DPRD Balikpapan

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Anggaran sebesar Rp 950 juta rencananya akan dialokasikan untuk membiayai perbaikan Jalan di Proklamasi TPA Manggar. Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Nurhadi Saputra mengatakan, bahwa proyek ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan di wilayah tersebut. Sebab jalan tersebut banyak yang berlubang.

"Hal ini sebenarnya sudah sering saya sampaikan dalam rapat RDP dengan DPU, dan memang sudah ada anggarannya sebesar Rp 950 juta. Cuma memang saat ini masih dalam proses lelang," kata Nurhadi kepada wartawan, Selasa (30/5/2023).

Dia menjelaskan, bahwa dari laporan yang diterima, kondisi jalan yang rusak juga sudah menyulitkan warga karena sering terjadi kecelakaan tunggal, dan kejadian ini sudah juga menyulut masyarakat untuk melakukan aksi penutupan jalan. "Atas respon tersebut saya kemudian menelpon dinas pekerjaan umum.

Dan Senin pagi kemarin dari dinas pekerjaanmu sudah melakukan kegiatan penutupan terhadap lubang-lubang yang ada di jalan tersebut," ujarnya. Ia menyampaikan, bahwa kegiatan penutupan lubang yang dilakukan oleh DPU tersebut, ternyata menimbulkan kesalahpahaman masyarakat.

Ada sekitar 25 RT yang datang dan mengancam untuk menutup jalan. Mereka mengira perbaikan yang dilakukan hanya menutup lubang dengan material. "Sehingga Kepala Dinas PU dan jajarannya hadir di lapangan, dan saat ini sudah dilakukan pengaspalan di titik-titik jalan berlubang yang sudah ditutup tadi.

"Masyarakat kemudian dijanjikan akhir Juni akan dilakukan pengaspalan dengan anggaran sebesar 950 juta, untuk pengerjaan pengaspalan jalan sepanjang 500 meter," pungkasnya.

Ardi

BALiKPAPAN. SWARAREPUBLIKA.com , - Wakil ketua DPRD kota Balikpapan Budiono menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi publik .pembangunan dan problematika kota Balikpapan Salah satu upaya untuk lebih produktif perlu dilakukan perencanaan pembangunan dengan baik yaitu lebih terarah dan terpadu.

Dalam diskusi publik yang digelar di hotel Pasifik Dihadiri sejumlah akademisi, TNI dan Polri.

Sabtu, (28/05/2023) menurutnya, masih banyak pembangunan yang tidak berjalan dengan target yang ditentukan, " banyak kendala dalam proses pelaksanaan pembangunan yang disebabkan dengan faktor cuaca itu salah satu kendalanya."

Seperti pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), akses jalan masuk SMP Negeri 25 Balikpapan di wilayah Balikpapan Barat, pembangunan sekolah terpadu di Kompleks Perumahan Balikpapan Regency serta rencana pembangun⁸an RSUD di Balikpapan Timur.

Untuk itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Balikpapan ini meminta kepada Pemkot Balikpapan agar berhati-hati dalam mengerjakan proyek jangan sampai terbengkalai. Tuturnya.

“Insyallah sambil berjalan kami akan merapikan proyek-proyek pembangunan yang ada. Sedangkan masukan dalam diskusi hari ini akan kami sampaikan kepada Kepala Bappedalitbang,”pungkasnya.

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.Com - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online pada Juni 2023 mendatang masih menjadi perhatian khusus DPRD Kota Balikpapan. Pasalnya ketersediaan sekolah SMP negeri tidak berbanding lurus dengan jumlah murid yang akan masuk SMP.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan(Disdikbud) Kota Balikpapan, terkait hal ini.

"Kita menanyakan jumlah ketersedian rombel di setiap SMP negeri yang ada di kota Balikpapan, sebab kita juga masih memiliki sekolah SMP swasta. Meski pun nanti peserta didik baru berlomba-lomba masuk SMP negeri," kata Budiono kepada wartawan, Rabu (24/5/2023).

Ia meminta kepada pihak Disdikbud Balikpapan, agar nantinya mengatur regulasinya sesuai dengan zonasi sekolah. Pihaknya juga mengakui bahwa ketersediaan SMP negeri tidak berbanding lurus. Sehingga masih dibutuhkan adanya sekolah SMP negeri yang baru.

Budiono menyampaikan, bahwa pihaknya juga telah mengusulkan, agar kedepannya pemerintah kota Balikpapan bisa membangun sekolah SMP di wilayah Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur, karena kedua wilayah tersebut masih minim sekolah SMP.

Untuk diketahui saat ini pemerintah kota Balikpapan tengah membangun sekolah terpadu di wilayah Balikpapan Regency dengan anggaran mencapai Rp 33 miliar mengunakan APBD Kota Balikpapan.

Nantinya ruang kelas yang ada di sekolah terpadu di Balikpapan Regency sebanyak 38 ruang belajar. Yakni SMP sebanyak 18 ruang belajar dan SD sebanyak 20 ruang belajar. 

Ardy

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Komisi II DPRD Kota Balikpapan meminta pemerintah kota Balikpapan memperkuat kerjasama dengan daerah pemasok, hal itu dilakukan sebagai upaya menjamin ketersediaan kebutuhan bahan pokok di Kota Balikpapan. Mengingat kondisi Balikpapan memiliki ketergantungan tinggi dengan daerah pemasok bahan pokok. Sebab 90 bahan pokok yang tersedia dipasok dari luar daerah.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Danang Eko Susanto menyampaikan, bahwa daya beli masyarakat bisa semakin meningkat. Karena Balikpapan sebagai daerah penyangga utama ibukota negara yang baru. Tentu kondisi ini, akan berdampak pada penambahan jumlah penduduk yang mencari pekerjaan ke Balikpapan.

"Maka hal ini perlu dilakukan, karena pasokan bahan pokok di Balikpapan, sangat bergantung dengan kondisi cuaca. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kerjasama yang kuat. Sehingga ada jaminan pasokan yang rutin setiap bulannya," ujar Danang ketika diwawancarai wartawan, Kamis (25/5/2023).

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta pemerintah kota mengawal dan mengawasi ketersediaan kebutuhan bahan pokok. Hal itu dilakukan agar upaya mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok di pasaran bisa menjadi normal ketika terjadi kenaikan harga. Selain itu, menurutnya, hal ini juga untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Apalagi dampak sosial dari pandemi begitu terasa pada warga dengan ekonomi sederhana. "Kalau kita tidak punya stok kebutuhan bahan pokok ini dapat merusak ekonomi warga Balikpapan. Sehingga perlu dilakukan kerjasama yang kuat antara pemerintah kota dengan daerah pemasok dari luar Balikpapan seperti Sulbar, Sulsel dan pulau Jawa," terangnya.

Dia menyampaikan, bahwa kerjasama pemerintah kota Balikpapan dengan Pemprov Sulbar sangat bagus karena sangat membantu masyarakat, dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok sehari-hari serta guna menekan tingginya harga-harga kebutuhan bahan pokok di pasaran.

"Kita menginginkan agar pedagang jangan seenaknya saja menaikan harga kebutuhan bahan pokok. Kami juga minta OPD terkait segera buat panduan standar harga bahan pokok," pungkasnya.

Ardy

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna terkait penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Balikpapan terhadap nota penjelasan Walikota Balikpapan Tahun 2022.

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan, bahwa rapat paripurna ini mengenai Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota terhadap realisasi APBD tahun 2022. Yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD melalui pandangan umum. "Ada tujuh fraksi yang telah menyampaikan tanggapan dan masukan untuk walikota Balikpapan.

Kemudian tahapan selanjutnya walikota Balikpapan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan dari masing-masing fraksi DPRD Balikpapan," kata Abdulloh kepada wartawan usai rapat Paripurna di gedung parlemen, Senin (22/5/2023).

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin menambahkan, setelah ini, tentunya ada koreksi dan masukan terhadap penyelenggaran kegiatan LKPJ tahun 2022. Pastinya nanti ada tahapan selanjutnya untuk di jawab oleh walikota Balikpapan.

Ia menyampaikan, bahwa penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, akan menjadi catatan dan evaluasi untuk pemerintah kota Balikpapan.

Sehingga catatan LKPJ tahun 2022 yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Balikpapan, akan diperhatikan untuk tidak terulang kembali di tahun 2023. "Tadi fraksi-fraksi DPRD Balikpapan menyoroti adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang mencapai kurang lebih Rp 600 miliar.

Kemudian progres penyerapan anggaran APBD 2022 di OPD tidak sampai dengan 50 persen," ujar Muhaimin. Dia mengaku, bahwa pengadaan lahan yang membuat penyerapan anggaran di OPD kurang maksimal. Tentunya ini akan menjadi perhatian pemerintah kota Balikpapan kedepannya.

"Pihaknya mengakui bahwa pembebasan lahan memang tidak mudah, sebab proses dan mekanismenya harus jelas dan pasti, sehingga harus dilakukan dengan penuh perhatian. Namun untuk progres fisik akan menjadi catatan dan perhatian kita, agar bisa kita perbaiki," pungkasnya.

Ardy

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Menjawab Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Balikpapan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD pada pandangan umumnya. Namun dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Balikpapan, hanya fraksi Nasdem include PKB yang menarik.

Puryadi Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Fraksi Nasdem include PKB mengatakan, bahwa yang menjadi sorotan dari fraksinya adalah masalah pengerjaan proyek pembanguan pengendali banjir DAS Ampal yang terus mendapat sorotan dari masyarakat. Selain itu, lajut dia, fraksinya juga menyoroti progres pengerjaan proyek pengendali banjir DAS ampal yang dinilai lambat.

Padahal berapa kali anggota dewan minta agar pemerintah memutus kontrak kerjasama dengan kontraktor DAS Ampal. "Tapi kalau sekarang sudah baik, kita maunya kota Balikpapan jadi lebih baik lagi kedepannya. Meskipun mekanismenya melalu Peraturan Daerah (Perda)," kata Puryadi kepada wartawan, Selasa (23/5/2023).

Ia menyampaikan, bahwa selain itu, masih banyak yang menjadi sorotan dari fraksi Nasdem, Yakni masih adanya jabatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot yang masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt). Dia menuturkan, bahwa pendidikan juga mejadi sorotan fraksi Nasdem, dimana pembagian seragam sekolah sempat menjadi keluhan masyarakat.

Kemudian pembangunan sekolah SMP dinilai masih kurang. Pasalnya kouta penerimaan peserta didik baru terus meningkat setiap tahunnya. "Yang pasti fraksi Nasdem include PKB, ingin kota Balikpapan menjadi lebih baik lagi kedepannya," pungkasnya.

Ardy

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Anggota DPRD Kota Balikpapan, Yohanes Patiung meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan segera memanggil pihak PT Sarjis Agung Indrajaya selaku kontraktor pelaksana proyek pembangunan sekolah terpadu Balikpapan Regency, karena progres pengerjaannya dinilai masih minim.

Yohanes mengatakan, bahwa seharusnya Disdikbud kota Balikpapan segera memanggil pihak kontraktor. Karena pengerjaan proyek pembangunan sekolah terpadu tersebut masih minim dan deviasi.

"Saya pribadi prihatin dengan pembangunan di kota Balikpapan, khusunya pembanguan sekolah terpadu di Balikpapan Regency, Balikpapan Selatan. Pasalnya, saat saya turun kelapangan untuk melihat proses pengerjaannya, namun tidak ada kegiatan," kata Yohanes ketika diwawancarai wartawan di gedung parlemen, Senin (15/5/2023).

Ia menyampaikan, bahwa pihaknya tidak mengetahui secara rinci kendalanya, apakah kontraktor tidak memiliki dana, atau bagaimana. Beberapa hari lalu pihaknya juga sempat melakukan sidak. Tapi pihak kontraktor tidak berada di lapangan.

"Nanti kita akan melakukan rapat internal dulu, bagaimana selanjutnya, apakah nanti kita akan memanggil kembali pihak kontraktor dan Disdikbud Balikpapan, untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)," terangnya.

Dia menjelaskan, seharusnya Disdikbud Balikpapan meminta kepada pihak kontraktor untuk menambah pekerja dan melakukan lembur, agar target pengerjaan yang tertinggal bisa tercapai. Sebab jika tidak dilakukan seperti itu, bisa dipastikan pengerjaan tidak akan mencapai target.

"Untuk mencapai target tergantung pihak kontraktor, jadi dengan deviasi tersebut, harusnya pihak kontraktor menambah tenaga pekerja dan bekerja lembur, maka target rampungnya sekolah terpadu pada Desember 2023 ini, bisa tercapai," jelasnya.

"Tapi jika masih seperti ini, saya yakin sekolah terpadu Balikpapan Regency tidak akan rampung pada Desember 2023 ini. Apalagi sekolah yang dibangun ini bertingkat, sehingga butuh proses," pungkasnya.

Ardi

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Slamet Iman Santoso dan Asep Ahmad Sapturi Resmi jadi Anggota DPRD Balikpapan BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna pengambilan sumpah janji Penggantian Antar Waktu (PAW) Asep Ahmad Sapturi dan Slamet Iman Santoso sebagai anggota DPRD kota Balikpapan periode 2019-2024 Kedua nama tersebut,

menggantikan Amin Hidayat dan Sandy Ardian dari Fraksi PKS. Pengambilan sumpah jabatan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecale. Sabaruddin mengatakan, bahwa proses PAW tersebut, merupakan hak prerogatif partai yang bersangkutan. 

Semoga buah karya dari Sandi Ardian dan Amin Hidayat selama menjabat bisa menjadi catatan buat DPRD Balikpapan. "Mudah-mudahan amalan dan ilmu yang telah dikontribusikan bisa bermanfaat dan bisa menambah karir politik ke depannya," harapnya. Ia menyampaikan, selamat bergabung bagi anggota DPRD yang baru saja dilantik.

Semoga bisa memberikan yang terbaik untuk DPRD dan masyarakat Balikpapan. Sementara itu, Asep mengucapkan terimakasih atas kepercayaannya. Ini merupakan klimaks dari PAW. Dia berharap dapat bekerja dengan baik dan amanah untuk masyarakat Balikpapan secara umum.

Slamet menambahkan, bahwa pihaknya mengucapkan terimakasih kepada Amin Hidayat dan Sandy Ardian yang telah berbuat kebaikan selama di PKS. "Insya Allah sesuai dengan amanah yang diberikan, serta senantiasa berbuat yang terbaik untuk kemajuan Balikpapan," tutupnya.

Ardi

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Komisi IV DPRD Kota Balikpapan berencana akan segera memanggil Kementerian Agama Balikpapan terkait optimalisasi pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Balikpapan. Pasalnya, hingga saat ini instansi Kementerian Agama Balikpapan belum juga menyetor ke Baznas kota Balikpapan.

Padahal, dalam surat bernomor B-4448/Kk.16.03.7/BA/10/2022 tertanggal 19 Oktober 2022, yang dikeluarkan Kementerian Agama Balikpapan, menghimbau kepada kepala kantor, badan, dinas, instansi vertikal, perbankan, perhotelan, perusahaan swasta untuk menyetor ZIS melalui satu pintu, yakni Baznas Balikpapan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Doris Eko Rian Desyanto mengatakan, bahwa kepala kementerian agama tidak komitmen, karena mereka (kementerian agama) yang membuat surat edaran. Namun instansi mereka yang belum juga menyetor ke Baznas.

"Hal ini sangat lucu, dia (kementerian agama) Balikpapan yang mengeluarkan surat himbauan, tapi mereka juga belum menyetor," kata Doris ketika diwawancarai wartawan di gedung parlemen, Rabu (3/5/2023). Menurut Doris, informasi yang di dapatkan bahwa pihak kementerian agama ingin mengelola ZIS sendiri.

Padahal Walikota Balikpapan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 451.12/1282/Kesra tanggal 28 Oktober 2022, yang meminta kepada seluruh pihak untuk menyetorkan dana ZIS ke Baznas Balikpapan. Namun surat itu juga diabaikan kementerian agama Balikpapan.

"Nanti akan kami tindaklanjuti persoalan ini, sebab dari bulan Januari hingga saat ini belum ada disetorkan, seharusnya jika mereka (kementrian agama) Balikpapan membuat surat himbauan, maka mereka juga harus mematuhinya," tegas Doris.

"Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan memanggil kementerian agama Balikpapan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan ZIS ini," pungkasnya 

Ardy

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Proses pengisian jabatan Wakil Walikota Balikpapan masih terus berjalan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua III DPRD Balikpapan, Subari Subari mengatakan, bahwa proses penjaringan Wakil Walikota Balikpapan menyisakan satu partai politik (Parpol) koalisi yang belum sepakat dengan dua nama calon wawali, Rabu. (3/4/2023)

"Dari delapan partai pengusung, hanya satu parpol yang belum sepakat. Namun itu tidak masalah dan harus dihormati. Karena sesuai aturan seluruh partai pengusung dalam koalisi harus sepakat dengan dua nama calon wawali yang akan diusulkan ke legislatif," terangnya.

Meski demikian, Subari tidak mau menyebutkan nama calon wawali yang telah disepakati, dan satu nama parpol tersebut. "Usulan itu akan diusulkan oleh masing-masing ketua parpol, sehingga di DPRD tinggal mengadakan waktunya untuk Panitia Khusus (Pansus) pemilihan," jelasnya.

Untuk diketahui dua nama tersebut dipilih dari sejumlah nama yang pernah diajukan oleh tujuh partai pengusung pada Pilkada Balikpapan 2021 lalu, yakni Sabaruddin Panrecalle dari partai Gerindra, Denny Mappa dari partai Demokrat, Alphad Syarif dari partai Perindo/PKB, Sayid MN Fadly dari Partai PKS, Risti Utami yang diusung Partai Golkar dan PPP, serta Budiono dari PDIP.

Namun senter terkuat dua nama itu adalah Risti Utami dan Budiono, menurut informasi terpercaya sebelumnya ada dua parpol belum sepakat, yaitu Demokrat dan Gerindra. Hingga kini pun dikabarkan tinggal satu parpol lagi yang belum sepakat. 

Ardy

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan menggelar rapat paripurna peraturan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib (Tatib) dengan agenda penutupan masa sidang I dan pembukaan masa sidang II pada 2023. Rapat Paripurna, dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Subari di ruang Rapat Gabungan, gedung parlemen, Selasa (2/5/2023).

Subari mengatakan, bahwa rapat paripurna kali ini, terkait dengan internal Badan Musyawarah (Banmus) sekaligus rapat paripurna internal terkait dengan penutupan dan pembukaan masa sidang. "Memang ada beberapa poin yang penting di pembukaan masa sidang II ini.

Pertama terkait calon wakil walikota (Wawali) Balikpapan. Kedua agenda Bimbingan Teknis (Bimtek). Ketiga pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), baik anggaran murni maupun perubahan," kata Subari kepada wartawan.

Dia menjelaskan, bahwa pembahasan tersebut pada intinya membahas jadwal-jadwal masa sidang. Sehingga agenda ini dinilai penting. "Salah satu contohnya panitia khusus (Pansus) Wawali dan beberapa agenda paripurna, mudahan-mudahan ini bisa berjalan dengan baik," harapnya.

Ia menilai ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim terkait paripurna istimewa untuk Pergantian Antar Waktu (PAW). "Saat ini kita menunggu, cuman sudah dijadwalkan di Senin dan Kamis. Jadi ketika SK itu turun kita tinggal menjadwalkan seperti apa nanti terkait PAW itu," terangnya.

"Jadi kalau nanti ada anggota DPRD dari partai manapun yang pindah partai atau sebagainya, itu harus mengundurkan diri maka itu kita menunggu SK Gubernur. Rapat Paripurna Istimewa itu nanti itu ada dua, yaitu pada 17 Agustus dan PAW," pungkasnya.

Ardy

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah memasang 250 perangkat WiFi gratis yang tersebar di seluruh kota Balikpapan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat mencari informasi sekitar kota Balikpapan.

"Kami sangat mendukung dan memberikan apresiasi kepada pemerintah kota Balikpapan. Karena telah memberikan WiFi gratis kepada warga untuk mengakses internet dan mencari informasi terkait kota Balikpapan," kata Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Laisa Hamisah kepada wartawan di Balai Kota, Selasa (2/5/2023).

Ia menjelaskan, bahwa kalau tidak salah ada 250 titik WiFi gratis yang tersebar di kota Balikpapan. Sehingga masyarakat dapat mengunakan WiFi gratis tersebut selama 24 jam.

"Kami berharap dengan adanya WiFi gratis ini, bisa mempermudah warga kota Balikpapan yang berada di pelosok seperti di Kelurahan Kariangau, Balikpapan Utara untuk mengakses internet," harap Laisa.

Selain memudahkan warga kota Balikpapan dalam mengakses internet, Lanjut dia, WiFi gratis ini juga nantinya dapat digunakan oleh warga kota Balikpapan dalam mencari informasi, memberikan masukan dan saran, serta mengetahui situasi dan kondisi yang ada di kota Balikpapan.

"Semoga WiFi gratis ini, dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Serta dapat bermanfaat untuk masyarakat Kota Balikpapan," pungkasnya 

Ardy