DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan, H Rahmad Mas’ud, akhirnya menemui massa aksi yang berkumpul di depan Gedung DPRD Kota Balikpapan pada Senin (1/9/2025). Kehadirannya didampingi Wakil Wali Kota Bagus Susetyo, Sekretaris Daerah H Muhaimin, serta sejumlah pejabat daerah. Dalam kesempatan itu, Rahmad menyampaikan permohonan maaf karena terlambat hadir.

Ia menjelaskan, sebelumnya harus menghadiri takziah di kediaman Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Balikpapan, Habib Mahdar Abu Bakar Al Qadri, yang baru saja wafat. Rahmad juga mengapresiasi mahasiswa dan masyarakat yang turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi.

Menurutnya, semua tuntutan yang disampaikan, baik menyangkut isu nasional maupun persoalan lokal, sudah mendapat perhatian pemerintah. Salah satu isu yang mengemuka adalah terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Rahmad menegaskan tidak ada kenaikan PBB di Balikpapan.

Selain itu, Pemkot juga terus berupaya menanggulangi banjir dengan berbagai program, mulai dari pembangunan drainase hingga pembuatan embung baru seluas hampir 10 hektare di kawasan belakang Pasar Segar.

“Kerja kami dalam penanganan banjir sudah berjalan. Kami tidak tinggal diam apalagi bersenang-senang. Jabatan ini adalah amanah dan beban, sehingga wajib kami jalankan dengan memberikan kontribusi terbaik untuk Balikpapan,” tegasnya.

Mengenai distribusi LPG 3 kg, Rahmad menjelaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, ia mengimbau masyarakat yang mampu agar tidak menggunakan gas bersubsidi. “Kalau kita mampu, jangan sekali-kali memakai gas 3 kg. Itu hak orang lain. Bahkan dalam agama, hal seperti ini bisa berdosa,” ujarnya.

Rahmad juga menyinggung soal pembangunan infrastruktur dan peningkatan pendapatan daerah. Ia menyebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan naik signifikan dari Rp800 miliar menjadi Rp1,3 triliun. Peningkatan ini memungkinkan kota lebih mandiri tanpa terlalu bergantung pada dana transfer pusat.

PAD tersebut, lanjutnya, digunakan untuk mendanai berbagai program gratis, mulai dari BPJS Kesehatan hingga pendidikan bagi sekolah negeri maupun swasta. “Ini bentuk komitmen kami untuk masyarakat Balikpapan,” imbuhnya. Usai mendengarkan penjelasan Wali Kota, massa aksi mengakhiri kegiatan dengan doa bersama dan pembakaran lilin, lalu membubarkan diri dengan tertib.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kota Balikpapan tengah menjadi sorotan publik. Sejak awal 2025, masyarakat mulai merasakan penyesuaian pada tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), setelah Pemerintah Kota melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) mengurangi stimulus pajak yang sebelumnya diberlakukan penuh.

Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham, menjelaskan bahwa sosialisasi terkait penyesuaian ini sebenarnya sudah dilakukan sejak 2023. “Pada 2023 kami melakukan pra-sosialisasi kepada para ketua RT, hanya sebatas informasi bahwa akan ada penyesuaian berdasarkan nilai tanah, posisi, dan letak peta,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (26/8/2025).

Namun, lanjut Idham, penyesuaian baru benar-benar dirasakan masyarakat tahun ini. Sebab pada 2024, besaran PBB masih sama dengan 2023 karena pemerintah memberikan stimulus hingga 100 persen. “Baru tahun ini stimulus itu dikurangi menjadi 55–60 persen. Sehingga masyarakat mulai merasakan adanya kenaikan pembayaran PBB,” jelasnya.

Idham menuturkan, penetapan NJOP didasarkan pada klasifikasi zona dan indeks tiap wilayah. Perbedaan kawasan membuat tarif sangat bervariasi. “Yang terendah Rp14 ribu per meter, itu di kawasan hutan Teritip, tambak-tambak mati. Sedangkan yang tertinggi Rp14 juta per meter, seperti di pinggir Jalan Sudirman. Kalau masuk ke dalam, harganya tentu berbeda,” paparnya.

Kebijakan ini, menurut Idham, merujuk pada aturan Kementerian Keuangan yang membagi kawasan menjadi beberapa kategori, mulai dari komersial, perumahan, hingga industri. Ia juga mengakui, penundaan penyesuaian NJOP pada 2024 berimbas pada target pendapatan daerah.

“Ada sekitar Rp20–26 miliar potensi yang tertunda akibat penolakan kenaikan sebelumnya. Tentu hal ini menjadi catatan dalam perencanaan pendapatan daerah,” katanya. Meski begitu, BPPDRD menilai penyesuaian tetap diperlukan demi keadilan dan keberlanjutan pendapatan daerah.

Untuk mengakomodasi warga, BPPDRD membuka ruang evaluasi dan menerima masukan terkait data NJOP. “Kalau ada masyarakat yang merasa koordinat atau data NJOP belum sesuai, silakan datang langsung ke kantor kami, baik di lantai 3 maupun lantai 1. Bisa juga lewat call center yang sudah disiapkan,” ucap Idham.

Selain posko di kantor, BPPDRD juga menyiapkan layanan mobil keliling yang akan menyambangi kelurahan dan kecamatan. Meski jumlahnya baru satu unit, langkah ini diharapkan mendekatkan informasi ke warga. “Kami akan membagi staf untuk turun ke kecamatan dan kelurahan, sehingga masyarakat bisa melakukan konfirmasi langsung,” tambahnya.

Idham mengakui adanya masalah teknis di lapangan, seperti kesalahan pencatatan koordinat. Namun, hal itu akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim khusus yang turun langsung. “Kami akan detailkan ulang, mericek kembali agar data benar-benar akurat,” tegasnya.

Ia juga berpesan agar masyarakat tetap tenang dalam menyikapi penyesuaian NJOP. “Kami berterima kasih kepada warga yang sudah sadar dan patuh membayar pajak. Kalau masih ada keberatan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Semua pintu komunikasi terbuka,” pungkas Idham. Dengan berbagai langkah sosialisasi, mulai dari RT, kelurahan, hingga layanan keliling, Pemkot Balikpapan berharap masyarakat semakin memahami tujuan penyesuaian

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan memutuskan menangguhkan rencana penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2025.

Langkah ini diambil setelah adanya arahan dari Kementerian Dalam Negeri melalui surat edaran tertanggal 14 Agustus 2025, yang meminta setiap daerah lebih cermat dalam merespons isu kenaikan PBB agar tidak memicu kegaduhan di masyarakat.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menyampaikan bahwa kebijakan penyesuaian NJOP sebenarnya hanya menyasar kawasan tertentu yang nilai ekonominya mengalami lonjakan, seperti di kawasan industri Kariangau, Jalan Mukmin Faisyal, Sepinggan, hingga wilayah yang terdampak pembangunan jalan tol dan jembatan. Menurutnya, penyesuaian itu tidak berlaku untuk seluruh wilayah kota.

“Penting untuk dipahami, ini bukan kenaikan PBB secara umum. Hanya penyesuaian NJOP di lokasi-lokasi yang mengalami peningkatan nilai lahan. Namun karena ada arahan dari Mendagri dan demi menjaga ketenangan masyarakat, penerapannya kami tunda dan kembali menggunakan tarif tahun 2024,” ujar Rahmad, Jumat (22/8).

Untuk mencegah kesalahpahaman, Rahmad menekankan perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada warga. Ia juga memastikan, masyarakat yang merasa keberatan bisa menyampaikan pengaduan melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), baik secara langsung maupun lewat kanal daring.

Sementara itu, bagi wajib pajak yang sudah membayar menggunakan tarif baru, pemerintah akan memberikan kompensasi yang akan diperhitungkan pada 2026 mendatang.

Tidak hanya menyinggung soal pajak, Rahmad juga meminta seluruh perangkat daerah terkait, seperti dinas perizinan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Perumahan dan Permukiman, untuk mempercepat pelayanan dan memangkas prosedur yang dirasa berbelit.

“Kalau ada proses yang bisa dipermudah sesuai aturan, silakan dipermudah. Jangan ada lagi keluhan dari masyarakat atau pelaku usaha,” tegasnya.

Dengan kebijakan ini, Pemkot Balikpapan berharap dapat menjaga iklim investasi tetap kondusif sekaligus memastikan kebijakan pajak daerah tidak membebani masyarakat kecil. Rahmad menegaskan, pemerintah berkomitmen menghadirkan kebijakan yang adil bagi dunia usaha dan tetap berpihak pada warga berpenghasilan rendah.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan memberikan penjelasan resmi terkait isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ramai diperbincangkan warga.

Informasi mengenai lonjakan hingga ribuan persen belakangan menimbulkan keresahan, sehingga pemerintah merasa perlu meluruskan persoalan tersebut.

Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham, menegaskan bahwa kenaikan PBB tidak bisa digeneralisasi. “Isu kenaikan PBB ini perlu dilihat secara kasus per kasus,” ujarnya, Kamis (21/8/2025).

Ia menjelaskan, dasar penetapan PBB tahun ini berasal dari penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sesuai ketentuan, pemerintah daerah memang wajib melakukan penyesuaian NJOP sebagai elemen perhitungan pajak. Pada 2024, penyesuaian sudah dilakukan, namun pemerintah kota memberikan stimulus 100 persen sehingga besaran PBB masih sama seperti tahun 2023.

“Untuk Kota Balikpapan, NJOP kita sesuaikan sejak tahun lalu. Cuma saat itu kita berikan stimulus penuh, jadi nilainya tidak berubah,” terang Idham.

Tahun ini, stimulus tersebut diturunkan menjadi 40 hingga 55 persen. Kondisi inilah yang membuat sebagian wajib pajak merasa tagihan melonjak tajam. Selain itu, faktor luas lahan dan perkembangan kawasan juga turut berpengaruh terhadap nilai pajak. Idham mencontohkan kawasan Kariangau yang sebelumnya memiliki NJOP Rp36 ribu, kini rata-rata mencapai Rp1 juta karena berkembang menjadi area industri.

“Perubahan tarif mengikuti nilai ekonomis wilayah. Jadi wajar bila kawasan yang berkembang pesat punya NJOP lebih tinggi,” jelasnya.

Terkait kasus yang viral, Idham menduga objek pajak tersebut belum tercatat dalam peta Zona Nilai Tanah (ZNT) atau belum dimutakhirkan datanya. Ia pun meminta masyarakat segera melakukan konfirmasi. “Kalau ada ketidaksesuaian letak dengan besaran PBB, tentu akan kami perbaiki,” tegasnya.

Untuk merespons keluhan, BPPDRD membuka layanan aduan sekaligus memfasilitasi pemutakhiran data pajak. Pemerintah juga menyiapkan tambahan stimulus 30 hingga 90 persen yang otomatis tercantum pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

“Kasus yang disebut naik 3.000 persen itu setelah dihitung ulang hanya sekitar Rp2 jutaan. Dengan luas lahan 1 hektare dan NJOP tinggi, angka tersebut masih wajar,” pungkas Idham.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan akhirnya turun tangan meredam polemik terkait kenaikan tarif baru Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menuai keluhan warga. Melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), pemkot membuka layanan khusus aduan agar masyarakat bisa memperoleh penjelasan langsung tanpa harus terjebak simpang siur informasi.

Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham Mustari, menegaskan bahwa pihaknya siap melayani masyarakat yang merasa keberatan atau mendapati tagihan tidak sesuai dengan kondisi riil. “Silakan datang ke kantor BPPDRD, nanti akan dilayani semaksimal mungkin,” ujarnya, Rabu (20/8/2025).

Selain membuka posko pengaduan, pemerintah juga memberikan keringanan berupa potongan pokok PBB hingga 90 persen. Kebijakan ini berlaku mulai Kamis, 21 Agustus, dan akan berjalan sampai akhir tahun 2025. “Mulai besok pemerintah kota memberikan diskon PBB hingga 90 persen.

Besarannya variatif, sesuai dengan kenaikan yang berlaku,” jelas Idham. Dengan adanya kebijakan tersebut, penyesuaian tarif PBB dipastikan hanya berkisar antara 50 hingga 150 persen. Besaran kenaikan sendiri sangat bergantung pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), luas tanah, dan lokasi kawasan. Idham mencontohkan, wilayah berkembang, kawasan industri, serta perumahan elit seperti Grand City menjadi daerah dengan penyesuaian cukup tinggi.

“Yang signifikan ada di kawasan elit dan industri, khususnya di Balikpapan Utara. Di situ NJOP juga memang lebih mahal,” katanya.

Tak hanya itu, pemkot juga menyiapkan kompensasi bagi warga yang sudah terlanjur membayar PBB dengan tarif lama sebelum aturan baru diterapkan. Kelebihan pembayaran otomatis akan diperhitungkan sebagai pengurang tagihan tahun depan.

“Bagi warga yang sudah membayar, kelebihannya akan dikompensasikan pada tagihan PBB tahun 2026,” terangnya.

Sebagai bentuk keadilan, pemerintah turut menetapkan pembebasan PBB bagi objek pajak dengan NJOP di bawah Rp1 juta per meter persegi. Kebijakan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat kecil serta menjaga keseimbangan antara kemampuan wajib pajak dan kebutuhan pendapatan daerah.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)