Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh S sos Di Dampingi ke 3 Wakilnya
BALIKPAPAN, Swararepublika.com - Rapat Paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (R-APBD P) tahun 2021 telah selesai dibahas, Kamis (23/9/2021).
Dimana, R-APBD P itu telah menjadi Peraturan Daerah APBD P yang disahkan melalui penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD dengan Wali Kota Balikpapan.
Dengan demikian, maka prosesnya kemudian akan diserahkan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk dievaluasi. "Pada hari ini disepakati bersama dari Rancangan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD P tahun 2021.
Selanjutnya dari kesepakatan pada hari ini harus segera diusulkan ke gubernur untuk diadakan evaluasi," kata Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh.
Jika tak ada evaluasi Gubernur, lanjut Abdulloh, maka dapat segera disepakati untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna kembali menjadi APBD P tahun 2021.
"Jadi tugas Dewan untuk pembahasan sampai tugas terakhir sudah selesai. Setelah ditetapkan kita kembalikan kepada Eksekutif di OPD masing-masing untuk segera melaksanakan APBD P," ujarnya.
Lanjutnya, Abdulloh berharap setelah diumumkan menjadi APBD P tahun 2021, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa segera menyerap anggaran secara maksimal.
Mengingat penyerapan Anggaran Perubahan menyisakan waktu tiga bulan lagi. "APBD P efektif setelah pengesahan ini, tinggal Oktober, November, Desember," ucapnya.
Abdulloh optimis dari tiga bulan dalam menjalankan program itu akan tepat sesuai target masing-masing Dinas. Hal ini didasari pada target yang diajukan OPD hingga akhir tahun ini rata-rata diatas 90 persen.
"Tanggal 15 (Desember) sudah close book, mudah mudahan penyerapan itu bisa tercapai oleh OPD-OPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut," tandasnya.
BALIKPAPAN, Swararepublika.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan juga menaruh perhatian berkaitan dengan adanya kasus tindak pidana yang korbannya melibatkan anak di bawah umur.
Seperti yang terjadi baru-baru ini di Balikpapan adanya kasus penyiraman air panas yang dilakukan oleh ayah kandung sendiri.
Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, kejadian tersebut merupakan suatu kejadian yang sangat memprihatinkan bagi kita semua.
Artinya, adanya kasus ini memang perlu mendapatkan perhatian bagi kita semua khususnya Pemerintah Kota Balikpapan atau dinas terkait yang membidangi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, untuk terus memberikan sosialisasi kepada RT, Lurah dan Kecamatan agar anak-anak ini mendapatkan perlindungan yang baik.
"Karena memang ujung tombak berkaitan semua permasalahan ini adalah ketahanan keluarga, karena ketika pertahanan keluarga yang terakhir ini jebol, yang akan menjadi korban ini adalah anak-anak kita," ujarnya kepada media ini Selasa (21/9/2021).
Lebih lanjut dia terangkan, dari DPRD juga sudah menggagas Peraturan Daerah (Perda) tentang pertahanan keluarga tersebut. Dan ini perlu dorongan oleh semua pihak.Oleh karena itu, dirinya mengajak kepada masyarakat bersama-sama menjaga situasi.
Sehingga dalam hal ini tidak hanya Pemkot saja yang berperan, melainkan peran serta masyarakat juga sangat penting untuk terlibat dalam pengawasan, mengontrol agar masa depan anak -anak ini kedepan bisa dapat terjaga dengan baik.
"Kemudian kami juga meminta kepada aparat penegak hukum agar bertindak tegas agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan sebagai efek jerah," paparnya.
Terlebih lanjut dia katakan, korban kekerasan terhadap anak ini, dia katakan akan berdampak pada psikolog anak sangat terganggu dan trauma yang membekas.
Oleh karena itu untuk korban perlu mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Kota untuk memberikan kesembuhan dari sisi mental. "Jadi tidak hanya mengobati secara fisik saja melainkan juga mentalnya akibat trauma yang dialami.
Sehingga jangan sampai akibat trauma yang mendalam berdampak pada anak menjadi anti sosial, ini yang sangat membahayakan," pungkasnya.
Puryadi anggota DPRD Balikpapan Dari fraksi Nasdem
BALIKPAPAN, Swararepublika.com - Terpilihnya Fauzi Adi Firmansyah sebagai ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, secara aklamasi diharapkan dapat membawa perubahan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan Puryadi anggota Komisi IV DPRD kota Balikpapan, saat ditemui Awak Media.
Dirinya mengatakan, dengan ketua LPM yang baru, semangat baru, program baru harus didukung untuk kemajuan lingkungan itu sendiri.
"Kita harus mendukung semua ide, Program kerja yang sudah dirancang Ketua LPM Batu Ampar, semua untuk masyarakat dan demi kesejahteraan masyarakat, jadi kita harus mendukung penuh"kata Puryadi, Senin (20/09/2021) diruang kerjanya.
Terkait wacana Ketua LPM Batu Ampar untuk mengelola taman kota yang ada diwilayah Jln Patimura, depan Terminal Batu Ampar, menjadi wisata Kuliner, Puryadi sangat menyetujuinya dan mendukung sekali dengan ide tersebut.
"Ini merupakan nilai tambah bagi masyarakat dalam memperbaiki prekonomian yang memburuk ditengah Pandemi ini, saya sangat mendukung sekali wacana bung Adi (sapaan Ketua LPM Batu Ampar)"bebernya.
Perlu diketahui kondisi Taman kota di Jalan Patimura saat ini sangat bersih dan terawat namun pada malam hari sangat gelap karena penerangan yang belum ada, terlebih lagi jika malam hari di jadikan tempat para muda mudi untuk memadu kasih, bukan hanya itu terkadang sebagai tempat untuk menenggak minuman-minuman keras.
Untuk itu Fauzi Adi Firmansyah ketua LPM Batu Ampar berinisiatif untuk mengelola taman kota tersebut menjadi wisata kuliner, namun jika Pemerintahan Kota(Pemkot) Balikpapan mengijinkan.
Puryadi menambahkan ide yang gagas Ketua LPM Batu Ampar sangatlah bagus, di era sekarang ini masyarakat harus mempunyai inisiatif untuk membangun lingkunganya.
"Untuk era sekarang ini kita butuh penggagas untuk membangun lingkungan, seperti bung Adi, ini gagasan yang bagus, semua demi kesejahteraan masyarakat, bukan hanya di Kelurahan Batu Ampar saja, namu disemua Kelurahan"bebernya.
"Di tengah Pandemi ini, gagasan seperti ini harus kita apresiasi, ini lah yang dikatakan warga proaktif, pasalnya ini untuk kebaikan kita semua "pungkasnya.
BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com -Program BPJS Kesehatan gratis bagi peserta Kelas III yang menjadi salah satu visi dan misi walikota Balikpapan akan berjalan pada September tahun ini.
Hanya saja, program BPJS Kesehatan gratis peserta Kelas III pada tahun ini dinilai belum siap. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Parlindungan Sihotang SE kepada awak media ini, Selasa (14/9/2021).
Parlin mengatakan peluncuran program BPJS Kesehatan kelas III bagi masyarakat belum siap secara teknis. Pasalnya belum ada sosialisasi hingga ke masyarakat terkait mekanismenya dan harus kemana berhubungan untuk mendaftarkan BPJS gratis ini.
"Saya melihat untuk tahun ini belum siap secara teknis, akan lebih baik jika program BPJS Kesehatan gratis ini dimulai pada awal tahun 2022," ucapnya.
Politikus NasDem ini menambahkan, ketika BPJS Kesehatan gratis ini berjalan, tentunya banyak masyarakat yang akan bermigrasi ke Kelas III guna mendapatkan BPJS Kesehatan gratis terebut.
Terlebih lagi, masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui terkait persoalan tunggakan masyarakat, apakah ketika masih ada tunggakan BPJS Kesehatan gratis ini masih bisa dinikmati atau tidak.
"Saya menilai ketidaksiapan sistem akan membuat banyaknya masyarakat tidak akan menikmati BPJS Kesehatan gratis ini nantinya," ujar Parlin.
Selain itu, Parlin juga menyoroti sebelum adanya BPJS Kesehatan gratis saja pelayanan Rumah Sakit di Balikpapan antriannya luar biasa, ditambah lagi adanya program BPJS Kesehatan gratis.
"Ya..nantinya penggunaan BPJS Kesehatan gratis di rumah sakit dan puskesmas akan tambah luar biasa antriannya, diketahui saat ini antriannya saja sudah luar biasa. Sehingga ini nantinya akan menyulitkan pengguna BPJS Kesehatan gratis nantinya," ungkapnya.
"Bisa juga anggaran yang digunakan untuk membayar BPJS Kesehatan gratis tersebut tidak terserap, dan yang diuntungkan disini pastinya pihak operator dalam hal ini BPJS," sambungnya.
Parlin melihat niat dari Walikota Balikpapan H Rahmad Mas'ud sudah bagus dan programnya juga sudah baik. Terlebih lagi jika sudah menyiapkan sarana dan prasarananya. Parlin menambahkan, program BPJS Kesehatan gratis Kelas III merupakan program RPJMD walikota.
Tentunya disini tidak ada masyarakat Balikpapan yang tidak menikmati program tersebut dan semua masyarakat Balikpapan harus menikmati.
"Mau warga itu kaya..ketika dia menggunakan BPJS Kesehatan Kelas III, maka warga Balikpapan tersebut wajib mendapatkan BPJS Kesehatan gratis dan tidak boleh dilihat mampu atau tidak mampunya," jelas Parlin.
"Kalau BPJS Kesehatan gratis hanya diberikan untuk warga tidak mampu, seharusnya pada saat janji politik kemarin hanya memperluas Penerima Bantuan Iuran (PBI) saja, akan tetapi disini tidak.
Janji politik walikota untuk warga Balikpapan, jadi semua warga Balikpapan yang memiliki BPJS Kesehatan Kelas III harus menikmati program tersebut," pungkasnya.
BALIKPAPAN, Swararepublika.com - Mulai dibahasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Perubahan (APBD -P) Tahun 2021 kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah(OPD), Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3) kota Balikpapan.
Bertempat di ruang rapat Komisi II, RDP dipimpin langsung ketua Komisi II, H. Haris yang dihadiri seluruh anggota Komisi II DPRD kota Balikpapan.
Haris mengatakan hari ini pihaknya melaksanakan, RDP dengan sejumlah OPD terkait pembahasan APBD - P Tahun 2021, yang sebentar lagi akan berjalan. Tidak ada pemangkasan anggaran yang dilakukan Kepada Dinas Perikanan.
"Tidak ada pemangkasan anggaran di Dinas Perikanan, hanya terdapat pengurangan anggaran yakni gajih pegawai ASN saja, dikarena ada yang pensiun, selebihnya itu tidak ada"kata Haris, Selasa (07/09/2021).
Haris juga menjelaskan ada penambahan anggaran yang di minta oleh Dinas Perikanan, yakni untuk merehab gedung Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3).
"Ya dikarenakan tidak jadi dibangunnya gedung DP3, maka pihak mereka hanya meminta tambahan anggaran sebesar 100 juta untuk merehab gedung yang saat ini mengalami kebocoran, halaman parkir yang rusak dan lainya"jelasnya.
"Untuk di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan tidak ada pemangkasan, ada pun penambahan anggaran hanya untuk merehab gedung DP3, yang jelas itu"pungkasnya.
BALIKPAPAN, Swararepublika.com - Masih ditetapkanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berstatus Level 4 di Kota Balikpapan hingga 20 September 2021 mendatang, memberikan dampak yang cukup signifikan di beberapa sektor, salah satunya sektor Pendidikan.
Pasalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kota Balikpapan yang semula akan menjadwalkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), kini harus tertunda akibat masih di tetapkannya PPKM Level 4 di kota Balikpapan. i Awak Media di ruang kerjanya.
Hal tersebut ditanggapi Anggota Komisi IV DPRD kota Balikpapan Pantun Gultom saat ditemui di ruangnya. Pantun Gultom mengatakan jika kota Balikpapan terus ditetapkan dengan PPKM yang statusnya berada pada Level 4, pastinya akan berdampak pada pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka ( PTM ) yang rencananya akan digelar pada bulan September ini.
"Ya kalau kota Balikpapan terus berada pada PPKM Level 4, ini pasti berpengaruh pada sektor Pendidikan, yang mana Disdik sudah menjadwalkan akan melakukan PTM pada bulan September ini"katanya.
Gultom menilai penundaan PTM yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan ada baiknya, sambil menunggu target percepatan Vaksinasi yang dilakukan pemerintah.
"Sebaiknya pelaksanaan PTM bisa digelar pada awal tahun 2022 mendatang sambil menunggu target percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah sehingga pada saat pelaksanaan PTM nantinya seluruh pelajar sudah mendapatkan vaksin dan memiliki kekebalan imun yang baik"tuturnya.
Pantun Gultom berharap PPKM dengan status Level 4 yang akan berakhir pada tanggal 20 September mendatang tidak diperpanjang lagi, pasalnya warga kota Balikpapan sudah jenuh dengan situasi saat sekarang ini.
"Saya berharap setelah masa perpanjangan PPKM yang akan berakhir di tanggal 20 September mendatang, ada penurutan status.
Sehingga warga Balikpapan bisa beraktifitas kembali,” bebernya "Saya juga meminta kepada warga masyarakat kota Balikpapan, agar tetap mematuhi peraturan yang diterapkan pemerintah demi kesehatan bersama"pungkasnya.
Masih ditetapkanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berstatus Level 4 di Kota Balikpapan hingga 20 September 2021 mendatang, memberikan dampak yang cukup signifikan di beberapa sektor, salah satunya sektor Pendidikan.
Pasalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kota Balikpapan yang semula akan menjadwalkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM),
kini harus tertunda akibat masih di tetapkannya PPKM Level 4 di kota Balikpapan. Hal tersebut ditanggapi Anggota Komisi IV DPRD kota Balikpapan Pantun Gultom saat ditemui Awak Media di ruang kerjanya.
Pantun Gultom mengatakan jika kota Balikpapan terus ditetapkan dengan PPKM yang statusnya berada pada Level 4, pastinya akan berdampak pada pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka ( PTM ) yang rencananya akan digelar pada bulan September ini.
"Ya kalau kota Balikpapan terus berada pada PPKM Level 4, ini pasti berpengaruh pada sektor Pendidikan, yang mana Disdik sudah menjadwalkan akan melakukan PTM pada bulan September ini"katanya.
Gultom menilai penundaan PTM yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan ada baiknya, sambil menunggu target percepatan Vaksinasi yang dilakukan pemerintah.
"Sebaiknya pelaksanaan PTM bisa digelar pada awal tahun 2022 mendatang sambil menunggu target percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah sehingga pada saat pelaksanaan PTM nantinya seluruh pelajar sudah mendapatkan vaksin dan memiliki kekebalan imun yang baik"tuturnya.
Pantun Gultom berharap PPKM dengan status Level 4 yang akan berakhir pada tanggal 20 September mendatang tidak diperpanjang lagi, pasalnya warga kota Balikpapan sudah jenuh dengan situasi saat sekarang ini.
"Saya berharap setelah masa perpanjangan PPKM yang akan berakhir di tanggal 20 September mendatang, ada penurutan status. Sehingga warga Balikpapan bisa beraktifitas kembali,” bebernya.
"Saya juga meminta kepada warga masyarakat kota Balikpapan, agar tetap mematuhi peraturan yang diterapkan pemerintah demi kesehatan bersama"pungkasnya.
BALIKPAPAN, Swararepublika.com - Anggota Komisi IV DPRD kota Balikpapan bersama Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Perubahan (APBD -P) tahun 2021.
Rapat yang digelar di ruang rapat Komisi IV ini, di Pimpin langsung Ketua Komisi IV Muhammad Taqwa dan di ikuti seluruh anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Senin (06/09/2021).
Usai mengikuti RDP Iwan Wahyudi yang merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan mengatakan, hari ini RDP bersama Dinas Kesehatan membahas APBD - P Tahun 2021, yang sebentar lagi akan berjalan.
"Hari ini membahas APBD-P Tahun 2021, yang sebentar lagi akan segera berjalan, namun saat ini kami masih dalam tahapan mengevaluasi, karena masih ada beberapa poin-poin yang harus di diskusikan lebih dalam"kata Iwan.
" Kami akan mendiskusikannya secara internal dulu terkait APBD-P ini, agar semua kegiatan ke masyarakat dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan"lanjutnya.
Terkait kegiatan yang akan dijalankan dalam APBD - P, Iwan menuturkan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Visi - Misi Walikota Balikpapan, diantaranya BPJS geratis bagi kelas III Mandiri, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
"Saat ini masih belum ada angka pasti, kami di Komisi IV masih merumuskan bagaimana semua Program - program yang direncanakan bisa berjalan dengan baik, karena antara pendapatan dan belanja harus seimbang jangan sampai keuangan kota Balikpapan mengalami defisit anggaran"pungkasnya.
Abdulloh S sos, bersama tokoh masyarakat Balikpapan Utara.
BALIKPAPAN, Swararepublika.com -Guna percepatan Vaksinasi Nasional, khususnya di kota Balikpapan, DPRD Kota Balikpapan bersama Pemerintahan Kota (Pemkot) Balikpapan dan TNI/Polri, menggelar kegiatan Vaksinasi Massal yang dilaksanakan pada Hari Sabtu (04/09/2021) dan dipusatkan di Gedung Serbaguna Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara.
Kegiatan vaksinasi dilakukan sebagai bentuk terwujudnya Herd Immunity terhadap Covid -19 yang masih mendera Bangsa Indonesia, salah satunya kota Balikpapan.
Seperti yang dikatakan Ketua DPRD kota Balikpapan Abdulloh, S.sos kepada awak Media, yang saat itu meninjau langsung persiapan pelaksanaan vaksinasi di Gedung Serbaguna, Kelurahan Batu Ampar, didampingi Lurah Batu Ampar Mardanus dan Calon Ket4ua LPM Batu Ampar Fauzi Adi Firmansyah.
Dirinya mengatakan, Kegiatan tersebut merupakan program Pemerintah, bersama TNI/Polri untuk melakukan percepatan Vaksinasi di seluruh Indonesia.
"Kami, Pemkot Balikpapan, DPRD Kota Balikpapan bersama TNI /Polri akan menggelar Vaksinasi Massal di Kelurahan Batu Ampar, ini program Pemerintah untuk melaksanakan percepatan Vaksinasi di kota Balikpapan"katanya.
"Hal ini untuk mewujudkan Herd Immunity (Kekebalan Komunitas) di kalangan masyarakat terkhusus masyarakat kota Balikpapan terhadap penyebaran Covid -19, yang sampai saat ini belum kunjung usai"lanjut Abdulloh.
Abdulloh menyampaikan ada 1000 Dosis Vaksin yang akan disuntikan kepada masyarakat Balikpapan Utara, dan dalam pelaksanaannya pun akan mengetatkan pada Protokol Kesehatan (Prokes).
"Semoga saja pelaksanaan Vaksinasi di kota Balikpapan cepat terselesaikan, dan Covid 19 segera berakhir, agar bisa menjalani hidup normal kembali,"tandasnya.
"Namun untuk mewujudkan semua itu, perlu adanya kerjasama dan gotong royong antara Pemerintah dan seluruh unsur elemen masyarakat agar bisa meraih kemenangan dalam melawan Covid -19, kita berdoa agar semuanya bisa terwujud, Amin..Amin..ya Robbal Al-Amin"tutupnya.
Sementara itu Lurah Batu Ampar, Mardanus mengatakan, pihaknya sangat bersyukur dengan kegiatan vaksinasi ini, pasalnya dengan kegiatan vaksinasi yang di tempatkan di gedung serbaguna Kelurahan Batu Ampar ini, membuat kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan Vaksinasi.
"Saya mengucapkan terimakasih Kepada Pemkot Balikpapan, DPRD Kota Balikpapan, dan TNI/Polri, atas kegiatan vaksinasi yang ditempatkan di wilayah Kelurahan Batu Ampar"katanya.
"Dengan kegiatan ini sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan Vaksinasi, dan semoga saja dengan kegiatan ini semakin meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melakukan Vaksinasi tersebut"sambungnya. "Semoga saja kegiatan vaksinasi massal besok bisa terlaksana dengan lancar dan sukses, Amin.."ucap Mardanus.
Di tempat yang sama calon ketua LPM Kelurahan Batu Ampar, yang sebentar lagi akan dikukuhkan secara aklamasi, mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung langkah-langkah pemerintah dalam penanganan Covid -19 yang masih menyelimuti kota Balikpapan.
"Saya sangat mendukung sekali kegiatan Vaksinasi Massal ini, apa lagi ini juga merupakan intruksi Presiden Joko Widodo untuk melakukan percepatan Vaksinasi Nasional"kata Adi "Semoga saja dengan percepatan Vaksinasi ini, Virus Corona di Indonesia, terkhusus di kota Balikpapan segera berakhir"pungkasnya.
Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh S sosBALIKPAPAN, SWararepublika.com - Menaiki pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara (AU) tentunya ada rasa kebanggan tersendiri yang dirasakan. Pasalnya, kesempatan untuk melihat secara langsung ataupun menaikin pesawat tempur jenis F-16 tentunya sangat jarang bisa dirasakan khalayak orang umum.Sama halnya yang dirasakan Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh S Sos yang hadir dan berkesempatan menaiki langsung pesawat tempur milik TNI-AU tersebut meskipun tidak mengudara, Selasa, (1/8/2021)
"Ini merupakan yang perdana dan baru pertama kali juga dapat menaiki pesawat tempur milik TNI-AU," ucap Abdulloh dihadapan awak media. Abdulloh menambahkan menaiki pesawat tempur tentunya tidaklah mudah jika memiliki kondisi tubuh yang besar atau gemuk.
"Karena perdana, jadi kesulitannya karena memang belum terbiasa dan untuk postur tubuh yang agak besar sangat menyulitkan untuk menaiki pesawat tersebut," ungkapnya. "Luar biasalah..pengalaman yang pertama kali baru saya rasakan," sambungnya.
Politikus Golkar tersebut menambahkan meskipun kondisi pesawat tidak mengudara atau terbang dirinya merasakan adanya kebanggaan tersendiri dan perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Pasalnya, menaiki pesawat tempur milik TNI-AU merupakan kesempatan yang sangat jarang dan langka, karena tidak semua orang berkesempatan untuk dapat menaiki pesawat tempur.
"Kalau suatu saat diajak terbang..kemungkinan saya akan mau kalau diajak ikut terbang," pungkasnya.
SWARAREPUBLIKA.com, Selasa, (31/8/2021) -DPRD Balikpapan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Balikpapan telah menyepakati besaran anggaran pengerjaan beberapa pembangunan di tahun 2022 dengan skema multiyears.Dari total anggaran keseluruhan rencana pembanguan ditahun 2022 sekitar 600 miliar lebih. Namun berubah menjadi 402 miliar.
"Jadi sudah disepakati untuk pembangunan di tahun 2022 sebesar 402 miliar, dimana sebelumnya 600 miliar lebih dikarenakan ada anggaran untuk pembangunan Gedung DPRD Balikpapan dan Gedung Dinas Pangan," ucap Syukri Wahid, Sabtu (28/8/2021).
Syukri menjelaskan dari besaran anggaran 402 miliar nantinya akan dialokasikan untuk pengerjaan DAS Ampal, dari 170 miliar menjadi 150 miliar, pembangunan RS Umum Daerah Tipe C di Balikpapan Barat sebesar 162 miliar dan pembanguan 2 Gedung Sekolah di Barat dan Selatan sebesar 91 miliar,"Itu yang akan kita selesaikan hingga akhir tahun 2023," ucapnya.
Syukri menambahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Balikpapan ditahun 2022 yakni berkisar diangka 2.2 triliun. Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disepakati sekitar 850 miliar.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan H Kamaruddin (Aco)
SELASA, SWARAREPUBLIKA.com - (31/8/2021) - Guna mendukung program walikota Balikpapan H Rahmad Mas'ud yang tertuang dalam visi dan misinya salah satunya di bidang Pendidikan. DPRD Balikpapan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) telah menyepakati pengalokasian anggaran untuk pembangunan gedung sekolah pada tahun 2022 sebesar 91 miliar.
Adanya pembangunan sekolah dikawasan Balikpapan Barat (Balbar) dan Balikpapan Selatan tersebut mendapatkan respon baik dari salah satu anggota Komisi IV DPRD Balikpapan H Kamaruddin, Sabtu (28/8/2021).
"Tentunya kita menyambut gembira dengan adanya pembangunan gedung sekolah baru di dua kawasan tersebut, salah satunya di kawasan Balikpapan Barat," tuturnya.
H Aco yang merupakan anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Barat sangat menyambut baik pembangunan gedung sekolah baru.
Ia menilai dengan adanya pembangunan gedung sekolah di Barat dan Selatan setidaknya dapat mengurangi masalah saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
"Kita tau sendiri, disaat pelaksanaan PPDB setiap tahunnya selalu terkendala dengan jumlah sekolah yang tidak cukup menampung siswa/siswi yang lulus. Maka dengan adanya gedung baru setidaknya sedikit mengurangi permasalahan saat PPDB," bebernya.
Politikus Nasdem ini menambahkan, adanya gedung baru di Barat, akan membuat kawasan tersebut akan semakin maju dan berkembang.
Terlebih, dengan ditunjuknya Penajam Paser Utara (PPU) menjadi Ibu Kota Negara, tentu saja kawasan Balikpapan Barat menjadi pintu gerbang terdekat dengan IKN yang baru.
Balikpapan, Swararepublika.com - Wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) untuk menaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mendapatkan Respon dari Wakil Ketua DPRD kota Balikpapan Subari.
Hal tersebut dilakukan Pemkot Balikpapan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2022 mendatang sebesar 850 miliar.
Namun Subari menilai menaikan tarif PBB bukan salah satu cara untuk meningkatkan PAD kota Balikpapan, menurut dirinya masih banyak potensi-potensi lain yang bisa dikejar untuk meningkatkan PAD.
"Jadi semangat pembahasannya kemarin bukan menaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) melainkan semangatnya itu bagaimana meningkatkan kinerja dari BPPDRD," ucapnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengatakan dari pada menaikan tarif PBB, sebaiknya memaksimalkan potensi penyerapan wajib pajak PBB.
"Sebaiknya jangan menaikan tarif, lebih baik mengejar dan memaksimalkan penyerapan pajak yang ada, kalau menaikan tarif sebaiknya tidak untuk masa sekarang ini, karena situasinya lagi pandemi," ucap Subari. "Kasihan masyarakat, kalau bisa masyarakat jangan terlalu dibebani," sambungnya.
Subari mengatakan, jangan karena hanya demi mengejar target PAD, harus membebani masyarakat, apalagi kondisi ekomoni masyarakat saat ini ditengah situasi pandemi, sebaiknya jangan menaikan tarif dulu.
"Saya pribadi sebagai anggota dewan, sangat menolak jika harus menaikan tarif PBB, karena saat ini masyarakat masih susah," pungkasnya.
