DPRD Balikpapan

Balikpapan, Swararepublika.com - Anggota DPRD Kota Balikpapan Ardiansyah menghadiri pengukuhan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah periode 2021 - 2024 di Hotel Pasifik Jalan Ahmad Yani, Gunung Sari, Kota Balikpapan, Minggu, 11/4/2021 malam.

Pengukuhan pengurus LPM tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Sigit Wibowo, Ketua DPD LPM Kota Balikpapan H. Daman Huri, Camat Balikpapan Tengah Edi Gunawan, Lurah Mekar Sari, Ketua LPM Mekar Sari Anton Anggana.  Menurut Ardiansyah, kepengurusan LPM yang baru diharapkan jauh lebih baik dari sebelumnya Dan bisa bersinergi dengan baik bersama Pemerintah kelurahan dalam pembangunan. 

"Ketua LPM yang baru ini tergolong masih muda dan energik. Saya berharap kedepannya lebih bersinergi dan bisa membina masyarakat, baik dari segi sosial maupun kegiatan-kegiatan positif dalam lingkungan", kata Ardiansyah ditemui media ini usai mengikuti acara pengukuhan.

Menurutnya, Ketua LPM yang juga berkedudukan sama dengan pihak Kelurahan harus bisa bersama-sama membangun Sumber Daya Manusia (SDM) dalam membangun berbagai aspek di lingkungan masyarakat. 

Ketua LPM harus bisa bersama-sama dengan Lurah. Targetnya adalah bagaimana di Kelurahan tersebut masyarakatnya bisa terpayungi dengan hadirnya LPM.

Artinya bisa menjembatani setiap persoalan, baik terkait dengan pembangunan, maupun persoalan-persoalan yang urgensinya berhubungan dengan pemerintah", ujarnya. 

"Besar sekali harapan saya, kedepannya kepengurusan LPM yang baru ini semakin bersinergi dengan Pemerintah di tingkat Kelurahan.

Apalagi di Kecamatan Balikpapan Tengah terdapat tiga anggota legeslatif, dua orang di antaranya anggota legeslatif provinsi, dan saya sendiri termasuk yang bertempat tinggal di Kelurahan Mekar Sari. Sehingga bisa bersama-sama memantau seluruh kegiatan yang ada", kata dia. 

Dijelaskan, pihaknya juga akan mendukung seluruh kegiatan yang telah direncanakan oleh Ketua LPM yang baru terpilih tersebut, untuk membuat posko bencana di setiap lingkungan RT dalam mencegah dan menanggulangi ancaman bencana. "Kita akan dukung rencana Ketua LPM yang baru ini, untuk membuat posko bencana di setiap lingkungan RT.

Hal tersebut untuk mengantisipasi kerawanan bencana yang kerap terjadi, seperti tanah longsor, bencana kebakaran, dan banjir. Intinya kita akan dukung kegiatan-kegiatan positif yang dibutuhkan oleh masyarakat", tukasnya. 

Sementara itu, Ketua LPM Mekar Sari Anton Anggana menyampaikan, pihaknya akan menggencarkan sosialisasi ke masyarakat terkait kerawanan-kerawanan tanah longsor untuk di antisipasi sejak dini.

Mengingat struktur tanah di Kelurahan Mekar Sari terdapat beberapa titik rawan bencana, "Saat ini di Kelurahan Mekar Sari terdapat titik rawan bencana, yakni tanah longsor dan banjir.

Yang sedang terjadi tanah longsor saat ini di RT 37. Hal itu sedang kita upayakan untuk segera di atasi, perjuangan untuk saya kedepan sebagai Ketua LPM mungkin lebih berat. Apalagi dimasa pandemi Covid-19, semua itu akan menjadi sebuah tantangan, terutama dalam menyikapi kerawanan bencana", ujar Anton.

Untuk mengatasi titik-titik rawan bencana tersebut, Anton mengaku telah melakukan koordinasi dengan anggota legislatif dari Provinsi Kaltim maupun anggota legislatif Kota Balikpapan. "Sebenarnya titik rawan bencana di Kelurahan Mekar Sari cukup banyak. Karena itu, untuk penanganan tanah longsor mulai bulan depan sudah mulai dikerjakan.

Kemudian untuk penanganan selanjutnya nanti kita akan cover, sementara ini kita masih turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi, hal-hal mana yang membahayakan. Jadi, kita cover duluan, kita akan upayakan lebih dulu sebelum terjadi bencana ", terang Anton.  Kedepannya, kata Anton, pihaknya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) tanggap bencana yang sudah terlatih.

Satgas tersebut nantinya dapat mendeteksi secara dini potensi yang akan terjadi dilingkungan Kelurahan Mekar Sari.  "Satgas ini nanti kita akan rekrut dari kalangan pemuda di setiap lingkungan RT, minimal 5 orang per RT.

Satgas ini nanti kita akan latih dengan bekerja sama dengan PT. Pertamina, dan Asosiasi Sefty Balikpapan", katanya.  Lanjut Anton, tanggap bencana tersebut direncakan untuk setiap lingkungan RT memiliki satu posko Satgas yang akan diisi oleh 5 orang. 

Terkait dengan dana operasional pembentukan Satgas tersebut, Anton mengatakan, pihaknya akan berupaya melalui CSR PT. Pertamina dan Asosiasi Sefty Indonesia. "Ini sifatnya sosial, untuk dana operasionalnya kita nanti bisa memohon melalui CSR PT. Pertamina, Asosiasi Sefty Indonesia maupun dari pihak donatur lainya", pungkasnya.

Wartawan : Agus⁷h by

Balikpapan, Swararepublika.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan Padlianoor mendatangi lokasi longsoran yang menimpa beberapa Rumah warga di Lingkungan RT 33, Kilometer 15, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara, Senin (5/4/2021).

Diketahui, puncak longsornya badan jalan utama, terjadi pada Kamis (25/3/2021) lalu, dimana dari kejadian tersebut mengakibatkan sebanyak 8 rumah rusak berat dan 13 Kepala Keluarga (KK) terpaksa harus mengungsi di tenda yang telah disiapkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan dan Kampung Siaga Bencana.

Padlianoor mengatakan kedatangan dirinya ini untuk yang ketiga kalinya di wilayah longsoran KM 15.

Selain untuk memberikan bantuan kepada korban longsoran di wilayah tersebut, dirinya juga meninjau kembali longsoran yang terjadi pasca hujan yang cukup deras melanda kota Balikpapan.

"Kedatangan saya ke seni untuk meninjau kembali longsoran di KM 15, pasca hujan yang cukup deras mengguyur wilayah tersebut, dan sekaligus memberikan bantuan untuk korban longsor melalui posko - posko yang di dirikan" kata Padlianoor yang akrab di sapa Padli.

Kepada awak media ini, Padlianoor menceritakan sebelum puncak keparahan terjadinya longsor jalan di wilayah tersebut, dirinya sudah mendapatkan informasi dari salah satu tokoh masyarakat di Karang Joang bernama Mbah Ji, bahwa terjadi pergeseran tanah yang membuat beberapa rumah warga mengalami retak-retak, saat itu belum terjadinya longsor besar ditanggal tersebut.

Atas dasar itulah Padlianoor meminta kepada Lurah dan Camat untuk melakukan peninjauan di lokasi tersebut yang pertama kalinya.

"Pertama kali saya mendapatkan laporan, saya langsung datang untuk melihat longsor yang terjadi, pada saat itu belum parah, kemudian saya laporkan ke Kelurahan dan Kecamatan untuk segera mungkin melakukan peninjauan" ucapnya.

Setelah itu, Padlianoor segera menginstruksikan kepada Kelurahan agar membuat surat yang ditujukan untuk Kecamatan, kemudian Kecamatan membuat surat turunan yang diteruskan ke bagian Pemerintahan dan Pembangunan untuk ditembuskan ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan.

Setelah surat sampai ke Pemerintahan Kota Balikpapan, Padlianoor terus melakukan koordinasi kepada pemerintah untuk segera melakukan peninjauan, hingga akhirnya penijauan lokasi dilakukan pada Hari Rabu (31 Maret 2021) "Pada saat melakukan Peninjauan memang ada beberapa titik, dan setelah dilakukan peninjauan kejadian longsoran masuk dalam tahap proses Pembahasan oleh Pemkot Balikpapa dengan OPD terkait untuk dikerjakan" terang Padli.

Padlianoor meminta kepada Pemerintah (Pemkot) Balikpapan sesegera mungkin untuk melakukan perbaikan longsor yang terjadi sebelum menjadi semakin parah dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Untuk itu, hingga saat ini dirinya terus mengawal surat permohonan perbaikan longsoran yang terjadi agar segera dapat di realisasi Pemkot Balikpapan Pengawalan yang dilakukan dirinya, agar proses pengajuan perbaikan harus bisa segera dilaksanakan.

Pasalnya longsoran yang terjadi sudah sangat parah dan harus disegerakan agar tidak menimbulkan korban yang lebih banyak. Selain itu, Fadli juga tengah memperjuangkan usulan agar adanya bantuan biaya sewa rumah bagi warga yang rumahnya terdampak akibat longsor.

"Saya sudah usulkan ke Pemkota Balikpapan agar warga dibantu untuk biaya sewa rumah selama perbaikan longsoran, jadi warga tidak harus berada di tenda pengungsian," tuturnya.

Saat disinggung mengenai ganti rugi rumah milik warga, Fadli menjelaskan jika pemkot tidak akan menganti kerusakan rumah milik warga.

Karena, pemkot hanya mengeluarkan anggaran untuk perbaikan longsoran tersebut yang berhubungan dengan Fasilitas Umum. Pasalnya, sebelum warga membangun rumah, pemkot sudah menghimbau warga agar tidak membangun rumah di lereng perbukitan untuk menghindari terjadinya longsoran.

"Saya minta longsoran yang terjadi bisa dikerjakan secepatnya, mengingat sebentar lagi sudah memasuki bulan suci ramadhan, kalau bisa sebelum lebaran sudah bisa selesai," pungkasnya.

BALIKPAPAN, Swararepublika .com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang 1 Tahun 2021 Tentang Nota Penjelasan (Nopen) WaliKota Balikpapan terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2020, Selasa, (30/3/2021).

Di ruang Rapat Paripurna Walikota Balikpapan HM Rizal Effendi SE menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2020, secara Virtual di sisa akhir jabatannya. Rapat paripurna dihadiri Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle SS, Wakil Ketua DPRD Budiono, serta anggota DPRD kota Balikpapan.

Dalam sidang Paripurna DPRD Balikpapan Rizal Effendi menjelaskan jika besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 setelah perubahan menjadi Rp 2,39 triliun. Namun hingga per tanggal 31 Desember 2020, penyerapan anggaran hanya mencapai Rp 2,07 triliun atau setara 86,72 persen.

Untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sendiri ditahun 2020 sebesar Rp 1,10 triliun atau 46,02 persen, sedangkan untuk belanja langsung tahun 2020 sebesar Rp 1,29 triliun atau 53,97 persen.

"Dari rencana belanja sebesar Rp 2,39 triliun dimanfaatkan untuk membiayai 387 program serta 1.786 kegiatan"kata Rizal.

"Secara fisik anggaran tersebut dapat terealisasi sekitar 96,23 persen atau mengalami kenaikan sebesar 2,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya yakni 2019"lanjutnya.

Rizal juga menyampaikan, besaran silva anggaran kota Balikpapan ditahun 2020 sebesar 679,57 miliar, dimana jumlah tersebut terdiri dari penghematan belanja sekitar 317,93 miliar lebih, serta pencapaian target pendapatan sebesar 361,56 miliar lebih.

"Sejauh ini kepatuhan wajib pajak dikota Balikpapan cukup baik, meski Balikpapan berada ditengah kondisi pandemi saat ini, Hanya saja, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar 20.29 persen"tambahnya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle SS yang memimpin jalannya Rapat Paripurna mengatakan kita telah mendengarkan penyampaian Nota Penjelasan Walikota Balikpapan terkait LKPJ kota Balikpapan Tahun 2020.

LKPJ yang disampaikan terkait semua sektor, baik sektor Pendidikan, Kesehatan ekonomi, Per pariwisataan dan lainya yang telah menggunakan anggaran tersebut telah disampaikan Rizal Effendi untuk pertanggung jawaban sebagai walikota Balikpapan Periode 2016-2021.

"LKPJ yang telah disampaikan walikota nantinya akan kami dipelajari dan Elaborasi dengan menyerahkan kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk di evaluasi secara bersama"kata Sabaruddin.

Politisi Partai Gerindra ini juga menjelaskan Setelah di lakukan evaluasi, kemudian dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Balikpapan akan memberikan argumentasi dan pandangan terkait penggunaan anggaran yang digunakan oleh walikota.

"Setelah AKD memberikan pandanganya terhadap materi -materi yang disampaikan oleh Walikota Balikpapan, akan kita bawa ke Badan Musyawarah (Bamus), selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan , untuk mengusulkan Rekomendasi kepada Pemkot Balikpapan, bahwa inilah pertanggungjawaban walikota selanjutnya"jelasnya.

Besarnya silva yang mencapai 600 miliar lebih, Sabaruddin mengungkapkan jika nantinya silpa tersebut akan tetap dipergunakan untuk agenda pembahasan selanjutnya oleh fraksi-fraksi agar dilakukan evaluasi.

"Bahkan, nantinya silva akan dipertanyakan juga oleh anggota dewan, kenapa bisa terjadi silpa hingga sebanyak itu"pungkasnya.

(Ags)

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Sempat tertunda di bulan Januari lalu akibat Pandemi Covid - 19 yang terus meningkat, kini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kota Balikpapan, akan menjadwalkan kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada bulan Juli mendatang.

Bukan hanya dari orang tua murid, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan ikut memberikan dukungan terkait akan dilaksanakannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Salah satunya anggota Komisi IV DPRD kota Balikpapan Puryadi yang ikut mendukung pelaksanaan PTM dibulan Juli nanti. Puryadi menilai, ada titik jenuh yang dialami murid saat ini dengan pembelajaran yang dilakukan dengan jarak jauh (online/daring).

Ia mengatakan pembelajaran secara daring kurang efektif, pasalnya para murid lebih cenderung bermain game dengan menggunakan Handphone (Hp) ketimbang belajarnya. "Saya melihatnya anak-anak lebih banyak waktu bermain dengan gadget nya, ketimbang waktu belajarnya," kata Puryadi.

Puryadi menuturkan ketika PTM dilaksanakan kembali, para Guru (tenaga pengajar) harus lebih ekstra dalam merubah kebiasaan para murid yang selama inj belajar dari rumah menggunakan HP. "Ya para guru harus lebih ekstra lagi untuk merubah kebiasaan para murid, yang mana kurang lebih selama satu tahun belajar dari rumah menggunakan HP"tuturnya.

Bukan itu saja, Politisi Partai Nasdem ini juga meminta agar tenaga pendidik harus bisa bekerjasama dengan para orang tua murid untuk selalu memberikan pengawasan dan membatasi murid dalam penggunaan gadget.

"Orang tua harus bisa mengawasi dan membatasi anaknya dalam menggunakan gadget untuk bermain, jika tidak ini akan mempengaruhi tingkat kecerdasan anak dalam menerima pelajaran nantinya saat PTM dibuka kembali," pungkasnya.

Perlu diketahui dijadwalkann nya kembali Pelaksanaan PTM, dikarenakan kasus terkonfirmasi positif dikota Balikpapan terus membaik, jumlah penambahan Covid -19 terus mengalami penurunan setiap harinya, untuk itu PTM akan segera dilaksanakan kembali pada bulan Juli mendatang.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi - fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Kota Balikpapan.

  Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono, dihadiri Walikota Balikpapan Rizal Effendi, wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle, dan Anggota DPRD Kota Balikpapan, serta beberapa OPD terkait, bertempat di ruang rapat gabungan DPRD Balikpapan, Senin, (15/3/2021).

Usai memimpin rapat Paripurna Budiono mengatakan bahwa agenda rapat kali ini membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan Walikota serta penanda tanganan tingkat satu.

"Rapat Paripurna ini dengan agenda pandangan umum Fraksi-Fraksi, selanjutnya tinggal menunggu jawaban dari Wali Kota Balikpapan sekaligus penandatanganan tingkat satu", kata Budiono.

"Kedepannya, seluruh arsip Pemkot Balikpapan akan menjadikan bank data, pasalnya di era teknologi saat ini, tentu sistem elektronik sangat dibutuhkan"lanjutnya.

Budiono menjelaskan secara umum semua Fraksi mendukung dan setuju,  karena saat ini kearsipan di Kota Balikpapan masih belum terkoneksi jaringan elektronik, hanya menggunakan sistem manual. Untuk itu sudah seharusnya setiap SKPD mempunyai Perangkat yang sudah terkoneksi.

"Memang sudah seharusnya kita mempunyai perangkat dari masing-masing SKPD, bukan hanya di Perpustakaan saja"tuturnya .

"Selanjutnya kita menunggu jawaban Wali Kota Balikpapan terhadap pandangan umum Fraksi yang sudah kita laksanakan", ungkapnya.

  Di tempat yang sama anggota Fraksi Gabungan dari PKB Taufik Qul Rahman mengatakan, bahwa Arsip tersebut merupakan sebuah pegangan kemajuan bagi pembangunan Kota Balikpapan.

“Arsip merupakan sebuah pegangan pemerintah daerah untuk kemajuan pembangunan. Jadi, pembangunan dari masa ke masa jantungnya ada di Arsip", tandasnya. 

Wartawan : AT 

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kembali melaksanakan Vaksinasi tahapan kedua termin kedua bagi pelayanan publik dan anggota DPRD Balikpapan, yang berlangsung di BSCC Dome kota Balikpapan, Sabtu (13/3/2021). Kurang lebih 500 peserta yang melakukan Vaksin, salah satunya anggota DPRD Balikpapan yakni Parlindungan Sihotang SE.

Kepada awak media ini, Minggu (14/3/2021) Parlin menuturkan pelaksananaan vaksinasi dibuka langsung oleh Walikota Balikpapan Rizal Effendi SE.

Parlindungan mengatakan, pelaksanaan vaksinasi tahap kedua termin kedua ini berjalan dengan tertib dan lancar, bahkan saat pelaksanaannya pun terlihat antrian yang begitu panjang namun teratur. Sehingga proses jalannya vaksinasi dapat berjalan cepat guna menghindari terjadinya kerumunan.

Parlin menjelaskan, sebelum menerima vaksin sinovac tahap kedua termin kedua ini, dirinya telah mengikuti serangkaian pemeriksaan, baik pemeriksaan tekanan darah (tensi darah) selanjutnya dilakukan screening pemeriksaan penyakit bawaan.

"Proses pelaksanaan vaksin termin kedua ini berlangsung cepat, berbeda pada saat menerima vaksin pertama yang prosesnya sangat lama, karena dilakukan input data secara manual," tuturnya.

Parlin menambahkan, usai 30 menit disuntikan vaksin dirinya tidak merasakan gejala apapun.

"Alhamdulillah..saya tidak merasakan gejala apapun dalam melakukan observasi selama 30 menit setelah melakukan suntikan vaksin," ucapnya.

Dirinya menghimbau kepada semua masyarakat Balikpapan bisa segera menerima vaksin, sehingga virus corona dapat dikendalikan penyebarannya.

"masyarakat tidak perlu ragu untuk di vaksin, karena vaksin yang diberikan aman dan halal serta sesuai dengan apa yang sudah diagendakan pemerintah" pungkasnya.

Wartawan : AT

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan H. Laisa Hamisa, S.KM lakukan Serap Aspirasi (Reses) selama tiga hari.

Reses merupakan kewajiban setiap anggota DPRD turun langsung ke masyarakat untuk melaksanakan Tugas dan fungsinya guna menampung seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat di Daerah Pilihan (Dapil) masing - masing.

Memasuki masa Persidangan I Tahun 2021 ini, reses politisi fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berlangsung di lingkungan RT 49, Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Rabu (03/03/2021) Kegiatan reses kali ini sangat berbeda dengan reses sebelumnya, karena masih dalam kondisi pandemi covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM).

Reses dilakukan secara singkat dan terbatas serta harus tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran Pemerintah. Selain dihadiri puluhan warga. Tampak hadir juga camat Balikpapan selatan M. Idris dan lurah Sepinggan Baru Bambang serta ketua RT 49 ustadz Junaidi.

Dalam melaksanakan resesnya Laisa membagi menjadi 3 kategori. Yang pertama dengan sistem door to door, kemudian secara virtual dan tatap muka secara langsung dengan membatasi jumlah yang datang.

“Alhamdulillah, reses kedua ini berjalan lancar meskipun Audiens terbatas, akan tetapi tidak mengurangi semangat warga dalam memberi masukan dan usulan” kata Laisa.

Berbagai aspirasi telah disampaikan warga RT 49 mulai dari Pembangunan Posyandu, semenisasi jalan lingkungan dan perbaikan drainase, tempat pembuangan sampah hingga persoalan pendidikan. Yakni sistem zonasi sekolah ditingkat SD. “Terkait zonasi sekolah, saya sudah usulkan dari tahun lalu. rencananya bagi sekolah yang lahannya minim.

Akan ditambah ruangan belajarnya (Rumbel)”tutur Laisa. Sementara terkait perbaikan jalan dan drainase, dirinya berupaya untuk merealisasikan minimal di anggaran Perubahan di tahun 2021. Dan dipastikan bisa dilanjutkan dianggaran murni di tahun 2022 mendatang.

“Insya Allah, saya akan menyuarakan aspirasi warga RT 49 di perubahan tahun ini. Apalagi akan dibantu juga dari DPRD Provinsi,” bebernya.

Dirinya mengaku, Pada reses tahun sebelumnya ada beberapa usulan warga yang telah terealisasi. Contohnya, jembatan, jalan sepanjang 200 meter di wilayah kelurahan Sepinggan Baru.

Tahun ini, warga kembali mengusulkan pembuatan drainase dengan panjang kurang lebih masing - masing 100 meter yang berada di dua lokasi. yakni RT. 17 dan RT. 49 Kelurahan Sepinggan Baru. “Ini yang menjadi prioritas tahun ini. pembuatan drainase,” imbuhnya.

Laisa menegaskan dirinya akan memperjuangkan apa yang menjadi keluhan warga, karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban dirinya sebagai Wakil Rakyat, jelasnya.

Ia berharap dengan di gelarnya kembali serap aspirasi ini, semoga apa yang menjadi harapan warga masyarakat dapat terwujud. “Semoga apa yang menjadi harapan warga RT 49 dapat segera terealisasi,” pungkasnya.

Wartawan :AT.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Serap Aspirasi (reses) telah bergulir, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan turun kelapangan untuk menampung aspirasi warga masyarakat di daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.

Seperti yang dilakukan Captn.M. Hatta Umar , S.sos, M.Mar anggota Komisi IV DPRD Balikpapan melaksanakan Masa Persidangan I Tahun 2021 di wilayah Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Rabu (03/03/2021).

Reses yang dihadiri perwakilan warga RT 49 dan 15 ini dilakukan secara singkat dan terbatas dengan memperketat Protokol Kesehatan (Prokes) sesuai yang telah dianjurkan Pemerintah Kota Balikpapan.

Adapun beberapa aspirasi yang disampaikan sejumlah warga diantaranya, terkait perbaikan infrastruktur yakni Semenisasi jalan lingkungan, dan Perbaikan jembatan serta Drainase.

Seperti yang disampaikan warga RT 49 yang meminta agar dapat dilakukan semenisasi jalan di lingkungan RT 49 karena sudah terlihat rusak parah serta meminta perbaikan jembatan yang ada dilingkungan RT 49.

Hal serupa juga diminta warga RT 15, dimana warganya meminta agar dilakukan perbaikan jalan lingkungan dan drainase, ditambah lagi warga RT 15 meminta untuk disediakan alat penyemprot cairan disinfektan.

Menanggapi usulan warga tersebut Hatta Umar mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan warga akan dirinya tampung yang nantinya akan diperjuangkan agar dapat terealisasi.

"saya akan memperjuangkan semua aspirasi yang di amanahkan kepada saya, karena memang itu tugas dan kewajiban saya selaku anggota DPRD kota Balikpapan untuk menampung, memperjuangkan agar dapat terealisasi"kata Hatta Umar.

Politisi Partai Perindo ini menjelaskan bahwa reses yang dilakukan dirinya merupakan kewajiban sebagai anggota DPRD, untuk menampung semua aspirasi warga, dan nantinya aspirasi tersebut akan di perjuangkan dan disampaikan dalam rapat Paripurna.

"Ini merupakan kewajiban saya selaku anggota DPRD, untuk menampung dan memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada saya"ujarnya.

Hatta berharap dengan kembali digelarnya serap aspirasi ini, semoga apa yang menjadi harapan warga masyarakat dapat terwujud. “Semoga apa yang menjadi harapan warga RT 49 dan RT 15 dapat segera terealisasi,” pungkasnya.

Wartawan : AT

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Suriani menggelar reses masa Sidang 1 tahun 2021 di kediamannya Jalan Pesut, Kelurahan Manggar Baru, Balikpapan Timur, Rabu, 3/3/2021.

Reses dihadiri sejumlah warga yang tergabung dalam Majelis Ta'lim berlangsung terbatas dengan menerapkan protokol Kesehatan (Prokes). Sedikit berbeda, reses yang dilakukan politisi Partai Golkar itu sekaligus dirangkai dengan kegiatan Fardhu Qifayah. 

Dimana sebelum kegiatan fardhu Qifayah, Suriani memberikan kesempatan kepada warga yang hadir untuk menyampaikan beberapa usulan. Usulan warga dalam reses tersebut meliputi perbaikan drainase, Penerangan Jalan Umum (PJU) di 9 titik, dan pemasangan air PDAM.

"Usulan warga ada tiga poin dalam reses ini, meliputi usulan perbaikan drainase, pemasangan air PDAM dan PJU. Nanti kita pasti perjuangkan, tiga usulan itu jadi prioritas. Tentunya secara bertahap", ucap Suriani kepada wartawan. 

Suriani mengatakan, terkait usulan warga untuk pemasangan baru PDAM, pihaknya mengaku sudah mengajukan 100 lebih untuk warga di RT 31 hingga RT 39 di Kelurahan Manggar Baru.  "Untuk pemasangan baru kita sudah mengajukan 100 lebih untuk RT 31 hingga RT 39, tapi pemasangannya akan dilakukan secara bertahap", terang Suriani. 

Sedangkan untuk PJU Suriani menjelaskan, akan ditangani oleh pihak Dinas Perhubungan (Dishub), meskipun sempat dilimpahkan ke Kelurahan, namun untuk tahun ini akan dikembalikan ke Dishub. "Meskipun penanganan PJU ada di Dishub, tetap saya perjuangkan agar PJU bisa dipasang ataupun diperbaiki," ujarnya. 

Suriani menambahkan, pada reses kali ini tidak ada lagi keluhan warga terkait persoalan banjir.  "Alhamdulillah, dalam reses ini tidak ada warga yang menyinggung persoalan banjir.

Karena memang di beberapa lingkungan di Manggar Baru sudah dilakukan perbaikan drainase di beberapa titik. Sehingga tidak ada lagi banjir", tutupnya.

Wartawan : AT

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Telah bergulirnya Masa Persidangan I Tahun 2021, membuat setiap anggota DPRD Balikpapan terjun ke masyarakat untuk melakukan komunikasi kepada konsitituennya secara rutin di setiap Masa Reses, untuk menampung semua aspirasi yang disampaikan konsitituennya di daerah pemilihan (Dapil) masing - masing.

Reses tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi dari para konstituen yang nantinya dibawa ke DPRD kota Balikpapan kemudian disusun kedalam pokok pikiran dan di rapatkan dalam sidang Paripurna DPRD kota Balikpapan.

Ardiansyah Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Serap aspirasi (Reses) yang ke Dua di lingkungan RT 33, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Selatan, Rabu (03/02/2021).

Kegiatan reses kali ini sangat berbeda dengan reses sebelumnya, karena masih dalam kondisi pandemi covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM), Reses dilakukan secara singkat dan terbatas serta harus tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran Pemerintah.

Berbagai usulan telah disampaikan oleh warga RT 33 dan RT 31 mulai dari permasalahan Anak Sekolah, Semenisasi Jalan Lingkungan, Penerangan Jalan Umum (PJU), perbaikan Drainase sampai pemasangan Jaringan Gas (Jargas).

Sebelum menanggapi seluruh aspirasi yang disampaikan oleh warga, Ardiansyah terlebih dahulu menjelaskan pengertian Reses. Dirinya menyampaikan bahwa Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen (Warga Masyarakat) melalui kunjungan kerja secara berkala. Hal ini merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.

"Nah itulah arti reses, jadi semua aspirasi yang telah Bapak / Ibu sampaikan kepada saya merupakan kewajiban saya untuk menampung untuk diperjuangkan"Kata Ardiansyah. Ardiansyah juga menegaskan jika dirinya akan berjuang di DPRD agar aspirasi yang disampaikan baik itu perbaikan Drainase dan Jalan bisa direalisasikan.

Terkait permasalahan Anak Sekolah, PJU dan Pemasangan Jargas dirinya akan membicarakan kepada pihak terkait, agar bisa merealisasikan. karena itu tugas anggota DPRD sebagai wakil rakyat, untuk menampung semua aspirasi masyarakat kemudian memperjuangkan agar dapat terealisasi.

"saya akan memperjuangkan semua aspirasi yang di amanahkan kepada saya, karena memang itu tugas dan kewajiban saya selaku anggota DPRD kota Balikpapan untuk menampung, memperjuangkan agar dapat terealisasi"tutur Ardiansyah.

"Jika di kota Balikpapan keinginan Bapak/Ibu tidak terealisasi, maka saya akan minta bantuan ke DPRD Provinsi, Niat saya datang kesini untuk mendengarkan aspirasi bapak/ibu, jadi selama saya masih sehat, saya akan memperjuangkan aspirasi bapak/ibu agar dapat terpenuhi," pungkasnya.

Sebelum mengakhiri kegiatan resesnya Politisi Partai PPP mencoba mengedukasi masyarakat terkait Protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid 19 "Kami hanya mengingatkan saja kepada Bapak / Ibu agar selalu menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak termasuk menghindari kerumunan," sebutnya.

"Virus Corona ini sangat berbahaya, namun bila kita pintar menjaga diri, dengan menegakkan Prokes insyaallah kita dapat mencegah penyebaran Virus tersebut"tutupnya.

Wartawan :AT

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Bergulirnya Masa Persidangan Ke -1 Tahun 2021, merupakan kewajiban setiap anggota DPRD Balikpapan untuk turun langsung ke Masyarakat, di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing guna melaksanakan fungsi dan tugas Anggota DPRD, yakni menampung seluruh Aspirasi masyarakat dalam kegiatan serap Aspirasi (Reses).

Seperti yang dilakukan Anggota DPRD Balikpapan H. Iwan Wahyudi S.Kom , dari Fraksi PPP yang menggelar serap aspirasi di lingkungan Rukun Tetangga (RT) 73 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

Rabu (4/3/2021) Pelaksanaan reses ditengah pandemi covid-19 berlangsung singkat dan hanya dihadiri beberapa warga dan tokoh masyarakat RT 73 Kelurahan Muara Rapak.

Kegiatan Serap Aspirasi ini pun dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) balikpapan, Berbagai aspirasi yang telah disampaikan oleh Warga RT 73, diantaranya perbaikan lingkungan, UMKM, PBJS kesehatan, semenisasi jalan lingkungan, drainase serta bantuan sosial (Bansos).

Ketua RT 37 Sumono mengucapkan terimakasih kepada Iwan Wahyudi yang telah menyempatkan waktu untuk datang di lingkungan RT 26 serta melakukan kegiatan Reses di .wilayah tersebut "Terima kasih kepada pak H.Iwan Wahyudi yang sudah menyempatkan diri untuk datang ketempat kami.

Terkait dengan lingkungan ada pun diusulkan yakni perbaikan lingkungan dikarenakan longsor, jika dibiarkan bisa jadi akan menimpa rumah warga serta menutupi akses jalan, apa lagi ini musim penghujan," kata ketua RT 73 Sumono.

Selain itu dirinya pun menanyakan terkait Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sampai saat ini belum ada realisasinya.

Hal serupa pun di sampaikan dari warga RT 73 yang menginginkan perbaikan jalan untuk disemenisasi serta drainase yang agak sempit, karena saat hujan turun sering terjadi banjir.

Menanggapi usulan yang disampaikan oleh warga, Iwan Wahyudi menjelaskan semua aspirasi warga RT 73, Muara Rapak mulai tanah longsor, UMKM, Penunggakan PBJS kesehatan, semenisasi, drainase, dan kejelasan Bansos akan di tampung untuk diperjuangkan, karena itu merupakan kewajiban kami selaku anggota DPRD.

"Saya akan menerima semua keluhan warga RT 73 Insyaallah akan saya perjuangkan, terkait Infrastruktur baik semenisasi jalan lingkungan, Drainase dan tanah longsor mudah - mudahan semuanya akan terealisasi tahun ini,"ungkap Iwan Wahyudi.

"Untuk UMKM sendiri, Kementrian Pusat telah membuka lagi, nanti untuk warga RT 37, akan kami coba bantu untuk mengajukan ke dinas terkait, mudah - mudahan dengan program pemerintah ini dapat membangkitkan ekonomi masyarakat ditengah Pandemi Covid - 19 ini" tutur Iwan.

Iwan kembali menegaskan Bahwa menampung seluruh Aspirasi Masyarakat adalah tugas kami selaku Wakil Rakyat, dan akan diperjuangkan untuk dapat direalisasikan.

"Saya akan memperjuangkan aspirasi warga yang telah disampaikan kepada saya, karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD untuk menampung, memperjuangkan dan merealisasikan apa yang menjadi keluhan warga"pungkasnya.

Wartawan : AT.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Memasuki masa Persidangan I Tahun 2021 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali melaksanakan tugas dan fungsinya, guna menyerap aspirasi masyarakat. di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.

Seperti yang dilakukan Rahmatia, SM anggota DPRD Balikpapan dari Fraksi Partai Garindra, Dapil Balikpapan Barat, Dirinya menggelar Serap Aspirasi (Reses) di tiga titik sekaligus, diwilayah Kelurahan Margo mulyo Kecamatan Balikpapan Barat, Rabu (03/04/2021).

Kegiatan Reses tersebut digelar di tiga titik yang meliputi lingkungan RT 41 yang dihadiri perwakilan Warga RT 40,41 dan 42 kemudian kediaman Bapak Sukirman yang dihadiri RT 01,02,03,04 dan 05 selanjutnya dilingkungan RT 10 yang dihadiri warga RT 10.

Kegiatan reses kali ini sangat berbeda dengan reses sebelumnya, karena masih dalam kondisi pandemi covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM), Reses dilakukan secara singkat dan terbatas serta harus tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran Pemerintah.

Berbagai aspirasi yang telah disampaikan oleh Ketua RT dan Tokoh Masyarakat, diantaranya, infrastruktur mulai dari semenisasi jalan lingkungan dan perbaikan Drainase, Pemasangan PDAM, Penerangan Jalan Umum (PJU) serta keluhan warga terkait kenaikan Tarif BPJS kelas 3.

Seperti yang diusulkan warga RT 40 dan 41 meminta Semenisasi jalan lingkungan, perbaikan drainase, serta susahnya mendapatkan Air bersih dikarenakan sering mati.

Sedangkan warga RT 04 dan 05 meminta pembuatan Drainase baru yang menghubungkan RT 05 ke 06 dan RT 06 terhubung ke Rt 08, lain halnya RT 02 meminta perbaikan PJU yang sudah lama mati.

Hampir mirip yang diminta Warga RT sebelumnya, warga RT 10 meminta pemasangan PDAM serta perbaikan PJU yang juga sudah lama mati. Warga RT 10 juga mengeluhkan kenaikan tarif BPJS kelas tiga yang sangat berdampak sekali.

Menanggapi hal tersebut, Rahmatiah mengatakan, semua aspirasi masyarakat merupakan prioritasnya, untuk itu akan ditampung, diperjuangkan agar dapat terealisasi. “Semua aspirasi yang telah disampaikan adalah prioritas untuk diperjuangkan agar dapat terealisasi” kata Rahmatiah.

Rahmatiah menegaskan dirinya akan memperjuangkan apa yang menjadi keluhan warga, karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban dirinya sebagai Wakil Rakyat. "Saya akan memperjuangkan aspirasi warga yang telah disampaikan kepada saya, karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD untuk menampung, memperjuangkan dan merealisasikan apa yang menjadi keluhan warga"ucapnya.

Ia berharap dengan kembali digelarnya serap aspirasi ini, semoga apa yang menjadi harapan warga masyarakat demi kemajuan lingkungan, khususnya warga masyarakat Balikpapan Barat, dapat terwujud.

“Semoga apa yang menjadi harapan masyarakat Balikpapan Barat dapat segera terealisasi,” pungkasnya.

Wartawan : AT