DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Ketepatan sasaran menjadi perhatian Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat.

Melalui evaluasi setiap tiga bulan, pemerintah daerah memperbarui data penerima untuk memastikan bantuan tetap menjangkau warga yang memenuhi kriteria, terutama kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan anak terlantar.

Kepala Dinsos Kukar, Rinda Desianti, mengatakan evaluasi diperlukan untuk menyesuaikan data penerima dengan perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat. Warga yang sudah mengalami peningkatan kesejahteraan dan tidak lagi memenuhi persyaratan dapat digantikan oleh calon penerima lain yang lebih sesuai dengan ketentuan program.

“Ketika kondisi kesejahteraan penerima sudah meningkat dan tidak lagi masuk dalam kelompok sasaran, kami dapat mengalihkan bantuan kepada warga lain yang memenuhi persyaratan,” kata Rinda.

Ia menjelaskan, penentuan penerima bantuan mengacu pada pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil. Namun, setiap program memiliki batasan tersendiri sehingga proses verifikasi harus dilakukan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pada program bantuan permakanan, misalnya, sasaran penerima mencakup masyarakat pada desil 1 hingga desil 4.

Sementara itu, program bantuan lainnya dapat menetapkan kriteria pada desil 1–2 atau mencakup kelompok desil 1–5. Perbedaan ketentuan tersebut membuat pembaruan data menjadi tahapan penting sebelum bantuan disalurkan. Dinsos Kukar perlu memastikan kondisi calon penerima sesuai dengan kriteria program agar dukungan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Di tengah proses evaluasi, berbagai program bantuan bagi kelompok rentan tetap berjalan sepanjang 2026. Penyaluran dilakukan setiap tiga bulan dengan bentuk bantuan yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan penerima dan ketentuan masing-masing program. Salah satu bentuk dukungan tersebut ialah bantuan permakanan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, seperti beras, telur, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya.

Selain itu, bantuan langsung tunai (BLT) juga tersedia bagi warga yang memenuhi persyaratan. Dukungan bagi penyandang disabilitas turut diberikan melalui penyediaan alat bantu sesuai kebutuhan. Adapun bantuan bagi lansia dan anak terlantar diarahkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing penerima.

Rinda menegaskan, evaluasi berkala menjadi bagian penting dalam menjaga relevansi data penerima bantuan. Perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat perlu tercatat agar penyaluran tidak terus bergantung pada data lama yang mungkin sudah tidak sesuai dengan keadaan terkini.

Melalui langkah tersebut, Pemkab Kukar berupaya menjaga akurasi pendataan dan pemerataan bantuan sosial. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, kelompok masyarakat rentan diharapkan tetap memperoleh dukungan sesuai kebutuhan dan kriteria program yang berlaku.

(ADV/Diskominfo Kukar)

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Kebanggaan terhadap daerah menjadi salah satu nilai yang ingin diperkuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui penetapan Mars Kukar.

Lagu yang diluncurkan pada Agustus 2026 itu kini memiliki landasan formal melalui surat keputusan (SK) bupati dan diarahkan untuk dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam kegiatan yang menerapkan ketentuan tersebut.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, keberadaan Mars Kukar diharapkan mampu menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap daerahnya. Pesan dalam lagu tersebut tidak hanya berbicara tentang kecintaan pada tanah kelahiran, tetapi juga penghargaan terhadap adat dan budaya serta keyakinan akan kemampuan masyarakat untuk membawa Kukar semakin maju. “Baru Agustus ini kita SK-kan, agar rasa memiliki Kukar kita semakin baik lewat mars tersebut,” ujarnya.

Menurut Aulia, kecintaan terhadap daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semangat nasionalisme. Masyarakat perlu memiliki kebanggaan terhadap Indonesia sekaligus menjaga ikatan dengan daerah tempat mereka tumbuh dan berasal. “Filosofinya adalah kami menginginkan setelah warga Kukar itu cinta terhadap negara, maka warga Kukar harus mencintai daerahnya,” kata Aulia.

Ia menjelaskan, Mars Kukar dirancang sebagai pengingat mengenai karakter dan jati diri masyarakat yang tumbuh bersama tanah, adat, serta kebudayaan setempat. Nilai-nilai tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai pesan dalam lirik lagu, tetapi turut membentuk sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu semangat yang diangkat ialah keyakinan bahwa masyarakat Kukar memiliki kemampuan untuk berkontribusi bagi kemajuan daerah.

Hal itu tergambar melalui istilah “jagau”, yang merepresentasikan sosok hebat, tangguh, dan memiliki daya untuk menghadapi tantangan. Aulia berharap, pesan tersebut dapat memperkuat kepercayaan diri masyarakat dalam mengambil bagian pada pembangunan. Kebanggaan terhadap Kukar, menurutnya, perlu diwujudkan melalui kepedulian terhadap lingkungan sosial, pelestarian kebudayaan, serta dukungan terhadap berbagai upaya memajukan daerah.

Penempatan Mars Kukar setelah Indonesia Raya juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan identitas daerah dalam kegiatan resmi maupun kegiatan lain yang menerapkan ketentuan pemerintah daerah. Lagu kebangsaan tetap menjadi simbol persatuan Indonesia, sedangkan Mars Kukar diharapkan mempertegas ikatan masyarakat dengan daerah asalnya. “Juga menjadi pengingat terhadap identitas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat di daerah Kukar,” jelas Aulia.

Aulia menyebut Mars Kukar ditulis oleh ayahanda Sultan Kutai Kartanegara. Penetapan melalui SK bupati menjadi dasar formal bagi penggunaannya sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah. Melalui Mars Kukar, Pemkab berharap kecintaan terhadap tanah kelahiran, penghormatan terhadap adat dan budaya, serta semangat membangun daerah semakin mengakar di tengah masyarakat.

Identitas daerah diharapkan menjadi sumber kebanggaan sekaligus dorongan bagi warga untuk berkontribusi bagi kemajuan Kukar tanpa melepaskan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

(ADV/Diskominfo Kukar)

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Peningkatan akses pertanian dan konektivitas antarwilayah menjadi fokus pembangunan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun 2026 di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Berpusat di Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loa Kulu, program ini menyasar peningkatan jalan sepanjang 2.183 meter, pembangunan lima jembatan, hingga perbaikan rumah warga yang tidak layak huni. Program tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di Lapangan Bola Kecamatan Loa Kulu, Selasa (13/10).

Sementara itu, lokasi pekerjaan fisik berada sekitar 10 kilometer dari tempat pembukaan. Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi TNI dan Pemkab Kukar untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan. Aulia menilai, TMMD menjadi salah satu bentuk kolaborasi strategis yang membantu pemerintah daerah menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar.

Ia berharap kerja sama tersebut tidak berhenti setelah program berakhir, tetapi berlanjut melalui berbagai kegiatan pembangunan lainnya. “Program TMMD ini merupakan program kolaborasi antara TNI dan Pemkab Kukar,” kata Aulia.

Selain membangun jalan dan jembatan, TMMD ke-130 mencakup rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) sehat bagi warga kurang mampu, rehabilitasi musala, serta pembuatan sumur bor. Kegiatan sosial juga menjadi bagian dari program, mulai dari penghijauan melalui penanaman pohon hingga pelayanan pengobatan gratis.

Komandan Kodim (Dandim) 0906/Kukar Letkol Arm Benny Budiman mengatakan, sebanyak 150 personel TNI diterjunkan untuk melaksanakan berbagai sasaran kegiatan tersebut. Keterlibatan personel itu diharapkan mempercepat penyelesaian pekerjaan sekaligus mendukung kelancaran seluruh rangkaian program.

“Personel TNI yang dilibatkan sebanyak 150 orang,” ucap Benny.

Menurut Benny, peningkatan kualitas jalan desa menjadi salah satu sasaran penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas pertanian masyarakat. Akses yang lebih baik menuju lahan pertanian diharapkan dapat menunjang produktivitas sekitar 100 hektare lahan dan membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani.

Penetapan Jembayan Tengah sebagai lokasi TMMD juga mempertimbangkan posisi jalan desa yang menjadi salah satu akses menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Selain memiliki nilai strategis dari sisi konektivitas, wilayah tersebut juga menerima banyak usulan masyarakat agar mendapat dukungan pembangunan melalui program TMMD.

Tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, kegiatan ini turut memuat pembinaan wawasan kebangsaan bagi kalangan pelajar. Seluruh rangkaian TMMD ke-130 dijadwalkan berlangsung hingga 11 November 2026 atau hampir satu bulan sejak pembukaan.

Melalui program tersebut, Pemkab Kukar bersama TNI menargetkan perbaikan akses antarkawasan desa, dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan jangkauan warga terhadap fasilitas dasar.

Pembangunan jalan dan jembatan diharapkan menjadi salah satu pengungkit aktivitas pertanian sekaligus memperkuat konektivitas Desa Jembayan Tengah dengan wilayah sekitarnya.

(ADV/Diskominfo Kukar)

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Pengembangan pertanian di Kutai Kartanegara (Kukar) diarahkan tidak hanya untuk menghasilkan komoditas pangan, tetapi juga membangun ekosistem usaha yang terintegrasi. Dua kawasan pertanian terpadu disiapkan menjadi pusat agroindustri, agroteknologi, agrobisnis, hingga agrowisata dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra pengembangan inovasi.

Kedua kawasan Pusat Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) tersebut berlokasi di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, dan Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar, Ananias, mengatakan pihaknya menjalin kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kerja sama itu salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa di kedua kawasan. Program tersebut diharapkan menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan akademik sekaligus menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pertanian terpadu.

“Setiap ada program KKN, kami minta dilaksanakan di dua KPT ini. Sehingga teknologi atau inovasi yang dibuat mahasiswa bisa menjadi prototipe. Kalau memang memiliki peluang untuk dikembangkan, akan kami coba tindaklanjuti,” kata Ananias.

Ia menjelaskan, inovasi yang dihasilkan mahasiswa berpeluang dikembangkan menjadi prototipe untuk diuji sesuai kebutuhan di lapangan. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan akademik diharapkan tidak berhenti pada program pengabdian masyarakat, tetapi turut menghasilkan solusi yang relevan bagi pengelolaan kawasan pertanian.

Konsep KPT juga dirancang melampaui aktivitas budi daya. Kawasan ini diharapkan menjadi tempat pengembangan rantai usaha pertanian, mulai dari pengolahan dan pengemasan hasil panen hingga kegiatan pendidikan, pelatihan, serta wisata berbasis pertanian. Meski demikian, pengembangan kedua kawasan masih membutuhkan penyelesaian sejumlah fasilitas. Ananias menyebut bangunan utama telah rampung, tetapi sarana pendukung di dalamnya belum tersedia secara menyeluruh.

Pemenuhan fasilitas tersebut direncanakan berlanjut pada 2027. “Jadi baru bangunannya yang selesai, sementara sarana-sarana pendukung di dalamnya belum,” ungkapnya. Kendala lain datang dari kondisi lingkungan, terutama kemarau panjang dan keterbatasan sumber air. Situasi tersebut memengaruhi aktivitas pertanian di kedua lokasi dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peresmian kawasan belum dapat dilaksanakan.

Walaupun belum seluruh fasilitas tersedia, pemanfaatan awal kawasan sudah mulai berjalan melalui sejumlah kegiatan, termasuk KKN mahasiswa UGM. Keterlibatan perguruan tinggi diharapkan membantu mengidentifikasi potensi masing-masing lokasi sekaligus merumuskan inovasi yang dapat diterapkan secara bertahap.

Disketapang Kukar berharap pengembangan KPT dapat mempertemukan kegiatan produksi, penerapan teknologi, pengolahan hasil, dan peluang usaha dalam satu kawasan. Dengan dukungan sarana yang memadai serta kolaborasi lintas sektor, kedua lokasi tersebut diharapkan berkembang menjadi pusat pertanian terpadu yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. “Harapan kami, kawasan pertanian terpadu ini bisa menjadi pusat agroindustri, agroteknologi, agrobisnis dan juga agrowisata,” pungkasnya.

(ADV/Diskominfo Kukar)

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Ancaman kekeringan terhadap lahan pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) direspons dengan penanganan berbasis kondisi lapangan. Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar memastikan ketersediaan sumber air menjadi pertimbangan utama sebelum memberikan bantuan pompa kepada petani yang menghadapi kesulitan pengairan.

Kepala Distanak Kukar, Rifani, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lahan. Dalam pelaksanaannya, Distanak berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), termasuk untuk dukungan pompa air dan bahan bakar minyak (BBM). “Yang kita verifikasi sumber airnya dulu. Kalau ada sumber airnya, kita support pompa. Yang agak repot itu kalau tidak ada sumber air,” ujar Rifani, Senin (12/10).

Salah satu contoh penanganan dilakukan di Desa Kerta Buana, Kecamatan Tenggarong Seberang. Sebelumnya, sekitar 209 hektare lahan pertanian di wilayah tersebut dilaporkan terancam kekurangan air saat musim kemarau. Menindaklanjuti kondisi itu, Distanak Kukar berkoordinasi dengan BPBD untuk memberikan dukungan berupa pompa air dan BBM.

Bantuan tersebut membantu petani memenuhi kebutuhan pengairan hingga lahan yang sebelumnya terancam gagal panen akhirnya dapat dipanen. “Alhamdulillah, mereka bisa panen sekarang. Jadi, seperti itu polanya. Kalau ada laporan, kita upayakan penanganannya,” jelasnya.

Rifani menegaskan, keberadaan pompa saja tidak cukup untuk mengatasi kekeringan apabila sumber air tidak tersedia atau sulit dijangkau. Karena itu, verifikasi menjadi tahapan penting agar bantuan yang diberikan dapat berfungsi efektif dan memberikan manfaat bagi petani. Selain melakukan pemeriksaan langsung, Distanak juga mengandalkan laporan petani sebagai dasar untuk mengidentifikasi lahan yang membutuhkan penanganan.

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi agar dukungan dapat diarahkan sesuai kondisi di lapangan. “Pola penanganannya seperti itu, kita verifikasi dulu kebutuhan petani di lapangan. Kalau memang ada sumber air dan memungkinkan untuk dibantu, kita upayakan dukungan pompa agar tanaman tetap bisa bertahan dan petani tidak sampai gagal panen,” tandasnya.

Melalui langkah tersebut, Distanak Kukar berupaya menekan risiko kehilangan hasil produksi akibat kekurangan air selama musim kemarau. Penanganan berdasarkan ketersediaan sumber air dan kebutuhan petani diharapkan dapat menjaga keberlangsungan kegiatan pertanian di wilayah terdampak.

(ADV/Diskominfo Kukar)