Puryadi anggota DPRD Balikpapan Dari fraksi Nasdem

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA .com - Memasuki masa Persidangan Ke -1 Tahun 2021, merupakan kewajiban setiap anggota DPRD untuk turun ke masyarakat guna melaksanakan Tugas dan Fungsi selaku wakil rakyat menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan Serap Aspirasi (Reses) di Daerah Pemilihannya masing- masing.

Seperti yang dilakukan Anggota DPRD Balikpapan Puryadi dari Fraksi Partai Nasdem, Dapil Balikpapan Utara, menggelar serap aspirasi di DPD Partai Nasdem, Kelurahan Damai , Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.

Rabu (4/3/2021) Pelaksanaan reses yang dilakukan ditengah Pandemi covid-19 berlangsung singkat dan hanya dihadiri beberapa perwakilan Ketua RT dan tokoh masyarakat Balikpapan Utara dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

Berbagai aspirasi yang telah disampaikan oleh perwakilan Ketua RT diantaranya Semenisasi jalan lingkungan, Drainase, permasalahan banjir, sampai dengan pemasangan Jaringan Gas (Jargas) Saat ditemui Awak Media, Puryadi mengatakan Sebelumnya saya melaksanakan reses terlebih dahulu saya melakukan Survey di beberapa RT terkait Lingkungan .

Ada Beberapa aspirasi telah disampaikan oleh para ketua RT, Mulai Perbaikan Jalan Taman Sari Yang mencapai 1000 Meter, Semenisasi Jalan Linkungan sampai pembuatan drainase dan Pemasangan Jaringan Gas (Jargas).

"Ada beberapa usulan yang disampaikan Ketua RT, yang mana usulan tersebut sudah ter-input di dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Sekitar Sembilan RT yang sudah kami Input yang nantinya akan kami perjuangkan"kata Puryadi.

Terkait permasalahan klasik yang terjadi dimasyarakat yakni permasalahan PDAM, Puryadi menuturkan bahwa di Tahun 2021 ini sudah ada dilakukan pemasangan Baru di Dapilnya walaupun baru sebagian."

Kalau PDAM sudah sebagian dilakukan pemasangan seperti RT 39 Kelurahan Graha Indah, RT 30 Kelurahan Karang Joang, Alhamdulillah telah terpasang"tuturnya. "Namun saya berharap semuanya akan terpasang, untuk itu selaku wakil rakyat saya akan terus berupaya memperjuangkan kepentingan warga tersebut"lanjutnya.

  Disinggung terkait permasalahan Bendali yang ada di Kelurahan Karang Joang Dan Kelurahan Graha Indah (Taman Sari) yang selama ini menjadi permasalahan banjir Politisi Partai Nasdem ini menjelaskan, Bahwa Bendali tersebut sudah dalam pengerjaan.

"Ya untuk Bendali yang ada di Kelurahan Karang Joang sudah dalam pengerjaan kemudian akan di lanjutkan di wilayah Taman Sari, Insyaallah dalam tahun ini"jelas Puryadi.

Terkait aspirasi warga, Puryadi menegaskan dirinya akan memperjuangkan apa yang menjadi keluhan warga, karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban dirinya sebagai Wakil Rakyat.

"Saya akan memperjuangkan aspirasi warga yang telah disampaikan kepada saya, karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD untuk menampung, memperjuangkan dan merealisasikan apa yang menjadi keluhan warga"pungkasnya.

Wartawan :AT

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Ardiansyah SH.

BALIKPAPAN-SWARAREPUBLIKA.com - Masa Persidangan I Tahun 2021 telah bergulir, Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan turun kelapangan untuk melaksanakan Serap Aspirasi (Reses) di daerah pemilihannya masing-masing.

Seperti yang dilakukan anggota DPRD kota Balikpapan Ardiansyah SH, dari fraksi PPP yang melaksanakan kegiatan reses di Lingkungan Rukun Tetangga (RT) 57, Kelurahan Sumber Rejo, Balikpapan Tengah, Selasa (02/03/2021).

Meskipun diguyur hujan deras, pelaksanaan Serap Aspirasi yang dilakukan Ardiansyah terus berjalan tanpa mengurangi semangat warga dalam menyampaikan aspirasinya.

Reses yang dihadiri Umar Adi selaku Lurah Sumber Rejo serta beberapa tokoh masyarakat dan warga sekitar lingkungan RT 57 ini berlangsung singkat dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) yang telah dianjurkan Pemerintah.

Dalam sambutannya Umar Adi menuturkan, permasalahan yang dialami oleh warga Sumber Rejo ialah sulitnya mendapatkan air bersih di wilayah tersebut.

Pihaknya dan warga sudah mencoba melakukan komunikasi dengan Direktur Utama (Dirut) PDAM Balikpapan, namun permasalahan ini tidak kunjung tuntas hingga saat ini.

Permasalahan itu pun dibenarkan oleh warga yang hadir dalam reses tersebut, dirinya menilai untuk mendapatkan air bersih bagi warga Sumber Rejo sangatlah sulit, ini menjadi permasalahan yang cukup lama dan berlarut-larut dihadapi warga Kelurahan Sumber Rejo.

Meskipun sudah disampaikan dan bertemu dengan pimpinan PDAM sekalipun, nyatanya keinginan warga untuk memasang sambungan air minum belum juga terealisasi sampai sekarang.

Selain permasalahan PDAM, salah satu warga juga meminta agar adanya perbaikan Drainase sepanjang dari PT IMB hingga RT 44, permasalahan ini pun telah diajukan dan sudah dilakukan peninjauan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU), namun hingga saat ini belum juga direalisasikan.

"Saya berharap perbaikan Drainase bisa segera terlaksana, meskipun sudah ditinjau oleh PU, namun kalau tidak didorong oleh DPRD Balikpapan, pasti tidak akan berjalan, untuk itu saya meminta Pak Ardiansyah agar dapat mendorong PU untuk dapat segera di realisasikan" kata Sunaryo salah satu warga yang hadir dalam reses tersebut.

Terkait usulan yang disampaikan oleh warga, Ardiansyah berjanji, dirinya akan memperjuangkan agar dapat segera terealisasi. Ardiansyah mengungkapkan, jika permasalahan yang paling pelik dialami oleh warga Sumber Rejo masih terkait sulitnya memperoleh air bersih, sehingga dirinya akan terus berjuang agar warga Sumber Rejo dapat memperoleh air bersih.

"Bapak/Ibu, perlu diketahui..bukan hanya saya saja yang selalu menyuarakan keluhan warga Balikpapan terkait air bersih. Bahkan istri saya yang juga anggota DPRD Provinsi Kaltim selalu menyuarakan agar masyarakat dapat memperoleh air bersih," terangnya.

Ardiansyah menegaskan jika dirinya akan berjuang di DPRD agar aspirasi yang disampaikan baik itu perbaikan Drainase dan Jalan bisa direalisasikan, karena itu tugas anggota DPRD sebagai wakil rakyat, untuk menampung semua aspirasi masyarakat kemudian memperjuangkan agar dapat terealisasi.

"saya akan memperjuangkan semua aspirasi yang di amanah kan kepada saya, karena memang itu tugas dan kewajiban saya selaku anggota DPRD kota Balikpapan untuk menampung, memperjuangkan agar dapat terealisasi"kata Ardiansyah.

"Terkait usulan, Pengganggaran di DPRD kota Balikpapan kan ada dua, yakni Anggaran Murni dan Perubahan. Jadi jika memang aspirasi Bapak/Ibu tidak dapat terealisasi di anggaran murni, saya akan perjuangkan di anggaran Perubahan," lanjutnya.

"Jika di Balikpapan keinginan Bapak/Ibu tidak terealisasi, maka saya akan minta bantuan ke DPRD Provinsi, Niat saya datang kesini untuk mendengarkan aspirasi bapak/ibu, jadi selama saya masih sehat, saya akan memperjuangkan aspirasi bapak/ibu," pungkasnya.

Wartawan :AT

Wakil Ketua DPRD Budiono dari fraksi PDI Perjuangan

BALIKPAPAN-SWARAREPUBLIKA.com - Serap Aspirasi (Reses) yang dilakukan Wakil Ketua DPRD kota Balikpapan, Budiono dari fraksi PDI Perjuangan ini berbeda dengan reses yang dilakukan sebelumnya.

Jika sebelumnya reses digelar di satu tempat dengan mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak, kali ini reses Masa Persidangan I Tahun 2021 ini digelar dengan cara door to door atau dari rumah ke rumah.

Kegiatan reses dengan menyambangi rumah konstituen dilakukan untuk menghindari kerumunan warga, guna mempersempit penyebaran Covid-19 yang sedang mewabah.

Disamping itu Reses kali ini juga dilaksanakan ditengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang sedang diterapkan Pemerintahan Kota Balikpapan guna menekan penyebaran Covid -19 yang masih sulit dikendalikan.

Saat di hubungi Awak Media melalui aplikasi WhastAPP, Budiono mengatakan dalam pelaksanaan serap aspirasi kali ini dilakukan secara Door to Door atau dari rumah ke rumah untuk mendengarkan keluhan warga.

"Dalam melaksanakan kegiatan Reses kali ini saya melakukan secara Door to door atau langsung mendatangi rumah warga untuk menjaring aspirasi"kata Budiono, Selasa (02/03/2021).

Budiono menuturkan dilaksanakannya Reses secara Door to door ini guna menekan penyebaran Covid - 19, yang masih menyelimuti kota Balikpapan, disamping itu saat ini kota Balikpapan lagi melaksanakan edaran walikota terkait PPKM.

"Langkah ini saya ambil guna menekan lajunya penyebaran Covid -19 yang masih sulit dikendalikan, apa lagi kita masih menjalankan edaran walikota terkait PPKM, untuk itu dalam reses kali ini saya tidak mengumpulkan masa, namun dilakukan dengan cara Door to door"ungkapnya.

Dalam kegiatan reses kali ini Budiono menyambangi warga RT 45 Kelurahan Margo Mulyo, warga RT 02 Kelurahan Baru Ulu serta warga RT 17 Kelurahan Baru Ilir.

Teknis yang digunakan dalam pelaksanaan reses secara Door to door ini, dengan cara mengisi From Formulir Aspirasi warga yang telah di siapkan "Ya warga hanya mengisi form formulir yang telah saya sediakan, apa saja keinginan warga untuk kemajuan wilayah mereka"kata Budiono.

Dalam penjaringan aspirasi sebagian besar warga mengeluhkan soal kebijakan kesejahteraan warga terkait aktivitas ekonomi yang sulit di masa Pandemi Covid - 19 saat ini.

Disamping itu usulan warga juga masih terkait Infrastruktur yakni Semenisasi jalan lingkungan , Drainase dan Posyandu. Warga juga mengeluhkan Sambungan PDAM yang sampai saat ini belum terealisasi. Terkait aspirasi warga, Budiono mengatakan dirinya akan memperjuangkan apa yang menjadi keluhan warga, karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban dirinya sebagai Wakil Rakyat.

"Saya akan memperjuangkan aspirasi warga yang telah disampaikan kepada saya, karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban anggota DPRD untuk menampung, memperjuangkan dan merealisasikan apa yang menjadi keluhan warga"pungkasnya. Selain melakukan reses Budiono juga membagikan Nasi Kota dan Snack kepada warga.

Wartawan : AT

Reses anggota komisi IV DPRD Balikpapan Fadlianoor

 

BALIKPAPAN-SWARAREPUBLIKA.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan menggelar Serap Aspirasi (Reses) Masa Persidangan I Tahun 2021, di Daerah Pemilihannya untuk melakukan silahturahmi dan dialog guna menampung aspirasi warga masyarakat.


Komplek Graha Indah, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, menjadi tujuan pertama Fadlianoor yang merupakan anggota DPRD kota Balikpapan dari Fraksi PDI Perjuangan, Selasa (02/03/2021).

Serap Aspirasi yang dilakukan secara terbatas dengan memperketat Protokol Kesehatan (Prokes) karena dilaksanakan ditengah Pandemi Covid - 19 ini ,dihadiri Camat Balikpapan Utara, yang diwakilkan oleh Hasyim, Dinas PU, Serta tokoh masyarakat di Komplek Graha Indah. Dari hasil tatap muka dalam kegiatan serap aspirasi kali ini, ada beberapa hal yang diutarakan oleh warga. Adapun aspirasi yang disampaikan oleh warga meliputi perbaikan infrastruktur baik semenisasi jalan lingkungan dan perbaikan drainase, Penerangan Lampu Jalan (PJU) dan Pendidikan.

Seperti disampaikan salah satu warga RT 23 bernama laodi Adit yang meminta untuk dilakukan semenisasi jalan lingkungan di wilayah RT 23 dikarenakan banyaknya ruas jalan yang sudah terlihat rusak. Selain semenisasi jalan lingkungan, Laodi Adit juga meminta untuk pembuatan Drainase untuk mengatasi permasalahan banjir di wilayah RT 23.

Hal serupa juga dilontarkan oleh Warga RT 57 dan warga RT 54 yang meminta untuk dilakukan perbaikan drainase, dikarenakan drainase yang ada untuk saat ini mengalami kebuntuan akibat longsor.

Menanggapi aspirasi yang telah disampaikan oleh warga tersebut, Fadlianoor mengatakan, Reses ialah menampung seluruh Aspirasi masyarakat, sebab di momen inilah warga menyampaikan keluhan dan harapan mereka terkait perbaikan lingkungan, fasilitas umum dan sebagainya untuk kemajuan kampung mereka.

“Kita sebagai Wakil Rakyat, sudah seharusnya untuk menampung dan memperjuangkan lalu merealisasikan semua aspirasi masyarakat, itu adalah kewajiban kami “ kata Fadlianoor yang akrab disapa Fadli Terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh warga Fadli menuturkan, bahwa sebagian keluhan tersebut akan terealisasi di tahun ini, baik itu Semenisasi jalan lingkungan, maupun perbaikan drainase, namun ada juga yang harus menunggu dan harus di ajukan terlebih dahulu.

"Ya sebagian keluhan warga di Komplek Graha Indah ini, Insya allah akan terealisasi pada tahun ini, ya..... Kemungkinan di bulan Maret atau April, baik itu Semenisasi jalan lingkungan maupun Drainase"tutur Fadli.

"Namun ada juga aspirasi warga yang masih harus menunggu dan harus di usulkan terlebih dahulu, untuk itu saya akan mengawal dan memperjuangkan seluruh aspirasi yang telah disampikan warga kepada saya"lanjutnya.

Bukan hanya melakukan Serap Aspirasi saja, usai melakukan Reses, Fadlianoor langsung melakukan peninjauan ke lokasi yang dikeluhkan oleh warga, yakni gorong -gorong di wilayah RT 23 dan Drainase yang mengalami kerusakan dan dapat berakibat longsor diwilayah RT 57.

wartawan :AT

Anggota DPRD komisi IV Parlindungan Sihotang

BALIKPAPAN - SWARAREPUBLIKA .com - Serap Aspirasi (reses) telah bergulir, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan turun kelapangan untuk menampung aspirasi warga masyarakat di daerah Pemilahan (Dapil) masing-masing.

Seperti yang dilakukan Parlindungan Sihotang SE anggota Komisi IV DPRD Balikpapan melaksanakan Masa Persidangan I Tahun 2021 di wilayah Perum BDS 2, RT 35, Kelurahan Sungai Nangka, Balikpapan Selatan. Reses yang dilakukan secara terbatas dengan memperketat Protokol Kesehatan (Prokes) ini, berjalan dengan lancar. Nampak hadir Lurah Sungai Nangka, Bhabinkamtibmas, serta beberapa perwakilan warga dan ketua RT sekitar dalam serap aspirasi tersebut, Senin (1/3/2021).

Dalam reses kali ini warga begitu antusias menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat di dapil mereka, adapun beberapa aspirasi yang disampaikan sejumlah warga diantaranya, terkait perbaikan infrastruktur jalan, Penerangan Lampu Jalan (PJU), Banjir dan Pendidikan.

Seperti yang disampaikan salah satu warga bernama I Nyoman Putra yang meminta agar adanya perbaikan ruang kelas tempatnya mengajar di SDN 003 Balikpapan Selatan, dimana, pada plafon salah satu ruang kelas sudah rusak dan hampir jatuh, sehingga membuat was-was saat dirinya mengajar.

Selain itu, I Nyoman juga meminta semenisasi dibeberapa jalan lingkungan BDS II, banyaknya ruas jalan lingkungan yang sudah rusak untuk dilakukan pengecoran. Sementara itu, ada juga usulan yang disampaikan Rio selaku pemerhati anak jalanan dan Atlit olahraga Wushu, Muay Thai dan Kick Boxing.

Meminta agar ada perhatian khusus bagi atlit yang tidak berada dibawah naungan KONI ini , terkait sulitnya memperoleh anggaran disaat adanya event olahraga baik ditingkat Nasional maupun Profesional. Parlin menyampaikan, pada reses kali ini tidak dapat menghadirkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendengarkan aspirasi warga.

"Saya tidak menghadirkan OPD, Pasalnya, pada reses kali ini dilaksanakan ditengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga berlangsung terbatas" kata Parlin. Namun ke tidak hadirnya OPD terkait tidak mengurangi apa yang ingin disampaikan warga terkait beberapa keluhan untuk kepentingan lingkungannya masing-masing.

Parlin mengatakan bahwa reses yang dilakukan dirinya merupakan kewajiban sebagai anggota DPRD, untuk menampung semua aspirasi warga, dan nantinya aspirasi tersebut akan di perjuangkan dan disampaikan dalam rapat Paripurna.

"Ini merupakan kewajiban saya selaku anggota DPRD, untuk menampung dan memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada saya"ujarnya.

Parlin juga menyampaikan, untuk saat ini dirinya tengah berjuang untuk memperbaiki beberapa infrastruktur baik itu seperti Bendali, Perbaikan Jalan Utama yang ada di Perum BDS II, Semenisasi jalan lingkungan, hingga perbaikan jalan penghubung antara BDS II dan Perum Pondok Karya Agung (POKA).

"Saat ini saya telah mengusulkan beberapa Infrastruktur baik itu Semenisasi jalan lingkungan dan Bendali, semoga saja apa yang saya perjuangkan dapat secepatnya terlaksana"pungkasnya.

 
Wakil ketua DPRD Balikpapan Budiono ikut Menjalankan Vaksin Tahap 2 Di Dome

SWARAREPUBLIKA.com - Sebagai bentuk upaya percepatan penanganan penyebaran Covid - 19 di kota Balikpapan, Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan Vaksinasi Tahap Dua termin Pertama yang digelar di Auditorium BSCC Dome, Balikpapan Selatan, Sabtu (27/02/2021).

Dalam pelaksanaan Vaksinasi tahap dua tersebut juga di ikuti sejumlah anggota DPRD kota Balikpapan.

Salah satunya Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono, yang begitu terlihat antusias dalam mengikuti jalannya vaksinasi yang dilakukan sejak pagi Pukul 08.30 Wita.

Usai melakukan Vaksinasi Budiono menuturkan sebelum dilakukan suntik vaksin perlu melakukan serangkaian tahapan mulai dari cek suhu, Tensi dampak Skrining riwayat penyakit.

"Ada beberapa tahap yang saya jalani sebelum menerima vaksin diantaranya melakukan cek suhu tubuh, pemeriksaan tekanan darah, melakukan skrining terkait riwayat penyakit dan tentunya itu semua harus memenuhi syarat sebelum dilakukan vaksin," tutur Budiono.

Budiono pun mengatakan, sebelum mengikuti serangkaian proses Vaksinasi, dirinya tidak melakukan persiapan apa - apa, hanya beristirahat yang cukup dan pelaksanaan vaksinasi bisa dilakukan. "Saya tidak melakukan persiapan apa-apa, hanya istirahat yang cukup, dan hasil dari pemeriksaan baik semua, tentunya suntik Vaksin dapat dilakukan" katanya.

Pria berperawakan tinggi ini menjelaskan dan sekaligus menghimbau bahwa usai menerima suntikan vaksin covid-19, dirinya tidak merasakan reaksi apa-apa, semua berjalan normal. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan takut untuk dilakukan suntik vaksin, karena efek dan kehalalannya sudah terjamin.

"Saya tidak merasakan apa-apa, jadi masyarakat jangan pernah takut dan khawatir, karena baik efek dan kehalalannya sudah terjamin,Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa vaksinasi ini merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi penyebaran covid-19,"jelasnya.

Budiono menambahkan "seseorang yang sudah menerima vaksin belum tentu tubuh akan kebal dari virus, tapi minimal jika ada virus yang masuk kedalam tubuh lebih cepat terdeteksi dan gampang diatasi"tambahnya. Budiono juga mengungkapkan jika keluarganya sangat mendukung untuk pelaksanaan vaksin yang akan dijalani dirinya.

"Alhamdulillah..keluarga saya sangat mendukung dan saya juga berharap jika keluarga saya dapat dijadwalkan untuk menerima vaksin covid-19," tutupnya.

Wartawan : AT

DPRD Balikpapan Melaksanakan Rapat Pari Purna masa sidang VIII
 

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA. com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan kembali menggelar Rapat Paripurna Ke VIII masa sidang 1 Tahun 2021, yang dilaksanakan secara Virtual di Ruang Rapat Paripurna, Kamis ( 18/02/2021).

Rapat Paripurna tersebut mengagendakan terkait Jawaban Fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan atas Pemandangan Umum WaliKota Balikpapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor. 10 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang sekaligus dirangkai dengan Penandatanganan Berita Acara Pembicaraan Tingkat 1.

Usai memimpin rapat paripurna, Budiono Wakil Ketua DPRD kota Balikpapan mengatakan, Hari ini merupakan rapat paripurna ke Delapan, dengan agenda membacakan jawaban Fraksi atas pemandangan umum walikota terhadap perubahan Perda No 10 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum.

"Poin penting dalam perubahan Perda No 10 Tahun 2017 tersebut ialah menambahkan Perda yang mengatur Tata tertib Protokol Kesehatan Covid -19 di masyarakat "kata Budiono.

"Karena kalau hanya melalui Surat Edaran Walikota sanksi yang diberikan kepada pelanggar Prokes tidak lah kuat, untuk itu Protokol Kesehatan Covid - 19 diatur dalam Perda kota Balikpapan, dengan harapan agar lebih taat lagi dalam menerapkan Prokes Covid - 19"lanjutnya.

Budiono menjelaskan secara garis besar pandangan umum Fraksi terkait perubahan Perda Ketertiban umum selain Prokes Covid - 19, pandangan umum juga mengarah pada penertiban penyelenggaraan parkir di tepi jalan. "Secara gari besar, tentunya penguatan terhadap perda yang mengatur penyelenggaraan parkir di tepi jalan, dengan tujuan agar lebih ditertibkan "jelasnya.

Politisi Partai PDI Perjuangan ini kembali menuturkan, bawa rapat paripurna hari ini bukan hanya membahas perubahan Perda No 10 Tahun 2017, namun juga membacakan perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Balikpapan.

"Hari ini juga membacakan perubahan AKD DPRD, baik dari Komisi, Badan Musyawarah (Bamus), dan Fraksi"tutur Budiono.

Perlu di ketahui agenda rapat paripurna hari ini juga membacakan Perubahan AKD yakni, Pengumuman Perubahan Pimpinan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, dan Komisi IV DPRD Kota Balikpapan. Pengumuman Perubahan Struktur Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi Gabungan dan Fraksi PDI Perjuangan.

Hal ini dilakukan karena adanya Penggantian Antar Waktu (PAW) yakni Pantun Gultom yang menggantikan Thohari Aziz yang mundur untuk maju sebagai calon wakil walikota Balikpapan di Pilkada 2020 lalu.

"Ya perubahan ini perlu dilakukan karena adanya PAW yang harus segera masuk ke Komisi dan Badan - Badan Lainya"tungkasnya .

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono ini dihadiri Walikota Balikpapan Rizal Effendi, Anggota DPRD serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

wartawan : AT.

Ardiansyah anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan

 

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Dugaan adanya penganiyaan terhadap tersangka pencurian bernama Herman hingga tewas yang dilakukan 6 oknum polisi, Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Balikpapan Ardiansyah, SH yang juga merupakan anggota DPRD kota Balikpapan, angkat bicara.

Ardiansyah meminta dalam menyelesaikan kasus ini, langkah Propam Polda Kaltim harus memberikan tindakan tegas kepada 6 oknum polisi tersebut yang diduga menganiaya tersangka Herman.

Perlu diketahui, penangkapan Herman yang dilakukan oleh polisi dari jajaran Polresta Balikpapan saat berada di kediamannya yang berada di Jalan Borobudur, Muara Rapak, Balikpapan Utara, terjadi pada tanggal 2 Desember 2020 lalu. Sekitar pukul 23.00 Wita atas dugaan tersangka pencurian handphone.

Setelah penangkapan, Herman menghembuskan nafas terakhir di RS Bhayangkara Balikpapan pada 4 Desember 2020, Kemudian keluarga membawa jenazah Herman yang telah terbungkus kain kafan itu pulang untuk di semayamkan. 

Setibanya jenazah dirumah duka, pihak keluarga dikejutkan dengan melihat tetesan darah yang keluar dari telinga Herman yang telah terbungkus kain kafan itu. Setelah kain kafan dibuka, keluarga Herman sontak histeris menyaksikan sekujur tubuh korban penuh dengan luka lebam.

Atas kejadian ini pihak keluarga Herman akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Ditreskrimum dan Propam Polda Kaltim melalui salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di Kota Samarinda serta ke Komnas HAM RI.

Sedangkan 6 oknum polisi yang diduga melakukan penganiayaan tersebut sudah ditangani Propam Polda Kaltim. Kasus memprihatinkan itu seketika menjadi viral, dan menjadi perhatian publik di Kota Balikpapan. Bahkan, saat ini sudah menjadi isu nasional.

Saat ditemui awak media, diruang kerjanya Ardiansyah mengatakan, dirinya Mendorong Propam Polda Kaltim agar dapat menuntaskan kasus ini, yang dilakukan secara transparan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

"Kita mendorong Propam Polda Kaltim untuk menuntaskan kasus itu, namun kita juga minta dalam penanganan kasus itu dilakukan secara transparan sesuai Undang-Undang yang berlaku",katanya "Kasus pencurian itu bisa dihukum setelah adanya proses dari pengadilan. Jadi, polisi tidak bisa sewenang-wenang terhadap seseorang.

Seperti yang terjadi pada Herman", lanjutnya.  Ia mengatakan, dugaan yang dilakukan 6 oknum polisi tersebut akan membawa citra buruk bagi Kepolisian, jika dalam penanganannya tidak dilakukan secara tegas dan transparan.

"Jika nanti dalam prosesnya ternyata 6 polisi itu terbukti bersalah, maka harus diberikan tindakan tegas, yakni Hukuman yang sesuai Undang-Undang. Apalagi kasus itu sudah jadi isu nasional", ungkapnya. 

"Tugas polisi itu melakukan proses hukum terhadap pelaku-pelaku kejahatan, bukan menyiksa ataupun menganiaya. Apalagi sampai menyebabkan kematian, beda halnya bagi pelaku kejahatan berat, ada kalanya polisi itu memang harus memberikan tindakan tegas",bebernya.

Politisi Partai berlambang Ka'bah Ardiansyah berharap, setiap ada pelaku kejahatan untuk diperlakukan sesuai aturan dan hak-haknya harus dilindungi dan untuk kasus yang menimpa Herman harus segera dituntaskan se adil-adilnya Sebab itu harapan dari masyarakat dan keluarga korban yang menanti hasil proses hukum 6 oknum polisi itu.

"Saya berharap kasus yang menimpa Herman agar dapat segera dituntaskan dengan se adil - adilnya , karena itu juga harapan dari masyarakat dan keluarga korban"pungkasnya.

wartawan (AT)

Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh S sos

 

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Ketua DPRD kota Balikpapan Abdulloh, S.sos kembali melakukan Vaksinasi tahap Dua yang di tempatkan di Rumah Jabatan DPRD, berada di kawasan Gunung Pasir, Jl. Kapten Piere Tendean No.60, Gunungsari Ilir, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (14/02/2021).

Sebelum dilakukan suntik vaksin Covid - 19, Abdulloh terlebih dulu menjalani serangkaian pemeriksaan diantaranya, dilakukan tensi darah dan lainya, penyuntikan Vaksin ini dilakukan dari UPTD Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM) Klandasan Ilir, Balikpapan yang dipimpin oleh drg. Sri Mulyati.

  Dalam mengikuti serangkaian pemeriksaan sampai dengan penyuntikan vaksin dilakukan, Abdulloh yang saat itu Mengenakan baju warna kuning terlihat santai dan rileks. raut wajahnya yang tersenyum saat dilakukan suntik vaksin oleh dokter tidak menunjukan rasa ketakutan sama sekali.

Usai dilakukan Suntik Vaksin Abdulloh mengatakan vaksinasi yang dilakukan hari ini merupakan vaksin tahap ke Dua, semua berjalan dengan lancar, dan dalam keadaan baik. "Alhamdulillah, saya sudah mengikuti vaksinasi tahap kedua. Reaksinya bagus-bagus aja, beda dengan saat di vaksin yang pertama ada rasa ngantuk dan lapar.

Kalau vaksin yang kedua ini saya belum merasakan apa-apa, biasa aja rasanya," kata Abdulloh Dalam kesempatan ini Abdulloh mengajak masyarakat Balikpapan untuk mengikuti anjuran pemerintah melakukan Vaksinasi sesuai petunjuk yang di berikan Pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan, masyarakat tidak perlu takut.

Menurutnya, vaksinasi yang dilakukan olehnya juga sebagai contoh bagi masyarakat. Hal tersebut juga dilakukan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kota Balikpapan termasuk wakapolda Kaltim sejak vaksin pertama yang dilakukan pada 31 Januari 2021 lalu di halaman Pemkot Balikpapan. 

"Semua mekanisme vaksinasi, kami sudah menjadi contoh bagi masyarakat Balikpapan dengan harapan nantinya pada saat pemerintah mencanangkan vaksinasi masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena hal itu untuk menghentikan penyebaran Covid-19 di Balikpapan", terangnya.

 "Saya berharap masyarakat bersedia di vaksinasi, karena itu sebagai upaya pencegahan bukan mengobati, pencegahan melalui antibody agar tahan dari virus Covid-19. Agar persoalan Covid ini cepat selesai, sehingga perekonomian kembali seperti semula" Pungkasnya.

Reporter : AT

Fadlianoor Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan

 

SWARAREPUBLIKA.com - Terkait Surat Edaran (SE) Walikota Balikpapan, tentang Penghentian Kegiatan Masyarakat Pada Hari Sabtu dan Minggu Fadlianoor yang merupakan Anggota DPRD kota Balikpapan juga angkat bicara.

Di hubungi melalui pesan Whatsapp Fadlianoor meminta pemerintah kota Balikpapan menghentikan kebijakannya terkait penghentian kegiatan di masyarakat yang berlaku pada hari Sabtu dan Minggu.

Fadli mengatakan dirinya sangat mengapresiasi yang dilakukan Gubernur dan Walikota Balikpapan dalam upaya menekan lajunya penyebaran Covid - 19 di Wilayah Kaltim khususnya kota Balikpapan, melalui berbagai kebijakan.

Hingga akhirnya melalui Intruksi Gubernur Walikota Balikpapan mengeluarkan kebijakan dengan menghentikan kegiatan masyarakat pada hari Sabtu dan Minggu.

"Saya sangat mengapresiasi upaya Gubernur dan Walikota Balikpapan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid - 19 dengan memberlakukannya Kaltim steril, penghentian kegiatan masyarakat Sabtu dan Minggu"kata Fadli.

"Namun kebijakan tersebut sangat merugikan pedagang kecil dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Balikpapan" kata Fadli melalui pesan singkat WhatsApp.

Politisi Partai PDI Perjuangan ini pun menuturkan, semua dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut harus juga dipikirkan,kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 hanya menyusahkan masyarakat dan membuat roda perekonomian kota Balikpapan melemah.

"Jika mereka mempunyai ekonomi mampu ya tidak ada masalah mereka bisa stok barang atau sebagainya, namun bagi yang kurang mampu bagaimana ini harus dipikirkan"jelasnya.

"Jika daya beli di masyarakat berkurang, tentu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan akan ikut terdampak dan tidak akan mencapai target,"tuturnya.

Dirinya juga menilai pemberlakukan PPKM yang menutup para pedagang pada jam 09:00 itu tidak tepat, harusnya tetap buka namun take away , tidak makan ditempat.

Fadli meminta agar Satuan Gugus Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 Balikpapan dapat mengevaluasi ulang kebijakan tersebut, sebelum kebijakan itu berdampak lebih jauh terhadap kehidupan masyarakat.

  "Kita minta Gugus Tugas mengevaluasi  kembali kebijakan itu, saya minta kebijakan Sabtu-Minggu itu ditiadakan, yang tetap kita berlakukan yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seperti biasa, hanya saja penerapan protokol kesehatan harus lebih di perketat lagi", pungkasnya.

Wartawan : AT

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh S sos

 

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Kebijakan Pemerintah kota Balikpapan yang memberlakukan Pemberhentian Kegiatan Masyarakat pada Hari Sabtu dan Minggu (6-7 Februari) Guna menekan penyebaran covid-19 di kota Balikpapan, membuat Ketua DPRD Kota Balikpapan angkat bicara. Kebijakan tersebut didasari sesuai instruksi Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) terkait Kaltim Steril di hari Sabtu dan Minggu.

Namun saat, penerapan Kaltim Steril di kota Balikpapan dirasa sangat merugikan masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh S Sos menjelaskan, jika penghentian kegiatan masyarakat di hari Sabtu-Minggu harus di evaluasi kembali, Karena pada kenyataannya dilapangan banyak masyarakat kecil yang dirugikan, tentu ini sangat berpengaruh bagi pendapatan masyarakat ditengah kondisi sulit saat ini.

"penerapan kebijakan Kaltim steril untuk di Balikpapan sebaiknya ditiadakan dan cukup memberlakukan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)" kata Abdulloh saat ditemui awak media di Rumah Jabatan DPRD, Rabu (10/02/2021) malam. Hanya saja, PPKM yang diterapkan nantinya harus lebih ketat dalam pengawasan protokol kesehatannya.

"Sebaiknya kebijakan Kaltim steril di hari Sabtu dan Minggu ditiadakan saja, kita kembali terapkan PPKM hanya saja pengawasannya hingga ketingkat RT," ucapnya.

Dirinya meminta kepada Pemkot Balikpapan agar dalam waktu dekat mengumumkan kepada masyarakat, jika kebijakan penghentian kegiatan di hari Sabtu dan Minggu di kota Balikpapan akan ditiadakan.

"Kita akan segera umumkan ke masyarakat untuk men tiadakan penerapan penghentian kegiatan dihari Sabtu-Minggu," terangnya.

"Paling lambat kita umumkan Jum'at (12/2) Pagi, kenapa kita umumkan di pagi hari, agar masyarakat dimalam Sabtunya dapat berdagang seperti biasa dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat," pungkasnya.

Wartawan : AT

 

 

Ketua DPRD Balikpapan Menerima Penghargaan Gren Leadership Nirwasita Tantra

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh S. Sos telah meraih penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra tahun 2020. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI bersama dengan Walikota Balikpapan Rizal Effendi.

Dalam peraihan Green Leadership Nirwasita Tantra tahun 2020, ketua DPRD kota Balikpapan, Abdulloh berhasil menyisihkan Ketua DPRD Kota Surabaya dalam meraih penghargaan bidang lingkungan hidup.

Saat disambangi awak media ini di Rumah Dinasnya, Rabu (10/2/2021) malam. Abdulloh menuturkan sebanyak 420 kota yang mengikuti pemaparan Green Leadership yang berlangsung di Jakarta Tahun 2019 lalu. Saat itu DPRD kota Balikpapan mampu bersaing dan mengalahkan seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia.

"penghargaan yang diberikan dikarenakan Balikpapan dianggap kota se-Indonesia yang paling konsen dan memberikan perhatian khusus kepada permasalahan lingkungan hidup"kata Abdulloh.

Bukan hanya itu saja, diraihnya penghargaan dikarenakan Balikpapan sepakat dan semangat dalam mengalokasikan anggaran khusus sebagai implementasi dilapangan.

"Semua sektor di Balikpapan kita implementasikan, baik Laut, Udara, Hutan maupun Pemukiman dan semua yang berkaitan dengan lingkungan," ungkapnya. "Jadi semua dinas yang berhubungan dengan lingkungan hidup telah memfokuskan anggarannya dengan baik," paparnya.

Abdulloh menuturkan, tidak ada strategi khusus dalam mengikuti Green Leadership saat itu, hanya saja berdasarkan pengalaman dan bukan hanya sekedar teori semata. Selain itu, yang menjadi nilai lebih Balikpapan dibandingkan kota lainnya, dikarenakan ada beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang dimiliki Balikpapan yang terfokus dalam masalah lingkungan hidup.

"Baik itu perda Sanitasi, Hutan, Kebun Raya Balikpapan serta Perda Penggunaan Kantong Kresek itulah yang menjadi nilai lebih bagi Balikpapan"ungkapnya.

Terpilihnya Balikpapan, tidak terlepas dari salah satu perda yang dimiliki saat ini, yakni perda Kawasan Sehat Tanpa Asap Rokok (KSTR) yang tidak dimiliki kota lain, termasuk Kota Surabaya.

"Meskipun belum secara umum, tapi setidaknya ada kawasan-kawasan tertentu di Balikpapan yang diwajibkan bebas dari asap rokok, serta ada ruang-ruang khusus yang diperbolehkan untuk merokok"pungkasnya.

Wartawan : AT.