DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memastikan sejumlah rencana strategis di sektor transportasi belum dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026. Penundaan ini terjadi seiring kebijakan efisiensi anggaran yang mengharuskan penyesuaian terhadap berbagai program prioritas yang sebelumnya telah disusun.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Sayektiningsih, mengungkapkan bahwa beberapa proyek penting yang terdampak antara lain pembangunan depo kontainer serta pengembangan koridor transportasi di kawasan Baru Tengah. Kedua proyek tersebut sebelumnya telah masuk dalam perencanaan matang, namun pelaksanaannya harus ditunda karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

Ia menegaskan, penundaan ini bukan berarti pembatalan program. Seluruh dokumen perencanaan teknis, termasuk Detail Engineering Design (DED), telah disiapkan dan siap digunakan saat kondisi anggaran memungkinkan.

“Programnya tidak dibatalkan, hanya ditunda. Perencanaan teknis sudah ada, namun realisasinya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran,” ujar Sayektiningsih, Rabu (22/4/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pada tahun 2026 Dishub memilih untuk memprioritaskan penyelesaian program yang telah berjalan sejak tahun sebelumnya. Fokus ini diambil agar kegiatan yang sudah dimulai tidak terhenti di tengah jalan dan tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Di tengah keterbatasan tersebut, Dishub tetap menjalankan program rutin yang berhubungan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Beberapa di antaranya meliputi pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU), pemasangan kaca cembung di titik-titik rawan kecelakaan, serta perawatan berbagai perlengkapan lalu lintas lainnya.

“Untuk PJU, ada penambahan serta penggantian di sejumlah titik, terutama untuk lampu yang sudah tidak berfungsi. Namun untuk lokasi detailnya berada di masing-masing bidang teknis,” jelasnya.

Selain mengandalkan anggaran pemerintah, Dishub juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kolaborasi ini dinilai dapat menjadi solusi alternatif dalam mendukung pembangunan fasilitas publik, khususnya di sektor transportasi.

“Kolaborasi dengan pihak swasta sangat memungkinkan, terutama untuk fasilitas umum yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Meski demikian, Sayektiningsih menyebutkan bahwa data teknis terkait jumlah koridor transportasi yang telah dibangun maupun rencana pengembangannya masih berada di masing-masing bidang teknis di lingkungan Dishub.

Sementara itu, sekretariat berperan dalam fungsi koordinasi serta dukungan administratif secara umum. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini, Dishub berharap program-program yang tertunda dapat kembali dijalankan pada tahun berikutnya. Hal ini penting agar target peningkatan layanan transportasi di Kota Balikpapan tetap bisa dicapai secara bertahap dan berkelanjutan.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) terus mendorong percepatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dari pihak pengembang.

Salah satu langkah konkret dilakukan dengan menggelar peninjauan lapangan di Perumahan Mentari Village dan Perumahan D’Carjoe pada Selasa, (21 April 2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari proses verifikasi terhadap permohonan penyerahan PSU yang diajukan pengembang, sekaligus mendukung implementasi program RAIH PSU KAWAN.

Program tersebut digagas sebagai upaya mempercepat proses penyerahan aset fasilitas umum agar dapat segera dikelola oleh pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat luas. Dalam peninjauan tersebut, Disperkim melibatkan tim verifikasi yang terdiri dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kolaborasi lintas instansi ini dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan, sekaligus menjamin kualitas fasilitas yang akan diserahkan benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang PSU Disperkim Kota Balikpapan, Edy Saputra, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak sekadar pemeriksaan administratif, tetapi juga mencakup pengecekan langsung kondisi fisik di lapangan.

“Kami memastikan setiap prasarana, sarana, dan utilitas yang diserahkan telah sesuai dengan ketentuan dan layak dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, melalui proses verifikasi ini, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh fasilitas umum seperti jalan lingkungan, drainase, hingga ruang terbuka dapat berfungsi optimal dan memberikan kenyamanan bagi penghuni kawasan. Program RAIH PSU KAWAN sendiri dirancang untuk menciptakan proses penyerahan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, program ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan hunian yang aman dan berkelanjutan. Di sisi lain, penyerahan PSU merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pengembang sesuai regulasi yang berlaku.

Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mewajibkan pengembang menyerahkan PSU setelah pembangunan rampung. Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 serta Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013, yang mengatur mekanisme penyerahan hingga standar teknis pembangunan.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap pengelolaan fasilitas umum dapat berjalan lebih optimal sebagai aset publik.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Perubahan kebijakan terkait perizinan pembangunan tower telekomunikasi berdampak langsung pada peran pemerintah daerah. Sejak 2022, seluruh kewenangan perizinan telah dialihkan ke pemerintah pusat, sehingga Pemerintah Kota Balikpapan kini tidak lagi memiliki otoritas dalam penerbitan izin pembangunan tower.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Balikpapan, Erriansyah Haryono, menjelaskan bahwa saat ini instansinya hanya berfungsi sebagai penerima laporan dari pihak penyedia jasa telekomunikasi. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Senin (20/4/2026).

Menurut Erri, vendor yang ingin membangun tower kini langsung mengurus perizinan ke pemerintah pusat, termasuk dalam hal pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). “Jadi kewenangannya sudah tidak di daerah lagi. Vendor langsung berhubungan dengan pusat untuk pengurusan izinnya,” ungkapnya.

Meski demikian, Diskominfo Balikpapan tetap memiliki tanggung jawab dalam hal pendataan dan pengawasan. Saat ini, pihaknya tengah melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh data tower yang tersebar di wilayah kota. Langkah ini dilakukan karena data yang ada dinilai sudah tidak akurat dan perlu diperbarui. Berdasarkan catatan sementara, terdapat hampir 400 tower yang berdiri di berbagai titik di Balikpapan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan data sebelumnya yang hanya mencatat sekitar 100 tower sebelum kewenangan ditarik ke pusat. Erri juga mengungkapkan bahwa sejumlah tower lama masih beroperasi meskipun masa izinnya telah berakhir.

“Dulu yang terdata hanya sekitar seratusan, dan beberapa di antaranya bahkan sudah habis masa izin tetapi masih tetap digunakan,” jelasnya.

Selain persoalan administrasi, kondisi fisik tower juga menjadi perhatian serius. Diskominfo menemukan beberapa tower yang mulai mengalami kerusakan, seperti berkarat dan berpotensi membahayakan lingkungan sekitar. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tower. Tak hanya itu, polemik juga sempat muncul terkait pembangunan tower di kawasan Gunung Sentiling.

Proyek tersebut menuai protes dari warga karena dinilai mengganggu kenyamanan serta berdampak pada lingkungan sekitar. Menanggapi hal tersebut, Komisi I DPRD Kota Balikpapan menegaskan pentingnya penertiban tower, terutama yang sudah tidak aktif atau tidak memiliki izin yang jelas.

DPRD bahkan mendorong adanya tindakan tegas, termasuk pembongkaran terhadap tower yang terbengkalai apabila tidak ada tindak lanjut dari pihak penyedia. Sebagai langkah lanjutan, Diskominfo akan berkoordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Perizinan, Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP, serta instansi yang menangani tata ruang. Pendataan ini akan difokuskan untuk mengklasifikasikan tower berdasarkan status operasional dan legalitasnya.

“Kami akan melakukan rapat internal untuk memastikan data yang valid. Prioritas kami adalah keselamatan masyarakat serta penataan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah,” tambah Erri.

Dengan peralihan kewenangan ini, Pemerintah Kota Balikpapan juga tidak lagi menerima pendapatan dari retribusi tower. Seluruh penerimaan kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ke depan, Diskominfo berharap sinergi antar instansi dapat mempercepat proses pendataan dan penertiban.

Tujuannya agar tidak ada lagi tower yang berpotensi membahayakan masyarakat namun tetap berdiri tanpa kejelasan izin.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Upaya serius dalam menekan angka stunting terus dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan Kota (DKK). Kali ini, langkah konkret diwujudkan dengan menggandeng RSUD Beriman Balikpapan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap puluhan anak yang sebelumnya terindikasi mengalami stunting.

Sebanyak 40 bayi dan balita menjalani pemeriksaan lebih mendalam setelah sebelumnya melewati tahap skrining awal di sejumlah puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah kota. Tahapan lanjutan ini dinilai penting guna memastikan kondisi kesehatan anak dapat teridentifikasi secara komprehensif sebelum diberikan penanganan yang tepat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Alwiati, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama lintas fasilitas layanan kesehatan dalam menangani persoalan stunting secara terintegrasi. Menurutnya, sinergi antara puskesmas dan rumah sakit menjadi kunci dalam memperkuat deteksi dini sekaligus intervensi yang lebih efektif.

“Dinas Kesehatan Kota Balikpapan bekerja sama dengan RSUD Beriman Kota Balikpapan melaksanakan pemeriksaan lanjutan kepada bayi balita yang terduga stunting,” ujar Alwiati, Senin (20/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa seluruh anak yang mengikuti pemeriksaan lanjutan ini telah lebih dulu menjalani asesmen awal di tingkat puskesmas. Dari hasil penilaian tersebut, mereka kemudian dirujuk ke RSUD Beriman untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih detail dan menyeluruh.

“Saat ini ada 40 anak yang telah dilakukan asesmen terlebih dahulu di puskesmas, kemudian kita bawa ke RSUD Beriman untuk kami lakukan pemeriksaan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Alwiati menyebutkan bahwa hasil dari pemeriksaan di rumah sakit akan menjadi dasar dalam menentukan langkah berikutnya, termasuk pelaksanaan pemeriksaan penunjang tambahan. Hal ini bertujuan agar setiap anak memperoleh intervensi yang sesuai dengan kondisi medis masing-masing.

“Setelah ini kami akan lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang lainnya agar bayi balita terduga stunting dapat dilakukan intervensi spesifik,” tambahnya.

Melalui rangkaian pemeriksaan ini, DKK Balikpapan berharap seluruh anak yang terlibat dapat terus mendapatkan akses layanan kesehatan secara berkelanjutan. Dengan demikian, proses pengobatan dan pemulihan dapat berjalan optimal serta memberikan dampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak.

“Harapan kami adalah bahwa seluruh bayi balita dari 40 ini mendapatkan akses untuk pelayanan kesehatan lanjutan, sehingga mendapatkan pengobatan yang lebih efektif,” pungkas Alwiati.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, DKK Balikpapan juga terus mengedepankan pendekatan kesehatan yang menyeluruh, mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka stunting sekaligus menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas.

(ADV/J/Diskominfo Kota Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Upaya memperkokoh sektor pariwisata terus digencarkan Pemerintah Kota Balikpapan dengan melibatkan peran aktif generasi muda. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pemilihan Putra Putri Duta Wisata Manuntung dan Putri Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2026 yang menjadi wadah pembinaan sekaligus promosi potensi daerah.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menilai ajang ini memiliki peran penting dalam membentuk citra kota yang lebih kuat, terutama di tengah persaingan antar destinasi wisata yang semakin ketat. Menurutnya, kehadiran duta wisata bukan sekadar simbol, melainkan representasi nyata wajah daerah di berbagai ruang publik, termasuk di era digital saat ini.

“Para finalis diharapkan mampu menjadi duta yang mempromosikan keindahan alam, budaya, serta kearifan lokal Balikpapan. Mereka bukan sekadar peserta, tetapi generasi muda pilihan dengan potensi besar,” ujarnya saat membuka kegiatan di Gedung Kesenian Balikpapan, Sabtu malam (18/4/2026).

Ia menegaskan, proses pemilihan ini tidak boleh dipandang hanya sebagai kompetisi semata. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan yang bertujuan membangun karakter, memperluas wawasan, serta menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap kekayaan daerahnya.

Dengan bekal kemampuan komunikasi, pemahaman budaya, hingga pemanfaatan media sosial, para finalis diyakini mampu menjangkau audiens yang lebih luas, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini sejalan dengan tema yang diusung tahun ini, yakni “Sustainable Glory of Manuntung Empowering Local, Inspiring Global”, yang menekankan pentingnya pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Disparpora Balikpapan, C.I. Ratih Kusuma, menjelaskan bahwa proses seleksi telah dimulai sejak Februari 2026 dengan jumlah pendaftar mencapai 150 orang. Dari jumlah tersebut, terpilih 24 finalis terbaik yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pelajar hingga profesional muda.

“Para finalis ini dipersiapkan menjadi wajah pariwisata Balikpapan yang berkarakter, berpengetahuan, dan memiliki daya saing,” jelasnya.

Selama masa karantina, para peserta tidak hanya mengikuti pelatihan teori, tetapi juga dibekali pengalaman langsung melalui kunjungan ke enam kecamatan serta city tour ke destinasi unggulan. Pendekatan ini dinilai penting untuk membangun kedekatan emosional sekaligus memperdalam pemahaman mereka terhadap potensi daerah.

Melalui rangkaian pembinaan tersebut, diharapkan lahir generasi muda yang mampu menjadi agen perubahan dalam mendorong kemajuan pariwisata Balikpapan.

(ADV/J/Diskominfo kota Balikpapan)