SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat program bedah rumah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang lebih layak dan nyaman.
Upaya tersebut kini tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan dukungan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan, Rafiudin, mengatakan kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni di kota ini masih cukup besar. Sementara itu, kemampuan anggaran daerah dinilai belum mampu sepenuhnya menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pemerintah berupaya membangun kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga sektor swasta agar program bantuan rumah dapat berjalan lebih maksimal.
“Kalau ada tambahan anggaran tentu akan sangat membantu. Namun kami juga berharap ada dukungan dari CSR perusahaan maupun bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi,” ujar Rafiudin, Jumat (8/5/2026).
Ia menjelaskan, Pemkot Balikpapan telah memiliki data rumah tidak layak huni yang menjadi prioritas penanganan setiap tahun. Pendataan tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan menyentuh warga yang membutuhkan. Pada 2025 lalu, program bedah rumah yang dibiayai melalui APBD Kota Balikpapan berhasil memperbaiki sebanyak 100 unit rumah warga.
Jumlah yang sama kembali dialokasikan pada 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang layak.
“Dari APBD Kota Balikpapan ada 100 unit dan tahun ini jumlahnya tetap sama,” katanya.
Selain menggunakan dana APBD, program tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan melalui CSR serta bantuan pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Rafiudin menilai kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi langkah penting untuk mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni di Balikpapan. Apalagi, sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), kebutuhan hunian yang aman dan sehat terus meningkat seiring pesatnya pembangunan kota. Menurutnya, program bedah rumah tidak hanya berfokus pada perbaikan bangunan, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat tinggal lebih aman dan nyaman.
“Kami berharap semakin banyak perusahaan yang ikut berpartisipasi sehingga penanganan rumah tidak layak huni bisa berjalan lebih optimal dan berkelanjutan,” tutupnya.
(ADV/J/Diskominfo Balikpapan)