DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan mengambil langkah antisipatif dalam menghadapi potensi penyebaran penyakit menular, terutama virus Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV), menyusul kepulangan jemaah haji ke Kota Balikpapan. Upaya ini dilakukan dengan memperketat pengawasan kesehatan di titik-titik kedatangan jemaah haji, khususnya di Debarkasi Balikpapan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Alwiati, menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan Balai Karantina Kesehatan. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah pelaksanaan skrining kesehatan terhadap seluruh jemaah haji yang baru tiba. Pemeriksaan difokuskan pada deteksi suhu tubuh dan gejala pernapasan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap ancaman virus MERS-CoV.

“Setiap jemaah yang datang langsung kami periksa kesehatannya. Pemeriksaan suhu tubuh menjadi tahap awal. Bila terdeteksi suhu di atas 38 derajat, maka jemaah tersebut akan langsung dipisahkan dan dirujuk ke rumah sakit untuk evaluasi dan perawatan lebih lanjut,” terang Alwiati saat ditemui Selasa (17/6/2025).

DKK telah menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Kanujoso Djatiwibowo sebagai rumah sakit rujukan utama dalam penanganan kasus yang memerlukan observasi intensif atau kemungkinan infeksi serius. Alwiati mengingatkan bahwa meskipun pandemi Covid-19 telah mereda, ancaman virus sejenis seperti MERS-CoV tetap perlu diwaspadai.

Virus ini merupakan salah satu turunan dari keluarga Coronavirus yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan berat, bahkan kematian. “Gejala awalnya mirip dengan flu biasa atau batuk akibat kelelahan. Tapi karena virus ini berasal dari kawasan Timur Tengah dan tingkat vitalitasnya tinggi, maka setiap gejala tidak boleh dianggap sepele,” ujarnya.

DKK juga menyiapkan tim medis di lokasi kedatangan jemaah untuk melakukan tindakan cepat. Pemeriksaan mencakup suhu tubuh, kondisi fisik umum, dan jika diperlukan, tes lanjutan untuk mendeteksi kemungkinan infeksi. Selain upaya di lapangan, Alwiati juga mengimbau kepada seluruh jemaah haji yang telah pulang agar tetap memperhatikan kondisi tubuh mereka.

Ia meminta masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila merasakan gejala seperti demam, batuk, atau sesak napas. “Ibadah haji sangat menguras tenaga, baik fisik maupun mental. Penting bagi para jemaah untuk segera memulihkan diri. Perbanyak istirahat, konsumsi vitamin, gunakan masker bila batuk, dan jaga kebersihan tangan.

Bila merasa tidak sehat, jangan tunda untuk ke Puskesmas atau rumah sakit,” tutupnya. Melalui langkah pencegahan ini, DKK Balikpapan berharap dapat meminimalisasi risiko penyebaran penyakit menular dan menjaga kesehatan masyarakat secara menyeluruh, khususnya di masa arus kepulangan jemaah haji yang cukup padat.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan terus menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut adalah partisipasi aktif dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Survei ini dinilai sebagai alat penting dalam memetakan tingkat integritas di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah. Guna menyukseskan agenda tersebut, Inspektorat Kota Balikpapan menggelar sosialisasi secara berkelanjutan sepanjang bulan Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta aparatur pemerintah mengenai pentingnya peran aktif dalam mengisi survei.

Kepala Inspektorat Kota Balikpapan, Silvia Rahmadina, menyampaikan bahwa pelaksanaan SPI tahun ini difokuskan pada validitas dan akurasi data responden. Pasalnya, pada pelaksanaan tahun sebelumnya, muncul sejumlah kendala yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi.

“Banyak warga enggan terlibat karena beredarnya informasi hoaks dan data responden yang tidak tepat. Tahun ini kami berupaya memperbaiki itu dengan pendataan yang lebih akurat,” ujar Silvia, Jumat (13/6/2025).

Survei ini akan melibatkan tiga kelompok utama responden, yakni internal yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), kelompok eksternal seperti pengguna layanan publik dan media, serta pihak ekspert seperti BPK, BPKP, dan Ombudsman. Ketepatan dalam menjangkau ketiga kelompok tersebut menjadi kunci dalam memperoleh hasil survei yang mencerminkan kondisi sebenarnya.

Sejak pertama kali mengikuti SPI pada 2021, Kota Balikpapan mencatat perkembangan yang signifikan. Jika sebelumnya sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masuk kategori “rentan”, kini sudah banyak yang naik ke kategori “terjaga”. Bahkan, lima OPD berhasil masuk ke kategori terbaik, yakni Bappeda Litbang, BPBD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DLH, serta Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Meski begitu, Silvia mengungkapkan bahwa masih ada 12 OPD yang perlu perhatian serius karena berada di zona waspada, dan beberapa lainnya masih tergolong rentan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor—pemerintah, masyarakat, media, serta lembaga pengawasan—untuk menciptakan ekosistem pemerintahan yang bersih.

“SPI bukan sekadar penilaian tahunan, tapi refleksi kualitas pelayanan publik. Perubahan hanya mungkin terjadi jika seluruh elemen masyarakat turut terlibat,” pungkas Silvia.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Dalam upaya mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan menyelenggarakan pelatihan pengolahan ikan bandeng bagi pelaku UMKM binaannya.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, dimulai pada Rabu (11/6/2025) di Rumah Makan Torani, kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan. Sebanyak 30 peserta yang merupakan pelaku UMKM binaan DKUMKMP mengikuti pelatihan ini dengan antusias.

Pelatihan disusun dengan metode kombinasi antara teori dan praktik langsung agar peserta tidak hanya memahami dasar pengolahan, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara nyata dalam kegiatan usaha mereka.

Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan DKUMKMP Balikpapan, Ady Sumardi, menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan mencakup beragam aspek penting dalam usaha olahan makanan berbahan dasar ikan bandeng. Mulai dari teknik mencabut duri ikan, metode pengolahan, hingga perhitungan harga pokok produksi (HPP) turut diajarkan.

"Pelatihan ini lengkap. Kita mulai dari proses dasar pengolahan ikan bandeng, cara mencabut durinya, pengembangan produknya, sampai ke strategi penjualan dan penghitungan HPP. Harapannya, peserta dapat menjalankan usaha dengan pendekatan yang lebih profesional," jelas Ady.

Pada hari pertama, peserta menerima materi teori yang mencakup manajemen usaha, potensi pasar, serta strategi inovasi produk. Sementara hari kedua difokuskan pada praktik pengolahan langsung. Aneka produk olahan seperti bandeng presto, bandeng crispy, pepes bandeng, bandeng bakar, hingga produk bandeng beku (frozen) diajarkan langsung kepada peserta.

Ady juga menekankan pentingnya inovasi dalam menciptakan produk bernilai jual tinggi. Menurutnya, pelaku UMKM didorong untuk menggali potensi lokal dan selera pasar, serta melakukan diferensiasi produk agar mampu bersaing di tengah ketatnya persaingan industri makanan olahan.

“Bandeng dipilih karena merupakan komoditas yang melimpah di Balikpapan dan cukup diminati masyarakat. Ini menjadi peluang usaha yang sangat potensial bagi pelaku UMKM,” ujarnya.

Melalui pelatihan ini, DKUMKMP berharap peserta tidak hanya sekadar menjadi pelaku usaha, namun mampu menjadi inovator yang menciptakan produk berkualitas dan berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun luar daerah.

“Tujuannya agar peserta bisa mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Kami ingin ilmu yang mereka dapat tidak berhenti di pelatihan saja, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam pengembangan bisnis mereka,” tutup Ady.

Pelatihan ini merupakan bagian dari program rutin DKUMKMP Balikpapan dalam mendorong pemberdayaan UMKM, yang diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Balikpapan kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan sektor pariwisata melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah menyelenggarakan Pelatihan Pemandu Wisata Tingkat Dasar, yang berlangsung selama dua hari pada 10–11 Juni 2025, di Hotel Blue Sky Balikpapan.

Pelatihan ini diikuti oleh 50 peserta dari berbagai kalangan, termasuk perwakilan instansi pemerintah dan komunitas-komunitas pariwisata di Balikpapan. Tujuannya adalah membekali peserta dengan pemahaman dasar dan keterampilan teknis sebagai pemandu wisata yang profesional.

Kehadiran para peserta dari latar belakang yang beragam juga menjadi indikasi kuatnya minat terhadap pengembangan kapasitas di bidang pariwisata.

Dalam sambutannya saat membuka acara, Kepala Disporapar Kota Balikpapan, Ratih Kusuma, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memajukan industri pariwisata daerah.

“Pelatihan ini merupakan langkah awal dalam menciptakan pemandu wisata yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki etika pelayanan yang baik dan mampu mendukung potensi ekonomi kreatif,” ujar Ratih.

Selama pelatihan berlangsung, para peserta menerima berbagai materi dari narasumber yang memiliki pengalaman luas di bidang kepariwisataan. Materi yang diberikan meliputi teori dasar kepemanduan, teknik komunikasi efektif, prinsip pelayanan prima, serta praktik lapangan. Praktik langsung ini dirancang untuk memberikan gambaran nyata kepada peserta dalam menghadapi berbagai situasi saat memandu wisatawan.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang pelaksanaan kegiatan. Mereka aktif dalam sesi diskusi, serta antusias mengikuti simulasi lapangan yang menjadi bagian dari pelatihan. Semangat belajar yang tinggi dari peserta menjadi salah satu indikator keberhasilan kegiatan ini dalam menumbuhkan minat serta kesiapan mereka terjun langsung ke dunia pariwisata.

Sebagai penutup, Disporapar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, baik narasumber, panitia pelaksana, maupun para peserta. Diharapkan, pelatihan ini dapat menjadi batu loncatan bagi lahirnya SDM pariwisata yang unggul dan mampu bersaing di tengah dinamika industri pariwisata yang terus berkembang.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat melalui percepatan realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemkot dalam menjawab persoalan gizi kronis di wilayah perkotaan, seperti stunting, kekurangan zat besi, dan gizi buruk.

Sebagai langkah awal, pemkot telah menetapkan tiga lokasi strategis untuk pembangunan dapur MBG. Ketiga titik yang dipilih berada di Kecamatan Balikpapan Timur, Utara, dan Barat. Lokasi-lokasi tersebut akan menjadi pusat penyediaan makanan sehat bagi kelompok masyarakat yang menjadi prioritas sasaran.

Asisten I Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkifli, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan aksesibilitas, status lahan, dan kedekatannya dengan masyarakat penerima manfaat.

“Saat ini kami tengah menyelesaikan proses administrasi. Ketiga lahan tersebut berstatus pinjam pakai dan sedang kami sempurnakan dokumen penggunaannya,” ujar Zulkifli saat ditemui pada Selasa, 10 Juni 2025.

Dapur pertama akan dibangun di kawasan Pantai Asri, Kelurahan Manggar Baru, Balikpapan Timur. Lokasi kedua berada di kilometer 7, Perumahan Korpri, Balikpapan Utara, di atas tanah milik pemerintah kota. Sementara itu, dapur ketiga akan berdiri di area Industri Tahu Tempe Somber, Balikpapan Barat. Zulkifli menambahkan bahwa setiap dapur akan berdiri di atas lahan seluas minimal 25 x 40 meter.

Meski tidak terlalu luas, setiap dapur harus memenuhi standar sanitasi dan kesehatan, serta berada di lokasi yang bebas dari potensi pencemaran seperti tempat pembuangan akhir (TPA) atau peternakan. Dapur juga harus mudah dijangkau kendaraan distribusi dan tenaga kerja. Pemkot menargetkan seluruh proses administrasi dan perizinan tuntas pada minggu ketiga Juni 2025. Dengan begitu, pembangunan fisik dapur bisa segera dimulai.

“Insya Allah begitu dokumen rampung, pembangunan langsung dimulai. Kami ingin program ini tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak nyata,” tegas Zulkifli.

Setiap dapur MBG nantinya akan dilengkapi fasilitas lengkap, seperti ruang penyimpanan bahan makanan, dapur produksi, hingga area distribusi yang higienis. Selain menyediakan makanan bergizi secara gratis, program ini juga dirancang untuk melibatkan UMKM lokal, kader posyandu, serta komunitas ibu-ibu PKK dalam pengelolaan dan pendistribusian makanan.

Zulkifli menyebut, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi solusi atas persoalan gizi, tetapi juga bagian dari pembangunan sumber daya manusia kota secara menyeluruh. “Ini adalah investasi jangka panjang, tidak hanya untuk kesehatan anak-anak kita, tapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan daya saing generasi mendatang,” katanya.

Pemerintah kota juga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, baik dari sisi teknis operasional maupun dari sisi dampak terhadap status gizi masyarakat. Keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Ketahanan Pangan.

Tidak hanya itu, Pemkot Balikpapan juga membuka ruang kerja sama dengan sektor swasta, LSM, dan lembaga kemasyarakatan untuk mendukung keberlanjutan dapur MBG. Diharapkan, sinergi ini mampu memperluas jangkauan layanan serta memastikan operasional dapur MBG tetap berjalan optimal di masa mendatang.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)