DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA, com- BLIKPAPAN - DPRD kota Balikpapan memperpanjang masa kePanitia Khusus (Pansus) Prasarana, Sarana dan Utilitas kawasan perumahan di kota Balikpapan. Hal tersebut disampaikan, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono usia Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Rabu (4/1/2023).

Budiono menyampaikan bahwa, ada dua agenda yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut. Pertama yaitu, menetapkan rencana kerja, yang terdapat 19 program DPRD Balikpapan pada masa sidang I tahun 2023. Ia menjelaskan, untuk program kerja di tahun 2023 ini. Salah satunya menyusun Perda, mengajukan dan memperdalam Naskah Akademik.

"Pada awal tahun ini kita akan memperdalam naskah akademik yang akan kita dalami di universitas–universitas," terangnya Kemudian, agenda kedua membahas Pengumuman Perpanjangan Masa Kerja Pansus Pengawasan Implementasi Perda Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU Umum) pada Kawasan Perumahan yang semula berakhir di bulan November 2022 lalu diperpanjang hingga Maret 2023.

"Perpajangan tersebut dilakukan, karena adanya potensi sarana prasarana perumahan yang belum diserahkan oleh para pengembang kepada Pemerintah Kota. Sehingga APBD Kota Balikpapan tidak bisa masuk untuk perbaikan di perumahan – perumahan tersebut," tuturnya.

Menurut Budiono, total pengembang di kota Balikpapan kurang lebih sebanyak 230, sedangkan yang menyerahkan fasum fasos kurang dari 50 pengembang. Dan untuk kendala yang dihadapi pengembang diantaranya masih ada syarat dan ketentuan yang belum terpenuhi.

"Di Perda itu, ada perumahan yang 40 persen sarana.dan prasarana dimana di dalam Perda tersebut, ada jalan, drainase, RTH, sarana pendidikan dan pemakaman," kata dia Sementara itu, Ketua Pansus Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan DPRD Balikpapan Muhammad Taqwa menegaskan, untuk saat ini tidak ada kendala, hanya memang jumlah pengembang yang harus diaudit teman-teman Pansus terlalu banyak.

"Sehingga durasi 6 bulan dianggap tidak maksimal, maka itu perlu dilakukan perpanjangan masa kerja hingga Maret mendatang," jelasnya.

Lebih lanjut Taqwa katakan, nantinya akan ada langkah-langkah strategis yang diambil untuk mengefektifkan kerja hingga Maret. Dan hari ini kita akan rapat lagi dengan pemerintah kota untuk memfinalisasi serah terima fasus fasos yang direncanakan untuk diserahkan pengembang.

Sementara, untuk jumlah pengembang yang telah menyerahkan fasum fasos, lanjut Taqwa, pihaknya belum bisa memberikan data secara detai. Sebab baru akan dibahas dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas terkait. (*)

SWARAREPUBLIKA.com - Anggota DPRD Balikpapan Nurhadi Saputra SH.MH, turun ditengah tengah masyarakat untuk melakukan reses menyerap aspirasi secara langsung khususnya di daerah pemilihannya (dapil) Balikpapan timur.

Senin sore, (31/10/2022) - Reses Anggota DPRD Nurhadi Saputra dari fraksi PPP dilaksanakan di RT 45 jl Handil Sulawesi Kelurahan Tritip Balikpapan Timur dihadiri lurah teritip Muhamad Fajar, Dinas Perhubungan (Dishub) Yunus, serta warga dan tokoh masyarakat RT 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 45.

Melalui penjaringan serap aspirasi ini anggota DPRD dari Dapil timur menyoroti beberapa hal yang ada diwilayah Balikpapan timur kelurahan teritip jalan Handil Sulawesi diantaranya kurangnya perhatian oleh pemerintah kota seperti ketersediaan lampu jalan yang sampai detik ini warga masih menggunakan lampu jalan jaman dulu alias jadul, terangnya.

Selain itu, ada beberapa keluhan yang di sampaikan oleh ketua RT 17 Sri Ernawati kelurahan teritip gunung tembak sulitnya mendaftar sekolah bagi anak anak kami untuk bisa masuk SMP maupun SMKN yang di Balikpapan timur, katanya.

Sementara sekolah yang ada di Balikpapan timur hanya ada 2 sekolah negeri SMK Negeri 5 dan SMA Negeri 7, anak anak kami yang tinggal di daerah teritip gunung Bakaran hampir semuanya bersekolah di SMK 1 samboja, jelasnya.

Reses anggota DPRD Nurhadi Saputra Dapil Balikpapan Timur dibanjiri dengan berbagai keluhan warga dan usulan mulai dari lambatnya penanganan pemadam kebakaran, serta pengurusan IMTN, penerangan jalan umum dan sulitnya warga untuk mendapatkan tabung gas 3 kg subsidi.

Menyikapi beberapa permasalahan yang ada anggota DPRD Balikpapan Nurhadi Saputra SH. MH, menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga kelurahan teritip khususnya diwilayah RT 45 Abdi yang telah memberikan kesempatan melakukan reses masa persidangan III tahun 2022 berjalan dengan Baik. Masalah pendidikan adalah problem yang selalu menjadi permasalahan di setiap ajaran baru.

Namun yang perlu diketahui untuk SMA/SMK tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kota namun diambil alih oleh Dinas pendidikan propinsi.

Begitu pun dengan tabung gas 3 kg subsidi, Pertamina sudah memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan bagi warga yang tidak mampu "permasalahannya warga yang dikategorikan mampu ikut mengunakan tabung gas 3kg, inilah yang dinamakan tidak tepat sasaran", tegasnya Nurhadi.

Dari usulan yang disampaikan warga berkaitan dengan lampu jalan Dinas perhubungan Yunus menyampaikan lampu warga yang sudah jadul akan segera diganti.

Beliau mengakui wilayah RT 45 kelurahan teritip gunung tembak memang belum tersentuh karena belum ada satu pun tiang lampu yang khusus dari Dinas perhubungan, warga atau pengurus RT diharapkan untuk bersurat mengajukan permohonan, paparnya.

Serap aspirasi (Reses) yang dilaksanakan Anggota DPRD Nurhadi Saputra SH.MH Dapil Balikpapan Timur menjadi harapan bagi warga jalan Handil Sulawesi gunung tembak RT 45. apa yang menjadi usulan warga teritip Balikpapan timur semoga dapat direalisasikan, ungkapnya.

Swararepublika.com, -  Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Laisa Hamisa Faktanusa.com, Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan saat ini mengusulkan agar Peraturan Daerah (Perda) dalam pelayanan penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di longgarkan.

Hal ini adanya keluhan masyarakat yang menilai dalam pengurusan IMTN memakan waktu cukup lama bahkan banyak biaya yang harus dikeluarkan.

Ketua Komisi I DPRD kota Balikpapan Laisa Hamisa, mengatakan, DPRD kota Balikpapan akan melakukan revisi mengenai mekanisme pasal-pasal dalam pengurusan IMTN tersebut. “Karena proses pengurusan IMTN saat ini sangat lama, bahkan memakan waktu hingga tiga bulan, Itupun sudah paling cepat,” ujarnya kepada awak media di ruang kerjanya Senin (8/8/2022).

Dengan adanya revisi terhadap sejumlah pasal maka Laisa berharap untuk proses pengurusan IMTN dapat lebih cepat, sehingga tidak lagi memberatkan masyarakat. “Masyarakat kan ingin dalam mengurus IMTN ini waktunya cepat, kemudian tak memakan biaya besar, karena harus mengurus IMTN ke Sertifikat lagi. Itu yang menjadi kendala di masyarakat,” imbuhnya.

“Jadi ada revisi., dmana pada intinya jangan sampai IMTN itu sulit untuk kepengurusan, sedangkan masa berlaku IMTN cuma tiga tahun, dan harus diperpanjang lagi,” jelasnya.

Laisa menambahkan revisi ini juga dilakukan terkait munculnya aturan yang baru dari Kementerian Agraria bahwasanya tanah segel bisa langsung menjadi sertifikat.

“Dari Kementerian Agraria bahwasanya tanah segel bisa langsung menjadi sertifikat, akan tetapi segelnya juga harus memang sudah terintegrasi yang sudah lama di kelurahan.” jelas Laisa.

“Kemudian yang punya tanah jelas orangnya dan status identitasnya dan batas-batas tanahnya itu baru bisa. Ini juga merupakan salah satu poin yang kita masukan dalam revisi pengurusan pembuatan IMTN,” lanjutnya.

Dalam proses pembuatan segel menjadi sertifikat nanti akan ada tim, yang kemudian akan menentukan proses selanjutnya. “Kan kalau habis waktunya kemudian urus baru lagi, tentu akan memakan waktu dan biaya lagi,” pungkasnya.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com ketua DPRD kota Balikpapan Abdulloh S sos bersama wakil ketua DPRD Sabaruddin Panrecalle juga didampingi PLT sekretaris DPRD Balikpapan Irfan Taufik dan ketua Badan kehormatan Dorris menerima Danlanud dhomber Kolonel Dedi susanto SE beserta rombongan TNI AU Balikpapan.

Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh S sos mengatakan kunjungan Danlanud kolonel Dedi Susanto SE, dalam rangka bersilahturahmi dan berpamitan atas pemindahan dirinya untuk ditugaskan ditempat yang baru di Yogyakarta sebagai Direktur Pendidikan Angkatan Udara Lanud Adi Sucipto yogyakarta,

Rabu (14/2/2022) Ada banyak program program yang sudah dilakukan kolonel Dedi Susanto SE selama bertugas di kota Balikpapan salahsatunya penangan covid 19 dengan terlibat langsung bersama pemerintah kota menyelenggarakan vaksinasi di berbagai wilayah seperti yang sudah dilakukan di Kelurahan Manggar kecamatan Balikpapan Timur, jelasnya.

Masih Abdulloh, mewakili seluruh masyarakat Balikpapan khususnya "kami sangat berterima kasih atas kerjasamanya bersinergi bersama pemerintah kota dalam menjaga keamanan dan ketertiban di kota Balikpapan".

" Kami akan selalu mengingat dan merindukan kolonel Dedi Susanto SE yang telah menjaga kota Balikpapan menjadi Aman tentram dan damai"

Besar harapan kami sebagai masyarakat Kota Balikpapan untuk bisa bertemu kembali bersama beliau nantinya di ibukota Nusantara yang baru " tidak ada yang tidak mungkin" kata Abdulloh sambil tersenyum.

Selamat bertugas ditempat yang baru dengan jabatan yang baru pula kami mewakili seluruh masyarakat Balikpapan sangat berterima kasih atas kerjasamanya dalam menjaga dan membangun kota Balikpapan , pungkasnya.

ZK

BALIKPAPAN,SWARAREPUBLIKA.com - DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna terkait pembentukan fraksi fraksi DPRD Balikpapan periode ke II sisa masa jabatan 2019 - 2022. Wakil ketua III Subari memimpin jalannya rapat paripurna dengan didampingi wakil ketua I Budiono dan Plt sekretaris DPRD Irfan Taufiq dan dikuti seluruh anggota DPRD kota Balikpapan.

Rabu, (17/2/2022) - Subari menyampaikan, Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah anggota komisi di DPRD.Serta anggota DPRD dari partai politik yang tidak memenuhi syarat, wajib bergabung dengan fraksi gabungan maksimal dua fraksi.

" Berdasarkan surat yang disepakati masing masing fraksi ada 7 fraksi pada periode ke II di sisa masa jabatan 2019 - 2024", diantaranya terdiri dari fraksi Golkar include Hanura, PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat, PPP include Perindo dan Nasdem include PKB.

Irfan Taufik selaku Plt sekretaris DPRD Balikpapan menambahkan, rancangan keputusan DPRD Balikpapan tentang pembentukan susunan keanggotaan fraksi-fraksi.

Berikut susunan fraksi fraksi DPRD kota Balikpapan,

Fraksi Golkar include Hanura, Ketua Andi Arif Agung, wakil ketua H Alwi alqadri, sekretaris Nelly Turualo, bendahara Hj Suwarni, anggota Abdulloh S.sos, Jhony Ng, Gk Fitriati, Doris, Hj Kasmah Fadilah suriyani Simon sulean, Syarifudin Oddang.

Fraksi PDI Perjuangan, Ketua fraksi PDIP H Haris, sekretaris M Najib, anggota Budiono Suwanto Wiranata Oey Fadlianoor Yohanes patiung pantun Gultom.

Ketua fraksi Gerindra H Danang Eko Susanto, sekretaris Rahmatia, bendahara Siswanto, anggota H Sabaruddin Panrecalle, M Taqwa, Aminudin.

Fraksi PKS,Ketua Laisa Hamisa, wakil ketua Subari, sekretaris Hasanuddin, anggota Syukri Wahid, Sandy Ardian, Amin Hidayat.

Fraksi Partai Demokrat Ketua fraksi Demokrat Mieke Henny, wakil ketua Sri Hana, sekretaris H Alimunsir Halim, anggota Asrori.

Fraksi PPP include Perindo Ketua H Iwan Wahyudi, wakil ketua Nurhadi , sekretaris Capt M Hatta Umar, anggota Ardiansyah.

Fraksi gabungan Nasdem dan PKB Ketua fraksi Nasdem include PKB Kamaruddin, wakil ketua Taufiq qurahman, sekretaris Puriyadi anggota Parlindungan. ZK

Balikpapan, Swararepublika.com, langkah pemerintah dalam menerapkan Program Jaminan Hari Tua (JHT) dapat dicairkan dengan maksimal usia 56 Tahun. Kebijakan ini pastinya menimbulkan pro dan kontra. Ada ketidak puasan yang harus diterima bagi kalangan pekerja disaat harus mencairkan JHT nya dengan merujuk pada usia 56 Tahun.

Rabu (16/2/2022) Anggota komisi IV DPRD kota Balikpapan Parlindungan Sihotang mengatakan program Jaminan Hari Tua atau JHT jika dilihat dari sisi kebutuhannya dianggap bagi si pekerja. adalah sesuatu hal yang mudah diambil pada saat dibutuhkan Program JHT adalah kebijakan pemerintah melalui kementerian ketenagakerjaan namun perlu diperhatikan disaat pekerja ini sudah tidak bisa lagi dilanjutkan atau kena PHK di usia 42 Tahun, tentu tidak semudah dengan apa yang dipikirkan sulit perusahaan baru untuk bisa menerima tenaga kerja di usia diatas 40 Tahun, jelasnya.

Ada ketentuan perusahaan dalam merekrut tenaga dengan membuat aturan batas maksimal 35 Tahun dan hampir rata rata semua perusahaan menerapkan aturan itu.

Masih Parlindungan, jadi penting adanya suatu pertimbangan bagi pemerintah disaat pekerja dalam situasi di PHK pastinya ingin mencairkan JHT nya tersebut, karena harus berwiraswasta untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan orang orang dirumah. Sebagai anggota DPRD kota Balikpapan kebijakan pemerintah ini perlu sekiranya untuk di kaji lebih dalam.

Parlindungan mengharapkan kepada pemerintah dalam menerapkan aturan atau kebijakan terkait Jaminan Hari Tua ini lebih dipermudah bagi si pekerja yang di PHK apalagi situasi sekarang ini kegiatan/Aktifitas kita semua terbatasi akibat pandemi yang sudah berjalan selama 2 tahun, banyak perusahaan yang memutuskan hubungan kerja secara besar besaran bahkan perusahaannya sendiri tidak sanggup membayar pekerjanya sampai akhirnya tutup perusahaannya.

Hindari dan kurangi angka pengangguran karena semakin banyaknya angka pengangguran tentu sangat berbahaya juga bagi pemerintah berikan lah aturan yang baik dan berpihak khusunya untuk Tenga kerja, ungkapnya.

BALIKPAPAN, (10/2/2022) - DPRD Kota Balikpapan menggelar sidang paripurna Istimewa bersama pemerintah kota di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan.

Sidang paripurna istimewa dihadiri walikota Balikpapan H Rahmad Mas'ud dan di hadiri seluruh jajaran forkopimda dengan memperketat protokol kesehatan. Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh S sos memimpin jalan nya sidang istimewa menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemimpin pemimpin terdahulu yang telah mengabdikan dirinya untuk Kota Balikpapan yang beriman.

Namun tak lupa pula disampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Balikpapan khususnya yang telah ikut berpartisipasi mendukung jalan nya pembangunan.

Abdulloh menambahkan, pemindahan ibukota negara dikalimantan timur secara resmi disampaikan oleh bapak presiden Ir. Joko Widodo, sebagai kota penyangga Ibu kota Negara yaitu Balikpapan tentu harus lebih siap dalam menghadapi situasi kedepannya.

Tingkat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur khususnya Balikpapan pastinya semakin meningkat oleh karena itu kita dukung program program pemerintah, kita semua harus siap untuk menyambut ibu kota negara di Penajam Paser Utara dimana gerbangnya adalah Balikpapan kita semua harus bangga, tegasnya.

Masih Abdulloh, menjelang HUT Kota Balikpapan ke 125 pada 10 Februari 2022 kita semua tetap waspada tetap menjaga protokol kesehatan dan jauhi kerumunan tempat berkumpulnya orang banyak.

Selamat HUT ke 125 kota Balikpapan semoga kota yang kita cintai ini selalu terjaga dengan aman dan damai, ungkapnya.

Rabu (2/2/2022),SWARAREPUBLIKA.com - komisi III DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas perhubungan (DisHub) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan serta mengundang camat dan lurah kota Balikpapan diruang rapat gabungan.

Komisi III mengungkapkan dalam rapat dengar pendapatnya kepada Dinas perhubungan tentang penertiban jam operasional untuk kendaraan diatas roda 6 dan menyiapkan Depo dikawasan km 13 Balikpapan Utara.

Hal ini dilakukan agar kendaraan diatas roda 6 yang bermuatan Ton agar dapat melakukan transit atau pengalihan muatan dengan kendaraan kecil untuk menghindari adanya hal hal yang tidak diinginkan,jelas Alwi. Kemudian Dinas pekerjaan Umum (DisHub) untuk melakukan pelebaran jalan diturunan lampu merah rapak sebelah kiri sekitar 8m.

Namun, Diminta kepada Dinas pekerjaan umum untuk berkordinasi dengan pihak Pertamina karena ada beberapa lahan didaerah tersebut masuk lahan Pertamina.

" Kami yakin pihak Pertamina akan memberikan izin demi keamanan dan keselamatan bersama jika digunakan untuk kepentingan umum "

Ketua komisi III Alwi AlQadri menambahkan rapat dengar pendapat ini dibahas mengingat adanya tragedi yang sudah sering terjadi berulang ulang di kawasan turunan muara rapak yang menelan korban hingga meninggal dunia .

Pemerintah sudah mengupaya kan semaksimal mungkin agar musibah ini tidak terulang kembali oleh karena nya pembahasan ini Dinas perhubungan dan Dinas pekerjaaan umum dihadirkan dalam RDP Ini ungkapnya.

BALIKPAPAN,SWARAREPUBLIKA.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar sidang pertama tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (4/1/2022).

Rapat dilakukan dalam rangka membuat schedule kerja DPRD Balikpapan Januari hingga April 2022 mendatang. Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengatakan DPRD perlu membuat schedule di awal tahun ini untuk mengatur kegiatan apa yang hendak dilaksanakan.

"Agenda -agenda apa saja dari Januari hingga April ini, itulah yang kami jadwalkan," ujarnya, usai rapat. Dia terangkan, ada agenda-agenda seperti kajian-kajian naskah akademik yang telah disusun.

Selain itu, terdekat DPRD sedang mempersiapkan Paripurna Istimewa menyambut HUT Kota Balikpapan. "Jadi harus di schedulkan betul-betul dan tidak boleh melenceng dari Jadwal Banmus (Badan Musyawarah) yang sudah ditetapkan pada hari ini," tambahnya.

Ditanya mengenai jadwal yang paling menonjol DPRD, dia katakan adalah membentuk dan merevisi Perda-Perda menyesuaikan UU Omnimbuslaw. "Perda cipta kerja, karena ada beberapa hal yang harus disesuaikan yang sudah tidak berlaku di daerah yang sudah ditarik ke pusat.

Oleh karena itu, lanjut Abdulloh katakan, daerah harus menyesuaikan UU Cipta Kerja. Sehingga perlu ada revisi dan kajian baru. "Kami akan revisi dalam rangka menyongsong IKN Kota Balikpapan.

Menyiapkan diri dengan aturan-aturan dan regulasi yang harus ditaati oleh salah satunya adalah revisi Perda Tranportasi," pungkasnya

 

Swararepublika.com, (15/11/2021) - Komisi III DPRD kota Balikpapan melaksanakan Sidak terkait fasilitas umum dan sosial diarea yang telah diserahkan kepada pengembang kepada pemerintah kota.

Sidak komisi III Turut di dampingi Disperkim, dan Satpol PP, Camat Balikpapan Selatan, dan Lurah Damai Baru Fasum yang telah diserahkan PT Sinar Mas/ pengembang kepada pemerintah kota tidak ada penambahan ornamen untuk disemua area mall fantasi Balikpapan Baru termasuk ruko ruko yang ada.

Namun kenyataannya hingga kini terkesan adanya pembiaran dan tidak ada tindakan apapun baik teguran maupun penertiban dari pihak pengelola.

Ketua komisi III Alwi Al Qadri menegaskan bahwa ruko serta cafe yang ada di area sekitaran Balikpapan mall fantasi hampir 80% disalah gunakan," banyak sekali yang sudah menyalahi aturan, sampai penutupan batas pejalan kaki, kursi diarea fasum ini tidak bisa dibiarkan", jelas Alwi.

Masih Alwi, semua pemilik ruko atau pun penyewa tidak boleh menambah ornamen apa pun, karena semuanya sudah jelas pihak pengembang sudah menyerahkan kepada pemerintah kota sepenuhnya dan kami akan menyurati kepada semua pemilik ruko maupun owner agar segala sesuatunya dikembalikan ke asal mulanya.

Alwi menambahkan, kita akan jalan sesuai prosedur dalam penataan yang sesungguhnya, kita akan bersihkan semua dan tidak boleh berdiam diri saja.

Kami akan runding kan semua bersama mitra komisi III, pansus aset sehingga semua masalah ini dapat diatasi, tegasnya. Ada banyak bangunan bangunan permanen seperti klinik semua akan kita Carikan solusi dan bagaimana menyiasati nya nanti.

Jumadi Puspito yang merupakan ke tua pengelola ruko serta cafe diarea mall fantasy Balikpapan Baru mengatakan sidak ini sudah yang kedua, sementara apa yang sudah dibangun oleh pihak pemilik ruko tidak pernah ada kordinasi apapun.pungkasnya.

"Selesai ditetapkan sebagai pedoman visi misi Pemerintah daerah-daerah bersama DPRD untuk mengalokasikan kegiatan anggaran setiap tahunnya

"kata Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh usai gelar Paripurna. Kedua, tahapan akhir pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni tahun 2022 yang rampung dibahas. "Setelah ditetapkan, segera dikirim Gubernur untuk dievaluasi.

Kemudian setelah dievaluasi Gubernur paling lambat 7 hari kerja harus sudah kembali ke Balikpapan untuk kita umumkan melalui Rapat Paripurna," ucapnya. Abdulloh menjelaskan, APBD Kota Balikpapan sekitar Rp2,4 triliun, sementara anggaran belanja sekitar Rp2,5 triliun atau surplus Rp101 miliar.

Nilai anggaran tersebut akan dilaksanakan di APBD tahun 2022. Awalnya lanjut Ketua DPRD, pembahasan anggaran sekitar Rp2,2 triliun. Bertambah disebabkan pembahasan Banque, dana Dak pusat dan provinsi sehingga menjadi Rp2,49 triliun.

"Tetapi ada pemasukan lain-lain sekitar Rp197 miliar dan belanja Rp26 miliar sehingga defisit kita tertutupi, surplus tertutupi, sehingga silpa zero tahun 2022," pungkas Abdulloh.

BALIKPAPAN , Swararepublika.com -  Scan barcode Aplikasi Peduli Lindungi telah diberlakukan di pusat perbelanjaan dan mall yang ada dikota Balikpapan sebagai upaya menekan laju perkembangan Covid-19 di kota menunju tatanan kehidupan normal.

Penerapan kebijakan ini mendapat apresiasi dan dukungan dari Wakil Ketua DPRD kota Balikpapan Subari." Pada prinsipnya, demi menjaga kesehatan bersama dan menekan lajunya perkembangan Covid-19, penerapan kebijakan ini sangat penting," ujar Subari ketika ditemui di ruang kerja , Jumat (26/11/2021).

Subari mengatakan, penerapan kebijakan ini juga telah diterapkan di kota kota besar lainnya. Hal ini dilakukan agar bisa memonitor dan mengetahui sejauh mana warga yang berpartisipasi mengikuti vaksin.

" Adanya kebijakan ini kami mendukung untuk diterapkan di tempat publik maupun keramaian, ini untuk kepentingan umum" jelasnya kepada awak media Subari menyampaikan, tolak ukur kesiapan Balikpapan menerapkan penggunaan peduli lindungi karena hampir 95 persen warga Kota Balikpapan sudah divaksin.

Penerapan ini kedepannya juga akan diterapkan di fasilitas lainnya seperti tempat hiburan malam (THM), pusat keramaian. " Ini sosialisasi masyarakat sadar untuk di vaksinasi, artinya sdh 95 persen sudah divaksin," katanya. Penerapan aplikasi peduli lindungi nantinya juga akan diberlakukan di gedung DPRD Kota Balikpapan.

Mengingat gedung DPRD ini juga sering kedatangan tamu dari luar kota. Jadi untuk mengantisipasi gelombang ketiga yang diprediksi akan terjadi diawal bulan Januari.

" Ini akan jadi masukan ke Seketariat dewan agar diberlakukan kebijakan ini, untuk mencegah dan mengantisipasi penanganan covid-19," tutupnya