DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Dalam upaya serius menekan angka stunting, Pemerintah Kota Balikpapan secara resmi meluncurkan program “Gerakan Bersama Posyandu Berantas Stunting” atau Gempur Stunting pada Minggu (25/5/2025) pagi di Halaman Gedung Parkir Klandasan.

Program ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah, posyandu, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam pencegahan stunting berbasis komunitas. Peluncuran program dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan Alwiati, Ketua TP PKK Hj Nurlena Rahmad Mas’ud, Ketua Komisi IV DPRD Gasali, serta Asisten III Pemkot Balikpapan Andi Sri Juliarty.

Kepala DKK Balikpapan Alwiati menegaskan, rendahnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan utama dalam penanganan stunting. Saat ini, hanya 40,6 persen warga yang aktif membawa anak balita mereka ke posyandu.

“Masih banyak balita yang belum diperiksa kesehatannya. Oleh karena itu, gerakan ini penting untuk menggugah kesadaran bersama,” ujarnya.

Dalam implementasinya, program Gempur Stunting melibatkan ketua RT sebagai orang tua asuh bagi balita di wilayahnya masing-masing. RT diharapkan proaktif melaporkan balita yang terindikasi kekurangan gizi agar segera ditangani oleh puskesmas. “Ketua RT harus menjadi pengawas pertama di lingkungan masing-masing. Ini gerakan gotong royong,” tambah Alwiati.

Ketua TP PKK Balikpapan, Hj Nurlena Rahmad Mas’ud, menyambut baik inisiatif ini. Ia menyebut stunting bukan hanya soal fisik, tetapi juga menyangkut masa depan anak dan kualitas sumber daya manusia kota. “Anak stunting berisiko menghadapi gangguan perkembangan kognitif, kesehatan jangka panjang, bahkan masa depan ekonominya,” jelasnya.

Menurut Nurlena, program ini juga difokuskan pada penimbangan 100 persen balita serta penyuluhan melalui kelas “Ibu Pintar” yang memberikan edukasi tentang pola asuh dan gizi yang tepat.

“Dengan peran aktif masyarakat, kita bisa membentuk generasi yang sehat dan cerdas,” ungkapnya.

Asisten III Pemkot Balikpapan, Andi Sri Juliarty, menyampaikan bahwa berdasarkan data tahun 2023, prevalensi stunting di Balikpapan mencapai 21,6 persen. Meski di bawah rata-rata provinsi, angka ini tetap menjadi perhatian serius.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DKK dan TP PKK, menandai sinergi yang terarah dan berkelanjutan untuk pemberantasan stunting di Balikpapan. 

(ADV/Diskominfo Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud, resmi meraih gelar doktor setelah menyelesaikan program pendidikan strata tiga (S3) di Universitas Mulawarman, Samarinda. Capaian akademik ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan kariernya, di tengah kesibukannya memimpin kota dan menjalankan berbagai tanggung jawab publik.

Disertasi yang mengantarnya menyandang gelar doktor berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perwujudan Pembangunan Kota Cerdas dan Nyaman: Studi Kota Balikpapan.” Dalam riset tersebut, Rahmad mengupas secara mendalam sejumlah elemen kunci yang memengaruhi kesuksesan pembangunan kota cerdas yang juga nyaman untuk dihuni.

Penelitiannya bukan hanya bersifat akademis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan tantangan yang dihadapi kota-kota modern, khususnya Balikpapan. Beberapa faktor penting yang diidentifikasi dalam disertasinya meliputi komitmen pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kebijakan tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup, serta kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan.

Ia menekankan bahwa keselarasan antara data, kebijakan, dan pelibatan warga menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam keterangannya kepada media, Kamis (22/5/2025), Rahmad menyatakan bahwa ilmu yang ia peroleh selama menempuh pendidikan S3 akan langsung diterapkan dalam kebijakan dan program strategis Pemerintah Kota Balikpapan.

“Ilmu itu harus diamalkan. Apa yang saya pelajari selama kuliah S3, akan saya aplikasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di Balikpapan,” ungkapnya.

Ia juga mengajak generasi muda untuk terus menuntut ilmu, tanpa menjadikan usia maupun kesibukan sebagai penghalang.

“Gelar ini bukan semata-mata simbol prestise, tetapi tanggung jawab moral. Pendidikan membentuk karakter dan memperkuat fondasi dalam pengambilan keputusan publik yang adil dan bijaksana,” tambahnya.

Dengan latar belakang akademik yang semakin kuat dan hasil riset yang sejalan dengan visi pembangunan kota, Rahmad Mas’ud diharapkan mampu mempercepat transformasi Balikpapan menuju kota yang cerdas, ramah lingkungan, dan layak huni bagi seluruh warganya.

(ADV/Diskominfo Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Balikpapan, Hj Nurlena Rahmad Mas’ud menegaskan bahwa peran PKK sangat strategis dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga serta mendukung berbagai kebijakan pemerintah hingga menyentuh unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Diseminasi Penguatan Karakter Keluarga Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila yang dirangkai dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 tingkat Kota Balikpapan. Acara digelar di BSCC Dome dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Pemerintah Kota Balikpapan pada Kamis, 22 Mei 2025.

Acara ini dihadiri Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Wakil Wali Kota Bagus Susetyo, jajaran Forkopimda, serta para kader dan anggota TP PKK dari tingkat kecamatan hingga kelurahan se-Kota Balikpapan. Dalam sambutannya, Hj Nurlena menyampaikan rasa syukurnya atas peringatan HKG PKK ke-53, yang menurutnya merupakan momen penting untuk membangkitkan semangat para kader dalam menggerakkan program-program yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

“Hari ini kita merayakan semangat yang selama puluhan tahun telah menggerakkan para kader PKK. Tema HKG PKK tahun ini, ‘Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas’, menjadi semangat kolektif untuk memperkuat langkah kita,” ujar Nurlena.

Ia menjelaskan bahwa frasa “bergerak bersama” mengandung makna pentingnya keselarasan gerak antara kader PKK dan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dalam menyukseskan pembangunan keluarga Indonesia.

Hal ini, menurutnya, selaras dengan visi PKK untuk membentuk keluarga yang beriman, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki akhlak mulia. Lebih jauh, Nurlena menekankan perlunya sinergi yang kuat antara PKK dan pemerintah daerah, khususnya melalui implementasi 10 program pokok PKK.

Ia berharap TP PKK dapat menjadi motor penggerak utama di masyarakat, sekaligus menjalin kemitraan yang efektif dengan berbagai stakeholder. “Gerakan PKK adalah gerakan nasional yang tumbuh dari bawah, oleh dan untuk masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk terus membangun koordinasi dan sinergi lintas sektor,” tegasnya.

Ia juga menggarisbawahi dasar hukum dari gerakan ini, yang diperkuat melalui Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 sebagai aturan pelaksana dari Perpres Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK sebagai mitra strategis pemerintah. Di akhir sambutannya, Nurlena memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kader PKK yang selama ini telah bekerja secara sukarela demi kemajuan masyarakat.

“Gerakan PKK adalah gerakan sosial yang tidak dibayar. Saya mengucapkan terima kasih setulusnya kepada para kader yang tanpa pamrih terus bergerak dan mengabdi. Tanpa kalian, PKK tak akan berarti,” ucapnya dengan penuh haru. Ia berharap, integrasi program PKK dalam perencanaan dan penganggaran daerah dapat terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Sinergi yang kuat antara PKK dan pemerintah daerah akan membawa manfaat yang berkelanjutan dan konkret bagi kesejahteraan warga Balikpapan,” pungkasnya.

(ADV/Diskominfo Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Kota Balikpapan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang secara konsisten melaksanakan kegiatan bela negara.

Program ini bahkan telah mendapatkan apresiasi dan pengakuan langsung dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan), menjadikan Balikpapan sebagai contoh nyata dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, Jumat (16/5/2025)

Kegiatan bela negara di Balikpapan pertama kali diluncurkan pada tahun 2019. Program ini bertujuan untuk membentuk karakter pemuda yang tangguh, cinta tanah air, serta memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara. Meski sempat terhenti selama pandemi Covid-19, kegiatan tersebut kembali digelar pada tahun 2023 dan berlanjut hingga 2024. Bahkan, Pemerintah Kota Balikpapan telah memastikan pelaksanaannya akan terus berlanjut hingga tahun 2025.

Ratih, salah satu penggagas kegiatan bela negara di Balikpapan, menegaskan bahwa program ini bukan hanya seremonial semata. Menurutnya, kegiatan bela negara dirancang agar mampu menumbuhkan semangat nasionalisme dan memperkuat jati diri bangsa di tengah tantangan zaman yang terus berubah.

“Kami ingin membentuk pemuda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki kecintaan dan kepedulian terhadap bangsanya. Bela negara bukan hanya milik militer, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh warga negara,” ungkap Ratih.

Ia juga menyampaikan harapannya agar Balikpapan dapat menjadi role model bagi daerah lain di Indonesia dalam menjalankan program serupa. Ratih meyakini, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan dukungan penuh dari masyarakat, kegiatan bela negara bisa menjadi gerakan nasional yang dimulai dari daerah.

“Harapannya, kami bisa menjadi pilot project dan menginspirasi pemuda kota dan kabupaten se-Indonesia,” pungkasnya.

Program ini pun mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk instansi pemerintah, organisasi kepemudaan, dan lembaga pendidikan di Balikpapan. Banyak pihak menilai bahwa inisiatif seperti ini sangat relevan untuk membangun ketahanan nasional dari aspek sumber daya manusia.

Dengan terus berlanjutnya kegiatan bela negara hingga 2025, Balikpapan tidak hanya memperkuat identitasnya sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), tetapi juga sebagai kota yang menjadi garda terdepan dalam membentuk generasi muda yang cinta tanah air dan siap menjaga keutuhan NKRI.

(ADV/Diskominfo Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kembali menggulirkan upaya penataan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar kawasan Pasar Pandan Sari, Kamis (15/5/2025)

Dalam kegiatan sosialisasi yang digelar belum lama ini, Pemkot berfokus pada pendekatan persuasif demi menciptakan ketertiban tanpa mengabaikan hak para pedagang kecil untuk mencari nafkah. Kabid Penegakan Perda Satpol PP Balikpapan, Yosef Gunawan, menegaskan bahwa proses penataan ini tidak melulu soal penindakan.

Pemerintah Kota justru ingin membuka ruang dialog terbuka dengan para pedagang.

“Kami hadir bukan hanya untuk menertibkan, tapi juga untuk mendengarkan. Kami paham para pedagang mencari nafkah untuk keluarga. Namun di sisi lain, kami juga memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban kota dan memfungsikan ruang publik sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Namun demikian, dari total PKL yang diundang, hanya sebagian yang hadir dalam forum tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pihak Satpol PP dan OPD terkait karena dialog hanya akan efektif jika diikuti secara kolektif oleh seluruh pedagang. Kepala UPT Pasar Pandan Sari,

Teguh, menjelaskan bahwa saat ini lantai 1 pasar telah dipenuhi sekitar 400 pedagang aktif. Sementara itu, masih terdapat banyak ruang yang belum dimanfaatkan di lantai 2 dan 3, masing-masing tersedia 281 dan 300 petak.

“Syaratnya mudah saja, hanya perlu membawa KTP dan KK ke kantor UPT. Tidak dipungut biaya sewa,” jelasnya.

Yosef menambahkan bahwa para PKL diberikan pilihan. Jika bersedia mengikuti aturan dan menempati petak resmi, pemerintah siap memfasilitasi.

“Kalau tidak mau masuk, maka kami akan melakukan penertiban secara bertahap. Tapi kalau mau bergabung secara resmi, kami dukung sepenuhnya,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu juga terungkap bahwa para PKL yang berjualan di luar kawasan pasar tidak dikenakan sewa, namun membayar iuran kebersihan sekitar Rp2.000 per hari. Ironisnya, banyak di antara mereka tidak mengetahui bahwa lahan tempat mereka berjualan merupakan fasilitas umum yang dilarang untuk kegiatan komersial.

Perwakilan Dinas Perhubungan menambahkan bahwa keberadaan PKL di tepi jalan menimbulkan kemacetan dan melanggar aturan lalu lintas. Seluruh juru parkir resmi hanya diizinkan beroperasi di dalam area pasar. Sejumlah pedagang, seperti Halimun dan Ilyas, turut menyampaikan harapan mereka. Halimun menyatakan kesediaannya pindah ke dalam pasar asalkan dilakukan secara adil dan kolektif.

Sementara Ilyas mengeluhkan adanya oknum yang mengklaim petak kosong dan menghambat pedagang lain untuk menempatinya. “Kami siap tertib, asal semuanya diatur secara transparan dan tidak ada monopoli petak,” kata Ilyas.

Sosialisasi diakhiri dengan komitmen bersama bahwa proses penataan harus berjalan secara terbuka, tidak diskriminatif, dan melibatkan seluruh pihak demi menciptakan keteraturan dan keadilan bagi semua pedagang.

(ADV/Diskominfo Balikpapan/JM)