DPRD Balikpapan

Ditengah pandemi covid-19 yang melanda kota Balikpapan tidak menyurutkan semangat anggota DPRD untuk melakukan kegiatan Serap Aspirasi (reses), seperti yang dilakukan Ketua DPRD kota Balikpapan Abdulloh.S,Sos tetap melaksanakan Serap Aspirasi (reses) masa persidangan kedua di Rumah Jabatan DPRD kota Balikpapan Rabu (20/5/2020).

Kegiatan reses yang digelar Abdulloh ditengah pandemi covid-19 ini sangatlah berbeda , pasalnya kegitan reses tersebut berlangsung sangat singkat tanpa mengumpulkan warga.

"Reses kali ini berbeda, karena hanya mengundang perwakilan dari beberapa warga saja, itu pun tidak banyak dan berlangsung singkat", Ucap Abdulloh.

Abdulloh juga menjelaskan saat ini aspirasi yang masuk sedikit berbeda, dimana biasanya warga banyak mengeluhkan soal perbaikan infrastruktur jalan, drainase dan PDAM , Namun pada reses kali ini berbeda, warga banyak mempertanyakan terkait bantuan yang digelontorkan pemkot saat ini.

Bantuan Sosial(Bansos) melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang di gelontorkan Pemerintah kota Balikpapan , dimana bantuan tersebut masih banyak warga masyarakat kota Balikpaoan yang belum menerima dan merasakanya. Selain itu juga warga banyak mempertanyakan terkait mekanisme Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dimasa pandemi saat ini.

"Keluhan perbaikan insfrastruktur jalan maupun drainase , PDAM masih ada, yang paling banyak di tanyakan melalui aplikasi Whastapp( WA ) dan Telpon seluler terkait Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) dan juga banyak warga yang bertanya terkait bantuan sosial (bansos) berupa sembako dari pemerintah kota (pemkot)" imbuh Abdulloh

"Ya nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat, kemungkinan akan diberitahukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikapapan setelah lebaran nanti terkait PPDB tahun ajaran 2020-2021" pungkas Abdullah

AGUS

Ditengah pandemi covid-19 Anggota DPRD kota Balikpapan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan melaksanakan Serap Aspirasi (reses), Seperti yang dilakukan Budiono salah satu anggota DPRD Balikpapan dari fraksi PDI Perjuangan.

Walaupun reses kali ini berbeda dari reses sebelumnya, dimana kegiatan reses berlangsung singkat tanpa mengumpulkan warga, pelaksanaan reses yang dilakukan dirinya kali ini mendatangi langsung rumah warga yang berada di Jalan Patriot RT 28 Baru ilir, Balikpapan Barat , Rabu (19/5/2020) kemarin.

Usai kegiatan Budiono menyampaikan, bahwa resesnya kali ini langsung mendatangi warga dan mendengarkan langsung keluhan yang ada , Saat ini keluhan yang banyak masuk pada dirinya terkait Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang mana masih banyak warga yang belum tersentuh , JPS tersebut, "Warga yang saya datangin kali ini rata-rata pedagang jamu keliling dan penjual pentol (salome), mereka mengeluhkan belum tersentuhnya bantuan yang diberikan dari pemerintah kota, Perlu digaris bawahi, jika bantuan dari pemkot kepada warga bukan tidak mendapatkan semua, namun masih ada warga yang belum mendapatkan bantuan"terang Budiono Warga berharap, pemkot dapat membuka akses jalan yang saat ini ditutup, sehingga memudahkan bagi para pedagang untuk melintas.

" Sudah hampir tiga bulan mereka tidak berjualan akibat pandemi covid-19 yang melanda Kota Balikpapan , mereka berharap Pemerintah kota Balikpapan agar bisa membukakan jalan agar mereka dapat berjualan seperti sediakala"tutur Budiono.

Disamping itu juga warga banyak mempertanyakan terkait Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) ditahun ajaran baru nantinya, Yang mana kondisi pandemi saat ini tentu warga banyak yang bingung seperti apa mekanisme pendaftaran PPDB nantinya, Pastinya saat ini masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) nya seperti apa.

"Ya kita lihat saja dulu, juknisnya seperti apa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Terlebih lagi nilai yang didapat oleh siswa/siswi lulusan tahun ini, melalui penilaian dari sekolah masing-masing, karena selama pandemi ini tidak ada proses belajar mengajar dan Ujian Akhir Nasional (UAN)"pungkasnya.

AGUS

BALIKPAPAN, Adanya pemberitaan dua media "media cetak dan media online " Balikpapan terkait pemberitaan dua anggota dewan melakukan perjalanan dinas hingga reaktif corona. Sehingga membuat Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh S Sos melakukan jumpa pers, dikantor DPRD Balikpapan, Jum'at (15/5/2020).

Dalam jumpa pers tersebut, Abdulloh mengaskan bahwa media massa memiliki fungsi sebagai penyampai informasi, pendidikan, dan kontrol sosial. Oleh karena itu dalam setiap pemberitaan harus terkait permasalahan virus corona harus mengacu pada kode etik yang di tetapkan oleh dewan pres , harus berimbang, media massa baik cetak maupun elektronik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

                                DEWAN PERS 

Siaran Pers Media Diimbau Perhatikan Kode Etik Jurnalistik dalam Liputan Virus Corona Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa dua warga negara Indonesia positif terkena virus Corona (Covid-19) hari Senin 2 Maret 2020. Media massa memiliki fungsi sebagai penyampai informasi, pendidikan dan kontrol sosial. Oleh karena itu dalam pemberitaan mengenai kasus virus Corona di Indonesia media massa baik media cetak maupun elektronik .

1. Pemberitaan mengenai kasus virus Corona ini memegang teguh prinsip-prinsip kode etik,jurnalistik seperti memberitakan secara akurat, berimbang, selalu menguji informasi, tidak beritikad buruk serta dilakukan secara proporsional.

2. Media massa tidak memberitakan kasus virus corona ini secara berlebihan sehingga melupakan prinsip-prinsip dasar dalam kode etik jurnalistik. Media massa harus memperhatikan kepentingan publik yang lebih luas sebelum memuat berita atau laporan mengenai kasus virus Corona ini.

3. Media massa melalui ruang redaksinya untuk menjaga ketertiban masyarakat sehingga dalam, laporan dan pemberitaan mengenai virus corona ini tidak menimbulkan kepanikan masyarakat.

4.Media massa tidak memuat identitas pasien baik yang dinyatakan positif terkena virus Corona ,maupun yang dalam pengawasan otoritas kesehatan baik nama, foto atau alamat tinggalnya karena pasien adalah korban yang harus dihargai hak privasinya.

5.Media massa menjaga keselamatan awak media dalam liputan virus Corona schingga tidak menimbulkan masalah baru seperti terjangkit virus Corona saat bertugas di lapangan.

6.Media massa bersama otoritas kesehatan menyampaikan informasi yang memberikan kepastian dalam masyarakat dan tidak membuat laporan atau berita yang hanya mencari sensasi dan meresahkan masyarakat.

Ketua DPRD kota Balikpapan dalam hal ini Abdulloh, S.sos , jika dirinya tidak pernah memberikan rekomendasi anggota DPRD Balikpapan untuk melakukan perjalanan keluar daerah selama wabah virus corona, dan kedua anggota DPRD yang disebutkan oleh dua media tersebut "tidak benar" pernah melakukan perjalanan keluar daerah."Tegasnya.

Sementara itu Abdulloh juga menambahkan bahwa seluruh anggota DPRD, ASN, dan non ASN serta seluruh jajaran sekretariatnya sudah melakukan rapid test,Dari hasil apid test tersebut memang ada yang reaktif dan ada non reaktif, "Hasil reaktif jangan langsung disimpulkan (tuduhkan) bahwa hasil positif corona, reaktif disini belum tentu dipastikan terjangkit virus corona,namun sebagai rujukan untuk melakukan test selanjutnya , seperti swab ,"imbuh Abdulloh.

"Covid-19 bukan aib dan bukan penyakit kutukan, saat ini DPRD sudah memberikan contoh terlebih dahulu dengan melaksanakan rapid test yang kedua kalinya, karena anggota DPRD selalu berhubungan ang angsung dengan masyarakat" tambahnya Abdulloh juga menyampaikan dari 75 hasil rapid tes terdapat reaktif 3 dari ASN, 1 dari Non ASN, 1 dari Office Boy dan 4 anggota DPRD reaktif, "Jadi sekali lagi saya ingatkan, hasil reaktif disini belum tentu secara otomatis menjadi positif corona, jadi harus melakukan tes selanjutnya"pungkasnya.

Meskipun positif conona jangan pernah malu, selalu hadapi dengan senyum dan ikuti anjuran kedokteran yang sudah ditetapkan, "Untuk permasalah pemberitaan yang di keluarkan Dua media tersebut , kami sudah menyerahkan kepada Staf Ahli Hukum DPRD kota Balikpapan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya."tutupnya.

Agus

Abdulloh .S.sos Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan melakukan jumpa press dengan mengumumkan hasil Rapid Test yang digelar pada 12/13-Mei-2020, kepada seluruh media cetak maupun elektronik. Di halaman Kantor DPRD yang didampingi para Wakil Ketua DPRD Balikpapan masing-masing Sabaruddin Panrecalle dan Subari beserta anggota DPRD Taufik Qulrahman, Hatta umar dan Sekretaris DPRD Kota Balikpapan Abdul Aziz ,Jumat (15/05/2020).

Dari hasil Rapid test Abdulloh mengumumkan, bahwa seluruh yang bekerja di lembaga DPRD telah melakukan rapid test Baik 45 anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN dan hasil berdasarkan test cepat ada Sembilan orang yang hasilnya Reaktif, Empat orang anggota DPRD, Tiga dari ASN, Satu dari Non ASN dan Satu dari Office Boy.

terkait hal ini Ketua DPRD kota Balikpapan Menegaskan bahwa " hasil Rapid Test yang dinyatakan reaktif bukan berarti positif namun hasil reaktif tersebut akan diuji lebih lanjut lagi melalui pemeriksaan swab di laboratorium, Hal itu penting dilakukan untuk mengetahui hasil yang lebih akurat, sebab tingkat akurasi tes cepat tersebut rendah tidak bisa dijadikan acuan "" sekali lagi saya tegaskan Reaktif bukan berarti positif karena masih ada test selanjutnya untuk mengetahui hasil yang tepat",” tegasnya Abdulloh.

Abdulloh juga mengatakan" Covid-19 bukan aib dan bukan penyakit kutukan, saat ini DPRD sudah memberikan contoh terlebih dahulu dengan melaksanakan rapid test yang kedua kalinya, karena anggota DPRD selalu berhubunganang langsung ke lingkungan masyarakat untuk menghimbau penerapan pencegahan Covid-19 serta memberi bantuan kepada masyarakat, adapaun sembilan orang yang reaktif, kini tengah menjalani isolasi sembari menunggu hasil pemeriksaan" katanya Rapid Test dilakukan Lembaga DPRD kota Balikpapan sebagai contoh upaya pencegahan penularan ditambah dengan kesibukan anggota DPRD dalam menjalankan tugas di tengah pandemi virus Corona di kota Balikpapan.

Hal paling mendesak yang dikerjakan anggota DPRD yakni rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertangung jawaban (LKPj) Wali Kota tahun 2019, Pansus Covid-19 dan Satgas Pengawasan Covid-19. dan pengawasan anggaran penanggulangan virus Corona.

“Aksi ini juga untuk memberikan contoh kepada seluruh Pemerintah baik ASN maupun Masyarakat dengan mengharapkan kepada seluruh ASN dan masyarakat baik secara mandiri maupun bantuan dari pemerintah, melakukan Rapid Test, tidak perlu takut , wartawan pun harus melakukan rapid test, kapan akan berakhir kalau yang di perhatikan hanya Klaster dari luar,,sementara warga lokal tidak diperhatikan tidak pernah di rapid test, Pemerintah kota Balikpapan harus mengambil langkah cepat untuk berakhirnya wabah ini" pungkas Abdulloh.

Dalam menanggulangi penyebaran Covid-19, Abdulloh juga meminta Gugus Tugas Covid-19 Kota Balikpapan memfasilitasi ASN untuk mengikuti Rapid Test. Utamanya yang menangani pencegahan penyebaran dan yang terjun langsung ke masyarakat dalam memberikan Bantuan, Dan kepada masyarakat kota Balikpapan pun agar dapat melakukan hal serupa demi percepatan virus ini berakhir.

“Sebelum turun ke masyarakat, kita harus sehat dulu,kalau kita sehat makan kita turun ke masyarakan juga tidak menyebarkan virus tersebut demikian juga kepada masyarakat kota balikpapan tidak perlu takut dan sembunyi untuk melakukan rapit test agar Pandemi Covid -19 ini cepat Berakhir” tutupnya

AGUS

SWARAREPUBLIKA,Tiada kata Bosan bagi Taufik Qulrahman dalam melakukan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uluran tangannya, seperti kali ini Sebanyak 100 lebih paket berbuka puasa (Takjil) dibagikan setiap minggunya oleh Taufik Qul Rahman atau yang akrab disapa Taufik Putra Kilat yang juga sebagai anggota DPRD Balikpapan.

Pembagian takjil kali ini diberikan khusus buat Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas diposko Kampung Covid-19 kelurahan Baru ilir, Balikpapan Barat, dan Pembagian takjil juga menyasar warga miskin, serta janda-janda yang membutuhkan bantuan untuk berbuka puasa, terkhusus di wilayah Jln Alfalah ,Jum'at (8/5/2020) kemarin. Taufik mengatakan " pembagian takjil bukan untuk semua warga, akan tetapi bagi satgas covid, warga miskin dan janda saja yang berhak menerima, dan tidak dibagikan untuk seluruh warga, melainkan warga yang membutuhkan di RT 38, 39, 40 dan RT 41".

Taufik menambahkan " pembagian takjil yang diberikan merupakan bantuan setiap minggu yang diberikan dari DPRD Balikpapan, dan bantuan tersebut merupakan amanah dari Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh S Sos, agar setiap anggota DPRD Balikpapan turun kelapangan untuk melakukan pengecekan kesetiap posko kampung covid-19 di dapilnya masing-masing".

"Ditengah kondisi saat ini, bantuan untuk berbuka puasa juga sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat, dan sampai saat ini warga yang menerima pun sangat senang"tutur taufik Sebelum menjadi anggota DPRD Balikpapan, Taufik memang sudah berniat untuk mengabdikan diri untuk warga dan masyarakat, maka dari itulah tujuan dirinya maju untuk menjadi anggota DPRD Balikpapan hanya untuk masyarakat.

BALIKPAPAN,Berbagai upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam menekan meluasnya penyebaran Virus Covid-19 yang melanda kota Beriman, salah satunya dengan memberlakukan sistem buka - tutup ruas jalan utama di jam-jam tertentu.

Langkah ini diambil guna untuk membatasi kegiatan masyarakat kota Balikpapan yang melakukan aktivitas diluar rumah, namun Selama di berlakukanya buka/tutup jalan di jam-jam tertentu dinilai kurang efektif dikerenakan masih banyak kendaraan yang melakukan aktivitas melalui jalan tikus(tembus). 

Seperti yang diungkap anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Budiono di ruang kerjanya, " langkah yang di ambil pemkot Balikpapan dengan menerapkan buka /tutup ruas jalan utama tidak efektif, saya melihat itu bukanlah langkah aksi cepat untuk pencegahan virus corona yang mewabah di kota Balikpapan , dengan diterapkan buka/tutup ruas jalan utama sangat berdampak kepada masyarakat , salah satunya terjadi pelemahan perekonomian rakyat yang sulit bergerak" ,kamis(07-05-2020).

Masih Budiono" selain itu , buka/tutup jalan membuat terjadinya kemacetan disejumlah wilayah di Balikpapan, saat ini banyak titik-titik terjadi kemacetan akibat buka/tutup jalan , bukan hanya itu saja walaupun ruas jalan utama ditutup masih banyak jalan tikus(tembus) yang dilalui warga untuk melakukan kegiatan diluar rumah .

Ini bukan solusi yang tepat dalam penanganan virus covid-19, di tambah lagi dengan anggaran yang cukup besar , ini sangat di sayangkan, alangkah bagusnya jika Pemerintah dalam melaksanakan pencegahan virus covid-19 memfokuskan terhadap zona yang mana terdapat Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan(PDP) untuk dilakukan pengawasan secara ketat, sehingga masyarakat yang lain dapat bergerak untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya" pungkas Budiono.

BALIKPAPAN,Bantuan Sosial (Bansos) yang telah di gulirkan Pemerintah Kota Balikpapan masih Belum merata, hal inilah yang membuat sejumlah warga mendatangi kantor DPRD Balikpapan untuk menanyakan perihal Bantuan sosial yang telah di lakukan pemerintah kota Balikpapan , Jum'at (08/05/2020).

Kedatangan sejumlah warga yang di ketahui warga RT 15 dan RT 25, Kelurahan Damai disambut anggota DPRD yang bertugas di Posko Penanggulangan Covid-19 saat itu, H Haris salah satu anggota DPRD yang bertugas didampingi anggota DPRD lainnya yakni Muhammad Najib, Mieke Henny dan Parlindungan Sihotang

H.Haris menjelaskan," kedatangan warga ke kantor DPRD Balikpapa ingin mengadukan terkait belum menerimanya Bansos yang digelontorkan pemerintah kota Balikpapan hingga saat ini, Sedangkan warga yang bermukim di RT sekitar lingkungan tersebut telah mendapatkan bantuan, namun warga yang bermukim di RT 15 dan 25 sampai saat ini belum tersentuh bantuan apapun".

Haris menambahkan "sejumlah warga tersebut sebelumnya sudah mendatangi RT bersangkutan, namun ketua RT menyarankan untuk mendatangi pihak Kelurahan"terangnya Sementara itu, Haris sudah melakukan koordinasi bersama Dinas Sosial (Dinsos) dan mendapat jawaban, bahwa warga yang belum tersentuh bantuan akan mendapatkan bantuan pada tahap kedua.

"Yang saya pertanyakan saat ini, warga yang tidak mendapatkan bantuan di tahap pertama alasannya seperti apa"tegasnya Haris berharap agar jangan sampai adanya keributan, karena warga menilai Ketua RT setempat tidak transparan dalam melakukan pendataan untuk penerima bantuan, sehingga nantinya beberapa anggota DPRD akan turun kelapangan untuk melihat langsung seperti apa dilapangan.

"Sampai saat ini saya belum mengetahui seperti apa mekanisme pembagian bansos yang dilakukan ditahap pertama, sementara bantuan yang diberikan Pemkot Balikpapan kepada warga sifatnya bertahap, setiap warga menerima bantuan selama empat kali, yakni berupa paket sembako berjumlah 300 ribu sebanyak dua kali, dan 200 ribu dua kali, hingga total yang diterima warga berjumlah 1 juta selama empat bulan" paparnya.

"Jika warga ditahap pertama belum menerima bantuan, bagaimana untuk ditahap selanjutnya, pastinya tidak terpenuhi target 1 juta per Kepala Keluarga(KK) dan itu yang nantinya akan kami pertanyakan kepada gugus tugas"tutupnya.

BALIKPAPAN, Sebagai bentuk kepedulian kepada warga masyarakat yang kurang mampu dan terdampak pandemi Virus Corona (Covid-19) yang melanda kota Balikpapan, anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Amin Hidayat membagikan 250 paket sembako kepada warga masyarakat yang kurang mampu di wilayah Balikpapan Utara, Kamis (23/04/2020).

Pembagian diberikan langsung oleh Amin Hidayat dikediamannya di Jln.Wonorejo, bantuan sendiri disiapkan Amin Hidayat untuk dibagikan ditiga kelurahan yang ada di Balikpapan Utara yakni Kelurahan Gn. Samarinda, Keluarahan Gn.Samarinda Baru dan Kelurahan Graha Indah.

Amin menjelaskan pembagian sembako yang dilakukannya hari ini merupakan pembagian yang ketiga kali, dimana sebelumnya dibagikan saat dirinya melakukan Serap Aspirasi (Reses), kemudian di pertengahan bulan maret lalu, dan untuk hari ini pembagian sembako dilakukan menjelang ibadah puasa.

Pembagian sembako yang dilakukan Amin Hidayat, sebagai bentuk kepedulian dirinya untuk meringankan beban warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, akibat melemahnya perekonomian dikarena pandemi virus corona (covid-19) yang melanda kota Beriman ini, ditambah lagi Harga bahan pokok di pasaran yang begitu tinggi akibat pandemi covid -19 serta menjelang Bulan suci Ramadhan.

"Saya memberikan bantuan berupa sembako bagi masyarakat sebagai rasa kemanusaian dan kepedulian saya ditengah wabah virus corona, semoga apa yang saya berikan hari ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Balikpapan"tutur Amin.

"Jangan melihat dari nilai dari barangnya, akan tetapi melihat dari bentuk perhatian dan perduli apa yang saat ini tengah dirasakan masyarakat" jelas Politisi Partai PKS ini.

Amin Hidayat menilai, dampak yang dirasakan saat ini bukan hanya masyarakat ekonomi kecil, akan tetapi dirinya pun sebagai wakil rakyat ikut merasakan dampak yang diakibatkan covid-19.Akan tetapi Amin Hidayat melihatnya saat ini yang mana masuk dalam skala prioritas, maka dari itu dirinya lebih mengutamakan yang lebih penting yakni kebutuhan masyarakat. Amin Hidayat meminta agar masyarakat untuk mematuhi apa yang dihimbau oleh pemerintah saat ini dengan tetap berdiam diri dirumah jika memang tidak ada hal penting diluar.

Selalu gunakan masker disaat bepergian keluar rumah, dan selalu menjaga pola hidup bersih dengan rajin mencuci tangan dengan sabun. Sementara itu Istiqomah salah satu warga yang bermukim di Jln Wono Agung RT 30, Kilometer 6 yang menerima bantuan berupa sembako yang diberikan Amin Hidayat sangat bersyukur dan berterima kasih, dikarenakan dapat mengurangi sedikit beban mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Alhmdulillah..saya sangat senang sekali mendapat bantuan sembako, meskipun nilainya tidak seberapa, saya sendiri merasa bantuan ini sangat bermanfaat"ujar Istiqomah.

BALIKPAPAN-Dalam melakukan penanganan Virus Corona (Covid-19) yang melanda Kota Balikpapan , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) dan Pemerintahan Kota(Pemkot ) Balikpapan terus melakukan langkah-langkan untuk memutus mata rantai Covid-19 sampai membantu warga masyarakat akibat melemahnya Perekonomian Kota Balikpapan di sebabkan Covid-19.

Setelah melalui pembahasan selama 2 hari akhirnya Anggota DPRD yang termasuk dalam Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kota balikpapan sepakat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 136 miliar untuk penanganan corona virus disease (Covid-19) yang telah menjadi Pandemi di Balikpapan.

Anggaran tersebut disepakati dalam rapat Banggar DPRD dan TAPD Kota Balikpapan, dalam rapat anggaran di gedung parlemen Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (21/4/2020)

Ketua DPRD Abdulloh S,sos mengatakan " Setelah rapat selama dua hari akhirinya telah disepakati anggaran penanganan Covid-19 di Balikpapan sebesar Rp 136 miliar, sekitar 58 milyar untuk bantuan kepada masyarakat kota Balikpapan dan 78 milyar untuk pembelian Peralatan Tim Medis, selain pembahasan penanganan Covid-19 , ada beberapa perubahan yang harus dilakukan oleh pemkot terkait Postur APBD dan pergeseran anggaran APBD 2020 serta terkait beberapa hal yang belum disepakati".

Abdulloh S.sos menjelaskan dana tersebut diperuntukan untuk membantu masyarakat kota Balikpapan berupa pembagian paket sembako bagi 70.000 kepala keluarga (KK) terdampak ekonomi Covid-19 dengan menelan anggaran kurang lebih Rp 58 miliar.

“Jadi pada bulan April dan Mei warga mendapat bantuan paket sembako senilai Rp 300 ribu per KK untuk Bulan April dan Mei dalam menyabut puasa dan lebaran kemudian di bulan Juni dan Juli mendapat paket sembako senilai Rp 200 ribu per KK sehingga total nilai sembako yang didapat masyarakat terdampak ekonomi Covid-19 Rp 1 juta per KK,” jelas Abdulloh.

Masih Abdulloh" Bantuan tersebut akan dilaksanakan oleh gugus tugas dan Insyaallah diawal puasa ini sudah bisa di distribusikan ke masyarakat yang membutuhkan dan yang sudah di data, Jika belum terdata di lingkungan RT nya segera memberikan KK nya ke RT masing masing,"tambah Ketua DPRD Kota Balikpapan.

Sedangkan sisa anggaran sebesar Rp 78 miliar akan dipergunakan untuk kebutuhan penanganan pasien terpapar Covid-19 serta pengadaan alat kesehatan tim medis rumah sakit maupun puskesmas. “Untuk itu, kami berharap kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Balikpapan, agar terus meningkatkan kinerjanya selama bekerja di rumah guna membantu penanggulangan penyebaran Covid-19,” tutup.

Sekretaris DPD Partai Golkar Balikpapan ini BANTUAN WARGA TERDAMPAK COVID-19 Total Anggaran : Rp 136 Miliar Bantuan Paket Sembako : Rp 58 Miliar Kebutuhan Peralatan Tim Medis : Rp 78 Miliar Penerima Bantuan : 70.000 Kepala Keluarga (KK) Paket Sembako 1 KK : Senilai Rp 1 Juta MEKANISME DISTRIBUSI

April : Rp 300 Ribu (Bentuk Sembako)

Mei : Rp 300 Ribu (Bentuk Sembako)

Juni : Rp 200 Ribu (Bentuk Sembako) 

Juli  : Rp 200 Ribu (Bentuk Sembako).

Sumber : Banggar DPRD dan TAPD Pemkot Balikpapan

Balikpapan-Dalam menekan penyebaran Virus Corona(Covid-19) dan mengikuti himbauan Pemerintah kota Balikpapan untuk mengenakan masker apabila melakukan aktivitas di luar rumah, Anggota DPRD yang tergabung dalam Komisi IV dan merupakan Kader Terbaik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Iwan Wahyudi ,S.kom membagikan masker gratis di wilayah Kebunsayur , Jl Letjen Suprapto , Kecamatan Balikpapan Barat, Minggu (19/04/2020) Pembagian masker ini sebagai langkah awal untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19 yang melanda kota Balikpapan , di mana khasus positif terjangkit virus corona semakin bertambah di Kota Beriman ini.

Seperti yang di katakan Iwan wahyudi Politisi Partai PPP ini ," bahwa kegiatan bagi masker ini sebagai langkah awal dalam membantu warga masyarakat agar dapat melindungi diri guna menekan penyebaran virus corona yang mewabah di kota Balikpapan, Selain itu menggunakan masker akan memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menjalani aktivitas sehari-hari di luar rumah, khususnya yang tidak bisa melakukan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah"kata Iwan.

"Saya bersama pengurus Dewan Pimpinana Cabang Partai Persatuan Pembangunan Balikpapan menghimbaukan kepada warga masyarakat Kota Balikpapan agar mematuhi peraturan yang di keluarkan Pemerintah kota Balikpapan , bukan hanya Social Distancing (pembatasan sosial) kalau perlu kita lakukan Physical Distancing (Pembatasan Fisik atau Jarak Fisik) sebagai cara untuk menghindari penyebaran virus corona yang lebih luas, "imbuhnya.

"Virus corona sangat berbahaya , mari kita jaga kebersihan , lakukan pola hidup sehat, rajin mencuci tangan, gunakan masker apabila melakukan aktivitas di luar rumah, serta sebisa mungkin untuk tetap berada di dalam rumah, semoga pandemi virus corona cepat berakhir di negara kita terkhusus di kota Balikpapan' amin"" tutup Iwan.

Balikpapan-Peperangan melawan virus Corona(Covid-19) terus di lakukan Pemerintahan Kota Balikpapan ,dengan Bertambahnya pasien yang terjangkit covid-19 , maka Kota Balikpapan di anggap pantas untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) .

Salah satu yang menjadi bahan pertimbangan di lakukanya PSBB yaitu terpaparnya pasien transmisi lokal, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) juga mengatakan dari sekian daerah yang terjangkit covid-19, hanya Balikpapan yang memenuhi syarat untuk mengajukan syarat penerapan PSBB.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan H Kamaruddin menilai maksud dan tujuan pemerintah saat ini sudah baik dalam mengurangi laju wabah covid-19 , Namun yang sangat disayangkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini terkesan mengambang dan merugikan masyarakat bawah, seperti pedagang , tenaga harian dan lain-lainnya, seharusnya Pemerintah Kota sekalian saja menetapkan PSBB dan menyiapkan segala konsekuensi untuk masyarakat.

"Saat ini terjadinya pelemahan ekonomi yang berdampak langsung ke masyarakat, saya rasa penerapan PSBB pada masa saat ini, sangat perlu , namun kalau kita melihat situasi saat ini statusnya masih mengambang mau sampai kapan ? Serta, kompensasi apa yang diberikan buat masyarakat ekonomi lemah akibat dampak covid-19 ? "kata H.aco via WA, Senin( 20/04/2020)

H Aco meminta" agar pemkot harus bersikap tegas dan berani untuk mengambil sebuah keputusan yang kemungkinan saja beresiko, Sehingga masyarakat bisa mendapatkan kepastian dan bukti keseriusan pemerintah dalam penanganan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19"tutupnya.

Balikpapan- Virus corona atau Covid-19 yang mewabah di kota Balikpapan ini menjadi momok yang paling menakutkan, mengapa tidak virus ini mampu mengguncang dunia dan yang paling mengerika virus ini tidak pandang bulu siapapun bisa terinfeksi.

Tidak hanya mengancam jiwa manusia namun juga mengancam mental hingga sosial, di karenakan semua orang membatasi diri agar tidak tertular , bukan hanya sampai di situ COVID-19 ini membawa dampak ke sektor perekonomian yang berimbas kepada seluruh masyarakat kota Balikpapan.

Efek dari virus Corona ini sangat dirasakan oleh lapisan masyarakat baik dari kalangan atas sampai kalangan tingkat bawah yang terkena dampaknya. Kini Pemkot Balikpapan bukan hanya di sibukkan dengan penanganan virus corona yang mewabah di Balikpapan, pemberian bantuan ke lapisan masyarakan pun kini mulai di galakan.

Pemerinta kota Balikpapan sendiri akan menggunakan Rasionalisasi dana APBD kota Balikpapan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat akibat dampak mewabahnya virus corona (Covid-19) yang melanda kota Balikpapan.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Fadlianoor angkat bicara mengenai hal ini, dirinya mengatakan secara tegas"bahwa Pemerintah Kota Balikpapan Harus terbuka dan Transfaran terhadap Dana Rasionalisasi APBD , yang akan di gunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat akibat Covid-19" dana apa saja yang akan di pangkas serta dari dinas mana saja, semuanya harus terbuka dan transfaran"tegas Fadlianoor

Secara tegas Fadlianoor meminta kepada Pemerintahan kota Balikpapan bahwa "jika di berlakukanya Pembatasan Sosial Bersekala Besar(PSBB) maka dalam pengalokasian bantuan saya meminta kepada Pemkot Balikpapan terkhusus walikota Balikpapan untuk transfaran dan terbuka mengumumkan ke Publik tentang Data si penerima , Skema dan Besar Bantuan sosial yang di berikan kepada warga Masyarakat yang terdampak Virus Covid-19 , transparansi ini sangat penting agar pemberian bantuan sosial ini tepat sasaran" mintanya. 

Pemkot Balikpapan juga harus transfaran dan terbuka terhadap bantuan (Donasi) dari Perusahaan Swasta, BUMN , Pengusaha, organisasi dan Koprasi semua harus transfaran, Fadlianoor juga sangat mengapresiasi kepada pihak swasta serta BUMN yang melakukan kegiatan pembagian bahan pokok kepada masyarakat , dalam membantu sesama kita akibat dampak Covid -19 .

Fadli mengatakan "Kami sangat mengapresiasi kepada para pelaku usaha swasta ataupun perusahaan BUMN dalam melakukan kegiatan sosial dampak covid-19 dalam bentuk pembagian sembako kepada ojek online atau yang lainnya," ucapnya

Namun dalam kegiatan bantuan sosial ini dinilai belum dilakukan secara merata dan hanya memerhatikan pada satu titik saja termasuk ojek online , sementara masih banyak lapisan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan Pemerintah Kota Balikpapan, seperti UKM , pedagang keliling , Guru-guru swasta, seniman bahkan sampai ketua RT berhak mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

"Hampir seluruh lapisan masyarakat kota Balikpapan terkena dampaknya baik dari pedagang keliling yang hanya menerima persen, musisi yang kerab mendapatkan job ketika ada acara, namun setelah adanya Covid-19 tidak bisa lagi mengambil job akibat Social distancing (jarak sosial) , belum lagi Guru-guru swasta merekapun ikut merasakan dampak covid -19 ini kalau bukan pemerintahan kota , siapa lagi yang harus membantu mereka semua," papar Fadlianoor.

Masih Fadlianoor "bahkan Dari karyawan Mall sampai perhotelan banyak yang dirumahkan, wartawan online pun terkena dampaknya Covid-19 , selaku ketua RT pun wajib mendapatkan bantuan dari Pemerintahan kota Balikpapan" lanjutnya.

Fadlianoor meminta "kepada pelaku usaha baik prusahaan Swasta maupun BUMN yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial akibat Virus corona , dalam bentuk pembagian baik berupa dana ataupun sembako , agar sekiranya dapat dilakukan satu pintu, yang di kelola Pemkot Balikpapan namun harus transfaran dengan data yang betul-betul akurat Sehingga nanti ketika ada pembagian itu tidak tumpang tindih(Double) antara PKH dan Dampak Cavid-19 imbuhnya

Ia menilai kegiatan ini belum cukup efektif dan merata untuk dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat dalam pendataan penduduk harus melibatkan Rukun Tetangga (RT) agar data yang tersedia dan nantinya akan di berikan bantuan sudah jelas dan akurat.

"Kita mengucapkan terimakasih kepada Pekerja Sosial Masyarakat( PSM) yang sudah bekerja keras untuk mendata, namun alangkah baiknya tentang Covid -19 ini , RT harus dilibatkan untuk pendataan, agar dalam penyaluran bantuan nantinya bisa merata dan tepat sasaran , Kalau pembagian bantuan tidak merata itu akan menjadi bumerang, ribut nanti," ujarnya Fadlianoor

Di samping itu, masyarakat juga dibebani dengan sejumlah pembayaran yang harus tetap dikeluarkan, seperti cicilan BANK, lising dan lainya walaupun keadaan ekonomi di tengah wabah Codvid -19 di Kota Balikpapan sangat berpengaruh

Fadlianoor mengatakan "Harapannya saya Wali Kota Balikpapan juga bisa mengoordinasikan dengan pelaku usaha kredit dan BANK untuk merekonstruksi pembayaran, karena dampak dari codvid juga mereka tidak bisa membayar cicilan bank, saya meminta untuk menunda bukan menggeratiskan selama dalam penanganan vitus Codvid-19" tutupnya