DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan mulai mempersiapkan pengembangan kawasan industri berbasis hilirisasi di wilayah Kariangau hingga Kilometer 13 Balikpapan Utara.

Lahan seluas kurang lebih 130 hektare disiapkan sebagai bagian dari strategi memperkuat perekonomian daerah di tengah pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kawasan tersebut dirancang menjadi pusat industri penunjang yang mampu menghadirkan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka peluang investasi baru.

Kehadiran kawasan industri itu juga diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat lokal. Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan sektor hilirisasi menjadi salah satu bidang yang harus segera diperkuat agar Balikpapan tidak hanya berperan sebagai kota transit menuju IKN, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.

“Kalau industri hilir berkembang, otomatis peluang kerja juga meningkat. Ini penting agar masyarakat Balikpapan ikut merasakan dampak positif pembangunan,” ujar Bagus, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, kawasan yang saat ini disiapkan sebenarnya telah lama masuk dalam rencana pengembangan industri kota. Namun hingga kini pemanfaatannya dinilai belum maksimal. Karena itu, pemerintah mulai mendorong percepatan pengembangan agar potensi ekonomi di kawasan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Menurutnya, sektor industri hilir memiliki prospek besar karena mampu menggerakkan berbagai sektor pendukung lainnya. Aktivitas industri diperkirakan akan berdampak pada peningkatan sektor logistik, perdagangan, jasa, hingga pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, posisi Balikpapan yang berada di jalur utama menuju kawasan IKN dinilai menjadi keuntungan tersendiri dalam menarik minat investor. Selama ini Balikpapan dikenal sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur dengan dukungan infrastruktur yang relatif lebih siap dibanding sejumlah daerah lain di sekitar IKN.

Bagus menegaskan momentum pembangunan IKN harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar Balikpapan mampu memperkuat posisinya sebagai kota penyangga utama. Pemerintah berharap investasi yang masuk nantinya tidak hanya berfokus pada sektor konstruksi, tetapi juga berkembang ke industri pengolahan dan hilirisasi.

Menurut dia, keberadaan kawasan industri baru nantinya diharapkan mampu menciptakan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain membuka lapangan pekerjaan, proyek tersebut diyakini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat daya saing Balikpapan sebagai pusat ekonomi baru di Kalimantan Timur.

Pemkot Balikpapan juga terus berupaya menjaga iklim investasi tetap kondusif dengan memperkuat infrastruktur pendukung, akses logistik, hingga stabilitas daerah guna menarik lebih banyak investor ke sektor industri berkelanjutan.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat program bedah rumah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang lebih layak dan nyaman.

Upaya tersebut kini tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan dukungan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan, Rafiudin, mengatakan kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni di kota ini masih cukup besar. Sementara itu, kemampuan anggaran daerah dinilai belum mampu sepenuhnya menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat.

Karena itu, pemerintah berupaya membangun kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga sektor swasta agar program bantuan rumah dapat berjalan lebih maksimal.

“Kalau ada tambahan anggaran tentu akan sangat membantu. Namun kami juga berharap ada dukungan dari CSR perusahaan maupun bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi,” ujar Rafiudin, Jumat (8/5/2026).

Ia menjelaskan, Pemkot Balikpapan telah memiliki data rumah tidak layak huni yang menjadi prioritas penanganan setiap tahun. Pendataan tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan menyentuh warga yang membutuhkan. Pada 2025 lalu, program bedah rumah yang dibiayai melalui APBD Kota Balikpapan berhasil memperbaiki sebanyak 100 unit rumah warga.

Jumlah yang sama kembali dialokasikan pada 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang layak.

“Dari APBD Kota Balikpapan ada 100 unit dan tahun ini jumlahnya tetap sama,” katanya.

Selain menggunakan dana APBD, program tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan melalui CSR serta bantuan pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Rafiudin menilai kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi langkah penting untuk mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni di Balikpapan. Apalagi, sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), kebutuhan hunian yang aman dan sehat terus meningkat seiring pesatnya pembangunan kota. Menurutnya, program bedah rumah tidak hanya berfokus pada perbaikan bangunan, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat tinggal lebih aman dan nyaman.

“Kami berharap semakin banyak perusahaan yang ikut berpartisipasi sehingga penanganan rumah tidak layak huni bisa berjalan lebih optimal dan berkelanjutan,” tutupnya.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga penyaluran LPG subsidi 3 kilogram agar tepat sasaran.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat dengan kondisi ekonomi mampu untuk tidak lagi menggunakan gas bersubsidi tersebut. Penegasan itu disampaikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini sangat bergantung pada LPG 3 kilogram untuk kebutuhan sehari-hari, Rabu(6/5/2026)

Menurut Wali Kota, subsidi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh warga yang membutuhkan, bukan oleh kalangan mampu. Rahmad Mas’ud menjelaskan, LPG 3 kilogram atau yang dikenal masyarakat sebagai “gas melon” merupakan program subsidi pemerintah yang diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Karena itu, penggunaan oleh masyarakat mampu dianggap tidak sesuai dengan tujuan kebijakan subsidi energi.

“Gas LPG 3 kilogram yang berwarna hijau itu dipergunakan untuk warga miskin. Jangan sampai masyarakat yang mampu justru ikut menggunakannya. Itu sama saja mengambil hak orang lain yang lebih membutuhkan,” ujarnya.

Ia menilai penggunaan gas subsidi oleh kelompok ekonomi mapan dapat memicu berkurangnya stok di lapangan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kelangkaan dan menyulitkan masyarakat kecil memperoleh kebutuhan energi dengan harga terjangkau. Secara khusus, Rahmad juga mengingatkan para ASN di lingkungan Pemkot Balikpapan agar memberi contoh kepada masyarakat dengan menggunakan LPG nonsubsidi. Dengan penghasilan tetap yang diterima setiap bulan, ASN dinilai memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli tabung gas nonsubsidi.

“Saya sudah sampaikan ke ASN, jangan menggunakan gas 3 kilo. Ini soal empati dan tanggung jawab. Kalau masih digunakan, artinya kita mengambil hak masyarakat miskin,” tegasnya lagi.

Selain mengandalkan aturan, pemerintah juga akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kriteria penerima LPG subsidi. Edukasi akan dilakukan melalui berbagai saluran informasi agar masyarakat memahami siapa saja yang berhak menggunakan gas 3 kilogram. Pemerintah Kota Balikpapan berharap kesadaran bersama dapat menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut. Warga yang tergolong mampu diimbau untuk beralih ke LPG nonsubsidi demi menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat prasejahtera.

“Ini bukan hanya soal aturan, tapi juga soal kepedulian. Kalau kita mampu, berikan ruang bagi yang lebih membutuhkan,” pungkas Rahmad Mas’ud.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang dalam beberapa pekan terakhir memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.

Kondisi tersebut terutama dirasakan para sopir truk logistik yang harus menunggu berjam-jam demi mendapatkan pasokan solar untuk operasional mereka. Sebagai langkah penanganan, Pemkot Balikpapan memastikan akan membentuk tim investigasi khusus untuk memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan pihak tertentu.

Wali Kota Balikpapan, Dr H Rahmad Mas’ud, SE., ME., mengatakan pengawasan perlu dilakukan lebih serius karena antrean kendaraan yang terus mengular mulai mengganggu aktivitas distribusi barang dan kebutuhan pokok masyarakat.

“Pemerintah akan membentuk tim investigasi untuk memantau langsung distribusi solar subsidi di lapangan. Kami ingin memastikan penyalurannya sesuai aturan,” ujar Rahmad, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, solar subsidi seharusnya diprioritaskan bagi kendaraan yang menunjang distribusi kebutuhan pokok dan sektor tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, tim nantinya akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap kendaraan yang mengisi solar subsidi di SPBU. Pengecekan tidak hanya dilakukan pada kendaraan, tetapi juga terhadap jenis muatan yang dibawa.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah adanya praktik penyalahgunaan oleh kendaraan industri non-subsidi maupun dugaan penimbunan BBM. Selain persoalan pengawasan, Rahmad menilai terbatasnya jumlah SPBU di Balikpapan turut menjadi penyebab terjadinya antrean panjang. Pertumbuhan kendaraan logistik yang cukup pesat disebut tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur distribusi BBM.

“Jumlah kendaraan terus meningkat, sementara SPBU yang tersedia masih terbatas. Ini menjadi salah satu penyebab antrean panjang,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Balikpapan juga berencana mendorong penambahan SPBU baru di sejumlah titik strategis. Upaya itu diharapkan dapat memperlancar distribusi BBM sekaligus mengurangi kepadatan antrean di SPBU yang selama ini menjadi pusat pengisian solar subsidi.

Di sisi lain, pemerintah melihat adanya peluang investasi dari pihak swasta dalam pembangunan SPBU baru. Kehadiran tambahan infrastruktur energi itu diharapkan mampu mendukung aktivitas logistik dan perekonomian kota agar tetap berjalan lancar.

Rahmad menegaskan, pemerintah ingin memastikan solar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak sehingga persoalan antrean panjang tidak terus berulang dan merugikan para pelaku usaha maupun sopir angkutan barang.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di tengah pesatnya pembangunan kota. Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, menegaskan seluruh aktivitas pembangunan wajib mengikuti aturan tata ruang yang telah ditetapkan pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan pada Selasa  (5/5/2026) menyusul masih ditemukannya rencana pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukan kawasan.

Pemerintah memastikan tidak akan menerbitkan izin apabila lokasi pembangunan berada di area yang masuk zona perlindungan lingkungan maupun kawasan yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Menurut Rahmad, Pemkot Balikpapan telah memiliki pembagian zonasi yang jelas, mulai dari kawasan industri, permukiman, perkantoran hingga kawasan ekonomi. Karena itu, ia meminta seluruh pengembang memahami aturan tata ruang sebelum mengajukan perizinan pembangunan.

Ia menegaskan sejumlah kawasan seperti hutan lindung, hutan mangrove, serta area resapan air tidak boleh dialihfungsikan menjadi permukiman ataupun bangunan komersial lainnya. Pemerintah berkomitmen menjaga kawasan tersebut demi keberlangsungan lingkungan dan keseimbangan ekosistem kota.

“RTRW kita sudah jelas. Ada kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan perkantoran dan kawasan ekonomi. Jangan sampai kawasan yang dilindungi justru dibangun perumahan,” ujar Rahmad.

Ia menilai pelanggaran tata ruang kerap menimbulkan persoalan di kemudian hari, baik dari sisi hukum maupun dampak lingkungan. Karena itu, pemerintah ingin memastikan setiap pembangunan berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Rahmad juga menyinggung masih adanya pembangunan di kawasan hutan lindung meskipun lahan tersebut telah memiliki sertifikat kepemilikan.

Menurutnya, keberadaan sertifikat tidak otomatis membuat pembangunan dapat dilakukan apabila bertentangan dengan aturan tata ruang.

“Saya tidak mempermasalahkan secara pribadi, tetapi aturan yang memang tidak memperbolehkan. Kalau melanggar tata ruang, tentu izinnya tidak bisa keluar,” tegasnya.

Pemkot Balikpapan saat ini terus meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang seiring meningkatnya kebutuhan lahan sebagai dampak perkembangan kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban pembangunan sekaligus melindungi kawasan lingkungan penting, termasuk pesisir mangrove dan daerah resapan air. Pemerintah juga mengingatkan para pengembang agar mematuhi seluruh ketentuan sebelum memulai pembangunan guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.

“Yang penting jangan membangun di kawasan yang bukan peruntukannya atau melanggar aturan. Kalau semua sesuai ketentuan, tentu pemerintah akan mendukung,” tutup Rahmad.

(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)