SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Menjaga daya beli masyarakat menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menentukan arah belanja daerah. Bupati Kukar, Aulia Rahman Bàasri, menekankan agar anggaran yang tersedia tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga mendukung sektor produktif dan membantu menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga.
Perhatian tersebut muncul di tengah potensi kenaikan biaya hidup akibat penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Perubahan biaya energi berisiko memengaruhi pengeluaran masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang lebih rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.
Aulia menjelaskan, kebijakan subsidi energi berada di tangan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah tetap perlu mencermati kemungkinan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan kondisi masyarakat di wilayahnya. “Untuk kebijakan subsidi energi, kewenangannya ada di pemerintah pusat. Kami di daerah berupaya menjaga agar dampak lanjutan dari penyesuaian tersebut tidak mengganggu kondisi ekonomi masyarakat,” ujar Aulia.
Menurutnya, perubahan biaya energi perlu diperhatikan karena dampaknya dapat meluas ke berbagai kegiatan ekonomi. Ketika pengeluaran rumah tangga meningkat, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga berpotensi tertekan. Karena itu, pengelolaan anggaran daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat yang dapat dihasilkan bagi masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal, efisiensi belanja harus disertai penentuan prioritas yang tepat agar anggaran tetap dapat mendukung kegiatan ekonomi secara berkelanjutan. Aulia menilai, belanja yang diarahkan pada sektor produktif berpeluang memberikan manfaat lebih nyata bagi masyarakat.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga perputaran ekonomi daerah tanpa mengabaikan kebutuhan dasar warga. “Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Sekaligus menjaga perekonomian masyarakat,” katanya.
Pemkab Kukar pun menempatkan perlindungan daya beli sebagai salah satu pertimbangan dalam menyikapi dinamika kebijakan energi dan penyesuaian anggaran. Melalui pengelolaan belanja yang lebih terarah, pemerintah daerah berupaya menjaga agar keterbatasan fiskal tidak mengesampingkan kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
(ADV/Diskominfo Kukar)