SWARAREPUBLIKA,Seiring terus melesatnya pertambahan yang terkonfirmasi pasitif Covid-19 di Kota Balikpapan , Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan akan melakukan pembatasan kembali, guna menekan penyebaran Covid -19 yang saat ini meresahkan warga masyarakat Balikpapan.
Namun hal ini mendapat tanggapan dari ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh, S.sos , dirinya meminta agar Pemkot Balikpapan tak memberlakukan pembatasan itu kembali. hal ini sempat dibahas dalam rapat koordinasi muspida, Selasa (11/08/2020).
Abdulloh mengatakan, bukan pembatasan yang harus diberlakukan, namun yang harus diterapkan adalah pengetatan protokol kesehatan covid-19.
Apalagi dalam waktu dekat Pengkot Balikpapan akan menerbitkan Perawli terkait pengetatan Protokol kesehatan serta sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan tersebut. Dirinya menambahkan , pengetatan Protokol kesehatan Covid-19 harus dijalankan , namun sektor usaha harus tetap berjalan seperti biasa.
"Makanya saya imbau kepada pemerintah kota Balikpapan, tidak usah lockdown, tidak usah PSBB, Perwali ditegakkan, perketat protokol covid-19, jadi sektor usaha tetap berjalan seperti biasanya,” ujar Abdulloh, Rabu (13/08/2020).
Menurut Abdulloh , jika pembatasan kembali diterapkan maka akan menyulitkan masyarakat kota Balikpapan, dirinya bahkan meminta tempat hiburan malam (THM) dibuka kembali.
“Kalau mau dihentikan kembali, bubar lagi , Balikpapan tambah miskin. Tempat hiburan, restauran suruh buka saja semua, sektor usaha buka saja kenapa tidak, jika ditutup berapa ratusan karyawan disitu dan berapa yang di rumahkan berapa yang pengangguran, mau makan apa mereka,” ujarnya.
Masih Abdulloh" Urusan covid-19 harus tetap ditangani dengan protokol kesehatan yang ketat, akan tetapi prekonomian harus tetap berjalan, kalau distop siapa yang mau kasih makan, sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) sudah tidak mampu.
“APBD, karena PAD-nya drop, tidak adanya sektor usaha yang bayar.Masa masyarakat mau disubsidi terus dari APBD, kemudian kegiatan yang lain pembangunan apa tidak dipikirkan, kita berperang melawan covid-19 tapi sektor usaha harus jalan. Saya gak sepakat kalau dirumahkan 50% , mau makan apa mereka,” papar Abdulloh.
"Mau itu sektor swasta, maupun negeri sama imbasnya ke masyarakat kita, para pekerja kita , yang kebanyakan mayoritas di Balikpapan.Terus mereka mau menghidup dirinya, keluarganya mau pakai apa di rumah kan gak digaji, kemudian di istirahatkan, berikutnya dipecat tambah sakit lagi, sementara Perusahaan pun mau bayar pakai apa kalau tidak produksi" tegas Abdulloh.
Politisi Partai Golkar ini pun menjelaskan bahwahsanya Perwali yang akan diterbitkan walikota nantinya , harus dilakukan pengawansan dengan ketat di setiap wilayah.
" Perwali yang akan diterbitkan walikota agar tidak mandul perlu dilakukan pengawasan ketat disetiap wilayah baik dari Kecamatan sampai Kelurahan , dengan melibatkan Stpol PP , Dishub , TNI dan Polri, jika perlu diberi honor , ketimbang menutup sektor usaha,Pungkasnya.
(AGS)