DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat gabungan pada Kamis (6/2/2025).

Pertemuan ini dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Asosiasi DPD LPM Kota Balikpapan guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pembinaan Gudang. Regulasi ini diusulkan untuk menciptakan tata kelola pergudangan yang lebih terstruktur dan sesuai dengan peruntukan wilayah di Balikpapan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, menjelaskan bahwa Raperda ini merupakan langkah inisiatif dari Pemerintah Kota Balikpapan dalam memperbaiki sistem pergudangan.

Menurutnya, permasalahan utama yang dihadapi kota ini adalah keterbatasan akses jalan menuju pusat kota, yang hanya dapat dilalui melalui dua jalur utama, yakni Muara Rapak dan Ringroad. Kondisi ini kerap menimbulkan kendala dalam distribusi barang serta meningkatkan risiko kecelakaan akibat mobilitas kendaraan berat.

“Pemerintah kota ingin memastikan pergudangan di Balikpapan tertata dengan lebih baik. Jalur utama menuju kota, seperti Muara Rapak dan Ringroad, memiliki potensi risiko tinggi, terutama dengan banyaknya kendaraan berat yang melintas. Oleh karena itu, pengaturan ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan serta kelancaran arus barang,” ujar Andi Arif Agung.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan pergudangan yang lebih sistematis akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Balikpapan. Dengan penataan yang tepat, kawasan pergudangan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti yang telah diterapkan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. “Ketika tata kelola gudang dilakukan secara optimal, kita tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih aman, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas,” jelasnya.

Raperda ini akan mengatur berbagai aspek operasional pergudangan, termasuk lokasi, prosedur standar operasional (SOP), serta aturan keselamatan yang harus dipatuhi oleh pengelola gudang.

Harapannya, regulasi ini akan membawa perubahan signifikan dalam sektor pergudangan Balikpapan, sehingga dapat berkontribusi lebih maksimal terhadap pembangunan ekonomi kota tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan keteraturan tata ruang.

Dengan diterapkannya aturan ini, diharapkan Balikpapan dapat berkembang menjadi kota yang lebih tertata, di mana distribusi barang berjalan lancar, infrastruktur pendukung semakin baik, dan sektor pergudangan berperan sebagai pilar ekonomi yang kokoh.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Asosiasi DPD LPM Kota Balikpapan pada Kamis (6/2/2025).

Rapat yang berlangsung di ruang rapat gabungan DPRD ini membahas isu pengarusutamaan gender sebagai upaya mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan di Kota Balikpapan. Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk memastikan semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama dalam pembangunan.

Dalam forum ini, DPRD Kota Balikpapan menekankan pentingnya menciptakan kebijakan yang mendukung akses setara bagi kelompok-kelompok yang selama ini kurang terakomodasi dalam berbagai sektor kehidupan.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, menegaskan bahwa pengarusutamaan gender tidak hanya berkaitan dengan isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyangkut peran kelompok minoritas dalam pembangunan.

Ia menekankan bahwa pemerintah harus memastikan akses yang lebih luas bagi perempuan dan penyandang disabilitas agar mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam kehidupan sosial dan ekonomi. "Pengarusutamaan gender bukan hanya soal perbedaan jenis kelamin, tetapi bagaimana kita menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua.

Pemerintah Kota Balikpapan harus memastikan bahwa perempuan dan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi," ujar Andi Arif Agung. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa selama ini perempuan sering kali mengalami keterbatasan akses di berbagai sektor, sementara penyandang disabilitas menghadapi hambatan dalam memperoleh hak yang seharusnya mereka miliki.

Oleh karena itu, DPRD Kota Balikpapan bersama pemerintah daerah tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang akan memperkuat kebijakan inklusif guna memastikan akses yang adil bagi semua kelompok masyarakat. "Kita ingin memastikan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, memiliki akses yang sama terhadap fasilitas sosial dan ekonomi.Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan kesetaraan yang nyata di Kota Balikpapan," tambahnya.

RDP ini juga membuka ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terkait kebijakan pengarusutamaan gender. Dengan adanya Perda yang tengah disusun, Kota Balikpapan diharapkan dapat menjadi kota yang lebih inklusif, di mana seluruh warga, tanpa memandang gender atau kondisi fisik, dapat berpartisipasi secara maksimal dalam pembangunan kota.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Upaya pemilahan sampah yang mulai diterapkan di tingkat kelurahan di Kota Balikpapan mendapat apresiasi dari DPRD Kota Balikpapan. Ketua Komisi III DPRD, Yusri, menilai kebijakan ini membawa dampak positif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah serta mengurangi beban di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Manggar.

Menurutnya, sistem pemilahan yang diterapkan saat ini telah mengubah pola penanganan sampah di Balikpapan menjadi lebih teratur. "Saat ini, hampir tidak ada lagi sampah yang membusuk di jalan. Semua sampah diangkut dalam kondisi segar dan langsung dikelola dengan lebih baik," ujarnya pada Rabu (6/2/2025).

Dengan sistem baru ini, sampah yang dihasilkan warga harus dipilah terlebih dahulu sebelum dikirim ke TPA. Sampah organik dimanfaatkan untuk kompos, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang atau dijual ke bank sampah. Sementara itu, hanya sampah yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan yang akan berakhir di TPA. "Proses pemilahan ini sangat membantu.

Sampah yang masuk ke TPA hanyalah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi, sehingga pengelolaan lebih efisien dan tumpukan sampah di TPA dapat dikurangi," jelas Yusri. Selain sistem pemilahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan juga meningkatkan efektivitas pengangkutan dengan mengoptimalkan armada dan rute pengangkutan.

Hal ini mempercepat proses pembuangan, sehingga tidak ada lagi sampah yang dibiarkan menumpuk di tempat pembuangan sementara. Saat ini, kapasitas TPA Manggar masih mencukupi untuk menampung sampah dalam jangka panjang. Namun, Yusri mengingatkan bahwa seiring pertumbuhan penduduk yang pesat, tantangan pengelolaan sampah akan semakin besar.

"Selama jumlah penduduk Balikpapan belum mencapai dua juta jiwa, TPA Manggar masih mampu menampung sampah. Tetapi jika pertumbuhan terus meningkat, kita harus mencari solusi inovatif agar tidak terjadi kelebihan kapasitas," tambahnya.

DPRD Kota Balikpapan mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan DLH dan berharap kesadaran masyarakat dalam memilah sampah semakin meningkat. Jika program ini berjalan optimal, Yusri yakin Balikpapan bisa menjadi percontohan dalam pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan.

"Harapannya, dengan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Balikpapan bisa menjadi kota yang bersih, hijau, dan bebas dari permasalahan sampah di masa depan," pungkasnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Kota Balikpapan siap menjadi tuan rumah untuk Hari Peringatan Otonomi Daerah (Otda) ke-29 yang akan dilaksanakan pada 25 April 2025. Penunjukan ini disambut baik oleh Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, yang melihatnya sebagai kesempatan besar bagi Kota Balikpapan untuk berkembang, baik dalam segi ekonomi maupun sosial.

Menurut Yono, selain dampak positif bagi ekonomi secara umum, acara ini juga memberikan manfaat khusus bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). "Sebagai tuan rumah, kami berkesempatan untuk menunjukkan potensi UMKM yang ada di Balikpapan, yang tentu saja akan mendapatkan perhatian lebih," kata Yono, pada 5 Februari 2025.

Perayaan Otda ke-29 akan melibatkan banyak kepala daerah dari berbagai wilayah, yang sekaligus membuka peluang bagi Balikpapan untuk memperkenalkan produk lokal serta inovasi yang dimiliki.

Yono mengungkapkan bahwa acara ini juga bisa menjadi sarana untuk berbagi pengalaman antar daerah mengenai pengelolaan otonomi dan kebijakan inovatif.

Lebih lanjut, Yono berharap bahwa acara besar ini dapat mempererat hubungan antar daerah, memperkenalkan keberhasilan Balikpapan dalam sektor otonomi daerah, dan memajukan UMKM yang ada.

Ia yakin bahwa dengan dukungan masyarakat, Balikpapan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk tumbuh lebih pesat, serta membawa dampak positif dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Balikpapan akan menjadi tuan rumah perayaan Hari Peringatan Otonomi Daerah (Otda) ke-29 yang akan diselenggarakan pada 25 April 2025. Penunjukan ini memberikan kebanggaan besar bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, yang mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menggelar acara penting ini.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, mengungkapkan rasa syukurnya atas penunjukan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk apresiasi bagi Kota Balikpapan. Menurutnya, peringatan Otda ke-29 bukan hanya membawa dampak positif bagi sektor ekonomi kota, tetapi juga bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Ini adalah kesempatan langka. Peringatan Otda akan memperkenalkan potensi yang dimiliki Kota Balikpapan, serta memperkuat posisi ekonomi kita di tingkat nasional," ungkap Yono.

Ia juga menambahkan bahwa acara ini akan menarik perhatian banyak kepala daerah dari seluruh Indonesia, memberi Balikpapan peluang untuk menunjukkan kemajuan yang telah dicapainya.

Yono berharap agar masyarakat Balikpapan dapat memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan acara ini. Ia meyakini bahwa peringatan Otda akan menjadi ajang evaluasi serta kesempatan untuk belajar dari daerah lain mengenai pengelolaan otonomi daerah dan inovasi yang telah diterapkan.

Dengan menjadi tuan rumah, diharapkan Balikpapan semakin dikenal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi kota.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan investor swasta dalam menciptakan kota masa depan yang ideal. Ia menilai bahwa ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikurangi dengan menarik investasi yang lebih besar dari sektor swasta.

Menurutnya, peran pemerintah seharusnya tidak hanya sebagai penyedia dana pembangunan, tetapi lebih sebagai regulator yang menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Ia berpendapat bahwa kota yang modern dan berkelanjutan harus memiliki daya tarik bagi investor, sehingga pembangunan tidak sepenuhnya bertumpu pada APBD.

"Kota masa depan harus ramah bagi semua pihak, termasuk investor. Dengan investasi swasta yang masuk, beban pembiayaan pembangunan akan lebih ringan, memungkinkan alokasi anggaran yang lebih optimal untuk sektor lainnya," ujar Wahyullah.

Ia menyoroti bahwa birokrasi yang panjang dan rumit sering kali menjadi hambatan utama dalam menarik investasi. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk melakukan inovasi dalam proses perizinan agar lebih efisien tanpa melanggar regulasi yang berlaku. "Banyak calon investor yang mengurungkan niatnya karena perizinan yang terlalu lama.

Pemerintah harus lebih proaktif mengundang mereka berdiskusi guna menemukan solusi terbaik yang tetap sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan regulasi lainnya," jelasnya. Lebih lanjut, Wahyullah menegaskan bahwa investasi swasta tidak hanya harus berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Dampak positif yang diharapkan mencakup peningkatan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja bagi tenaga lokal, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah perlu meningkatkan transparansi serta memangkas hambatan birokrasi agar investor merasa lebih nyaman dan percaya menanamkan modalnya di Balikpapan.

Sebagai wakil rakyat, Wahyullah menyatakan komitmennya untuk mendorong regulasi yang mendukung efisiensi investasi. Ia berharap adanya sinergi antara pemerintah, DPRD, dan dunia usaha untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Dengan strategi yang tepat, ia optimis Balikpapan bisa berkembang menjadi kota masa depan yang modern, ramah lingkungan, dan menjadi pusat investasi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. "Kita harus mulai bergerak sekarang agar pembangunan kota ini benar-benar berorientasi pada masa depan yang lebih baik," pungkasnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan tengah mempersiapkan peraturan baru yang akan mengatur penanaman kabel bawah tanah di kota tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki tampilan kota sekaligus memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, menjelaskan bahwa tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk menata pemasangan kabel yang dilakukan oleh operator telekomunikasi, agar tidak sembarangan dan lebih terorganisir. "Kami berencana mengatur hal ini melalui Peraturan Daerah (Perda) agar setiap operator telekomunikasi mematuhi ketentuan yang ditetapkan.

Pemerintah kota akan membangun fasilitas utilitas ini, sementara pengelolaan dapat dilakukan oleh Perumda atau pihak ketiga, dengan sistem yang akan dijelaskan lebih lanjut," ungkap Yusri, saat diwawancarai oleh wartawan pada Rabu (5/2/2025).

Selama ini, pemasangan kabel udara yang menggunakan tiang sering kali mengganggu pemandangan kota dan dapat menimbulkan bahaya, terutama jika tidak dirawat dengan baik. Dengan beralih ke kabel bawah tanah, diharapkan kota Balikpapan akan lebih modern, rapi, dan aman.

Yusri juga menambahkan, bahwa regulasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat lingkungan dengan mengurangi penggunaan tiang yang kerap berantakan dan menyumbat ruang publik. "Kami masih dalam proses kajian mendalam untuk memastikan penerapan Perda ini berjalan lancar. Aspek teknis pelaksanaan, pengelolaan, dan potensi PAD yang bisa diperoleh, semuanya sedang dipertimbangkan dengan matang," tambahnya.

Adanya regulasi yang jelas akan memastikan bahwa operator telekomunikasi menjalankan operasionalnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini diharapkan dapat memperlancar pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang lebih terorganisir dan tertib.

Program ini sejalan dengan visi pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur kota demi kenyamanan masyarakat. Jika Perda ini diterapkan, Balikpapan tidak hanya akan menjadi kota yang lebih rapi dan modern, tetapi juga akan meraih manfaat ekonomi dari pengelolaan infrastruktur yang lebih efisien dan terkelola dengan baik.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - DPRD Kota Balikpapan semakin serius dalam mendorong pembangunan Pasar Induk yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 5,5, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menjawab kebutuhan pasar yang lebih modern dan fungsional di tengah perkembangan kota.

Untuk mencapai tujuan tersebut, DPRD berencana untuk bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam merancang ulang desain pasar induk. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan konsep yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman dan standar yang lebih tinggi.

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menjelaskan bahwa desain pasar yang ada saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan yang berkembang. “Dengan berkembangnya zaman dan tingginya harga bahan bangunan, serta perubahan dalam pola kebutuhan pasar, desain pasar harus disesuaikan agar lebih modern dan memenuhi harapan para pedagang serta masyarakat,” ungkap Fauzi pada Rabu (5/2/2025).

Fauzi menambahkan, kerja sama dengan UGM bertujuan untuk mendapatkan masukan berbasis kajian akademis terkait desain dan tata kelola pasar yang optimal. “Kami ingin memastikan bahwa desain pasar yang akan datang tidak hanya memenuhi aspek estetika, tetapi juga standar teknis dan operasional yang baik,” kata Fauzi.

Sebagai langkah awal, DPRD Kota Balikpapan berencana untuk melakukan kunjungan ke Jakarta guna berdiskusi dengan kementerian terkait mengenai regulasi dan anggaran pembangunan. Setelah itu, tim dari UGM akan memberikan dukungan dalam melakukan kajian teknis dan menyusun desain pasar yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Balikpapan.

Fauzi berharap, dengan adanya desain baru yang lebih modern dan fungsional, pasar induk ini dapat menjadi pusat perekonomian yang nyaman dan aman bagi pedagang serta pengunjung, sekaligus mampu menampung lebih banyak pedagang. “Dengan perencanaan yang matang, kami berharap pasar ini bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” pungkas Fauzi.

DPRD Balikpapan optimis bahwa dengan selesainya kajian dan perencanaan, pembangunan pasar induk yang baru dapat segera dimulai dalam waktu dekat.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Tim sepak bola Balikpapan U-13 yang akan mewakili Kalimantan Timur di ajang Piala Soeratin tingkat nasional di Sleman, Yogyakarta, pada pertengahan Februari mendatang, terancam gagal berlaga. Kendala utama yang dihadapi adalah ketiadaan sokongan dana dari sponsor atau pihak lain.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyoroti peran Asosiasi Kota (Askot) PSSI Balikpapan dalam mengelola sepak bola di daerah ini. Ia mempertanyakan sejauh mana Askot menjalankan tanggung jawabnya dalam membina dan mendukung tim sepak bola, khususnya dalam hal pendanaan.

Menurutnya, organisasi olahraga seperti Askot harus lebih aktif dalam mencari solusi, bukan hanya mengandalkan anggaran pemerintah atau menunggu datangnya sponsor. Ia mencontohkan cabang olahraga lain seperti bulu tangkis, di mana tanggung jawab sepenuhnya dipegang oleh organisasi terkait tanpa harus melibatkan DPRD.

“Saya ini Ketua PBSI Balikpapan, tapi saya tidak pernah membawa permasalahan bulu tangkis ke DPRD atau wali kota. Itu karena sudah menjadi tanggung jawab saya. Kalau memang tidak sanggup mengurus sepak bola, lebih baik mundur,” tegas Alwi.

Ia juga membandingkan situasi yang dialami Persiba Balikpapan, di mana kebutuhan anggaran tim saat ini mencapai Rp3 miliar. Sementara itu, dana yang diperoleh dari sponsor hanya Rp600 juta, sehingga masih ada kekurangan Rp2,4 miliar yang harus ditutupi. “Saya sampai harus mencari dana sendiri. Ini bukan sekadar tentang klub, tetapi membawa nama besar Balikpapan. Seharusnya ada pembagian tugas, jangan sampai semua beban hanya ditanggung satu pihak,” tambahnya.

Alwi menekankan bahwa kepemimpinan dalam organisasi olahraga menuntut pengorbanan, baik dalam bentuk tenaga maupun finansial. Jika hanya mengandalkan sponsor tanpa ada usaha lebih, menurutnya, akan sulit mengembangkan olahraga secara maksimal. "Kalau ingin jadi pimpinan di dunia olahraga, harus siap berkorban. Kalau tidak siap, lebih baik mundur," tutupnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menegaskan komitmennya dalam mendorong pemanfaatan teknologi di sektor pendidikan. Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, sehingga siswa dapat menerima pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menyampaikan bahwa teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan. Sejumlah sekolah di Balikpapan mulai menerapkan teknologi dalam proses belajar mengajar, seperti penggunaan proyektor sebagai pengganti papan tulis dan laptop untuk menunjang kegiatan akademik siswa.

Ia berharap pemanfaatan teknologi ini terus berkembang di seluruh sekolah, guna menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. “Harapan kami, teknologi ini bisa terus berkembang di sekolah-sekolah. Mengingat teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, maka sudah seharusnya digunakan juga di dunia pendidikan. Dengan teknologi, pembelajaran jadi lebih mudah dipahami dan menarik bagi siswa,” ujar Gasali saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/2/2025).

Selain itu, Komisi IV DPRD Kota Balikpapan juga mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendidikan agar mampu mengikuti dinamika perkembangan zaman. Salah satu fokus utama adalah memastikan setiap sekolah memiliki akses internet yang memadai. Saat ini, beberapa sekolah di Balikpapan telah dilengkapi fasilitas wifi, namun masih banyak yang belum memilikinya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap seluruh sekolah dapat menikmati akses internet guna menunjang proses belajar mengajar secara optimal. “Wifi sudah ada di beberapa sekolah, namun kami berharap seluruh sekolah bisa mendapatkannya. Dengan begitu, siswa bisa belajar dengan lebih mudah, dan orang tua juga tidak lagi terbebani dengan biaya internet di rumah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Komisi IV juga berupaya meningkatkan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi, termasuk pengadaan alat-alat bantu belajar yang lebih modern. Menurut Gasali, pemanfaatan teknologi di sekolah tidak hanya terbatas pada penggunaan perangkat digital, tetapi juga mencakup pengembangan metode pembelajaran berbasis daring (online) yang semakin penting di era digital ini.

Dengan dukungan penuh dari Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali berharap sektor pendidikan di kota ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis teknologi akan membantu mempersiapkan generasi muda Balikpapan dalam menghadapi tantangan masa depan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, menegaskan pentingnya penambahan armada transportasi umum Balikpapan City Trans (Bacitra) guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau layanan ini, seperti Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat. "Kita terus mendorong penambahan bus Bacitra karena masih ada wilayah yang belum dilalui, seperti Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat," ujar Yusri saat diwawancarai, Rabu (5/2/2025).

Usulan tersebut telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan. Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPRD menekankan pentingnya pemerataan layanan transportasi publik agar seluruh kecamatan di Balikpapan memiliki akses yang sama terhadap moda transportasi umum. Menurut Yusri, idealnya setiap kecamatan memiliki minimal 10 unit bus Bacitra, dengan lima bus beroperasi untuk perjalanan pergi dan lima lainnya untuk perjalanan pulang.

Dengan jumlah enam kecamatan di Balikpapan, maka total armada yang dibutuhkan mencapai 60 unit. "Minimal satu kecamatan memiliki 10 bus Bacitra, lima untuk perjalanan pergi dan lima untuk perjalanan pulang. Kalau enam kecamatan, berarti dibutuhkan 60 bus," jelasnya. Namun, ia menyadari bahwa realisasi penambahan armada tersebut bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah daerah.

Oleh karena itu, DPRD akan terus mendorong alokasi dana yang memadai guna meningkatkan layanan transportasi publik di kota ini. Keberadaan Bacitra dinilai sangat penting dalam mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, mengatasi kemacetan, serta memberikan alternatif transportasi yang lebih terjangkau.

DPRD Kota Balikpapan berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan penambahan armada agar transportasi publik semakin nyaman dan merata bagi seluruh warga.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menekankan pentingnya pembangunan halte di setiap sekolah sebagai upaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh pelajar. Ia menilai langkah ini dapat mengurangi risiko kecelakaan, terutama bagi siswa yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Gasali mengungkapkan bahwa pihak sekolah sebenarnya sudah berulang kali mengimbau para siswa agar tidak membawa kendaraan sendiri. Namun, imbauan tersebut belum efektif karena keterbatasan akses transportasi umum yang memadai di sekitar sekolah.

Akibatnya, banyak pelajar tetap memilih menggunakan sepeda motor atau mobil pribadi, meskipun mereka belum memiliki izin berkendara yang sah. "Dengan adanya halte di setiap sekolah, transportasi umum bisa lebih mudah menjangkau para pelajar. Hal ini diharapkan menjadi solusi efektif untuk mengurangi ketergantungan siswa pada kendaraan pribadi," ujar Gasali, Selasa (4/2/2025).

Sebagai tindak lanjut, DPRD Balikpapan akan mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk segera merealisasikan pembangunan halte tersebut. Gasali juga berharap pemerintah dapat meningkatkan layanan transportasi umum ke sekolah-sekolah yang selama ini belum terjangkau, sehingga siswa tidak perlu berjalan jauh untuk mengakses angkutan umum atau merasa terpaksa membawa kendaraan sendiri.

Selain meningkatkan keselamatan, pembangunan halte juga berpotensi mengurangi kemacetan di sekitar sekolah. Selama ini, kepadatan lalu lintas pada jam masuk dan pulang sekolah sering terjadi akibat banyaknya kendaraan pribadi yang digunakan oleh siswa maupun orang tua yang mengantar-jemput.

Dengan tersedianya halte di lokasi strategis, arus transportasi di sekitar sekolah dapat lebih tertata dengan baik. Gasali menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, sekolah, dan orang tua sangat dibutuhkan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan nyaman bagi siswa. Sebagai langkah awal, DPRD Balikpapan bersama instansi terkait akan melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah yang paling membutuhkan halte.

"Dengan perencanaan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, kami optimistis program ini dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat besar bagi keselamatan dan kenyamanan para pelajar," pungkasnya.

(ADV/J)