DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Balikpapan menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-128 Kota Balikpapan yang jatuh pada Senin, 10 Februari 2025.

Dalam Rapat Paripurna DPRD pada Selasa (11/2/2025), Fraksi PDIP juga menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan kota yang harmonis, berdaya saing, dan berkelanjutan, sejalan dengan tema peringatan tahun ini, “Balikpapan Harmoni dan Berkelanjutan.” Wakil Ketua Fraksi PDIP, Muhammad Najib, dalam pidatonya menyoroti peluang besar yang dimiliki Balikpapan dengan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, status Balikpapan sebagai gerbang utama menuju IKN harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Kami berharap Balikpapan dapat mengambil manfaat dari kehadiran IKN dengan optimal. Tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Najib.

Najib juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang masif harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan agar tidak berdampak negatif pada lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. “Sebagai kota strategis, Balikpapan harus menjadi contoh dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Keberlanjutan tidak hanya penting untuk lingkungan, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang,” tambahnya. Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PDIP menegaskan dukungannya terhadap kebijakan yang mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu langkah konkret yang mereka dorong adalah pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor dan mempercepat pembangunan Balikpapan.

Di akhir pidatonya, Najib kembali menyampaikan harapan agar Kota Balikpapan terus berkembang menjadi kota yang maju dan ramah lingkungan. “Selamat ulang tahun ke-128 untuk Kota Balikpapan. Semoga semakin berkembang dengan mengutamakan keberlanjutan serta kesejahteraan masyarakat,” tutup Najib.

Fraksi PDIP menegaskan bahwa pencapaian visi kota yang harmonis dan berkelanjutan membutuhkan kerja sama semua pihak, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, Balikpapan diharapkan dapat menjadi kota yang tidak hanya unggul secara ekonomi, tetapi juga nyaman dan layak huni bagi generasi mendatang.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Anggota Komisi 2 DPRD Balikpapan, Subari, menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di Balikpapan Timur. Ia menyoroti perlunya percepatan pembangunan rumah sakit serta tambahan sekolah guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah di wilayah tersebut.

Menurut Subari, pembangunan SMP 28 di Balikpapan Timur merupakan langkah positif yang telah dilakukan oleh pemerintah kota. "Itu sebenarnya bukan aspirasi dewan, tapi aspirasi masyarakat. Kami sebagai anggota dewan hanya menyalurkan apa yang menjadi keinginan masyarakat," ujarnya.

Ia pun mengapresiasi Wali Kota Balikpapan yang telah menindaklanjuti aspirasi tersebut. Selain SMP 28, Subari menekankan pentingnya pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Balikpapan Timur. Ia menjelaskan bahwa wilayah tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat, terutama di Manggar dan Manggar baru. "SMK sangat dibutuhkan karena penduduk di Timur semakin padat," katanya.

Tak hanya pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian. Subari berharap agar pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur bisa segera direalisasikan tanpa penundaan lebih lanjut. "Mudah-mudahan 2025 sudah bisa dibangun, demi kesejahteraan masyarakat Balikpapan, khususnya di Timur," katanya.

Ia juga menyoroti ketimpangan persebaran penduduk yang berdampak pada kebutuhan fasilitas publik. "Kalau di Timur, penduduk terkonsentrasi di Manggar dan Manggarbaru, sementara Tritip dan Lamaru masih kurang padat. Jadi, kalau mau dibangun sekolah baru, arahnya tetap ke Manggar," jelasnya.

Subari mencatat bahwa saat ini Manggar sudah memiliki SMP 8 dan SMP 23, tetapi jumlah penduduk yang terus bertambah membuat kebutuhan sekolah baru semakin mendesak. "Ada 100 RT dan rencananya akan dimekarkan menjadi 135 RT. Nantinya, ini juga akan berkembang menjadi kelurahan baru," tambahnya.

Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), ia memastikan DPRD akan terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan pemerintah kota agar penerimaan siswa lebih merata. Keberadaan SMP 28 diharapkan dapat mengurangi kepadatan di SMP lain di Manggar, sehingga anak-anak dari Manggar baru dan sekitarnya tidak perlu lagi bersekolah terlalu jauh.

Subari menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan kebutuhan fasilitas masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun sektor lainnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan memberikan apresiasi atas tanggapan Wali Kota Balikpapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi.

Dalam sidang paripurna pada Selasa (11/2/2025), Fraksi PDIP menyatakan dukungan penuh terhadap Raperda ini, yang dinilai dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian kota. Wakil Ketua Fraksi PDIP, Muhammad Najib, menegaskan bahwa fraksinya sejalan dengan pandangan Wali Kota, yang menekankan pentingnya Raperda ini dalam menarik investasi dan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Menurutnya, kebijakan ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga Balikpapan. “Kami mengapresiasi langkah Wali Kota yang telah menanggapi berbagai masukan dari fraksi-fraksi. Harapan kami, Raperda ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lebih banyak peluang kerja,” ujar Najib.

Lebih lanjut, Najib menekankan pentingnya transparansi dan prinsip-prinsip yang jelas dalam penerapan insentif dan kemudahan investasi. Menurutnya, kebijakan ini harus mengedepankan kepastian hukum, kesetaraan, akuntabilitas, selektivitas, dan efisiensi agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh daerah dan masyarakat. “Pemberian insentif harus sesuai dengan regulasi yang berlaku dan difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah,” tambahnya.

Fraksi PDIP berharap agar Raperda ini dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), sehingga implementasinya bisa segera dilakukan. Mereka menilai kebijakan ini dapat meningkatkan daya tarik investasi di Balikpapan serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat berkembang bersama dengan investasi yang masuk.

“Fraksi PDIP mendukung penuh Raperda ini dan berharap kebijakan ini dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan,” tutup Najib.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Fraksi PKS-PPP DPRD Kota Balikpapan menyoroti dampak signifikan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap pertumbuhan investasi di kota ini.

Dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (11/2/2025), Fraksi PKS-PPP menilai bahwa pembangunan IKN telah berkontribusi besar dalam meningkatkan sektor ekonomi Balikpapan, khususnya di bidang perhotelan, kuliner, dan kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions).

Perwakilan Fraksi PKS-PPP, Iim, menyampaikan bahwa keberadaan IKN telah mempercepat pertumbuhan berbagai sektor ekonomi di Balikpapan. “Proyek IKN memberikan dampak luas, tidak hanya dalam aspek pembangunan fisik, tetapi juga mendorong perkembangan industri perhotelan, kuliner, dan sektor MICE.

Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah investasi yang masuk ke Balikpapan, terutama dalam bidang hotel dan restoran,” ujar Iim. Menurut Iim, sepanjang tahun 2023-2024, sekitar 50% dari total investasi di Balikpapan berkaitan dengan proyek IKN.

Angka ini menunjukkan besarnya peran proyek tersebut dalam mendongkrak perekonomian kota. Ia juga menegaskan bahwa meningkatnya aktivitas MICE dan perhotelan menjadi salah satu indikator nyata dari pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung di Balikpapan.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan ini, Fraksi PKS-PPP menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung keberlanjutan dampak positif dari proyek IKN. Iim mengusulkan agar pemerintah kota memberikan lebih banyak kemudahan bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek yang muncul seiring pembangunan IKN.

“Fraksi PKS-PPP mendorong agar sektor usaha lokal mendapatkan perhatian lebih, sehingga mereka juga bisa merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini. Pemerintah perlu membuka peluang usaha seluas-luasnya agar manfaat investasi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tambahnya.

Dengan arus investasi yang semakin meningkat berkat proyek IKN, Fraksi PKS-PPP berharap Balikpapan dapat terus berkembang menjadi kota yang maju dan sejahtera, dengan kebijakan yang mampu menciptakan peluang ekonomi yang merata bagi semua lapisan masyarakat.

(ADV/J)

SWARAREPUBLika.com, BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Kota Balikpapan menegaskan bahwa pembangunan Bendungan Pengendali (Bendali) di kawasan Perumahan Grand City, Balikpapan Utara, harus selesai pada akhir 2025. Proyek tersebut diminta untuk tetap mengikuti standar teknis yang telah ditetapkan, guna memastikan fungsinya sebagai solusi pengendalian banjir.

Penegasan tersebut disampaikan dalam kunjungan lapangan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, bersama Ketua Komisi III, Yusri, dan anggota dewan lainnya, pada Selasa (11/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, mereka juga mengundang Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan untuk mengevaluasi langsung progres pembangunan bendali. “Kami menekankan agar proyek bendali ini rampung sesuai jadwal pada akhir 2025, namun yang tak kalah penting adalah kualitas dan kesesuaian dengan standar teknis agar bendali dapat berfungsi maksimal dalam mengurangi risiko banjir,” ungkap Yusri.

Bendali ini dipandang sangat vital untuk mengurangi potensi banjir di kawasan Grand City dan sekitarnya. Oleh karena itu, DPRD meminta agar pembangunan bendali terus berlanjut tanpa ada hambatan yang berarti. “Kami akan terus mengawasi pelaksanaan proyek ini agar tidak terkendala.

Pihak pengembang dan pemerintah harus memastikan bahwa setiap tahap pengerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan,” tegas Yusri. DPRD juga mengingatkan Dinas PU dan Disperkim untuk memastikan pengawasan ketat selama masa pembangunan.

Hal ini penting untuk menjamin kapasitas dan kekuatan bendali agar sesuai dengan kebutuhan pengendalian aliran air di wilayah tersebut. “Proyek besar seperti bendali ini tidak boleh dikerjakan asal-asalan. Pengawasan harus dilakukan dengan serius agar kualitasnya terjamin dan bisa memenuhi tujuan utama, yaitu mengendalikan banjir dengan efektif,” tambah Alwi Al Qadri.

Dengan adanya percepatan pembangunan dan pengawasan yang ketat, DPRD optimis bahwa bendali ini akan segera beroperasi dan memberikan dampak positif dalam menanggulangi bencana banjir di Balikpapan Utara.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang II Tahun 2024/2025 di Gedung Parkir Klandasan pada Selasa (11/2/2025). Rapat ini membahas pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap jawaban Wali Kota Balikpapan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Dalam rapat tersebut, para anggota DPRD, Wali Kota Balikpapan, serta sejumlah pejabat terkait hadir untuk menyoroti pentingnya regulasi ini bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Raperda ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif, mempercepat pertumbuhan usaha, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Salah satu fraksi yang menyampaikan pandangannya adalah Fraksi PKS-PPP. Perwakilan fraksi, Iim, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi yang diusulkan dalam raperda tersebut.

Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan Pemerintah Kota Balikpapan. Dalam kesempatan itu, Iim juga menyampaikan apresiasi terhadap Hari Jadi Kota Balikpapan ke-128 yang mengusung tema Harmoni Berkelanjutan.

Ia menilai tema ini sangat relevan dalam menciptakan sinergi antara pembangunan ekonomi, infrastruktur, sosial, dan lingkungan. “Pembangunan yang dilakukan secara bijak dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya alam akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semoga kebijakan ini benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi warga Balikpapan,” ujar Iim. Lebih lanjut, Fraksi PKS-PPP mengapresiasi beberapa poin dalam kebijakan ini, seperti kemitraan dengan UMKM dan koperasi lokal serta prioritas pemanfaatan tenaga kerja daerah. Langkah ini dinilai akan membantu pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.

Setelah melalui proses pembahasan yang panjang, Raperda ini akhirnya mendapat persetujuan untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Fraksi PKS-PPP berharap implementasi kebijakan ini dapat diawasi secara ketat guna memastikan efektivitasnya dalam mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Kota Balikpapan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Balikpapan yang ke-128, Fraksi Gerindra di DPRD Balikpapan menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh anggota dewan dan berbagai pihak terkait.

Siswanto Budi Utomo, anggota Fraksi Gerindra, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi dalam setiap aspek pembangunan kota. Menurut Siswanto, pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya terkait dengan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup sektor sosial dan ekonomi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa semua program pembangunan harus dirancang agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai langkah nyata dalam mendukung program tersebut, Fraksi Gerindra mendorong kebijakan insentif dan kemudahan dalam menarik investasi.

Kebijakan ini bertujuan agar semakin banyak pelaku usaha yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Balikpapan, yang pada gilirannya akan membuka peluang kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Dari data yang disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), investasi di Balikpapan tercatat mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, nilai investasi yang masuk mencapai Rp25 triliun.

Kenaikan ini diperkirakan berhubungan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang turut memberikan dampak positif pada berbagai sektor, seperti perdagangan, UMKM, dan industri konstruksi. Namun demikian, Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Siswanto menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk menciptakan regulasi yang mendukung serta kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Tujuannya adalah menarik investor tanpa mengorbankan kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat.

"DPRD, terutama Fraksi Gerindra, akan terus bekerja sama dengan fraksi lain dalam melakukan pengawasan, penganggaran, dan legislasi yang berpihak pada kepentingan rakyat. Kami berkomitmen untuk memastikan Balikpapan menjadi kota yang nyaman, layak huni, dan berkelanjutan," ujar Siswanto dalam rapat pada Selasa (11/2/2025).

Ke depan, Fraksi Gerindra berencana untuk terus mendukung berbagai program yang mengedepankan pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama mereka meliputi peningkatan kualitas infrastruktur, kebijakan lingkungan yang lebih ketat, serta pengintegrasian pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Balikpapan bisa menjadi contoh kota di Indonesia yang berhasil mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Fraksi Gerindra DPRD Balikpapan menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai peluang besar yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di Balikpapan.

Dalam rapat paripurna yang digelar, juru bicara Fraksi Gerindra, Siswanto Budi Utomo, menyampaikan optimisme terhadap dampak positif IKN terhadap berbagai sektor, termasuk infrastruktur, perhotelan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Balikpapan.

Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan mencatat lebih dari 5.000 Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan, dengan total investasi mencapai Rp200 miliar. Angka ini mencerminkan tingginya minat investor yang menjadikan Balikpapan sebagai gerbang utama menuju IKN.

Di samping itu, proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) turut memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, dengan nilai investasi yang meningkat hingga 50 persen. Namun, Fraksi Gerindra mengingatkan agar peningkatan investasi ini diimbangi dengan regulasi yang mendukung kelancaran usaha.

“Kami percaya bahwa pertumbuhan investasi harus didukung dengan kebijakan yang kondusif agar Balikpapan dapat bersaing dengan daerah lain dalam menarik investor,” ujar Siswanto dalam rapat tersebut. Fraksi Gerindra menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi.

Menurut mereka, regulasi ini penting agar Balikpapan dapat terus menarik lebih banyak investor. Selain itu, Fraksi Gerindra juga menekankan perlunya pengawasan yang ketat terhadap realisasi investasi yang masuk.

Mereka memastikan bahwa investasi yang ditanamkan harus memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan pengembangan infrastruktur.

Dengan adanya komitmen dari DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan investasi yang mengalir ke Balikpapan dapat berkelanjutan dan memberi dampak jangka panjang bagi kemajuan perekonomian kota ini.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi menjadi Peraturan Daerah (Perda). Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang II Tahun 2024/2025 yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Selasa (11/2/2025).

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, didampingi unsur pimpinan lainnya, Muhammad Taqwa. Sejumlah anggota dewan turut hadir dalam sidang ini. Sementara itu, Pemerintah Kota Balikpapan diwakili oleh Sekretaris Daerah, Muhaimin, bersama perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam pendapat akhirnya, enam fraksi DPRD, yakni Fraksi Golkar, Gerindra, NasDem, PDI Perjuangan, gabungan PKB-Hanura-Demokrat, serta PKS-PPP, sepakat mendukung raperda tersebut. Mereka menilai regulasi ini sangat penting dalam meningkatkan daya tarik investasi di Balikpapan, terutama sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). “Peraturan ini akan memberikan kepastian hukum bagi investor serta menciptakan iklim usaha yang kondusif di Balikpapan,” ujar Yono Suherman seusai rapat paripurna.

DPRD juga menekankan bahwa pemberian insentif harus memiliki kriteria yang jelas dan berbasis manfaat bagi daerah. Beberapa aspek yang menjadi perhatian utama adalah penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Selain itu, DPRD mengingatkan bahwa kemudahan investasi harus tetap mengikuti aturan yang berlaku.

Pemerintah diharapkan memastikan proses perizinan yang efisien tanpa prosedur yang berbelit-belit serta melakukan pengawasan ketat agar kebijakan ini memberikan dampak nyata bagi perekonomian lokal. Dengan pengesahan ini, DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan secara resmi menandatangani surat persetujuan bersama.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan investasi yang sehat, berkelanjutan, serta berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi kota.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Fraksi Gerindra secara resmi menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi.

Dukungan ini disampaikan oleh Siswanto Budi Utomo, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, yang menilai bahwa peraturan ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Siswanto menjelaskan bahwa kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai proyek strategis nasional menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan investasi di Balikpapan.

Menurutnya, perkembangan pesat di berbagai sektor ekonomi, seperti infrastruktur, ketenagakerjaan, dan usaha kecil dan menengah (UMKM), menjadi dampak langsung dari IKN. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan, investasi di Balikpapan menunjukkan lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2023, nilai investasi tercatat sebesar Rp24,1 triliun, meningkat 683,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, pada 2024, jumlah investasi yang masuk telah mencapai Rp25 triliun, menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat.

Siswanto menegaskan bahwa Raperda ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi investor, tetapi juga mempermudah proses investasi. Dengan adanya insentif yang jelas, diharapkan banyak investor yang tertarik menanamkan modal di Balikpapan.

Selain itu, regulasi ini juga diyakini akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui Raperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ungkap Siswanto pada Selasa, 11 Februari 2025.

Tidak hanya Gerindra, beberapa fraksi lain di DPRD Balikpapan juga memberikan dukungannya terhadap Raperda ini. Sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif ini menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan kota.

Dengan adanya Raperda ini, Balikpapan diharapkan semakin menarik bagi investor domestik maupun asing. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Fraksi Golkar DPRD Kota Balikpapan mengungkapkan apresiasi tinggi terhadap partisipasi masyarakat yang turut menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung pembangunan kota.

Hal tersebut diungkapkan dalam pandangan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Suwarni, menekankan bahwa peran serta masyarakat menjadi elemen kunci dalam mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang maju dan beradab.

Ia menyatakan bahwa kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha akan menjadi faktor utama dalam memastikan pembangunan berkelanjutan. "Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi aktif menjaga keamanan dan ketertiban, serta memajukan kota ini.

Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diambil memberi manfaat nyata bagi seluruh warga," ujar Suwarni dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan pada Selasa (11/2/2025).

Fraksi Golkar juga menegaskan bahwa kebijakan dalam Raperda ini tidak hanya bertujuan menguntungkan investor, namun harus memberi dampak positif bagi masyarakat luas. "Kami berharap regulasi ini dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan sosial, sehingga pembangunan kota ini semakin inklusif dan berfokus pada kesejahteraan bersama," tambahnya.

Sebagai kota yang terus berkembang dan strategis di Kalimantan Timur, Balikpapan menjadi daya tarik bagi investor. Meski demikian, Fraksi Golkar mengingatkan agar kebijakan investasi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, budaya, dan lingkungan.

Selain itu, Fraksi Golkar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung stabilitas dan kenyamanan kota. Dengan semakin meningkatnya investasi, diharapkan akan tercipta lebih banyak lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi warga lokal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan kemajuan kota.

"Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap bersinergi dengan pemerintah dalam membangun Balikpapan agar kota ini tetap nyaman untuk dihuni dan memiliki daya saing global yang tinggi. Kolaborasi yang solid akan menjadikan Balikpapan sebagai kota yang maju, modern, dan berkelanjutan," pungkas Suwarni.

Dengan adanya regulasi yang tepat dan terarah, diharapkan pembangunan Balikpapan dapat memberikan manfaat yang luas bagi seluruh warganya.

Pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak hanya berpihak pada sektor ekonomi, tetapi juga menjaga kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Fraksi Golkar DPRD Kota Balikpapan memberikan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa (11/2/2025), anggota Fraksi Golkar, Suwarni, menekankan bahwa regulasi ini harus mampu memberikan kepastian dan kemudahan bagi para investor untuk berinvestasi di Balikpapan, dengan tujuan utama mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Suwarni menegaskan bahwa tujuan investasi yang masuk ke Balikpapan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga untuk memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini, menurutnya, dapat diwujudkan melalui pembukaan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan terjangkau bagi masyarakat Balikpapan.

"Selain mendorong investasi, Raperda ini juga harus dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan yang dapat dinikmati oleh warga setempat," ujar Suwarni.

Sebagai kota yang berperan sebagai super hub ekonomi dan salah satu pendukung utama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan memerlukan regulasi yang tidak hanya menarik investor tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Golkar menilai bahwa pemberian insentif dalam regulasi ini akan menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus memberikan manfaat nyata bagi warga kota. Fraksi Golkar juga berharap regulasi ini dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Balikpapan.

Mereka mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk menjalankan peraturan ini dengan efektif, memastikan implementasi yang tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

Suwarni menambahkan, "Regulasi ini harus memberikan manfaat seimbang, bukan hanya menguntungkan investor, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga." Oleh karena itu, Fraksi Golkar menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan Raperda ini.

Mereka juga meminta agar Pemkot Balikpapan bekerja sama dengan dunia usaha, akademisi, serta masyarakat untuk memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan adanya regulasi yang mendukung investasi, Fraksi Golkar optimis Balikpapan akan semakin berkembang menjadi pusat ekonomi yang lebih maju dan berdaya saing tinggi, memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

(ADV/J)