Kepala Kesbangpol kota balikpapan Sutadi

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan, Sutadi, menekankan pentingnya menjaga dan merawat semangat kebangsaan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) tahun 2025 di Balikpapan. Menurutnya, Indonesia adalah bangsa besar yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.

Namun, keberagaman ini justru menjadi kekuatan yang harus terus dijaga melalui pemahaman wawasan kebangsaan.

"Ini lah wawasan kebangsaan Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Inilah yang harus kita rawat dan bina bersama. Jangan sampai ada intoleransi. Dari berbagai suku dan latar belakang, kita tetap satu bangsa," ujar Sutadi.

Ia mengingatkan bahwa masyarakat perlu memiliki sikap yang tegas dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama dalam menghadapi dinamika sosial yang kerap menguji semangat nasionalisme. "Bagaimana kita bersikap melihat Indonesia sebagai satu negara yang utuh dan tidak terpecah. Ini yang harus terus kita pertahankan," tegasnya.

Sutadi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam menjaga keutuhan bangsa. Ia menilai momen seperti Expo Dekranas menjadi sarana penting untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air melalui pengenalan budaya dan produk unggulan daerah.

"Hari ini saya ikut meninjau berbagai stan kerajinan, seperti dari Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan PKK. Besok malam juga dijadwalkan melihat langsung karya-karya dari berbagai daerah," jelas Sutadi.

Ia menambahkan bahwa kerajinan daerah merupakan identitas yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia, dan harus dibanggakan serta dilestarikan bersama-sama.

"Kekayaan kerajinan ini menjadi ciri khas daerah dan sekaligus memperkuat jati diri bangsa. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan mendukung produk-produk lokal," pungkasnya.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

Ketua umum Dekranas Selvi Gibran menyampaikan sambutannya diacara puncak peringatan hari ulang tahun ke 45 Dekranas 2025

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Kota Balikpapan dipercaya menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) tahun 2025. Perayaan akbar ini dipusatkan di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome dan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, yang juga merupakan istri Wakil Presiden RI.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Kalimantan Timur, Jatung Utang, sebagai simbol pelestarian budaya daerah. Selvi Gibran hadir didampingi sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian, Staf Ahli Dekranas Siti Farida Pratikno, Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur Sarifah Suraidah Harum, serta Ketua Dekranasda Kota Balikpapan Nurlena Rahmad Mas’ud.

Acara pembukaan dimeriahkan dengan penampilan Tari Kreasi Daerah Pesisir yang menggambarkan karakter Kota Balikpapan sebagai kota industri yang turut berperan dalam mengembangkan sektor kerajinan. Tarian tersebut mencerminkan semangat para perajin lokal dalam menghasilkan produk unggulan yang memiliki daya saing global.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada Balikpapan sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut. Ia menyebut perayaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momen penting dalam penguatan sektor ekonomi kreatif dan UMKM.

“Ini merupakan kehormatan besar bagi Kota Balikpapan. HUT ke-45 Dekranas menjadi bagian penting dari strategi pengembangan ekonomi kreatif dan sejalan dengan arah pembangunan menuju kota global,” ujar Rahmad.

Ia mengungkapkan, pertumbuhan UMKM di Balikpapan menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, jumlah UMKM tercatat mencapai 87.397 unit, meningkat 19,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas pelaku usaha tersebut bergerak di sektor perdagangan dan jasa, disusul sektor industri. Menurutnya, beberapa faktor turut mendorong kemajuan UMKM, seperti pemanfaatan media sosial dan e-commerce, kemudahan perizinan, serta dukungan berupa pelatihan, fasilitasi, kemitraan, dan pendampingan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran, menegaskan pentingnya peran Dekranasda di berbagai daerah dalam mendampingi dan membina para perajin, khususnya yang belum dikenal pasar. “Kerajinan yang belum memiliki pasar justru harus menjadi perhatian. Mereka perlu mendapatkan pembinaan, pendampingan, dan dilibatkan dalam pameran agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas,” ucap Selvi.

Ia juga menekankan perlunya adaptasi para perajin terhadap perkembangan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pemasaran, baik secara daring maupun luring. Menurutnya, pendampingan dalam hal perizinan dan akses permodalan sangat dibutuhkan, terutama bagi perajin pemula. “Dekranas selama 45 tahun telah banyak berkontribusi terhadap kemajuan UMKM.

Banyak produk perajin Indonesia yang kini berhasil menembus pasar ekspor,” tuturnya. Sebagai bagian dari rangkaian acara, sebanyak 170 stan expo kerajinan dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Sekitar 80 UMKM lokal Balikpapan juga turut serta menampilkan produk unggulan mereka.

Pameran berlangsung pada 9 Juli mulai pukul 13.00 WITA dan dilanjutkan pada 10–11 Juli dari pukul 10.00 WITA hingga selesai. Selain ekspo, kegiatan sosial juga digelar, seperti pemeriksaan kesehatan gratis untuk 5.000 warga yang tersebar di 20 kelurahan dan 70 puskesmas, serta layanan pemeriksaan mata gratis bagi 800 peserta. 

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

Walikota Balikpapan H Rahmad Mas'ud

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan bahwa proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 akan dilaksanakan secara transparan, adil, dan bersih dari praktik curang. Jaminan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, sebagai tanggapan atas kekhawatiran masyarakat terkait antrean panjang serta dugaan adanya praktik titipan dan pungutan liar dalam proses penerimaan siswa.

Rahmad menegaskan tidak akan mentoleransi praktik penyalahgunaan wewenang, termasuk adanya siswa titipan dari pejabat maupun transaksi tidak resmi yang mengarah pada pungutan liar. Ia mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan indikasi semacam itu.

“Kalau sampai ada yang bermain uang, segera laporkan. Begitu juga jika ada titipan anak pejabat, itu tidak diperbolehkan,” tegas Rahmad saat ditemui di Balai Kota pada Jumat (4/7/2025).

Ia menyebutkan bahwa setiap warga Kota Balikpapan berhak mendapatkan akses pendidikan secara merata dan layak. Sebagai bentuk komitmen tersebut, selama masa kepemimpinannya, Pemkot telah membangun empat Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru untuk memperluas daya tampung siswa.

Namun untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Rahmad mengakui masih terdapat keterbatasan jumlah sekolah. “Untuk SMP, kami sudah mencukupi. Tapi SMA masih butuh tambahan, dan kami berharap bisa membangun lagi ke depannya,” ujarnya.

Selain memperkuat sektor sekolah negeri, Pemkot Balikpapan juga menggandeng 13 sekolah swasta sebagai mitra guna menampung calon siswa yang belum tertampung, melalui koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

Di sisi lain, Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik, menjelaskan bahwa antrean yang terjadi saat proses pendaftaran bukan disebabkan oleh kesalahan sistem, melainkan karena proses verifikasi data yang memang membutuhkan waktu. “Kami rata-rata melayani 600 orang per hari. Jadi antrean itu memang wajar dalam kondisi seperti ini,” jelas Irfan.

Ia membantah tudingan bahwa antrean muncul karena sistem pendaftaran daring yang buruk. Menurutnya, proses layanan sudah menggunakan sistem token yang terjadwal dengan baik dan tanpa pungutan biaya tambahan. “Kalau ada yang menyebut sistemnya bermasalah, itu tidak benar. Semua sudah berjalan sesuai mekanisme,” tegasnya.

Irfan juga menyayangkan adanya pemberitaan yang menyudutkan pihak Disdikbud tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Ia menilai pelayanan yang diberikan sejauh ini sudah sesuai prosedur dan terbuka bagi publik.

Terkait isu pungutan liar di sekolah, Irfan mengakui belum ada regulasi khusus untuk memberikan sanksi langsung, namun pihaknya tetap berkomitmen melakukan pengawasan secara ketat agar pelaksanaan SPMB 2025 tetap berjalan dengan bersih dan adil.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

Pelantikan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) periode 2025-2030 di Aula Pemkot Balikpapan 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan resmi melantik pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) periode 2025–2030 dalam sebuah seremoni di Aula pemerintah Kota, Jumat (4/7/2025).

Pelantikan yang berlangsung menjelang peringatan HUT ke-45 Dekranas ini dihadiri Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Ketua DPRD Alwi Al Qadri, pimpinan OPD, serta jajaran pengurus baru Dekranasda. Ketua Dekranasda Balikpapan, Hj Nurlena Rahmad Mas’ud, menyampaikan bahwa momentum pelantikan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat peran perajin lokal di tengah persaingan global.

Tahun ini, peringatan HUT Dekranas tingkat nasional akan digelar di Balikpapan, dan menjadi kesempatan mempromosikan potensi daerah. “Mengusung tema ‘Perajin Berdaya, Mendunia’, kami ingin produk kriya lokal tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga mampu menembus pasar internasional,” kata Nurlena.

Ia menjelaskan, Dekranasda memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan sektor kerajinan berbasis kearifan lokal. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan pelaku UMKM harus diperkuat agar produk lokal memiliki daya saing tinggi. “Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tapi bentuk komitmen untuk terus mendorong kreativitas, inovasi, dan kolaborasi demi kemajuan sektor ekonomi kreatif,” ujarnya.

Nurlena juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus yang telah dilantik. Ia berharap mereka dapat menjalankan tugas dengan integritas dan semangat membangun sektor kerajinan Balikpapan. Sementara itu, Wali Kota Rahmad Mas’ud dalam sambutannya mengingatkan pentingnya kontribusi nyata dari pengurus yang telah ditunjuk. Ia menekankan bahwa jabatan bukan sekadar simbol, melainkan amanah yang harus diemban secara aktif.

“Saya berharap pengurus yang baru dilantik benar-benar menjalankan perannya, bukan hanya nama yang tercantum di struktur. Mari jadikan Dekranasda sebagai kekuatan dalam memberdayakan UMKM dan meningkatkan perekonomian daerah,” tegasnya.

Rahmad juga menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program Dekranasda, terutama dalam memfasilitasi perajin agar dapat berkembang dan mandiri.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

Kepala Kesbangpol kota balikpapan Sutadi

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terus memperkuat upaya penanaman nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat, terutama kalangan generasi muda. Program ini menjadi bagian dari strategi membangun karakter bangsa di tengah tantangan zaman yang kian kompleks dan dinamis.

Kepala Kesbangpol Balikpapan, Sutadi, menyoroti pentingnya menghidupkan kembali semangat cinta tanah air dan mengenang sejarah perjuangan bangsa. Ia menegaskan bahwa mengenal akar sejarah adalah pondasi utama dalam membentuk identitas nasional yang kuat. “Bung Karno pernah berkata, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jika generasi muda melupakan sejarah, maka mereka kehilangan arah dan jati diri bangsa,” tegasnya saat ditemui pada Jumat (4/7/2025).

Sutadi menyadari bahwa generasi saat ini, yang tumbuh dalam era digital, menghadapi godaan besar dari arus globalisasi dan informasi instan.

Ia menyebut mereka sebagai “generasi strawberry” terlihat menarik di luar, namun mudah rapuh ketika menghadapi tekanan. “Banyak anak-anak zaman sekarang bahkan tidak hafal butir-butir Pancasila. Ini menjadi keprihatinan kita bersama,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kesbangpol tidak berjalan sendiri. Mereka menggandeng DPRD Kota Balikpapan, khususnya Komisi I, untuk bersama-sama menyampaikan materi wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan sosialisasi.

“Kami melibatkan anggota dewan sebagai narasumber karena mereka punya peran strategis, juga dukungan dari sisi anggaran,” jelas Sutadi.

Sebagai bentuk konkret, Kesbangpol juga membangun Taman Pancasila di kawasan Perumahan Graha. Taman ini bukan sekadar ruang publik, tetapi juga simbol nyata toleransi dan kebersamaan antarumat beragama di Balikpapan. “Taman itu menjadi contoh bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sutadi menekankan bahwa tugas menanamkan semangat kebangsaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga peran bersama antara orang tua, sekolah, komunitas, dan seluruh elemen masyarakat. Ia mengingatkan pentingnya menjaga empat pilar bangsa: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kesbangpol pun terus berinovasi agar pesan-pesan kebangsaan tidak sekadar menjadi slogan, tetapi benar-benar dipahami dan dirasakan generasi muda. Mulai dari metode interaktif, diskusi kreatif, hingga kegiatan edukatif di ruang-ruang terbuka, semua diarahkan untuk menjadikan nilai-nilai kebangsaan sebagai bagian dari gaya hidup generasi penerus bangsa.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

Wakil walikota Balikpapan Bagus Susetyo dalam kunjungan program IFS yang dikembangkan Kodam VI Mulawarman 

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, memberikan apresiasi tinggi terhadap program Integrated Farming System (IFS) yang dikembangkan Kodam VI/Mulawarman. Hal ini disampaikannya usai melakukan kunjungan langsung ke kawasan pertanian terpadu tersebut yang terletak di Balikpapan Utara, Rabu (3/7/2025).

Dalam kunjungannya, Bagus menilai bahwa pengelolaan IFS sudah sangat layak disebut sebagai pusat agribisnis. Berbagai aktivitas pertanian modern terpadu telah diterapkan, mulai dari peternakan ayam, budidaya hortikultura, bioflok ikan lele, hingga cetakan sawah seluas 15 hektare.

“Ini bukan sekadar pertanian biasa, saya melihat kawasan ini sebagai pusat agribisnis terpadu. Semua unsur ada: peternakan, perikanan, hingga hortikultura,” ujarnya.

Kawasan IFS dibangun di atas lahan seluas 90 hektare. Pemerintah Kota Balikpapan, melalui Dinas Pekerjaan Umum, telah berkontribusi dalam pembangunan akses jalan dengan konstruksi rigid pavement dari arah utama menuju lokasi. Sementara itu, Kodam VI/Mulawarman terus melakukan pembukaan dan pengembangan lahan, dengan target rampung dalam waktu empat tahun ke depan.

Bagus juga menyambut baik rencana pengembangan kawasan tersebut sebagai lokasi edupak (edukasi pertanian terpadu). Ia mengapresiasi keterlibatan kelompok tani lokal dalam proyek ini, yang menurutnya sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 2025 tentang penguatan ketahanan pangan.

“Kodam VI/Mulawarman melibatkan gabungan kelompok tani lokal dalam pengelolaan kawasan. Ini sangat membanggakan karena memberdayakan masyarakat dan sejalan dengan program ketahanan pangan nasional,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa program ini bisa menjadi solusi konkret dalam pengendalian inflasi, terutama untuk komoditas penyumbang inflasi seperti cabai. “Kalau hortikultura bisa kita produksi sendiri, seperti cabai dan sayuran, kita tidak perlu lagi tergantung dari luar daerah. Ini sangat membantu mengendalikan inflasi,” jelasnya.

Wawali juga berharap keberhasilan IFS bisa direplikasi di wilayah lain seperti Balikpapan Utara, Tritip, dan Lamaru, yang masih memiliki lahan belum produktif. Ia mendorong keterlibatan generasi muda melalui model pertanian modern yang lebih menarik.

“Kita ingin melibatkan petani milenial. Tidak hanya orang tua yang bertani. Ini adalah contoh yang bagus dan bisa jadi pembelajaran,” pungkasnya.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

UPTD pantai Manggar Yusdi Linting 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Pantai Manggar Segara Sari di kawasan Balikpapan Timur masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan, terutama saat libur sekolah. Tak hanya warga lokal, pantai ini juga ramai dikunjungi oleh wisatawan dari luar daerah karena keindahan alam dan fasilitas yang ditawarkan.

Namun, di tengah tingginya antusiasme pengunjung, mencuat keluhan di media sosial terkait dugaan pungutan liar (pungli). Keluhan tersebut menyebut adanya kewajiban menyewa terpal serta tarif penggunaan toilet yang dianggap tidak wajar. Menanggapi hal tersebut, Kepala UPTD Pantai Manggar, Yusdi Linting, menegaskan bahwa informasi mengenai pungli tersebut tidak sepenuhnya benar. “Kalau dibilang pungli itu tidak benar ya,” ujarnya saat ditemui Selasa (1/7/2025).

Menurut Yusdi, terdapat tiga poin utama yang sering disalahpahami pengunjung, yaitu soal tiket masuk, fasilitas toilet, dan penyewaan terpal. Ia memastikan, tarif tiket masuk ke kawasan wisata Pantai Manggar telah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025, yang merupakan perubahan dari Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah.

Sementara itu, terkait fasilitas toilet, Yusdi menyebutkan bahwa pihak UPTD telah menyediakan sebanyak 102 unit kamar mandi yang tersebar dari pintu masuk hingga ke bagian tengah pantai. Seluruh toilet tersebut dapat digunakan secara gratis sejak diberlakukannya Perda Nomor 8 Tahun 2023. Namun, ia tidak menampik bahwa di area paling timur pantai terdapat fasilitas toilet yang masih berbayar.

Toilet tersebut, jelas Yusdi, bukan dikelola oleh pemerintah melainkan dibangun oleh masyarakat di atas tanah milik pribadi.

“Di bagian timur itu memang ada toilet yang dikelola langsung oleh warga. Itu bukan milik UPTD. Sudah jelas tertulis bahwa itu toilet pribadi, jadi memang ada jasa yang ditawarkan,” terangnya.

Terkait penyewaan terpal yang dikeluhkan pengunjung karena adanya dugaan pemaksaan, Yusdi menegaskan bahwa pengunjung diperbolehkan membawa terpal sendiri dari rumah tanpa harus menyewa. Apabila ada oknum yang memaksa, pengunjung dipersilakan melaporkan langsung kepada petugas keamanan yang rutin berpatroli di kawasan pantai.

“Kalau ada kejadian seperti itu, silakan lapor ke sekuriti supaya bisa ditindaklanjuti. Ini hanya soal jasa, bukan kewajiban,” tegasnya.

UPTD Pantai Manggar mengimbau masyarakat untuk memahami perbedaan antara fasilitas yang dikelola pemerintah dan jasa swadaya masyarakat. Pihaknya juga meminta wisatawan tak segan menyampaikan laporan apabila menemukan praktik yang merugikan saat berkunjung.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sudirman Djayaleksana didampingi Kabag Kebersihan Kota Balikpapan Dody Yulianto

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat komitmennya dalam mengurangi volume sampah dengan menerbitkan Surat Edaran Wali Kota terkait penuntasan pengelolaan sampah skala kawasan.

Edaran ini mewajibkan seluruh pengelola Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka), serta pengelola kawasan permukiman, perumahan, dan kawasan khusus lainnya untuk melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Manggar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, menegaskan bahwa berdasarkan edaran nomor 600.1.17.3/951/SETDA Tahun 2025 tersebut, hanya sampah residu yang diperbolehkan masuk ke TPAS. Sementara sampah organik dan anorganik harus dikelola terlebih dahulu di sumbernya masing-masing.

"Ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Seharusnya ini sudah dilakukan sejak lama, tapi dalam 17 tahun terakhir belum terlaksana secara maksimal," ungkap Sudirman, Selasa (1/7/2025).

Ia menyebutkan, kebijakan ini juga bertujuan untuk mendukung pencapaian target nasional pengurangan sampah yang saat ini dinaikkan dari 30 persen menjadi 50 persen hingga akhir 2025. Menurutnya, Kota Balikpapan telah memenuhi target 30 persen sebelumnya, namun peningkatan target membuat upaya pengelolaan harus ditingkatkan kembali.

“Capaian ini tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah. Keterlibatan aktif masyarakat dan pelaku usaha sangat diperlukan agar pengurangan sampah bisa tercapai,” ujarnya.

Penerapan kebijakan ini dimulai sejak 1 Juli 2025, namun dilakukan secara bertahap agar para pengelola memiliki waktu untuk beradaptasi. Sudirman memastikan bahwa sebelum penegakan aturan diberlakukan secara penuh, DLH akan mengintensifkan sosialisasi serta edukasi kepada para pemilik usaha dan pengelola kawasan.

"Langkah awal adalah memberikan pemahaman terlebih dahulu. Sosialisasi menjadi kunci agar pelaku usaha mengetahui kewajibannya. Meski ini amanat undang-undang, pendekatan yang dilakukan tetap persuasif terlebih dahulu," jelasnya.

Ia juga menegaskan, bila ke depan aturan ini tidak dijalankan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan akan ada sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. DLH pun akan terus melakukan evaluasi dalam pelaksanaannya.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Balikpapan Wahidin Alaudin

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan yang sehat dan seimbang.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengintensifkan sosialisasi tentang konsep Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) kepada masyarakat dari berbagai lapisan.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Balikpapan, Wahidin Alaudin, menjelaskan bahwa edukasi mengenai penganekaragaman pangan lokal menjadi salah satu fokus utama pihaknya dalam membentuk budaya konsumsi yang lebih sehat di tengah masyarakat.

“Dulu masyarakat terbiasa dengan konsep 4 Sehat 5 Sempurna, sekarang kita dorong untuk memahami B2SA. Ini penting agar masyarakat mengetahui bahwa makanan harus tidak hanya lengkap, tetapi juga seimbang dan aman dikonsumsi,” ujarnya, Selasa (1/7/2025).

Menurut Wahidin, upaya penyuluhan ini telah dilakukan secara bertahap. Salah satunya telah dilaksanakan di Kelurahan Batu Ampar pada bulan Juni lalu. Kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan permintaan dari kelurahan maupun kelompok masyarakat lainnya.

Pada tahun 2025 ini, DKP3 menargetkan dapat menyosialisasikan konsep B2SA kepada sedikitnya 750 peserta. Target tersebut mencakup siswa sekolah dasar dan menengah, remaja, calon pengantin, hingga ibu hamil—kelompok yang dinilai memiliki peran penting dalam pembentukan pola makan di lingkungan keluarga.

Wahidin menegaskan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari kontribusi daerah dalam menyambut visi besar Indonesia Emas 2045. Ia berharap, dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan yang berkualitas, generasi mendatang akan tumbuh lebih sehat, cerdas, dan produktif.

“Tujuan akhirnya adalah agar pola makan B2SA bisa benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat sudah terbiasa sejak dini, maka dampaknya akan sangat besar bagi masa depan bangsa,” tutup Wahidin.

Dengan langkah-langkah edukatif seperti ini, DKP3 Balikpapan berharap mampu menciptakan fondasi gaya hidup sehat yang dimulai dari piring makan keluarga.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

Kepala Bidang Kehewanan dan Peternakan DKP3 Kota Balikpapan Drh Mohamad Bisri

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) terus menunjukkan komitmennya dalam pelayanan kesehatan hewan peliharaan. Klinik Hewan yang dikelola DKP3 hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan medis bagi hewan kesayangannya, terutama kucing dan anjing.

Kepala Bidang Kehewanan dan Peternakan DKP3 Kota Balikpapan, Drh Mohamad Bisri, menyampaikan bahwa klinik hewan tersebut menyediakan berbagai layanan, mulai dari vaksinasi rabies, sterilisasi, kastrasi, hingga penanganan luka ringan.

“Kami melayani vaksinasi, sterilisasi untuk jantan maupun betina, serta perawatan luka. Semua dilakukan oleh dokter hewan yang kompeten,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Selasa (1/7/2025).

Ia menjelaskan, layanan yang diberikan mayoritas bersifat berbayar. Untuk vaksin rabies, masyarakat cukup membayar Rp50 ribu. Namun pada momentum tertentu, seperti peringatan Hari Rabies Sedunia, vaksin ini bisa diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Sementara itu, tindakan kastrasi terhadap hewan jantan dikenakan tarif sebesar Rp300 ribu, sedangkan sterilisasi atau ovariohisterektomi untuk hewan betina dikenai biaya Rp400 ribu. Tarif ini dinilai masih terjangkau bila dibandingkan dengan layanan sejenis di klinik swasta.

Saat ini, Klinik Hewan DKP3 masih beroperasi sementara di kompleks Gedung Kesenian Balikpapan, tepatnya di bagian belakang area tersebut. Namun, pihaknya telah merencanakan relokasi ke gedung baru milik DKP3 yang ditargetkan mulai digunakan pada tahun 2026 mendatang.

“Kami targetkan bisa pindah ke gedung baru tahun depan agar pelayanan bisa lebih maksimal,” ungkap Bisri.

Meski fokus melayani kucing dan anjing, klinik ini tetap terbuka bagi penanganan hewan lain sesuai kemampuan tenaga medis yang ada. Jika penanganan tidak memungkinkan, pihak klinik akan memberikan rujukan ke dokter hewan mandiri.

Jam operasional klinik dibuka pada hari Senin hingga Kamis, pukul 09.00–13.00 Wita, dan khusus hari Jumat buka hingga pukul 11.00 Wita. Bisri berharap keberadaan klinik ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan secara rutin dan bertanggung jawab.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

  1. Balikpapan Gencarkan Program Bank Sampah, Targetkan 200 Unit untuk Kurangi Beban TPA
  2. Kapasitas TPA Menipis, DLH Balikpapan Dorong Inovasi Pengelolaan Sampah dari Hulu
  3. Pemkot Balikpapan Siapkan Skema Modernisasi Angkot, Fadli: Harus Tetap Relevan di Tengah Perubahan Zaman
  4. Pemerataan Pendidikan, Balikpapan Bangun SDN 022 di Kawasan Manggar
  5. Tabligh Akbar Sambut Tahun Baru Islam, Warga Balikpapan Diajak Perkuat Iman dan Peduli Lingkungan
  6. Dishub Balikpapan Genjot Pemasangan 2.000 Titik PJU, Rampung Oktober 2025
  7. Disdikbud Balikpapan Buka Layanan Informasi SPMB, Permudah Akses bagi Orang Tua Murid
  8. Pemkot Balikpapan Pastikan Kesiapan Penuh Hadapi PPDB Tahun Ajaran 2025/2026
  9. Baltim Creative Expo 2025 Tunjukkan Semangat Kreasi dan Inovasi Warga Balikpapan Timur
  10. Dishub Balikpapan Tata Ulang Sistem Parkir, Dorong Ketertiban dan Tambah PAD
  11. Banjir Rendam Balikpapan Selatan, Warga Terdampak Terima Bantuan Darurat
  12. Taman Bekapai Disiapkan Jadi Pilot Project Wisata Halal di Balikpapan
  13. Hasbullah Helmi : THM Helix Belum Kantongi Izin Lengkap, Pemkot Balikpapan Tindaklanjuti Secara Tegas
  14. Disporapar Balikpapan Gelar Pelatihan Jelly Art untuk Kembangkan Kreativitas dan Jiwa Wirausaha Pemuda
  15. Pemkot Balikpapan Dorong Regulasi Penataan Gudang Demi Dukung Peran sebagai Penyangga IKN
  16. DKK Balikpapan Perketat Skrining Kesehatan Jemaah Haji untuk Cegah MERS-CoV
  17. Balikpapan Perkuat Integritas Pemerintahan Lewat SPI KPK 2025
  18. DKUMKMP Balikpapan Gelar Pelatihan Olahan Ikan Bandeng, Dorong UMKM Ciptakan Inovasi Bernilai Jual Tinggi
  19. Disporapar Balikpapan Latih Pemandu Wisata Pemula, Cetak SDM Unggul untuk Sektor Pariwisata
  20. Pemkot Balikpapan Genjot Program Makan Bergizi Gratis, Tiga Lokasi Dapur Siap Dibangun