DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) meraih penghargaan TPID Award 2026 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Penghargaan tersebut menjadi bagian dari apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di tengah kondisi wilayah Kukar yang luas serta memiliki karakter geografis yang beragam.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan sekaligus memperkuat berbagai langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan.

Menurutnya, ukuran keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya dilihat dari capaian angka, tetapi juga dari kondisi yang dirasakan masyarakat. Ketersediaan bahan pokok, keterjangkauan harga, serta kelancaran distribusi menjadi bagian yang harus terus diperhatikan.

“Pak Aulia dan saya memiliki komitmen yang sama. Yang paling penting bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Pasokan tersedia, distribusi berjalan baik, dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” jelas Rendi.

Ia menyebut kondisi geografis Kukar menjadi salah satu tantangan dalam menjaga stabilitas harga. Luas wilayah dan perbedaan karakteristik antarkecamatan membuat kebijakan pengendalian inflasi harus disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah.

Karena itu, menurut Rendi, upaya menjaga inflasi perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan rantai pasok, mulai dari produksi, ketersediaan komoditas hingga distribusi kepada masyarakat. “Kukar memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakter setiap kecamatan yang berbeda. Karena itu, pengendalian inflasi tidak cukup hanya berbicara angka. Produksi harus diperkuat, pasokan harus tersedia, distribusi harus lancar, dan manfaatnya harus dirasakan masyarakat,” urainya.

Rendi menegaskan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak. Mulai dari pemerintah daerah, TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani hingga masyarakat memiliki peran dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani, dan masyarakat. Semua pihak ikut menjaga stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok di Kutai Kartanegara,” katanya.

Ia berharap capaian tersebut tidak berhenti sebagai penghargaan, tetapi menjadi pemacu bagi Pemkab Kukar untuk terus memperkuat kebijakan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. “Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Kutai Kartanegara. Ini bukan garis akhir, tetapi menjadi pemacu bagi kami untuk bekerja lebih keras agar stabilitas harga dan perekonomian daerah tetap terjaga,” jelasnya.

TPID Award 2026 diserahkan dalam Rakornas Pengendalian Inflasi dan P2DD 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026.

Kukar menjadi salah satu dari lima daerah yang menerima TPID Award 2026 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi. Penghargaan kategori yang sama juga diberikan kepada Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Sumba Barat.

Rakornas tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga lainnya. Rangkaian FEKDI x IFSE 2026 berlangsung pada 24–26 September 2026 di JICC Jakarta dengan agenda yang mencakup pengendalian inflasi, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, transformasi digital nasional, serta pemberian sejumlah penghargaan di bidang pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah.

Melalui penghargaan tersebut, Pemkab Kukar diharapkan terus menjaga kesinambungan pengendalian inflasi dengan memperkuat produksi daerah, memastikan ketersediaan pasokan, serta menjaga distribusi agar kebutuhan pokok tetap dapat dijangkau masyarakat.

(ADV/Diskominfo Kukar)

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat upaya penurunan stunting melalui keberlanjutan berbagai program kesehatan, mulai dari pemberian makanan tambahan (PMT), penguatan kader posyandu hingga menghadirkan dokter spesialis anak ke wilayah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Ismi Mufiddah, mengatakan penanganan stunting menjadi salah satu program kesehatan yang terus mendapat perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, program tersebut harus tetap berjalan meski capaian penurunan stunting menunjukkan perkembangan. “Ini memang masih perlu kita kejar dan perlu di-maintenance. Angka kematian balita, penurunan stunting, dan pencapaian indikator SPM masih menjadi program prioritas,” ujar Ismi.

Berdasarkan data per September 2026, angka stunting di Kukar berada di kisaran 14,2 persen. Capaian tersebut masih sesuai dengan target yang ditetapkan, namun pemerintah daerah tetap menargetkan penurunan hingga sekitar 12,2 persen.

Dalam tiga tahun terakhir, angka stunting di Kukar disebut mengalami penurunan. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan secara rutin untuk mencegah munculnya kembali kasus stunting. “Walaupun angka yang kita capai sekarang masih di bawah target nasional, program kesehatan tidak bisa kita hentikan. Kalau kita lengah, nanti kasus bisa muncul kembali,” ujarnya.

Salah satu langkah yang terus dilakukan Dinkes Kukar ialah pemberian PMT lokal melalui puskesmas. Program tersebut menyasar ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK), serta bayi dan balita yang mengalami stunting. Untuk ibu hamil, salah satu indikator yang digunakan dalam melihat risiko KEK ialah pengukuran lingkar lengan atas (LILA).

Ibu hamil dengan LILA di bawah 23 sentimeter menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan. PMT yang diberikan disusun oleh tenaga gizi dengan memperhatikan kebutuhan makanan seimbang, seperti karbohidrat, protein dan zat gizi lainnya. Bahan makanan yang digunakan juga diupayakan berasal dari pangan lokal yang mudah diperoleh masyarakat. Pembiayaan program tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk bantuan operasional kesehatan dari pemerintah pusat maupun APBD Kukar.

Selain itu, Pemkab Kukar menggandeng Yayasan Cipta untuk memperkuat penanganan stunting melalui pelatihan kader posyandu dan petugas kesehatan. Program percontohan atau pilot project juga dijalankan di wilayah Loa Janan dan Tenggarong Seberang.

Dinkes Kukar juga mengembangkan upaya dengan menghadirkan dokter spesialis anak ke daerah yang memiliki kasus stunting dan membutuhkan penanganan lebih lanjut. Langkah ini dilakukan agar masyarakat di wilayah yang sulit mengakses layanan spesialis tetap mendapatkan pemeriksaan dan penanganan. Ismi menambahkan, data stunting terus diperbarui melalui dashboard yang diinput secara berkala.

Sistem tersebut membantu pemerintah memantau perkembangan kasus sekaligus menentukan wilayah yang membutuhkan perhatian lebih. Salah satu wilayah yang masih menjadi perhatian ialah Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak. Faktor akses menjadi salah satu hal yang terus dipantau pemerintah melalui data dan pelayanan di lapangan. “Intinya, upaya penurunan stunting, penanganan KEK pada ibu hamil, serta program kesehatan lainnya akan terus dilakukan dan dipantau agar capaian yang sudah diperoleh dapat dipertahankan, sekaligus ditingkatkan,” ucapnya.

Pemkab Kukar berharap kesinambungan program tersebut dapat menjaga capaian penurunan stunting sekaligus memastikan ibu, bayi, dan balita di berbagai wilayah mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan serta pemenuhan gizi yang memadai. (ADV/Diskominfo Kukar)

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai membenahi sistem pengelolaan parkir di kawasan Tangga Arung Square Tenggarong secara bertahap untuk memperjelas dasar hukum, mekanisme pemungutan, penggunaan lahan, hingga potensi pendapatan yang dapat disetorkan kepada pemerintah daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, Burhanuddin, mengatakan proses pembenahan pengelolaan kawasan tersebut membutuhkan waktu karena masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diurai secara bertahap. “Bahwa kami proses di pasar Tenggarong ini butuh waktu untuk pembenahan, jadi ibaratnya bahwa itu ada benang kusut di dalamnya yang memang harus diurai perlahan-lahan,” kata Burhanuddin belum lama ini.

Menurutnya, Disperindag terlebih dahulu akan melakukan pembahasan internal untuk menentukan langkah pembenahan. Salah satu persoalan yang menjadi prioritas awal ialah sistem perparkiran di kawasan Tangga Arung. Burhanuddin menjelaskan, pengelolaan parkir di kawasan Pasar Mangkurawang sebelumnya telah berjalan dengan adanya pengelola.

Sementara khusus di Tangga Arung, pihaknya masih perlu menata kembali sistem yang berlaku agar memiliki dasar hukum dan mekanisme pengelolaan yang jelas. “Dan ini tentu kami harus melakukan rapat internal kami di Disperindag. Yang pertama kami benahi dulu masalah perparkiran dulu ini,” ujarnya.

Ia mengatakan, dalam pengelolaan parkir terdapat sejumlah aspek yang harus diperhitungkan, termasuk retribusi, penggunaan lahan, serta potensi pendapatan yang dapat disetorkan kepada pemerintah daerah. Karena itu, Disperindag perlu memastikan terlebih dahulu dasar hukum pemungutan parkir dan sistem pengelolaannya. Penghitungan luasan lahan parkir juga diperlukan untuk mengetahui potensi pendapatan yang dapat diperoleh pemerintah daerah. “Karena di dalamnya ada retribusi parkir yang tentunya kami harus melihat dulu dasar hukumnya. Sistem pengutnya kemudian ada lahan yang digunakan. Sebenarnya harus dihitung itu,” jelasnya.

Menurut Burhanuddin, penghitungan potensi pendapatan berdasarkan luasan lahan parkir dapat melibatkan lembaga yang memiliki kompetensi dalam melakukan perhitungan tersebut. Hasil perhitungan nantinya menjadi salah satu dasar dalam menentukan pola pengelolaan dan kontribusi kepada pemerintah daerah.

“Biasanya menghitung luasan parkir itu, itu biasa dihitungannya berapa kira-kira pendapatan yang bisa di setor ke Pemda dengan luasan seperti itu. Nah ini belum ada,” katanya.

Ia menyebut, saat ini terdapat mekanisme setoran sebesar 10 persen yang masih berkaitan dengan pajak. Namun, mekanisme tersebut masih perlu ditelaah lebih lanjut agar tidak menimbulkan persoalan dalam pengelolaan parkir di kawasan Tangga Arung. “Jadi yang ada kan 10 persen ini masih itu yang modalnya pajak ya, yang di setor ke Pemda,” ungkapnya.

Burhanuddin menegaskan, pembenahan parkir menjadi langkah awal sebelum Disperindag masuk lebih jauh pada pembahasan sistem pengelolaan kawasan tersebut secara keseluruhan. Di sisi lain, Disperindag juga akan membahas keberadaan aset yang terdapat di kawasan Tangga Arung serta mekanisme penyetorannya. Pihaknya berencana duduk bersama dengan pihak terkait untuk membicarakan persoalan tersebut. “Kami masih menalahi dulu, memanggil, karena dia menyurat, kami harus balas dan akan duduk bersama membicarakan masalah itu,” katanya.

Dalam proses pembenahan tersebut, Disperindag akan melibatkan Bagian Hukum serta meminta pendampingan dari kejaksaan. Pihaknya juga akan melibatkan lembaga yang memahami perhitungan luasan lahan dan penyusunan pola tarif. Burhanuddin mengatakan langkah tersebut penting agar seluruh mekanisme pengelolaan parkir memiliki dasar hukum yang jelas. Pemerintah daerah tidak ingin kebijakan yang diterapkan justru menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Persoalannya nanti sistem pengelolaan itu kami harus kaji dengan bagian hukum, dengan pendampingan kejaksaan, kemudian pihak-pihak dari lembaga yang mengetahui tentang sistem per-perkiraan menyangkut masalah luasan, pola tarifnya seperti apa,” jelasnya.

Ia menambahkan, kejelasan dasar hukum menjadi perhatian utama dalam proses pembenahan tersebut, termasuk untuk memastikan pungutan yang dilakukan memiliki dasar yang sah. “Itu yang kami secara dasar ujung jelas jangan sampai tidak jelas dasar hukumnya nanti menjadi bagian ada dianggap pungli atau apa. Itu sih yang pertama,” pungkasnya.

Melalui pembenahan secara bertahap tersebut, Disperindag Kukar berupaya memastikan sistem pengelolaan parkir di kawasan Tangga Arung memiliki mekanisme yang jelas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejelasan sistem tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dalam pengelolaan parkir sekaligus mendukung optimalisasi potensi penerimaan daerah. (ADV/Diskominfo Kukar)

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Tradisi Beseprah dalam rangkaian Erau Adat Kutai 2026 di Tenggarong dikemas dengan konsep yang lebih membaur antara pemerintah, Kesultanan Kutai Kartanegara, dan masyarakat. Agenda tersebut berlangsung di depan Keraton/Museum Mulawarman, Tenggarong, Kamis (24/09/2026).

Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, mengatakan perubahan konsep tersebut dilakukan untuk mengembalikan semangat Beseprah sebagai tradisi makan bersama yang mempertemukan masyarakat dalam suasana setara. Menurutnya, Beseprah tidak sekadar menjadi agenda yang mempertemukan kalangan pejabat, tetapi harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk duduk dan berbaur secara langsung bersama unsur pemerintah maupun Kesultanan.

“Kalau seandainya sesama pejabat, itu tidak Beseprah namanya, tidak duduk bersama dengan rakyat. Akan tetapi sesama orang-orang yang biasa kita temui setiap harinya,” ujar Aulia.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat ditempatkan bersama Bupati dan Ayahanda Sultan, sementara jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga disebar di sejumlah titik untuk membaur bersama warga. Aulia menyebut pola tersebut menjadi bagian dari upaya mempertahankan tradisi Beseprah dengan mengedepankan kebersamaan dan keterlibatan masyarakat secara langsung.

Ia berharap suasana yang dibangun dalam Beseprah dapat memberikan pengalaman yang positif bagi masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah, Kesultanan, dan warga. Lebih jauh, Aulia menilai semangat kebersamaan yang tercermin dalam Beseprah dapat menjadi bagian dari nilai yang diterapkan dalam pembangunan daerah.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling mendukung dan membantu dalam membangun Kabupaten Kutai Kartanegara. “Dengan adanya Beseprah ini, tentunya kita menginginkan semangat kebersamaan, semangat kita saling support satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain, duduk setara satu dengan yang lain,” katanya.

Aulia menambahkan, Kutai Kartanegara dan Kesultanan merupakan bagian yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Karena itu, semangat yang muncul dari tradisi Beseprah diharapkan dapat menjadi modal sosial dalam mendorong pembangunan Kukar ke depan.

“Kukar ini adalah milik kita bersama, Kesultanan adalah milik kita bersama. Tentunya dengan semangat, spirit yang kita dapatkan hari ini, ini menjadi modal dasar, modal kuat kita untuk membangun Kutai Kartanegara menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya.

(ADV/Diskominfo Kukar)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Satgas Penertiban Penyaluran BBM Bersubsidi melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Km 15 Balikpapan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan antrean kendaraan pengguna Biosolar tetap tertib sekaligus mengantisipasi adanya upaya mengakali aturan ganjil-genap.

Dalam sidak tersebut, petugas memeriksa kendaraan yang sedang mengantre untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kesesuaian pelat nomor kendaraan dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan nomor polisi kendaraan satu per satu.

Dari hampir 100 unit kendaraan yang diperiksa, Satgas tidak menemukan adanya pelanggaran. Asisten I Setdakot Balikpapan Zulkifli mengatakan hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan kendaraan yang mengantre di SPBU Km 15 masih mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

“Alhamdulillah, tidak ditemukan pelanggaran saat sidak kemarin. Dari total hampir 100 unit kendaraan yang kami periksa, semuanya patuh aturan,” ujar Zulkifli. Selasa (22/9/2026)

Menurutnya, pengawasan di lapangan tetap diperlukan untuk memastikan kebijakan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih, aturan ganjil-genap diterapkan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban sekaligus mengatur penyaluran BBM kepada kendaraan yang berhak.

Selain persoalan kepatuhan terhadap aturan, keberadaan pengetap BBM bersubsidi juga menjadi perhatian pemerintah. Keluhan mengenai aktivitas tersebut masih disampaikan masyarakat dan menjadi salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti melalui pengawasan di lapangan. Pemkot Balikpapan menyatakan tidak akan membiarkan praktik pengetapan apabila ditemukan bukti pelanggaran.

Satgas Penertiban juga telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan jika ditemukan aktivitas yang melanggar ketentuan. “Jika terbukti ada pengetap, kami siap menindak tegas karena Satgas Penertiban sudah bekerja sama dengan aparat penegak hukum,” tegasnya.

Pemkot berharap pengawasan yang dilakukan secara rutin dapat menjaga penyaluran BBM bersubsidi tetap tepat sasaran dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat.  

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)