PPU.

“Bukan hanya bersifat seremonial," katanya. Maka dari itu, dirinya mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU untuk melakukan revitalisasi Pelabuhan Penajam. Tujuannya untuk meningkatkan mobilitas transportasi antar daerah.

“Baik itu dari Kaltim ke Kalsel, begitu pula sebaliknya,” ucapnya. Pasalnya, revitalisasi pelabuhan dirasa sangat penting sebagai bagian upaya meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. “Apalagi Pelabuhan Penajam merupakan Mukadimmahnya PPU,” timpalnya.

Infrastruktur harus diutamakan, agar terhubung dengan upaya pemerintah daerah dalam menaikkan tingkat kesehateraan lantaran adanya aktivitas keluar masuk orang dan barang dari daerah lain. "Pelabuhan bukan hanya penting bagi PPU, tetapi juga bagi semua aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat dari selatan ke utara dan sebaliknya," pungkasnya.

“Seperti fasilitas umum pelabuhan Kelotok dan Speedboat. Itu juga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk ditingkatkan dan diperhatikan,” sambungnya. (*)

SWARAREPUBLIKA.com, PENAJAM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke 22 PPU, Senin (11/3/2024). Kegiatan ini dipimpin Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor, bersama Wakil Ketua Satu DPRD PPU Raup Muin dan Wakil Ketua Dua DPRD PPU Hartono Basuki, serta segenap Anggota DPRD PPU.

Tampak pula Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Alimuddin dan Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun. Syahrudin, sapaan akrab Syahrudin M Noor menyampaikan, apresiasi kepada Harimuddin Rasyid bersama rekan - rekan yang tergabung dalam tim sukses pemekaran Kabupaten PPU.

"Setelah melalui perjuangan yang panjang. Para tokoh inisiator dan tokoh pejuang pemekaran terbentuknya kabupaten ini, maka pada tanggal 10 April Tahun 2002 ditetapkan dan diundang - undangkan Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten PPU di Kaltim," ujar Syahrudin.

Menurutnya, peringatan hari lahir PPU, secara filosofi memberikan makna retro-spektif dan intro-spektif. Retro-spektifnya, dengan peringatan ini, menengok masa lalu sebagai benang merah untuk menapaki masa kini dan mendatang. "Sementara intro-spektif, melalui peringatan ini, kita jadikan sebagai momentum untuk melakukan evaluasi setiap estafet perjalanan pembangunan pemerataan dan kemasyarakatan yang kita lalui dan yang dijalani," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, DPRD PPU juga menyerahkan beberapa piagam penghargaan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU berdasarkan penilaian atas rekomendasi oleh tim pakar DPRD berdasarkan data yang diperoleh.

Salah satunya, piagam penghargaan dalam hal memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di PPU tahun 2023. Dijelaskan, penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Syahrudin M Noor kepada Pj Bupati PPU Makmur Marbun.

Terbaik satu untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, terbaik dua untuk Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU, serta terbaik tiga untuk Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) PPU sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkinerja keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terbaik tahun 2022.

Hingga penyerahan piagam dan bingkisan kepada pencipta lagu hymne PPU dan mars Benuo Taka PPU. Tampak pula dalam paripurna tersebut, DPRD PPU melakukan penandatanganan prasasti mushala Baitul Mufakir yang berada di lingkungan DPRD PPU.

SWARAREPUBLIKA.com, Penajam - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperkuat seruan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam sebuah pernyataan, Wakil Ketua I DPRD PPU, Raup Muin, menekankan perlunya pemenuhan alat-alat kesehatan dan fasilitas penunjang, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kesehatan.

Raup menegaskan bahwa kelengkapan dan kualitas fasilitas kesehatan serta alat kesehatan harus menjadi fokus utama. Dia juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah setempat untuk memenuhi kebutuhan ini.

Peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara akan bergantung pada ketersediaan alat-alat yang memadai, fasilitas yang berkualitas, dan sumber daya manusia yang kompeten. DPRD PPU menekankan bahwa dengan kelengkapan dan kualitas yang memadai, layanan kesehatan kepada masyarakat akan semakin optimal.

Langkah ini mencakup pengadaan sarana dan prasarana penunjang, serta alat kesehatan yang memadai. Mereka mendorong pemerintah setempat untuk menganggarkan dana pada tahun mendatang guna meningkatkan kelengkapan fasilitas kesehatan.

Selain itu, Raup juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM di bidang kesehatan. Ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat berada pada standar yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan layanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara akan terus meningkat dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

SWARAREPUBLIKA.com, Penajam - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum terkait mutasi pejabat. Dalam rapat paripurna penyampaian Pandangan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati PPU Tahun Anggaran 2023, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD PPU, Sudirman, menyoroti larangan mutasi enam bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Sudirman menegaskan urgensi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait hal ini.

Permintaan ini disampaikan secara tegas kepada Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun, dalam rapat tersebut. Dalam responsnya, Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, menegaskan bahwa mutasi pejabat tetap bisa dilakukan dengan syarat mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Marbun menekankan bahwa aturan tersebut telah dibuat dan diatur oleh Direktur Produk Hukum Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Kemendagri), yang mana Marbun mengklaim sebagai pelaksana pembuat aturan tersebut sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari Mendagri.

Klarifikasi Marbun ini menjadi penegasan terkait proses mutasi pejabat di daerah tersebut, menegaskan bahwa keputusan mutasi tidaklah bersifat mutlak dan harus mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini juga menjadi respons atas rekomendasi yang disampaikan DPRD PPU, yang menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mengimplementasikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan proses politik lokal.(ADV/m)

SWARAREPUBLIKA.com, PENAJAM-Minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) terhadap Kelurahan Lawe-Lawe, menjadi perhatian DPRD PPU. Anggota Komisi II DPRD PPU, Syarifuddin HR meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) PPU untuk lebih memperhatikan salah satu kelurahan yang jaraknya berdekatan dengan Kantor Bupati PPU.

“Salah satunya terkait infrastruktur. Perhatian pemerintah dalam membangun hal tersebut sangat – sangat minim sekali,” ujarnya, ditemui di Kantor DPRD PPU, Rabu (5/3/2024).

Ia berharap, kedepannya perhatian pemerintah tehadap Kelurahan Lawe – Lawe dan kelurahan pesisir lainnya dapat selaras dengan perhatian yang diberikan kepada kelurahan lainnya. “Memang kelurahan sepanjang garis pantai itu memang panjang – panjang jalannya.

Tetapi paling tidak adalah sedikit perhatian dalam peningkatan infrastruktur di situ,” ungkapnya. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tentu sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan desa – desa atau kelurahan yang berada di Kecamatan Waru dan Babulu.

“Nah itu juga kita minta dalam rapat kerja bersama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (KUKM Perindag) PPU supaya nanti ada pembebasan lahan untuk dibangunkan pasar Lawe – Lawe. Sebab, biar bagaimana pun, dengan adanya pembangunan IKN, PPU juga harus membangun dan berbenah.

“Jangan sampai di sana terang benderang sedangkan di PPU sendiri malah redup. Jadi kita minta seperti itu untuk adanya perhatian khusus. Terutama lima kelurahan pesisir dan Lawe – Lawe,” pungkas politisi dari Partai Demokrat itu.

SWARAREPUBLIKA.com, PENAJAM-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Raup Muin berharap pembangunan Benuo Taka berjalan secara berkelanjutan. Hal ini diutarakannya, jelang Hari Ulang Tahun PPU ke 22, pada 11 Maret 2024.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, PPU dihadapkan berbagai perkembangan. Termasuk dorongan akselerasi pembangunan, sejalan seiring dengan percepatan Ibu Kota Nusantara (IKN). PPU diharapkan menjadi penyangga IKN dengan sebutan Serambi Nusantara.

“PPU harus belajar dari sebuah proses. Step by step, dengan gaya beberapa gaya kepemimpinan yang berbeda – beda,” ujar Raup Muin, ditemui di ruangannya belum lama ini.

Ia menjelaskan, tujuan pembelajaran itu tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat PPU, dalam membangun fasilitas yang dibutuhkan. “Supaya ada peningkatan dari tahun ke tahun,” ungkapnya.

Disinggung terkait hal apa saja yang perlu dibenahi, Raup Muin menilai, sebenarnya bukan lebih kepada membenahi. Tetapi mengkoneksikan satu dengan yang lain apa yang sudah dilakukan. “Contoh infrastruktur, jangan membuat parsial. Membuat jalan terus terputus,” urainya.

Menurutnya semua instrumen juga harus terkoneksi. Mulai dari fasilitas umum. Ia mendorong agar pembangunan jangan hanya terfokus terhadap suatu kawasan saja. “Kawasan pesisir juga perlu dibenahi,” katanya.

Selain itu, Raup Muin menilai fasilitas kesehatan juga dibangun menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan PPU. Perlu dilihat apakah sudah maksimal. “Sebab jika diukur dari fasilitas masih saja kurang. Ya memang itu juga menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) kita untuk mendorong menyangkut masalah kesehatan,” imbuhnya.

Menurutnya, hal itu bisa dimulai dari pembangunan rumah sakit daerah itu sendiri, melengkapi fasilitas, ruangan, SDM hingga peralatan yang memadai. Sehingga tidak perlu mendapatkan rujukan ke rumah sakit di luar PPU. “Makanya kita selalu mendorong untuk dianggarkan di tahun depan terkait kemajuan pembangunannya,” imbuhnya.

SWARAREPUBLIKA.com , Penajam - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menyoroti pentingnya infrastruktur jalan dalam upaya meningkatkan perekonomian di kabupaten tersebut, yang merupakan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Wakidi, pembangunan jalan yang baik dan lancar sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dia menekankan bahwa sejumlah jalan usaha tani dan lingkungan di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan.

Wakidi menjelaskan bahwa jalan usaha tani dan lingkungan memainkan peran penting sebagai jalur transportasi bagi masyarakat setempat, terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Meskipun perbaikan dan pembangunan jalan tersebut sedang diprogramkan melalui dana aspirasi DPRD, Wakidi menyadari bahwa jika anggaran yang dibutuhkan cukup besar, alternatif pendanaan seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) atau bantuan keuangan lainnya dapat dipertimbangkan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Syamsudin Alie, menambahkan bahwa akses yang baik ke jalan usaha tani dan lingkungan merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan ekonomi masyarakat.

DPRD dan pemerintah kabupaten telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan dukungan anggaran secara berkelanjutan guna memperbaiki dan membangun infrastruktur jalan usaha tani dan lingkungan.(ADV/M)