DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Panitia Khusus (Pansus) Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas DPRD Kota Balikpapan Meminta kepada pengembang untuk menuaikan kewajibannya, agar menyerahkan lahan 2 persen untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Ketua Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Muhammad Taqwa mengatakan, bahwa pengembang yang lalai dan mangkir, atau tidak bertanggung jawab atas kewajibannya akan diberi sanksi berupa pemasangan papan pemberitahuan dari Pemkot Balikpapan. "Jadi setiap pengembang yang lalai atau abai akan dipasangi plang pemberitahuan.

Anggaran untuk plang tersebut sudah kita siapkan di tahun 2022 kemarin, dan Insya Allah di 2023 ini siap dipakai," terangnya kepada wartawan. Ia menjelaskan, pihaknya dan pengembang perumahan telah membuat berita acara penyerahan lahan untuk kesepakatan bahwa setiap pengembang yang abai, mangkir dari kewajibannya akan dilakukan pemasangan plang pemberitahuan di areal kawasan yang dikelola.

Menurut Taqwa, pansus ini, sudah bekerja efektif, karena sepanjang sejarah kota Balikpapan belum pernah ada kolektifitas pengembang yang menyerahkan fasum fasos, khususnya terkait lahan pemakaman sebesar 2 persen.

"Alhamdulilah berkat kerjasama semua pihak dari teman-teman pansus.dan pemerintah kota. Sehingga pengembang akhirnya mau menyerahkan," katanya.

Dia menyampaikan, bahwa pengembang di Balikpapan saat ini, cukup banyak. Yakni, ada pengembang yang aktif dan ada pengembang tidak aktif, bahkan ada pengembang tidak jelas alamatnya.

"Kedepannya hal ini, akan menjadi bagian dari evaluasi kita untuk menghimpun dan mengkolektifkan semua aset-aset Pemerintah Kota, karena itu sudah sebuah kewajiban," tuturnya.

"Yang pernah kita data, total pengembang di Balikpapan kurang lebih 200. yang sudah terklasifikasi menjadi beberapa bagian. Yang aktif kurang lebih 80 pengembang, sementara sisanya masih abu-abu alias tidak jelas," pungkasnya (*)

SWARAREPUBLIKA.com - DPRD Kota Balikpapan meminta agar Pemerintah Kota segera menyelesaikan masalah pembayaran ganti rugi lahan warga yang terdampak pembangunan Embung Aji Raden di Kecamatan Balikpapan Timur. Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari menyampaikan, bahwa dirinya telah menerima laporan beberapa warga dari pemilik lahan Embun Aji Raden.

Mereka melaporkan nasibnya yang hingga saat ini belum menerima ganti rugi lahan dari Pemkot Balikpapan. Subari menyampaikan, bahwa keseluruhan kepemilikan lahan Embun Aji Raden sebanyak 48 titik, untuk saat ini sebanyak 22 titik telah terselesaikan pembayaran pembebasan lahan karena sesuai sertifikat.

Dan sebanyak 26 titik masih menunggu kebijakan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang (DPPR) untuk melakukan pembayaran pembebasan lahan Embung Aji Raden. "Jadi permasalahan pembayaran ini seharusnya diselesaikan di APBD 2022 dan APBD Perubahan 2022 lalu. Dari 48 titik pembebasan lahan.

Untuk 22 titik sudah clear pembayarannya, sedangkan 26 titik sampai saat ini belum ada pembayaran," kata Subari ketika ditemui wartawan di gedung parlemen, Kamis (2/2) Dia menjelaskan, untuk pembayaran lahan yang 26 titik itu, sudah habis waktu pembayaran. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

Dan hanya dijanjikan oleh pihak DPPR, namun hingga saat ini belum ada pembayaran. Ia menyampaikan, bahwa surat- surat pemilik lahan sertifikat asli, segel sudah diambil semuanya, Kesepakatan harga sudah, tanda tangan sudah dan nomor rekening juga sudah dikasih. Hanya disuruh nunggu,Tapi pas dicek tidak ada duitnya.

Subari meminta agar DPPR dan BPKAD segera menyelesaikan permasalahan ini, untuk anggaran diperkirakan puluhan milyar dan telah dianggarkan di APBD 2023. "Ini seharusnya menjadi evaluasi buat pemkot Balikpapan.

Jika ada hal seperti ini agar segera diselesaikan. jika warga anarkis jangan salahkan warga, mereka hanya menunggu janji pembayaran dan mereka masih akan berjuang untuk menuntut agar hak mereka segera dibayarkan," terang politisi PKS ini.

Subari menyayangkan, ketika dihubungi pihak DPPR menyampaikan saat ini baru proses pemeriksaan surat-surat tanah tersebut. Namun menurut Subari semua kesepakatan sudah ditanda tangani.

Kemudian permasalahan apalagi yang akan dibahas. "Ini mereka menuju ke kantor DPPR untuk mencari kejelasan pembayarannya. Ini harus dibayarkan, kesepakatan sudah ada," pungkasnya (djo)

SWARAREPUBLIKA.com - DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sebagai representasi rakyat, DPRD mempunyai tugas dan fungsi, dalam pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Adapun pembentukan peraturan daerah dilakukan DPRD bersama pemerintah.

Sedangkan fungsi anggaran adalah menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah. Selanjutnya, pengawasan untuk menjamin pemerintah daerah menjalankan program sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Wakil ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono mengatakan, bahwa DPRD memiliki program, yakni berdialog bersama warga kota Balikpapan. Hal tersebut dilakukan sebagaimana fungsi DPRD. "Jadi warga nanti bisa berdialog bersama DPRD melalui masing-masing Komisi yang ada di DPRD.

Rencananya program tersebut dilakukan pada bulan maret 2023 mendatang," kata Budiono kepada wartawan, Senin (30/1/2023) Ia menjelaskan, berdialog dengan warga akan dilakukan setahun tiga kali, satu kali pertemuan maksimal 80 orang, serta nantinya juga akan dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja di setiap Komisi di DPRD kota Balikpapan. Diketahui DPRD kota Balikpapan terdapat empat Komisi. Masing-masing Komisi I membidangi pemerintahan, pertanahan dan hukum.

Kemudian Komisi II membidangi ekonomi, keuangan, anggaran, pariwisata dan perdagangan. Lanjut, Komisi III membidangi pembangunan, lingkungan hidup dan perhubungan. Lalu Komisi IV membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kesehatan.

"Pihaknya berharap dengan adanya program tersebut. Mampu mengakomodir permasalahan masyarakat yang selama ini belum tersampaikan sehingga DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasannya," terang politisi Partai PDI.P ini. (*)

SWARAREPUBLIKA.com - Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud telah mengajukan dua nama calon Wakil Walikota (Wawali) kepada DPRD kota Balikpapan. Adapun dua nama calon Wawali yang telah diajukan tersebut. Yakni Risti Utami dan Budiono.

Namun usulan dua nama tersebut belakangan dikembalikan, karena dianggap tidak lengkap. Lantaran belum dilengkapi persetujuan dari delapan partai pengusung Menanggapi Hal tersebut, Ketua Fraksi PDIP, DPRD Kota Balikpapan H. Haris mengatakan, dua nama calon wawali yang diajukan walikota ke DPRD belum mendapatkan persetujuan dari semua partai koalisi.

Ia menjelaskan, seharusnya, Walikota yang juga merupakan koordinatornya mengundang dan menfasilitasi pertemuan dengan semua ketua partai koalisi.

Hal tersebut seperti diatur sesuai dengan regulasi tata tertib diundang-undang nomor 10 tahun 2016 di pasal 70 dan 76 tentang pergantian antar waktu, Gubernur Walikota dan Bupati. "Jadi nantinya saat duduk bersama siapa yang disepakati, dari pak walikota dan semua partai koalisi sepakat, pasti terlaksana.

Tapi sampai sekarang belum difasilitasi oleh partai Golkar atau pak Walikota untuk duduk bersama," terangnya kepada wartawan, Jumat (27/1) Dia menyampaikan, padahal dari DPRD sudah selalu menjadwalkan tentang Panitia Seleksi (Pansel). Karena memang seperti sebelumnya, untuk tatib di DPRD juga telah dilakukan revisi.

"Pansel DPRD selalu kami masukan jadwalnya, dari Januari sampai dengan April. Dan Kalau itu belum terlaksana juga, kami juga memasukkan jadwalnya di Banmus dari bulan lima sampai dengan akhir tahun. Karena ditakutkan tiba -tiba ada. Kami juga dari DPRD siap untuk menjadwalkan pembentukan pansel," terangnya.

Akan tetapi kembali lagi dua nama ini harus disepakati ketua partai koalisi dan walikota dalam satu pertemuan bersama. "Jika semua partai sepakat pasti ada gerakan bagaimana memenangkan calon masing-masing," pungkasnya (*)

SWARAREPUBLIKA.com - Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud telah mengajukan dua nama calon wakil walikota Balikpapan.Namun usulan dua nama tersebut belakangan dikembalikan, karena dianggap tidak lengkap. Lantaran belum dilengkapi persetujuan dari delapan partai pengusung. Ketua DPRD kota Balikpapan, Abdulloh mengatakan, dua nama yang diajukan tersebut yakni Risti Utami dan Budiono.

Dua nama tersebut dipilih dari sejumlah nama yang pernah diajukan oleh partai pengusung yakni Sabaruddin Panrecalle dari partai Gerindra, Denny Mappa dari partai Demokrat, Alphad Syarif dari partai Perindo/PKB, Sayid MN Fadly dari Partai PKS, Risti Utami yang diusung Partai Golkar dan PPP , dan Budiono dari PDIP. "Jadi dua nama yang diusulkan yakni Budiono dan Risti Utami.

Tapi kami mengembalikan lagi nama nama calon wawali tersebut untuk dilengkapi administrasinya. Kekurangan pokok syaratnya adalah surat dukungan dari partai pengusung," terang Abdulloh kepada wartawan, Rabu (25/1)

Abdulloh terangkan, bahwa dukungan dari partai pengusung kepada dua nanama¹ama calon tadi bagaimana mereka koordinasi dengan partai -partai pengusung yang lain," jelasnya. Sementara itu, terkait batas waktu ia terangkan, itu akan tetap berproses sampai berkas yang diajukan telah lengkap.

"Jadi tidak bisa diproses kalau belum lengkap berkasnya. Batas waktunya sampai 8 bulan masa jabatan Walikota berakhir," pungkasnya (*)

SWARAREPUBLIKA.com,BALIKPAPAN - Rencana Pemerintah Kota Balikpapan untuk membangun fasilitas pendidikan di tiap kecamatan terus berlanjut.

Setelah sukses menyelesaikan pembangunan SMPN 25 di Kecamatan Balikpapan Barat, dilanjutkan dengan pembangunan Sekolah terpadu di Kecamatan Balikpapan Selatan. Sekolah terpadu tersebut terletak di kawasan pengembangan perumahan Balikpapan Regency terdiri dari satu bangunan SMP dan SD.

Menurut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Doris Eko Rian Desyanto, mengatakan untuk sekolah di Kota Balikpapan harus ada kemajuan jumlahnya mengingat Kota Balikpapan karena sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). "Idealnya di Balikpapan sebagai penyangga IKN minimal 1 kelurahan 1 SD, dan SMP idealnya seperti itu," kata Doris ketika diwawancarai wartawan Kamis ( 26/01/2023).

Dia menjelaskan, bahwa untuk wacana pembangunan sekolah di Balikpapan Tengah dan Balikpapan Selatan telah direncanakan, untuk Balikpapan Selatan di Perumahan Regency SD dan SMP terpadu. Ia menyampaikan, bahwa saat ini progres pembangunan Sekolah Terpadu Balikpapan Selatan sudah mencapai 6,2 persen di atas target yang diharapkan.

"Proses pekerjaan pembangunan sekolah terpadu tersebut akan diselesaikan pada 19 Desember 2023 ini, dengan nilai Rp 33 miliar. Dengan asumsi bangunan yang terencana adalah empat diantaranya bangunan induk administrasi, SD dengan 20 kelas dan SMP itu 16 kelas. Dengan lahan mencapai 1,5 hektar," pungkasnya.

SWARAREPUBLIKA.com - Masyarakat Kalimantan Timur tentunya mendapatkan kebanggaan tersendiri dengan rencana pembangunan IKN Nusantara. Sebab pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan memicu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Namun, ada beberapa hal yang juga menjadi kekhawatiran ketika ibu kota negara dipindahkan ke Kaltim. Diantaranya ancaman lonjakan jumlah penduduk dan bakal timbulnya masalah kemacetan.

Khususnya bagi Kota Balikpapan yang menjadi wilayah penyangga ibu kota negara. Seperti yang kerap terjadi di Jalan Ahmad Yani, Karang Jati, Balikpapan Tengah hingga simpang Traffic Light Muara Rapak dan lain-lain.

Kemacetan sering terjadi di saat jam-jam pulang kerja sekitar pukul 16.00-18.00 Wita disepanjang jalan tersebut. Ditambah lagi tidak ada petugas yang membantu mengatur lalu lintas diarea tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Kamaruddin mengatakan, bahwa saat proses pembangunan IKN Nusantara mulai berjalan. Sehingga secara otomatis dampak utamanya adalah di kota Balikpapan. Sekarang kota Balikpapan sudah mulai macet.

"Pihaknya berencana akan turun kelapangan untuk melihat kondisi di lapangan. Kalau disimpang muara rapak itu, lagi dilakukan pelebaran jalan," kata pria yang akrab disapa Aco ketika diwawancarai wartawan, Kamis (25/1).

Ia menjelaskan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) kota Balikpapan. Karena menurutnya keberadaan petugas Dishub di lapangan diperlukan untuk mengurai kemacetan di wilayah yang sering terjadi kemacetan.

"Jadi nanti kita akan melakukan koordinasi dengan pihak Dishub dan pihak kepolisian. Sehingga nantinya kemacetan di kota Balikpapan dapat diatasi," pungkasnya (*)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKAPAPAN - DPRD Kota Balikpapan menggelar pertemuan bersama Inspektorat Balikpapan membahas terkait Perpres Nomor 33 guna menyamakan persepsi hasil audit yang telah dilakukan.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono didampingi anggota DPRD kota Balikpapan beserta jajaran Inspektorat Balikpapan di Ruang Rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan, Selasa(24/1/2023).

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono mengatakan, bahwa dalam rapat tersebut hanya menyamakan persepsi tentang hasil audit dari Inspektorat mengenai laporan hasil perjalanan dinas seperti sewa transport dan biaya tol.

"Tidak ada temuan-temuan, hanya menyamakan persepsi tentang kelengkapan laporan perjalanan dinas saja," kata Budiono ketika diwawancarai wartawan. Menurutnya, kemungkin perlu adanya administrasi seperti transportasi, sewa transport, jalan tol.

Contohnya seperti kunjungan ke Kutai Timur (Kutim), tapi menginapnya di Samarinda itu diperbolehkan. Ia menjelaskan, hal Itu telah diatur pada peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2019 dan di Perwali kita No.8 Tahun 2021.

Pembahasan yang dilakukan oleh DPRD Balikpapan bersama Inspektorat tadi masuk pada Perpres No.33 tentang Hak Keuangan untuk menyamakan persepsi tentang kelengkapan perjalanan dinas yang telah dilakukan.

"Kebetulan yang diperiksa oleh inspektorat di Dewan. Maka ini berlaku untuk seluruh OPD dan dinas manapun," pungkasnya (*)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Anggota DPRD kota Balikpapan Syarifuddin Oddang menilai lambannya kinerja pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Balikpapan. Hal itu, diungkapkan, karena setengah lahan mangrove di wilayah RT 60 Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara dirusak pengembang nakal yang tidak memiliki izin.

Syarifuddin Oddang mengatakan, bahwa pengupasan lahan mangrove di RT 60 Balikpapan Utara terkesan pembiaran dan masa bodoh. Padahal kita telah menginfokan ke pihak DLH tetapi tidak ada tindakan.

Seperti yang kita ketahui, lahan mangrove yang berada di kawasan Graha Indah merupakan kawasan mangrove yang tidak masuk dalam kawasan seperti milik swasta ataupun perorangan. "Untuk kawasan mangrove di Balikpapan, itu dilindungi, dan sangat dilarang untuk melakukan pematangan lahan apalagi tanpa mengantongi surat izin," kata Oddang kepada wartawan, Senin(16/1/2023).

Ia menjelaskan, bahwa seratus persen pengembang tidak ada izin, saya secara pribadi selaku warga Graha indah kecewa langkah-langkah kinerja Pemerintah Kota Balikpapan khususnya Dinas terkait. Menurutnya, dampak dari pengupasan lahan tersebut, imbasnya sudah terlihat dikawasan Rt 60 Graha Indah, jika air pasang atau curah hujan tinggi maka di wilayah ini mengalami banjir.

Dia menyampaikan, bahwa pihak DLH seharusnya bekerjasama dengan pihak kelurahan untuk menindaklanjuti laporan warga. Jika ada laporan dari RT atau masyarakat sebaiknya Dinas terkait bersikap tegas dan menindaklanjuti untuk datang ke lokasi.

"Jadi kalau ada laporan segera ditindaklanjuti jangan sudah habis, terlanjur dikupas baru distop. Hal ini cerita lama," terang politisi partai Hanura ini. "Sehingga ketika ditemukan pengembang yang melakukan pengelupasan lahan tanpa memiliki izin, sebaiknya Dinas terkait langsung menutup sementara lokasi hingga ada penyelesaian perizinan lengkap sebagai persyaratan pematangan lahan," pungkasnya. (*)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Angka prevalensi stunting di kota Balikpapan mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Di tahun 2022 angka stunting di Kota Beriman mencapai sekitar 2001 anak. Meskipun terjadi penurunan di kota Balikpapan, yang menempati posisi tujuh se-kalimantan timur namun stunting masih menjadi tantangan pemerintah kota.

Hal ini dilakukan sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam menurunkan angka stunting yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo dengan menargetkan angka stunting menjadi 14 persen hingga 2024 mendatang. Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono menanggapi permasalahan angka stunting.

Pasalnya program stunting merupakan program khusus pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. “Ini merupakan nasib generasi penerus bangsa, stunting berdampak kekhawatiran kita kepada penerimaan gizi buruk dan pola hidup tidak sehat, ” ucap Budiono di ruang kerjanya, Senin (09/01/2022).

Meskipun Balikpapan telah mengalami penurunan, Budiono katakan, anggaran yang sudah digelontorkan kepada dinas terkait harus dipergunakan serius dan berfokus pada penanganan pengentasan angka stunting.

“Saya ingin sekali ada program dari dinas terkait, baik sebelum pendektesi maupun yang sudah terjadi seperti sosialisasi pemahaman sebelum nikah, maupun sosialisasi anak-anak gizi buruk, “jelas Ketua DPC kota Balikpapan kepada awak media.

Tidak hanya itu, Budiono menyarankan agar kegiatan Posyandu di tingkat RT diaktifkan lagi. Menurutnya, dengan kegiatan ini bisa mendeteksi dan melakukan pendampingan ahli gizi untuk Balita yang mengalami stunting. "Saya melihat mininmnya tenaga ahli gizi di kota Balikpapan, sehingga pola gizi dan pola hidup sehat mereka tidak terpenuhi," katanya.

Budiono berharap, demi penerus generasi bangsa, adanya anggaran yang sudah diluncurkan agar dipergunakan sebaiknya untuk pengentasan stunting di kota Balikpapan. "Mudahan di tahun 2023, angka stunting bisa teratasi,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala DP3AKB Kota Balikpapan Alwiati menyampaikan di tahun 2022 ini angka stunting di Kota Beriman mencapai sekitar 2001 anak. “Kita sudah lakukan audit dan pendampingan, walaupun nanti pada perjalanannya kita melakukan beberapa sampling juga, baik secara sensitif maupun secara spesifik,” ujarnya.

Data tersebut, menurutnya telah mengalami penurunan dengan upaya yang juga dilakukan pihaknya. Upaya percepatan penurunan angka stunting ini dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada keluarga dan juga anak yang berisiko stunting. “Ada penurunan (stunting) selama setahun ini dan hasilnya juga cukup bagus,” ucapnya.

“Pendampingan yang kita lakukan tidak hanya pada anak yang berisiko stunting tetapi juga kepada keluarga, calon pengantin, ibu hamil yang berisiko stunting serta ibu nifas,” ujarnya. (*)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Upaya mendukung Pengembangan Ekonomi Inklusif dan Lingkungan Yang Berkelanjutan. Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara menggelar rapat koordinasi perencanaan dan pembangunan (Rakorenbang) di Aula Kelurahan Muara Rapak, Senin (09/01/2021).

Rakorenbang yang langsung di pimpin Lurah Muara Rapak Bima Wibisono ini dihadiri Ketua DPRD kota Balikpapan Abdulloh S.sos, Sekretaris Kecamatan Balikpapan Utara, Ketua LPM Muara Rapak, perwakilan Dinas PU, DKK dan Dinas Pendidikan serta Ketua RT se-Kelurahan Muara Rapak. Dalam sambutanya Lurah Muara Rapak, Bima Wibisono menyampaikan, ada 17 usulan Rakorenbang yang akan disampaikan ke Kecamatan nantinya yang meliputi infrakstruk jalan, jembatan dan drainase.

Pihaknya juga memaparkan tiga isu prioritas strategi Muara Rapak dalam Rakorenbang kali ini, diantaranya meliputi kurangnya lahan sekolah di kelurahan Muara Rapak. Beberapa tahapan telah dilakukan untuk bersurat ke pihak pemerintah kota Balikpapan maupun Pertamina.

"Keluhan tiap tahun waktu daftar sekolah, karena di kelurahan Muara Rapak tidak memiliki SMP dan SMA/SMK negeri," jelasnya. Lanjut Lurah muara Rapak, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase menjadi salah satu prioritas usulan Rakorenbang tahun ini.

Seperti perbaikan jembatan lampu merah Muara Rapak yang sudah keropos dan juga perbaikan drainase sepanjang jalan Inpres I. "Satu yg menjadi kebanggan Kelurahan Muara Rapak saat ini yakni telah bebas indikator kumuh.

Ini semua berkat kerja keras seluruh Ketua RT," terangnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdullah S.sos menyampaikan, Rakorenbang ini masih ditahap awal di kelurahan, nantinya akan dilanjutkan ditingkat Kecamatan. Berbagai usulan Rakorenbang disampaikan mulai dari Pendidikan, Infrastruktur dan terkhusus PDAM dan pembangunan sekolah perlu mendapat perhatian publik.

"Hal ini, yang perlu perhatian khusus, tetapi pemerintah tidak tinggal diam, progres selalu jalan. Saat ini sekolah sudah mulai dibangun dan PDAM lagi pressure untuk melayani rakyat lebih baik lagi," akunya.

Oleh karena itu, Abdullah mengusulkan agar Rakorenbang tingkat kecamatan Balikpapan Utara menghadirkan Dinas terkait yang membidangi permasalahan tersebut sehingga keluhan dan keinginan masyarakat bisa terjawab dan terealisasi. "Saya minta khusus Rakorenbang kecamatan Balikpapan utara nantinya, pak camat undang Dinas Terkait," tutupnya.

Ard

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota. Karena telah meraih 16 Panji Keberhasilan Pembangunan dalam HUT ke-66 Tahun Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Dengan keberhasilan tersebut, Balikpapan menjadi salah satu daerah di Kalimantan Timur yang memiliki daya saing tinggi dalam kinerja pemerintahan.

Saat diwawancarai wartawan, Abdulloh mengatakan, Panji keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh masyarakat Balikpapan mulai dari tingkat RT, LPM , Lurah , Camat dan semua OPD yang ada di kota Balikpapan serta Lembaga–lembaga masyarakat di Kota Balikpapan

"Semua berkontribusi dalam mendapatkan keberhasilan ini, jadi kita patut bangga bukan pada penyelenggara pemerintah saja tetapi pada semua elemen masyarakat atas support dan dukungan sehingga Balikpapan mendapatkan 16 panji ini," terangnya kepada awak media usai menghadiri Rakorenbang di kelurahan Muara Rapak, Senin (9/1/2023).

Dia menyampaikan, meraih 16 Panji Keberhasilan Pembangunan ini, akan menjadi pemicu bagi upaya Pemkot Balikpapan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat kota Balikpapan. Menurutnya, untuk Dinas-Dinas terkait yang belum mendapatkan penghargaan, agar bisa bekerja keras lagi dan menerapkan program terbaik untuk melayani rakyat sebaik mungkin.

"Dinas-Dinas yang mendapatkan penghargaan bisa menjadi contoh, untuk Dinas lain, agar kedepannya bisa mendapatkan penghargaan yang sama, tetapi yang utama adalah bagaimana melayani warga dengan baik," jelasnya.

Dirinya berharap kedepannya seluruh masyarakat menjaga kondusifitas kota Balikpapan dan tetap membantu berkontribusi untuk pembangunan di kota Balikpapan lebih maju lagi.

Diketahui dalam HUT ke-66 Tahun Provinsi Kaltim tahun ini para penerima panji keberhasilan pembangunan terdiri Balikpapan 16 panji, Samarinda 10 panji, Kutai Kartanegara 8 panji, Bontang 8 panji, Paser 7 panji, Berau 5 panji, Kutai Timur 5 panji, Penajam Paser Utara 1 panji, Kutai Barat 1 panji dan Mahakam Ulu 1 panji.

Selain panji keberhasilan pembangunan juga diserahkan penghargaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia kategori kabupaten/kota untuk terbaik pertama diraih Kutai Timur, terbaik kedua Berau dan terbaik ketiga Balikpapan.Dan penghargaan kepada Camat Berprestasi dari kabupaten dan kota (*)