DPRD Balikpapan

Sistem Pembelajaran dalam jaringan (daring) yang diterapkan oleh pemerintah, tentu menjadi kendala bagi sejumlah orang tua murid yang ekonominya kurang mampu. Pasalnya pembelajaran daring tentu mewajibkan para siswa memiliki fasilitas penunjang seperti HP Android atau Laptop , untuk itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) membuat gagasan dengan program Galang Donasi Peduli Pendidikan 1708.

Program tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat mampu yang ingin membantu dengan mendonasikan HP Android Maupun Laptop , baik baru ataupun bekas layak pakai , dengan tujuan membantu siswa-siswi yang tidak memiliki fasilitas penunjang dalam mengikuti sistem pembelajaran daring, kerena perekonomian orang tuan mereka tidak berkecukupan.

Melihat kondisi tersebut Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan bantuan berupa 10 unit HP Android secara langsung kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, yang nantinya akan diserahkan kepada siswa-siswi yang membutuhkan Bantuan yang dilakukan Taufik Qul Rahman merupakan bentuk kepedulian sebagai wakil rakyat , kepada masyarakat kota Balikpapan yang anaknya mengalami kesulitan dalam mengikuti sistem pembelajaran daring ini, karena tidak memiliki fasilitas penunjang.

Penyerahan bantuan yang dilakukan Taufik Qul Rahman diterima langsung Kepala Disdikbud kota Balikpapan, Muhaimin ST .MT dikantornya, Jln Ruhui Rahayu, Balikpapan Selatan, Senin (10/8/2020).

Dijelaskan Taufik pemberian smartphone sebagai bentuk kepedulian dirinya sebagai wakil rakyat terhadap dunia pendidikan di kota Balikpapan.

" Alhamdulillah sesuai dengan janji, saya akan membantu memberikan 10 unit HP Android dan hari ini terlaksana , sebagai wakil rakyat , yang dipilih oleh masyarakat , saya akan tetap menjalankan amanah masyarakat yang diberikan kepada saya , terkhusus dapil Balikpapan Barat" jelas Taufik seusai memberikan bantuan.

Lebih lanjut Taufik menjelaskan kondisi pandemi covid-19 saat ini tidak dapat diprediksi sampai kapan berakhirnya. " Mudah-mudahan Pandemi yang menerpa kota Balikpapan cepat selesai , sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah kembali normal" lanjutnya.

Belajar dengan sistem daring saat ini memang menjadi kendala bagi orangtua murid yang tidak mampu karena tidak memiliki fasilitas yakni HP Android ataupun Laptop yang merupakan salah satu penunjang kegiatan belajar mengajar ditengah kondisi saat ini.

Taufik berharap kepada seluruh masyarakat yang memiliki ekonomi mampu agar ikut berkontribusi mendonasikan HP Android baik yang baru ataupun yang bekas (layak pakai) agar dapat digunakan oleh siswa/siswi kurang mampu.

Sementara itu, Muhaimin menuturkan" hingga Jum'at (7/8) jumlah donasi yang diberikan masyarakat sebanyak 364 unit baik itu smartphone dan laptop"kata Kadisdikbud kota Balikpapan.

Muhaimin sangat berterima kasih atas dukungan dan donasi yang diberikan Taufik Qul Rahman serta peduli terhadap Dunia pendidikan dikota Balikpapan ditengah pandemi covid-19 saat ini. Dirinya berharap donasi yang diberikan hari ini oleh wakil rakyat dapat diikuti oleh masyarakat lain yang memang memiliki rejeki lebih.

"Nantinya amanah yang sudah diberikan kepada kami (Disdikbud) akan disalurkan kepada yang berhak menerima," Muhaimin menambahkan " sejauh ini ketersediaan kartu kuota internet sudah mencukupi, diharapkan ditanggal 15 Agustus nanti target donasi HP Android bisa memenuhi target sebanyak 1500 unit" bebernya.

Masih muhaimin "dikarenakan hingga saat ini yang mengajukan permohonan bantuan HP Android baik tingkat SD dan SMP sudah mencapai 1364 siswa.

Mudah-mudahan target donasi smartphone yang dibuka Disdikbud Balikpapan bisa tercapai.

Meningkatnya kasus positif Covid -19 yang terjadi di kota Balikpapan, mendapatkan perhatian dari DPRD kota Balikpapan , pasalnya penyebaran virus Covid -19 bukan hanya terjadi di wilayah terbuka , seperti Pasar, Mall sekarang sudah memasuki Perkantoran.

Seperti yang di katakan wakil ketua III DPRD kota Balikpapan Subari saat ditemui di ruang kerjanya, dirinya mengatakan sangat prihatin atas penambahan kasus positif Covid-19 di Kota Balikpapan.

"Ya..kita turut prihatin atas meningkatnya kasus positif Corona di Balikpapan, apalagi sekarang mewabahnya pada klaster lokal , baik di pasar-pasar sampai ke perkantoran"ungkapnya Terkait kebijakan walikota untuk menutup pelayanan publik(masyarakat) selama sepekan ,hal ini ditanggapi Subari , dirinya menilai kebijakan ini harus dipertimbangkan.

" Pemerintah harus mempertimbangkan kembali terkait penutupan pelayanan kepada masyarakat, paling tidak pelayanan terhadap masyarakat harus terus dilakukan , baik secara langsung maupun Online, dan berharap kalau memang ditutup satu minggu ya harus satu minggu,"kata Subari.

"Pelayan publik harus terus berjalan, dalam hal ini pemerintah kota Balikpapan harus tetap melayani kepentingan masyarakat Balikpapan"lanjutnya.

Terkait isu yang beredar mengenai penggunaan masker , bila mana tidak menggunakan masker pada saat berkendaraan melintas di rambu lalu lintas akan mendapatkan sangsi, Subari menjelaskan , aturan itu harus jelas Yuridisnya.

"Aturan ini sangat bagus untuk membuat efek jera masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, namu aturan itu harus jelas yuridisnya" pungkas Subari

Balikpapan - Sebagai bentuk dukungan terhadap gagasan yang diprogramkan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud) kota Balikpapan, yakni Galang Donasi Peduli Pendidikan 1708' Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menyerahkan Bantuan Berupa HP Android dan Laptop, Kamis,(06/08/2020). Program ini bertujuan untuk membantu para pelajar yang kurang mampu agar dapat mengikuti program belajar dengan menggunakan sistem Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring/Online) , yang tidak memiliki fasilitas pendukung seperti HP Android dan Laptop, karena keterbatasan penghasilan. Langkah Pemerintah mengambil metode belajar menggunakan sistem Daring, untuk menekan penyebaran Virus Covid-19 yang melanda kota Balikpapan hingga saat ini , untuk itulah metode pembelajaran tersebut diambil. Namun metode belajar dengan menggunakan sistem daring, membuat sejumlah orangtua murid yang ekonomi tidak mampu , mengalami kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran sistem ini , karena tidak tersedianya fasilitas pendukung baik HP Android maupun Laptop, serta keterbatasan untuk membeli kuota. Hal inilah yang membuat Disdikbud kota Balikpapan membuat gagasan , Galang Donasi Peduli Pendidikan 1708 , bagi masyarakat yang memiliki HP Android atau Laptop yang masih layak pakai untuk disumbangkan kepada siswa/siswi yang tidak memiliki HP Android dan Laptop untuk sarana belajar. Melihat kondisi pendidikan saat ini dan sebagai bentuk dukungan atas gagasan yang dikeluarkan Disdikbud, DPRD telah menyerahkan bantuan berupa 44 HP Android dan 1 buah Laptop (dalam kondisi baru) kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Balikpapan Penyerahan yang dipimpin Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh S Sos, didampingi Wakil Ketua III DPRD Subari, anggota Komisi III Taufik Qul Rahman serta Sekretaris Dewan Abdul Aziz, diserahkan langsung kepada kepala Disdikbud , Muhaimin, ST.MT. Ketua DPRD Balikpapan mengatakan, program yang dilaksanakan Disdikbud Balikpapan ini sangat bagus, guna membantu masyarakat, bagi pelajar yang tidak mampu dalam mengikuti pembelajaran secara daring/online “Program ini yang dijalankan Disdikbud kota Balikpapan sangat baik , ini adalah program kemanusiaan yang mana di masa pandemi Covid-19 ini, diperlukan persatuan dan kesatuan untuk menyongsong Balikpapan lebih baik, salah satunya yang digagas Pak Muhaimin selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan,” kata Abdulloh setelah menyerahkan bantuan di kantor Disdikbud Balikpapan. "Donasi ini, nantinya akan disumbangkan kepada siswa yang tidak mampu untuk bersekolah dengan cara daring atau bersekolah di rumah yang memerlukan fasilitas penunjang guna proses belajar - mengajar berupa HP android tersebut"lanjut ketua DPRD Balikpapan Politisi Partai Golkar ini menjelaskan , untuk pembelajar sistem daring ini bagi yang mampu tidak jadi masalah, tapi bagi orang tua yang tidak mampu, sangat bermasalah. "Saya mengimbau kepada stakeholder Kota Balikpapan, baik pengusaha, perorangan maupun orang yang mampu, yang ikhlas tentunya, silakan mendonasikan sedikit harta yang dimiliki untuk kepentingan pendidikan,” himbau Abdulloh. “Guna Mencetak anak bangsa yang lebih baik untuk kepentingan Balikpapan, Kalimantan Timur dan Indonesia umumnya. Mudah-mudahan, terketuk pintu hatinya, agar dapat berpartisipasi, dan segera lah mendonasikan itu kepada yang berhak menerimanya,” harap pungkas Abdulloh Sementara itu, Kepala Disdikbud kota Balikpapan, Muhaimin, ST.MT mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada DPRD Balikpapan yang telah berpartisipasi dalam program Peduli Pendidikan 1708. Bantuan HP android dan laptop hari ini yang diserahkan langsung ketua DPRD Balikpapan sangat membantu untuk para pelajar yang tidak mampu dalam mengikuti sistem daring ini. “Hari ini, bantuan yang diserahkan oleh Pak Ketua DPRD sebanyak 44 HP android dan 1 laptop,” kata Muhaimin. “Jumlah bantuan HP android dan laptop yang diterima Disdikbud Balikpapan, baik dari DPRD dan masyarakat Balikpapan pada hari ini terkumpul 53 HP android dan 1 laptop baru. Total bantuan HP android dan laptop yang diterima hingga pukul 10.00 Wita sebanyak 214 HP android dan 7 unit laptop,” jelasnya Lanjut Muhaimin" Program ini sebenarnya akan di mulai Tanggal 10 - 08-2020 , namun kami di Internal Dinas Konfrom dan Peduli makan kami memulai terlebih dahulu, mudah-mudah di tanggal 10 nanti banyak yang akan mendonasikan , " lanjutnya. "Kami mengharapakan mudah-mudahan masyarakat bisa berpartisipasi dalam program ini terutama yang berekonomi mampu, tidak harus baru , yang layak pakai dan bisa digunakan kita minta untuk didonasikan"harapnya "Kepada perusahaan melalui program CSR , mudah-mudahan dapat berkontribusi , untuk membantu anak-anak kita yang tidak mampu mengikuti program belajar sistem daring, kami hanya membantu menyalurkan saja"pungkas muhaimin

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan PT Citra Mahakam Abadi , membuat eks karyawan tersebut, mendatangai kantor DPRD Balikpapan, meninta DPRD agar dapat memediasi untuk mencari kejelasan terkait permasalahan ini.(6/8/2020)

Parlindungan Sihotang SE selaku anggota Komisi IV yang ikut hadir dalam mediasi tersebut, ternyata masih banyak pelaku-pelaku usaha yang tidak komitmen dengan kewajibannya terhadap karyawanya.

Parlin menilai permasalahan yang terjadi antara eks karyawan dengan pihak Management PT Citra Mahakam Abadi terdapat unsur pembodohan, ini dibuktikan dengan pemberian upah yang tidak sesuai dengan standar gaji yang ditetapkan pemerintah.

"pertemuan Komisi IV bersama eks karyawan PT Citra Mahakam Abadi semakin membuka, jika ternyata di Balikpapan masih banyak pelaku usaha yang tidak komitmen dengan kewajibannya"kata Parlindungan diruang kerjanya, Kamis(06/07/2020)

"unsur pembodohan terhadap warga Balikpapan yang bekerja dan tidak dibayar sesuai dengan apa yang ditetapakan pemrintah, Pemerintah Kota (Pemkot) agar memberikan shock terapi atau berupa sanksi kepada pengusaha yang tidak komitmen dalam menjalankan kewajibannya sebsuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan"pintanya.

Lanjut Parlin PT Citra Mahakam Abadi banyak melakukan pelanggaran, mulai dari upah (gaji), pembayaran pesangon, kewajiban membayar THR, hingga jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan semua diabaikan, termasuk membuat perjanjian kerja.

"Ini merupakan salah satu mental pengusaha yang harus di kikis dari kota Balikpapan, supaya ada efek jera dan tidak ada lagi pengusaha yang memperlakukan warga Balikpapan seperti ini" tegasnya.

Parlin menyayangkan pengawasan pekerja yang sebelumnya berada dimasing-masing kota/kabupaten sekarang regulasinya berada di Provinsi.

Jika terjadi hal-hal pada pekerja di Balikpapan, akan sulit untuk melakukan pengawasan karena keterbatasan tenaga kerja yang berada di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Balikpapan, sehingga fungsi pengawasan sudah tidak lagi berfungsi dan maksimal.

Saya mengharapkan" Kedepan bisa bersinergi dengan Dinas Perizinan, yakni ketika ada pengusaha yang mengurus izin usaha harus terkoneksi dengan Disnaker, dan dari Disnaker terkoneksi dengan Pemkot dan DPRD, Jadi baik legislatif dan eksekutif bisa mengetahui jika ada perusahaan baru yang membuka izin di Balikpapan"harapnya

Komisi IV DPRD kota Balikpapan, menerima kedatangan sejumlah eks karyawan PT Citra Mahakam Abadi , terkait permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) sepihak oleh Perusahaan tersebut. Selaku Autorhizerd motor Yamaha yang tidak terima atas keputusan tersebut ,meminta kepada Komisi IV DPRD kota Balikpapan untuk memediasi agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan pihak Management PT Citra Mahakam Abadi.

Mediasi yang digelar di ruang rapat gabungan DPRD Balikpapan, dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi IV Iwan Wahyudi dan sejumlah anggota Komisi IV lainnya, dan dihadiri perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Miswati.

Angga selaku perwakilan eks karyawan yang dulunya sebagai Kepala Cabang dealer Yamaha yang berada di Manggar, Balikpapan Timur menjelaskan awal permasalahan dirinya bersama rekan-rekan di PHK karena ada kerugian saat dilakukan Audit Internal perusahaan.

Angga menjelaskan dalam audit tersebut terdapat kerugian selama 7 tahun terakhir, pihak perusahaan tidak pernah melakukan audit, sedangkan karyawan yang dibawahnya sudah melakukan pergantian beberapa kali.

"Ada beberapa bagian di dealer tersebut yang dilakukan audit, baik itu pemasaran hingga bagian sparepart, nah untuk yang bagian sparetpart tersebut, sudah beberapa kali terjadi pergantian karyawan ," jelas Angga

"Akhirnya saat dilakukan audit ada kerugian sebesar 14 juta dalam 7 tahun terakhir, saya bersama teman-teman sudah menyelesaikannya, hingga pada akhirnya kami diminta menandatangani surat pengunduran diri,"lanjutnya. Angga menuturkan, selama bekerja dirinya hanya menerima upah gaji dibawah standar Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan.

"Saya bekerja bukan setahun atau dua tahun di PT Citra Mahakam Abadi, upah yang saya terima sebesar 1.8 juta setiap bulannya,"ungkap Angga. Angga juga mengakui yang menerima upah dibawah UMK bukan hanya terjadi pada dirinya saja, melainkan rekannya yang saat ini di PHK bersamaan dengan dirinya mengalami hal serupa.

Selain meminta kejelasan terkait PHK sepihak , Angga bersama rekannya meminta juga kejelasan kepada PT Citra Mahakam Abadi yang setiap bulan memotong gaji sebagai pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. "Saya sudah mengecek ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, dan ternyata tidak ada saldonya, padahal tiap bulan dipotong 111.250 tiap bulannya untuk fasilitas kesehatan,"tuturnya.

"Saya juga menemukan, jika nominal gaji yang dilaporkan kepihak BPJS diatas standar UMK, sedangkan kenyataannya yang saya terima hanya 1,8 juta tiap bulan, bahkan salah satu rekan saya hanya menerima 500 ribu setiap bulannya," jelasnya.

Iwan Wahyudi sangat menyayangkan pihak Management PT Citra Mahakam Abadi tidak ikut hadir dalam mediasi ini dengan alasan sedang berada diluar kota. "Kami (DPRD) sangat menyayangkan pihak PT Citra Mahakam Abadi tidak hadir untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan,"ungkap iwan.

Komisi IV sudah mendengar semua apa yang disampaikan dari perwakilan eks karyawan PT Citra Mahakam Abadi, dan seperti yang sudah dijelaskan dari Disnaker bahwa PT Citra Mahakam Abadi banyak melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Lanjut Iwan, kedepan Komisi IV akan menjadwalkan ulang pertemuan bersama pihak Management dan eks karyawan.

"Dan jika benar nantinya management melanggar undang-undang ketenagakerjaan, DPRD Balikpapan khususnya akan memberikan "Shock Terapi", bukan hanya bagi PT Citra Mahakam Abadi, tapi untuk seluruh perusahaan yang ada di Balikpapan" pungkasnya

*(ags)

BALIKPAPAN Adanya laporan dari warga kota Balikpapan terkait pelayanan yang diberikan Rumah Sakit (RS) Siloam kepada pasien BPJS membuat Komisi IV DPRD Kota Balikpapan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke RS tersebut ,Selasa (04/08/2020).

Sidak yang dipimpin oleh anggota DPRD Komisi IV Sandy Ardian didampingi Iwan Wahyudi, Parlindungan Sihotang, Puryadi, Suryani, Laisa Hamisa, Doris Eko, Capten Hatta Umar, Rahmatia dan Ardiansyah Firate, disambut langsung Direktur RS Siloam dr. Danie Poluan M.Kes. Sandy Ardian menjelaskan kedatangan komisi IV ke RS Siloam, adanya aduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan RS Siloam terhadap pasien BPJS .

Ia juga mengucapakan terima kasih kepada pihak RS Siloam dapat menerima dengan baik atas kunjungan yang kami lakukan, sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan.

" kami sudah sampaikan semua apa yang diadukan oleh masyarakat , alhamdulillah pihak RS sendiri menyambut dengan baik dan akan segera mengevaluasi dari kejadian ini" kata Sandy.

"Setiap Rumah sakit harus bisa memberikan pelayan yang terbaik, tidak membedakan atara pasien BPJS atau pasien mandiri, ya harapan kita masyarakat terlayani dengan baik jadi tidak ada kesan tebang pilih pasien"lanjutnya.

Sandi juga mengatakan"nantinya kami akan melakukan kordinasi kepada pihak terkait sehingga kedepanya kejadian ini tidak terulang kembali, dan pihak rumah sakit harus bisa menjelaskan kepada keluarga pasien untuk memberikan pemahan sehingga tidak terjadi miskomunikasi, "pungkasnya.

Sementara Direktur RS. Siloam dr. Danie Poluan, M.Kes menjelaskan, pihak RS berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin, namu sebaik-baiknya pelayanan yang kami berikan pasti ada kurangnya juga. Terkait permasalahan ini pihak RS Siloam belum mengetahui apa yang dikeluhkan oleh keluarga pasien, pihak RS Siloam selalu terbuka untuk menerima keluhan dari keluarga pasien.

"Kami sadar bisnis jasa pelayana kesehatan itu sangat beresiko untuk dikeluhkan, namun kami berusaha untuk memberikan pelayan yang terbaik, walaupun sebaik-baiknya pelayan yang kami berikan pasti nantinya ada kekurangan"ungkap Dirut RS Siloam.

"Terkait permasalahan ini, kami akan melakukan pengecekan ulang dan kami akan pelajari, termasuk dokter dan perawatnya yang bertugas saat itu, Sehingga cepat terselesaikan, kami akan menyampaikan hasil pengecekannya kepada pihak keluarga paling lambat Jum,at (7/8/2020),"kata Danie Poluan M.Kes.

*(ags)

Banjir yang kerap menerpa Kota Balikpapan masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang sampai sekarang terus menjadi pembahasan.pasalnya Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun yang disampaikan Walikota Balikpapan , salah satunya penanganan banjir belum terselesaikan. Sebanyak 51 titik sering terjadi banjir yang menjadi prioritas penanganannya, namun hanya mampu menyelesaikan 8 titik saja dalam beberapa tahun terakhir.

Hal tersebut disampaikan Syukri Wahid anggota Komisi II DPRD Balikpapan yang juga ketua Badan Anggaran (Banggar) diruang kerjanya, Rabu (05/08/2020).

Selain adanya Detail Engineering Design (DED) yang selalu berubah-ubah , minimnya target penanganan banjir terkendala dengan pembebasan lahan, sehingga DPRD terus berusaha untuk mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan agar segera menyelesaikan permasalahan banjir di kota minyak ini.

"Masa jabatan Walikota yang ada saat ini cukup singkat, sehingga kita (DPRD) berusaha untuk mendorong pemkot bekerja maksimal, paling tidak dari 51 titik separuhnya bisa diselesaikan itu sudah cukup bagus,"ungkap Syukri Syukri juga mengingatkan dari 51 titik banjir yang ada, itu merupakan data yang lama, ternyata diluar dugaan ada penambahan titik banjir baru yakni sebesar 47 titik banjir.

Lanjut Syukri " dari 51 titik yang menjadi prioritas pemkot, yang merupakan titik banjir besar salah satunya berada dikawasan Jln Ahmad Yani Gn. Sari , Jln Letjend Soeprapto serta MT Haryono di depan Supermarket Giant" jelasnya.

Melihat kebutuhan anggaran penanganan banjir, baik itu salah satunya perbaikan drainase, Syukri memperkirakan akan menghabiskan anggaran sebesar 300 Miliar.

"Tetapi besaran anggaran tersebut untuk lima tahunan, lagi pula pemkot saat ini melakukan MOU bersama Provinsi dan Pusat terkait anggaran penangan banjir,"pungkasnya.

Mesk ditengah pandemi Covit 19  melanda kota Balikpapan ,proses kegiatan Belajar -mengajar ditahun ajaran baru 2020-2021 terus berjalan. Proses belajar- mengajar tahun ini menggunakan metode Pembelajaran Dalam Jaringan(Daring) bukan lagi menggunakan sistem Tatap Muka(Luring) sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Hal ini dilakukan guna menekan penyebaran virus corona (Covid -19) yang mewabah di Kota Balikpapan, sehingga sistem pembelajaran Daring diberlakukan. Namun banyak kesulitan dalam menjalankan metode sistem pembelajaran Daring, mulai dari tidak mengertinya menggunakan fasilitas internet, samapai tidak memiliki kelengkapan yang menunjang untuk melakukan pembelajaran sistem Daring seperti tidak memiliki HP Android dan Laptop karena keterbatasan ekonomi.

Melihat hal tetsebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat Program Galang Donasi Peduli Pendidikan 1708, yang bertujuan mengumpulkan HP Android dan Laptop yang masih layak pakai, nantinya akan diserahkan kepada Siswa-Siswi yang belum memiliki fasilitas tersebut, guna kelancaran proses belajar mengajar yang menggunakan sistem Daring.

Taufik Qul Rahman anggota DPRD kota Balikpapan yang tergabung dalam Komisi III langsung menanggapi hal tersebut, dirinya secara pribadi akan mendonasikan 10 unit HP Android dan akan diserahkan langsung kepada Dinas Pendidikan.

Taufik mengatakan ini merupakan tanggung jawab bersama , sebagai wakil rakyat yang diamanahkan oleh rakyat maka kita wajib mendukung program yang dilakukan Dinas Pendidikan.

" Ini merupakan tanggung jawab kita , sebagai wakil rakyat yang diamanahkan oleh warga , saya sangat setuju dengan program yang dilakukan Disdikbud ,karena ditengah pandemi covid-19 ini banyak sekali warga yang membutuhkan bantuan"kata Taufik.

" Untuk masyarakat mampu , agar bisa membantu anak cucu kita yang saat ini membutuhkan uluran tangan kita , seperti HP Android dan Laptop , agar mereka dapat mengikuti proses belajar - mengajar yang menggunakan sistem Online(Daring)" lanjutnya.

Taufik juga menambahkan dalam waktu dekat dirinya akan membantu 10 unit HP Android , barang sudah dipesan , nantinya akan diserahkan ke Disdikbud.

"Insyaallah dalam waktu dekat saya atas nama pribadi anggota DPRD kota Balikpapan dari Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) akan menyerahkan 10 unit HP Android , "pungkasnya

Pergantian struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan dengan agenda Pengumuman Ketua Komisi II DPRD kota Balikpapan Tahun 2020 , yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Senin (04/08/2020)

Rapat paripurna yang dipimpin langsung ketua DPRD kota Balikpapan Abdulloh, S.sos dan digelar secara tertutup, telah menetapkan dan mengesahkan , H Haris sebagai Ketua Komisi II menggantikan Riri Saswita Diano, keduanya masih dalam satu Fraksi yakni Fraksi PDI Perjuangan.

Abdulloh menjelaskan pergantian ini adalah internal dari PDI Perjuangan , dikarenakan Ketua Komisi II Riri Saswita yang dalam kondisi sakit maka Fraksi PDI Perjuangan mengajukan pergantian ketua Komisi II.

"Karena ada satu dan lain hal , ketua Komisi II dalam kondisi sakit , maka PDI Perjuangan mengajukan usulan pergantian ketua Komisi II, langkah ini diambil agar Riri Saswita dapat konsentrasi terhadap penyembuhan "ungkap Ketua DPRD Balikpapan seusai memimpin Rapat Paripurna.

" Proses pergantian ketua Komisi II ini sudah melalui beberapa tahap , salah satunya melalui rapat internal Komisi II dan disepakati H.Haris sebagai ketua Komisi II menggantikan Riri Saswita Diano"lanjut Abdulloh.

Sesuai dengan mekanisme Undang - undang pergantian struktur AKD (Ketua Komisi) harus melalui Rapat Paripurna, sesuai dengan regulasi yang berlaku Mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015, PP 12 Tahun 2019 hingga Tata Tertib DPRD.

"Ini hanya Pertukaran saja namun proses penggantian harus melalui rapat paripurna, Jadi, Riri tetap di Komisi II tapi sebagai anggota sedangkan H.Haris sebagai ketua Komisi II , dan ini Sudah sah menurut aturan dan undang-undang, yang berlaku" pungkasnya.

Sementara itu mantan ketua Komisi II ,Riri Saswita Diano menyebut alasan pengunduran dari jabatan ketua karena dirinya dalam keadaan sakit dan harus fokus untuk berobat.

"Sebenarnya Proses pergantian ini sudah lama, Surat pengunduran diri saya dan hasil rapat fraksi sudah disampaikan , langkah ini saya ambil Karena kondisi saya harus fokus berobat, paling tidak dua minggu sekali harus ke rumah sakit"tutur Riri

"Tanggung jawab sebagai ketua Komisi itu sangat berat, saya tidak mau jabatan hanya sekedar kebanggaan saja tanpa bisa berbuat apa pun, supaya roda organisasi di DPRD Kota Balikpapan terkhususnya Komisi II agar tetap berjalan sebagai mana mestinya,” lanjutnya.

"Kami percaya, Haris mampu mengantikan saya sebagai ketua Komisi II DPRD dari fraksi PDI. P, dan ini semua sudah keputusan kami , Semoga kedepannya menjadi lebih baik, karena sudah fokus untuk bekerja" harapnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan telah menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pergantian struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yakni pergantian dan pengumuman ketua Komisi II dan telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD kota Balikpapan.

Rapat Paripurna berlangsung diruang rapat paripurna DPRD Balikpapan secara tertutup dengan menetapkan dan mengesahkan H.Haris sebagai Ketua Komisi II menggantikan Riri Saswita Diano, A.Md yang akan fokus terhadap penyembuhan akibat penyakit yang dideritanya.

Seusai mengikuti Rapat Paripurna yang dipimpin langsung ketua DPRD Balikpapan Abdulloh S.sos , Haris mengatakan pergantian ini dikarenakan ketua Komisi II Riri Saswita dalam kondisi yang kurang sehat, karena itu saya dipercaya untuk menggantikan sebagai ketua Komisi II.

"Seluruh anggota fraksi dan anggota DPRD telah mempercayakan kepada saya untuk menjabat sebagai Ketua Komisi II," kata H Haris, Senin (3/8/2020).

Pasca pergantian Ketua Komisi II, H.Haris selaku ketua Komisi II siap untuk melanjutkan program yang sudah berjalan ,Diantaranya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Balikpapan meski dalam kondisi pandemi Covid-19. Menurut Haris, pihaknya menginginkan bagaimana perbaikan ekonomi setelah adanya Covid-19, salah satunya pemasangan tapping box di tempat-tempat hiburan yang belum terpasang.

"Saya ketua Komisi II yang baru menginginkan Supaya perekonomian kota Balikpapan membaik, maka kami akan memfokuskan kepada penerapan pajak online , salah satunya pemasangan tapping box di Tempat-tempat hiburan yang belum terpasang ," ungkapnya.

Masih H.Haris “Masalah pajak yang tertunggak juga masih menjadi perhatian Komisi II, bagaimana penunggak pajak dalam kondisi Covid-19 ini bisa membantu secepatnya untuk menyelesaikan penunggakan pajak tersebut".

Haris pun menambahkan , pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) diketahui PAD baru tercapai Rp183 miliar hingga Juli 2020. Sedangkan targetnya Rp350 miliar hingga akhir tahun walau dalam kondisi Covid-19.

Walikota Balikpapan H.M.Rizal Effendi, SE telah menyampaikan Nota Penjelasan (Nopen), terkait Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang Rapat Parlemen DPRD kota Balikpapan secara Virtual , Senin (27/07/2020)

Dua Raperda tersebut yakni Raperda tentang Perusahaan umum Daerah Air Minum (PDAM) dan Raperda Penyertaan Modal Pada PDAM kota Balikpapan , Hal ini mendapat tanggapan dari Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan Andi Arif Agung .

Dirinya menjelaskan terkait kelembagaan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PDAM bukan hanya direvisi melainkan dicabut , sesuai dengan inisiasi Pemerintah Kota Balikpapan.

Pencabutan Kelembagaan tersebut Yakni dari Perusahaan Daerah Air Minum( PDAM) diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang tertuang dalam PP No 57 Tahun 2017.

"Mengenai Perubahan tersebut , kami sudah ada pembahasan sedikit bersama pihak-pihak tertentu dengan bentuk Kelembagaan PDAM yang baru ini, seperti apa kedepanya, Mudah - mudahan dengan berubahnya Kelembagaan PDAM menjadi Perumda Air Minum , secara kelembagaan Managerial PDAM kedepanya jauh lebih baik dari sebelumya"jelas Andi Arif Agung saat ditemui awak media diruang kerjanya.

Andi Arif Agung menambahkan , " dengan bentuk organisasi yang baru diharapkan nantinya pihak PDAM bisa seiring sejalan dengan konsumen serta pihak lainya , karena ini keinginan kita semua PDAM kedepanya harus sudah "Take Off" karena ini menyangkut tentang Pelayanan Publik yang harus maksimal".

Mengenai Raparda Penyertaan modal ke PDAM ,Andi Arif Agung yang juga merupakan anggota Komisi I DPRD Balikpapan ini menjelaskan, dari Perda sebelumnya, penyertaan modal itu sampai di 2020 dan Ini akan coba didalami situasinya oleh DPRD Balikpapan bagaimana kemampuan Pemerintahan Kota (Pemkot) Balikpapan.

Hal ini dikarenakan, sampai hari ini penyertaan modal yang sudah masuk ke PDAM, masih dalam proses hitungan BPKP, seperti apa situasinya sekarang , penyertaan modal secara tunai , berapa jumlahnya dan apa saja asetnya.

“Seperti apa situasinya sampai sekarang. Baik Penyertaan modal secara tunai berapa jumlahnya, hibah aset itu seperti apa, karena juga ada bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota juga melakukan pembangunan instalasi pengolahan air, ini bagaimana statusnya masih dalam pembahasan" kata Andi Arif Agung.

Masih Andi Arif Agung “Karena penyertaan modal di Perda yang lama di tahun 2020 besarnya Rp 1 triliun Ini yang akan kita evaluasi, dan ditinjau lagi dengan kemampuan Pemerintah Daerah".

"Setelah Nopen ini kita running, fokus tethadap pembahasan masalah PDAM nantinya seperti apa, Kita berharap PDAM bisa lebih baik lagi karena saat ini menjadi sorotan publik, khususnya mengenai pelayanannya,” tutupnya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Balikpapan , menggelar Rapat Paripurna terkait Nota Penjelasan (NOPE) walikota Balikpapan terhadap Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum, di ruang Rapat Parlemen lantai Dua, Senin(27/07/2020).

Rapat Paripurna yang dilaksanakan secara Virtual bersama Walikota Balikpapan H. Rizal Efendi ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD kota Balikpapan Subari dan didampingi Sabaruddin Panrecalle, serta dihadiri anggota DPRD kota Balikpapan.

Dalam Rapat Paripurna selain membahas Raperda terkait Perusahaan Umum Daerah Air Minum juga membahas Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Balikpapan.

Menurut Nota Penjelasan Walikota Balikpapan Peraturan Daerah (Perda) yang mengataur Perusahaan Daerah Air Minum yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014. Perda tersebut mengatur bahwa , Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri baik urusan Pemerintahan , kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah termasuk pelayanan kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 , perlu dilakukan perubahan secara kelembagaan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum sebagai Badan Usaha Milik Daerah.

Nota Penjelasan(Nope) Walikota Raperda ini tidak mengatur secara signifikan, kecuali memuat perubahan menyangkut Nomenklatur kelembagaan Bada Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni Perusahaan Daerah Air Minum diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah(Perumda) Air Minum.

Terkait Nope Walikota wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari menjelaskan Nope ini merupakan inisiatif Walikota , nantinya akan ada pandangan dari fraksi terkait Raperda tentang Perusahaan Daerah Air Minum PDAM yang diusulkan Walikota.

"Terkait Raperda PDAM yang diusulkan Walikota nantinya akan ada tanggapan atau pandangan dari fraksi -fraksi serta usulan yang akan diajukan eksekutif kepada walikota Balikpapan ,apa lagi akhir-akhir ini banyaknya keluhan masyarakat serta buruknya pelayanan yang diberikan pihak PDAM kepada masyarakat"jelas Subari.

Masih Subari" PDAM harus segera meningkatkan kenerjanya untuk melayani masyarakat, walau pun dalam penyertaan modal kita baru terpenuhin 24,8% , namun itu bukan kendala dalam meningkatkan kinerjanya".

Sementara itu Terkait perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum kota Balikpapan sepakat bersama DPRD menyertakan modal kepada PDAM sebesar Rp1 triliun. Rizal mengatakan "sampai saat ini yang terealisaai sebesar  Rp248.764.224.268,21.

Belum terpenuhi target penyertaan modal itu disebabkan karena kondisi kemampuan keuangan daerah terbatas, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap target penyertaan modal dari pemkot Balikpapan kepada PDAM" ungkap walikota