SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Perbaikan hunian masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menuelalui pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026. Dari total 534 unit yang mendapat alokasi, lebih dari 100 rumah saat ini telah terealisasi.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, Muhammad Aidil, mengatakan alokasi tersebut merupakan hasil fasilitasi dan pengusulan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan peningkatan kualitas hunian.
“Untuk bedah rumah, kami BSPS melalui program BSPS tahun ini Kutai Kartanegara mendapatkan alokasi 534 unit,” kata Aidil.
Program BSPS menyasar masyarakat pra sejahtera yang masuk dalam basis data kemiskinan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Kukar berperan melakukan fasilitasi dan mengusulkan calon penerima yang memenuhi persyaratan program.
Aidil menegaskan, mekanisme bantuan tidak melalui pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dana BSPS ditransfer langsung oleh pemerintah pusat kepada penerima atau pemilik rumah yang telah ditetapkan. “Dananya tidak melalui Pemda, dari pemerintah pusat langsung mentransfer ke penerima bantuan atau pemilik rumah,” jelasnya.
Setiap penerima mendapatkan bantuan sekitar Rp20 juta untuk mendukung proses perbaikan rumah. Disperkim Kukar juga menerbitkan Surat Keputusan (SK) sebagai bagian dari penetapan penerima program bedah rumah. Hingga akhir September, lebih dari 100 unit rumah telah terealisasi.
Sementara itu, rumah lainnya masih dalam tahap pembangunan maupun proses administrasi rekening penerima. “Yang baru terealisasi 100 lebih rumah, target tahun ini selesai sampai 534 rumah,” terangnya.
Pelaksanaan BSPS tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan Kukar terhadap Program 3 Juta Rumah yang merupakan program nasional pemerintah pusat. Disperkim Kukar turut mengambil peran melalui fasilitasi bantuan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Dinas Perkim juga berperan aktif dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah sebagai program nasional. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan program tersebut melalui dukungan APBN maupun APBD,” katanya.
Selain BSPS yang bersumber dari APBN, dukungan peningkatan kualitas hunian juga dapat dilakukan melalui alokasi dana desa (ADD). Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan sasaran masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 4.
Disperkim Kukar juga membuka ruang koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta pihak terkait lainnya untuk memperluas dukungan terhadap masyarakat yang membutuhkan perbaikan tempat tinggal.
Sementara untuk program bedah rumah yang dibiayai langsung melalui APBD Kukar, Aidil menyebut belum tersedia alokasi pada tahun ini akibat keterbatasan anggaran. Namun, masyarakat masih dapat memperoleh dukungan melalui program perbaikan rumah yang dilaksanakan pemerintah desa.
Aidil berharap alokasi BSPS dari pemerintah pusat untuk Kukar dapat ditambah pada tahun berikutnya. Dengan peningkatan kuota, cakupan masyarakat yang memperoleh bantuan perbaikan hunian juga diharapkan semakin luas.
Melalui sinergi program pusat, pemerintah desa, serta dukungan berbagai pihak, peningkatan kualitas hunian masyarakat Kukar terus diupayakan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.
(ADV/Diskominfo Kukar)