DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 berlangsung khidmat di halaman Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan, Rabu (17/9). Sejak pagi, ratusan pegawai Dishub hadir mengikuti upacara yang dipimpin langsung Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurahman.

Dalam amanatnya, Fadli menegaskan bahwa peringatan Harhubnas bukan hanya seremoni tahunan, melainkan momen refleksi dan penguatan tekad seluruh insan transportasi. Ia menyampaikan penghargaan kepada para petugas yang telah bekerja tanpa mengenal lelah demi menjaga kelancaran mobilitas masyarakat.

“Harhubnas harus dimaknai sebagai momentum kebersamaan. Kita ingin memastikan transportasi di negeri ini hadir bukan hanya sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai urat nadi pembangunan yang menjaga keselamatan, kenyamanan, dan keamanan publik,” ujarnya.

Tahun ini, Harhubnas mengusung tema “Bakti Transportasi untuk Negeri”. Menurut Fadli, tema tersebut menegaskan bahwa transportasi tidak sebatas infrastruktur fisik, melainkan juga ikatan yang menyatukan bangsa dari Sabang hingga Merauke, termasuk wilayah perbatasan.

Ia menekankan bahwa transportasi yang terhubung dan terintegrasi akan menjadi kunci menuju Indonesia Emas 2045. “Ketersediaan akses transportasi yang baik mampu memperkuat distribusi pangan, menjamin pasokan energi, membuka peluang pendidikan, dan memperluas lapangan kerja. Semua ini menjadi fondasi penting untuk pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

Selain itu, Fadli menyinggung tantangan yang dihadapi sektor transportasi di tengah ketidakpastian global. Ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran, transparansi dalam pelayanan publik, serta perlindungan hak para pekerja transportasi. “Masyarakat menuntut layanan transportasi yang adil dan merata. Biaya logistik harus bisa ditekan, sementara pengemudi, operator, hingga pekerja transportasi juga perlu mendapatkan perlindungan yang layak. Inilah bukti bahwa transportasi benar-benar hadir untuk rakyat,” tegasnya.

Fadli turut mendorong penerapan inovasi dalam pembangunan sektor ini, mulai dari pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) hingga pengembangan konsep smart mobility berbasis teknologi digital. Ia menekankan pentingnya transportasi ramah lingkungan yang dapat menjangkau hingga ke pelosok daerah.

Mengakhiri amanatnya, Fadli mengajak seluruh pihak menjaga fasilitas transportasi yang sudah ada. “Hari Perhubungan Nasional adalah milik kita semua. Mari kita rawat bersama dan wujudkan layanan transportasi yang berkeadilan, efisien, dan berkelanjutan demi Indonesia yang lebih maju,” pungkasnya.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan bergerak cepat setelah muncul laporan masyarakat mengenai dugaan truk bermuatan batu bara yang melintas di Jalan Projakal, Kariangau, Balikpapan Utara.

Kabar tersebut sempat menimbulkan keresahan karena jalur tersebut merupakan salah satu titik sibuk yang setiap hari dilalui warga. Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurahman, menjelaskan pihaknya segera menurunkan tim untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan.

Dishub juga berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan tersebut. Dari hasil penelusuran, diketahui ada dua perusahaan yang berkegiatan, yakni Intipratama Group serta CV Mangkuraja Coal Mining and Trading. “Kami sudah meminta klarifikasi kepada pemilik hauling. Mereka menegaskan bahwa sesuai SOP, pengangkutan batu bara tidak menggunakan jalan umum. Distribusi tetap memanfaatkan jalur laut, dengan mekanisme bongkar muat di titik tertentu sebelum kembali dikirim melalui kapal,” ungkap Fadli, Rabu (17/9/2025).

Sebagai langkah pengawasan, Dishub menurunkan Tim Pengendalian Operasional (Dalops) untuk memantau situasi di lapangan selama sepekan penuh. Dari hasil pengawasan tersebut, tidak ditemukan aktivitas truk batu bara yang melintas di Jalan Projakal seperti yang dikhawatirkan masyarakat.

“Selama pemantauan berlangsung, tidak ada aktivitas truk batu bara di jalur umum. Prinsipnya, Dishub tidak pernah membenarkan hal itu. Semua perusahaan tambang wajib memiliki jalur khusus. Dan di Kariangau memang tidak ada jalur khusus. Jadi kalau ada truk tambang melintas, itu jelas pelanggaran aturan,” tegasnya.

Fadli menambahkan, keberadaan jalur khusus angkutan batu bara adalah keharusan untuk mencegah konflik dengan pengguna jalan umum. Selain bisa mempercepat kerusakan jalan, truk berkapasitas besar juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas apabila dipaksakan masuk ke jalur perkotaan.

Dishub pun menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan serta memberi sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran. Masyarakat juga didorong aktif melapor apabila menemukan aktivitas angkutan batu bara yang mencurigakan di jalan umum. “Kami tetap fokus menjaga keselamatan pengguna jalan. Kalau masyarakat melihat ada truk batu bara melintas di jalur umum, segera laporkan, dan kami pastikan akan menindaklanjutinya,” pungkas Fadli.

Dengan langkah ini, Dishub Balikpapan berharap masyarakat tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah konsisten menegakkan aturan, sekaligus memastikan aktivitas tambang tidak mengganggu mobilitas harian warga.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com BALIKPAPAN – Upaya pembenahan sistem transportasi di Kota Balikpapan memasuki babak baru. Dinas Perhubungan (Dishub) setempat tengah merampungkan dokumen rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan kota yang ditargetkan mulai diterapkan paling lambat awal 2026.

Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurahman, menyebut rencana induk tersebut sebagai tonggak penting dalam pengelolaan transportasi perkotaan. “Dokumen ini akan menjadi acuan dalam penataan jalur transportasi, sehingga semua moda dapat berjalan lebih tertib, aman, dan saling terintegrasi,” ujarnya, Rabu (17/9/2025).

Fadli menuturkan, saat ini moda transportasi di Balikpapan terbagi menjadi empat kelompok utama, yakni kendaraan pribadi, layanan transportasi berbasis aplikasi, angkutan umum massal seperti bus, serta angkutan kota (angkot). Dari keempat moda tersebut, angkot dinilai mengalami penurunan peminat akibat keterbatasan fasilitas dan pola layanan yang belum berkembang.

Untuk mengembalikan fungsi angkot, Dishub merancang skema feeder system. Warga dapat menggunakan angkot dari kawasan permukiman menuju halte terdekat, lalu berganti ke armada Balikpapan City Trans (Bacitra). “Sistem pembayaran akan dibuat lebih praktis dengan konsep sekali bayar dan non-tunai,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, Dishub menyiapkan pembangunan Traffic Management Center (TMC) yang terintegrasi dengan teknologi digital. Melalui pusat kendali tersebut, pengguna jalan bisa memantau kondisi lalu lintas secara real time, mulai dari jalur lancar hingga titik rawan kemacetan. Meski begitu, tantangan teknis masih dihadapi, terutama keterbatasan kapasitas internet.

Selama ini TMC hanya didukung bandwidth 50 Mbps. “Tahun ini, berkat dukungan wali kota dan DPRD, kapasitasnya ditingkatkan menjadi 200 Mbps. Harapannya, digitalisasi transportasi bisa lebih optimal,” tutur Fadli. Tak hanya itu, Dishub juga menyiapkan pengadaan perangkat lunak terbaru, sistem pengelolaan data, serta penambahan kamera CCTV melalui APBD Perubahan 2025.

Fadli menegaskan, langkah tersebut bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi juga transformasi menuju layanan transportasi yang lebih nyaman. “Kami ingin warga Balikpapan bisa memilih moda transportasi, menentukan jalur, hingga memastikan ketepatan waktu perjalanan harian dengan mudah. Semuanya berbasis teknologi dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

   

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan terus mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir. Salah satu proyek yang menjadi perhatian utama adalah jembatan beton sepanjang 100 meter yang menghubungkan Kelurahan Margasari di kawasan Telagamas Jalan 21 Januari dengan Kelurahan Baru Tengah. Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, turun langsung meninjau pengerjaan proyek tersebut pada Senin (15/9).

Jembatan ini dikerjakan oleh kontraktor PT Azka Jaya Konstruksi dengan anggaran Rp21 miliar. Proses pembangunannya direncanakan berlangsung selama 240 hari dan ditargetkan selesai menjelang akhir tahun 2025. Kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperlancar akses masyarakat sekaligus mendorong perkembangan sektor ekonomi pesisir.

Dalam kunjungannya, Rahmad menegaskan bahwa jembatan bukan hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga akan menjadi pendorong tumbuhnya kawasan kuliner dan wisata bahari di Kampung Baru. “Kami ingin memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana. Fasilitas ini sepenuhnya untuk kepentingan warga, sehingga harus dijaga bersama,” ujarnya.

Meski progres pembangunan berjalan positif, Rahmad menyoroti adanya perilaku warga yang dinilai kurang mendukung. Ia menemukan sebagian masyarakat masih memarkir kendaraan di area jembatan yang sedang dikerjakan.

“Hal ini jelas menghambat pekerjaan. Saya harap ke depan warga lebih disiplin. Jangan sampai proyek dengan biaya besar terhambat karena kebiasaan kecil yang merugikan semua pihak,” tegasnya.

Rahmad juga menekankan bahwa pembangunan jembatan merupakan bagian dari upaya pemerintah membuka keterisolasian kawasan pesisir. Menurutnya, infrastruktur tersebut akan mempermudah mobilitas, mempercepat distribusi hasil tangkapan nelayan, hingga menciptakan peluang usaha baru di sektor UMKM. “Pembangunan ini adalah investasi jangka panjang. Jika dikelola dengan baik, manfaatnya bisa dirasakan lintas generasi,” tambahnya.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga hasil pembangunan. Rahmad menegaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dan kesadaran dari warga. “Apa yang kita bangun hari ini akan dinikmati anak cucu kita. Karena itu, mari kita rawat bersama,” tutupnya.

Dengan adanya jembatan baru ini, Pemkot Balikpapan optimistis konektivitas wilayah pesisir semakin kuat, perekonomian lokal meningkat, dan potensi wisata kota minyak semakin berkembang.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan hanya sekadar perhitungan angka, melainkan sebuah amanah rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab.

Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mewakili Wali Kota Rahmad Mas’ud dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-1 Masa Sidang I Tahun 2025/2026, Jumat (12/9/2025), di Gedung Parkir Klandasan. Dalam sidang tersebut, Bagus membacakan Nota Penjelasan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Ia menekankan bahwa setiap rupiah dalam anggaran adalah titipan masyarakat. “APBD bukan hanya laporan angka-angka, tetapi komitmen kita untuk menyalurkan amanah rakyat demi kesejahteraan bersama,” ujarnya.

Penyusunan APBD 2026 mengusung tema pembangunan “Pemantapan seluruh sektor pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera, mandiri, dan modern.” Tema ini diselaraskan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, serta peran Balikpapan sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Bagus memaparkan, pendapatan daerah tahun 2026 ditargetkan Rp3,83 triliun.

Sumbernya antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,58 triliun, pendapatan transfer Rp2,25 triliun, serta pendapatan lain yang sah Rp4,5 miliar.

Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp4,28 triliun. Belanja tersebut difokuskan pada berbagai sektor prioritas, seperti peningkatan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Selain itu, pemerintah juga menitikberatkan pembangunan infrastruktur perkotaan, termasuk pengendalian banjir, penyediaan air bersih, serta transportasi publik.

Dukungan terhadap penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif juga menjadi perhatian penting. Tak hanya itu, program ketahanan pangan melalui pembangunan pasar dan stabilisasi harga kebutuhan pokok turut masuk dalam prioritas.

Pemerintah juga berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Meski demikian, Bagus mengakui APBD 2026 masih menghadapi keterbatasan, antara lain tingginya porsi belanja rutin dan ketergantungan pada transfer pusat.

Namun, defisit sebesar Rp450 miliar akan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025. Dengan sinergi pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat, Bagus optimistis tantangan tersebut dapat diatasi.

“Berkat kebersamaan dan dukungan semua pihak, Balikpapan akan terus menjadi kota yang aman, nyaman, serta siap mendukung pembangunan IKN,” pungkasnya.

(ADV/Diskominfo Balikpapan)