SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan program pendidikan gratis, termasuk pembagian seragam sekolah bagi peserta didik baru pada tahun ajaran 2026/2027.
Kebijakan ini tetap dilaksanakan meskipun pemerintah daerah tengah melakukan penyesuaian anggaran akibat efisiensi belanja.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Irfan Taufik, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan proses pendataan ukuran serta jumlah siswa baru, khususnya untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Pendataan tersebut menjadi dasar dalam proses produksi dan distribusi seragam agar tepat sasaran. “Kami masih melakukan pendataan ukuran dan jumlah siswa baru. Pemesanan juga sudah mulai diproses untuk digunakan pada Juni atau Juli 2026, sebagaimana pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).
Ia menekankan bahwa program seragam sekolah gratis merupakan salah satu prioritas utama pemerintah kota di sektor pendidikan. Karena itu, program tersebut tidak masuk dalam daftar kegiatan yang terdampak pengurangan anggaran.
“Program ini tetap berjalan. Seberapa pun ketatnya anggaran, ini tetap didahulukan karena menjadi prioritas Pak Wali,” tegasnya.
Pada tahun ajaran 2025/2026, Pemkot Balikpapan telah menyiapkan sekitar 92.000 stel seragam untuk siswa baru jenjang PAUD/TK, SD, hingga SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta. Setiap siswa menerima tiga jenis seragam, yakni seragam nasional (merah putih untuk SD dan putih biru untuk SMP), batik sekolah, serta seragam pramuka.
Total anggaran yang digelontorkan untuk program tersebut mencapai kurang lebih Rp20 miliar. Memasuki tahun ajaran 2026/2027, Disdik memperkirakan kebutuhan seragam akan bertambah sekitar 100 hingga 200 stel, menyesuaikan jumlah peserta didik baru. Kendati demikian, hak setiap siswa untuk memperoleh tiga stel seragam tetap dipastikan terpenuhi. Selain program seragam gratis, sejumlah kebijakan prioritas lain juga tetap dipertahankan.
Irfan memastikan program SPP gratis, subsidi SPP, serta tambahan penghasilan bagi guru tidak dihentikan meski terjadi pemotongan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
“Walaupun ada efisiensi anggaran dari pusat, program prioritas pendidikan di Balikpapan tetap berjalan. SPP gratis masih ada, subsidi SPP tetap, dan tunjangan tambahan penghasilan guru juga tidak dihentikan,” jelasnya.
Tak hanya sekolah negeri, dukungan terhadap sekolah swasta pun terus berlanjut. Pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 13 sekolah swasta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah kota.
Jumlah tersebut berpotensi meningkat pada tahun ajaran mendatang, menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
“Tahun lalu ada 13 sekolah swasta yang kami dukung penuh. Untuk tahun ajaran baru, jumlahnya bisa saja bertambah tergantung situasi dan kebutuhan,” pungkasnya.
(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)