DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Komisi 2 DPRD Balikpapan bersama Dinas UMKMP kembali melakukan kunjungan lapangan, kali ini ke Sentra Industri Kecil Tahu dan Tempe di Somber, Balikpapan Utara, pada Jumat, 31 Januari 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mendukung pengembangan industri lokal sekaligus mencari peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekretaris Komisi 2 DPRD Balikpapan, Taufiqul Rahman, menyatakan bahwa kondisi lingkungan di kawasan industri tersebut perlu mendapat perhatian lebih. Banyak jalan yang tidak terawat, rumah kosong yang ditumbuhi ilalang, serta lingkungan yang terkesan kumuh.

Pihaknya berharap anggaran perubahan dapat dialokasikan untuk membersihkan dan memperbaiki kawasan ini agar menjadi lebih layak dan nyaman bagi pelaku usaha maupun masyarakat. “Kami ingin kawasan ini lebih terang, bersih, dan tidak lagi terkesan angker.

Banyak rumah kosong yang ditumbuhi ilalang tinggi, sehingga kurang nyaman bagi industri maupun warga sekitar,” ujar Taufiq. Tak hanya fokus pada perbaikan infrastruktur, Komisi 2 juga berencana menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata kuliner dan edukasi.

Taufiq menyebutkan bahwa ia akan berkomunikasi dengan konsultan dan akademisi dari Universitas Gadjah Mada serta universitas di Bandung untuk merancang konsep wisata berbasis industri tahu tempe. “Kita ingin menciptakan sentra kuliner sekaligus tempat edukasi tentang proses pengolahan kedelai menjadi tahu dan tempe.

Selain itu, kawasan ini juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan camping Pramuka atau warga,” tambahnya. Selain menjadi daya tarik wisata, rencana ini juga bertujuan meningkatkan PAD Kota Balikpapan.

Menurut Taufiq, jika kawasan ini dikelola oleh UPT dengan sistem tiket masuk dan parkir yang diatur oleh Dinas Perhubungan, maka potensi pendapatan daerah akan meningkat. "Kami ingin memastikan bahwa mitra-mitra kami bisa memberikan kontribusi bagi PAD.

Targetnya, pada tahun 2026 kawasan ini sudah bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah," harapnya. Dengan rencana ini, diharapkan Sentra Tahu Tempe Somber tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga berkembang sebagai destinasi wisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Rencana Pemerintah Kota Balikpapan untuk melakukan pemekaran Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Balikpapan Utara mendapat dukungan dari anggota DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib. Menurutnya, langkah ini penting guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk.

Data terbaru dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2024 mencatat jumlah penduduk di Balikpapan Utara telah mencapai 191.341 jiwa. Angka ini menunjukkan lonjakan yang signifikan, sehingga struktur RT yang ada saat ini dinilai kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan warga. "Pemekaran RT sangat dibutuhkan agar pelayanan publik lebih optimal. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, pembagian RT yang lebih kecil akan mempermudah koordinasi antara warga dan pemerintah," ujar Najib, Kamis (30/1/2025).

Selain meningkatkan efektivitas administrasi kependudukan, pemekaran RT juga dianggap dapat mempererat hubungan sosial antar warga. Masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial karena RT yang lebih kecil memungkinkan interaksi yang lebih dekat antara perangkat pemerintahan dan warga.

Najib menegaskan bahwa pemekaran ini harus dilakukan dengan perencanaan matang agar selaras dengan regulasi yang berlaku. "Kita harus mengikuti aturan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 agar pemekaran RT berjalan sesuai prosedur," tambahnya.

Dukungan dari legislatif diharapkan mempercepat realisasi kebijakan ini. Dengan pemekaran RT, kualitas hidup warga Balikpapan Utara diharapkan semakin meningkat seiring dengan pelayanan publik yang lebih efektif dan terjangkau.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan melalui Komisi IV memastikan bahwa dua bangunan SMP Negeri yang dibangun oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, yakni SMP 27 di Balikpapan Kota dan SMP 28 di Balikpapan Timur, siap digunakan pada tahun ajaran baru 2025.

Pembangunan ini menjadi respons terhadap lonjakan jumlah siswa yang diperkirakan akan terjadi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Balikpapan. Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menegaskan bahwa DPRD sangat mendukung upaya Pemkot dalam menambah fasilitas pendidikan di Balikpapan.

“Kami sangat mendukung penambahan sekolah baru dan berharap hal ini terus berlanjut setiap tahunnya, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan,” ujar Gasali, Kamis, 30 Januari 2025.

Gasali juga menambahkan bahwa pembangunan SMP 27 dan SMP 28 merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah kekurangan tempat belajar. “Dengan adanya tambahan fasilitas ini, kami berharap masalah yang sering muncul dalam PPDB, seperti keterbatasan kapasitas sekolah, bisa diatasi,” tambahnya.

Selain membangun dua sekolah baru, Pemkot Balikpapan, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), juga telah menyiapkan strategi untuk memastikan ketersediaan tenaga pengajar. Meskipun masih ada kebutuhan akan penambahan jumlah guru, Gasali mengungkapkan bahwa langkah awal untuk merekrut dan menyiapkan tenaga pengajar sudah mulai dilakukan.

“Persiapan tenaga pengajar sudah dimulai oleh Disdikbud, meskipun kami tetap memerlukan tambahan tenaga pendidik untuk memastikan proses pembelajaran berjalan optimal,” ujar Gasali. Kedua sekolah baru ini direncanakan akan diresmikan bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Balikpapan yang ke-128, sebagai simbol keseriusan Pemkot dalam memperluas akses pendidikan.

Dengan hadirnya SMP Negeri 27 dan 28, Pemkot Balikpapan diharapkan dapat memberikan solusi konkret bagi masyarakat yang membutuhkan fasilitas pendidikan yang lebih banyak. Langkah ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menciptakan pendidikan yang lebih merata di seluruh wilayah Kota Balikpapan, serta mempersiapkan generasi unggul di masa depan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Komisi II DPRD Balikpapan kembali mengadakan kunjungan kerja pada Kamis, 30 Januari 2025, dengan tujuan memperkuat sektor koperasi, UMKM, dan industri di Kota Balikpapan. Kegiatan ini dimulai dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan, yang membahas berbagai program kerja untuk tahun 2025.

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Siswanto Budi Utomo, yang juga didampingi oleh anggota Komisi II lainnya serta Kepala DKUMKMP Kota Balikpapan beserta stafnya. Dalam rapat tersebut, pihak DKUMKMP memaparkan sejumlah inisiatif dan program yang dirancang untuk mendukung perkembangan UMKM di Kota Balikpapan, termasuk pelatihan keterampilan, peningkatan akses permodalan, dan strategi pemasaran produk lokal agar lebih dikenal di pasar yang lebih luas.

Setelah sesi RDP, rombongan Komisi II melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi Sentra Industri Kecil yang terletak di Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur. Di lokasi ini, mereka melihat langsung proses produksi berbagai produk UMKM binaan yang ada di sentra tersebut.

Sentra UMKM Teritip merupakan pusat pengembangan usaha kecil yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal, serta menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Wakil Ketua Komisi II, Siswanto Budi Utomo, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya perhatian terhadap sektor UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan oleh DKUMKMP benar-benar memberikan manfaat langsung kepada para pelaku UMKM. Selain itu, kami juga berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan pelaku usaha agar UMKM di Balikpapan dapat semakin maju dan bersaing di tingkat yang lebih tinggi," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa DPRD Balikpapan akan terus mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan yang lebih besar kepada UMKM, baik melalui kebijakan yang lebih pro-UMKM maupun fasilitas yang lebih memadai.

Menurutnya, perkembangan ekonomi yang semakin kompetitif menuntut pelaku UMKM untuk memiliki akses yang lebih mudah terhadap pelatihan, permodalan, dan pemasaran produk. Kunjungan kerja ini mencerminkan komitmen Komisi II DPRD Balikpapan dalam mendukung pertumbuhan UMKM di daerah ini.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha, diharapkan ekosistem bisnis di Balikpapan dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah, serta memperkuat posisi UMKM sebagai sektor penting dalam pembangunan ekonomi Kota Balikpapan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan pentingnya peran camat dalam memastikan pembangunan di wilayahnya berjalan sesuai rencana serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini menjadi perhatian utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan asisten bagian pemerintahan dan seluruh camat se-Kota Balikpapan.

Anggota DPRD Balikpapan, Simon Sulean, menekankan bahwa koordinasi antara camat dan instansi terkait harus lebih erat agar setiap program pembangunan dapat berjalan optimal. Menurutnya, camat memiliki peran strategis dalam mengawasi proyek-proyek yang berlangsung di wilayah masing-masing.

"Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Kota Balikpapan benar-benar terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Simon, Kamis, 30 Januari 2025.

Ia menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat dari pihak kecamatan terhadap proyek pembangunan. Jika pengawasan lemah, bisa berdampak pada keterlambatan pelaksanaan proyek, penurunan kualitas pekerjaan, bahkan berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran.

"Camat harus lebih aktif dan tegas dalam memantau setiap proyek. Jika ada permasalahan di lapangan, harus segera ditindaklanjuti agar tidak menghambat pembangunan," tambahnya. Selain aspek pembangunan, DPRD juga menyoroti pelayanan publik yang harus lebih cepat, transparan, dan efisien.

Masyarakat masih banyak mengeluhkan lambatnya proses administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP dan KK, serta minimnya sosialisasi program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pengawasan terhadap pelayanan publik di kecamatan dinilai masih kurang optimal, sehingga warga sering mengalami kendala dalam mengakses layanan dasar. DPRD menilai bahwa peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan pemanfaatan teknologi digital menjadi solusi utama untuk mengatasi permasalahan ini.

DPRD juga memastikan akan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja camat guna menjamin efektivitas pembangunan dan pelayanan publik di Kota Balikpapan. "Kami ingin agar manfaat dari pembangunan dan pelayanan publik benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Balikpapan," pungkas Simon.

Dengan adanya perhatian khusus dari DPRD, diharapkan para camat dapat menjalankan tugasnya dengan lebih maksimal demi kemajuan dan kesejahteraan warga Balikpapan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Balikpapan menjadi tujuan studi DPRD Kabupaten Mojokerto dalam upaya memahami strategi pengembangan kota yang telah diterapkan di sana. Ketua Tim Protokol DPRD Kota Balikpapan, Leny Fadita, mengapresiasi inisiatif tersebut dan menilai bahwa kolaborasi antar-daerah dapat memberikan manfaat positif bagi masing-masing wilayah.

"Kami sangat mengapresiasi langkah DPRD Kabupaten Mojokerto yang ingin mempelajari pengembangan Kota Balikpapan. Kolaborasi semacam ini sangat penting dalam membangun daerah yang lebih maju dan berkelanjutan," ujar Leny pada Kamis, 30 Januari 2025.

Dalam kunjungan ini, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Imam Sutarso, turut memberikan pandangannya terkait kemajuan infrastruktur di Balikpapan. Ia menilai tata kota Balikpapan bisa menjadi contoh bagi daerah lain, termasuk Mojokerto. "Balikpapan memiliki konsep pengembangan kota yang tertata dengan baik.

Infrastruktur yang sudah terbangun menjadi nilai lebih, meskipun masih ada tantangan seperti banjir di beberapa wilayah," ujar Imam. Lebih lanjut, Imam menyoroti peran strategis Balikpapan sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, keberadaan IKN memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Balikpapan, terutama di sektor pembangunan dan investasi.

"Posisi Balikpapan sebagai pintu gerbang menuju IKN membuka peluang besar. Dengan infrastruktur seperti jalan tol dan jembatan yang terus dikembangkan, aksesibilitas akan semakin baik. Hal ini tentu sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun IKN sebagai pusat pemerintahan baru," tambahnya.

Melalui kunjungan ini, DPRD Kabupaten Mojokerto berharap dapat mengadopsi beberapa konsep pengembangan yang diterapkan di Balikpapan, khususnya dalam hal tata kota dan infrastruktur. Imam menyebut bahwa hasil dari kunjungan ini akan menjadi bahan kajian dalam menyusun strategi pembangunan di Mojokerto.

"Belajar dari pengalaman daerah lain adalah langkah penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik. Kami berharap bisa menerapkan beberapa hal yang kami pelajari di Balikpapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mojokerto," pungkasnya.

Dengan adanya sinergi antara kedua daerah ini, diharapkan inovasi dan strategi pembangunan yang telah berhasil diterapkan di Balikpapan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengembangkan wilayah mereka secara lebih optimal.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Pesatnya pertumbuhan penduduk di Balikpapan akibat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) membawa dampak signifikan terhadap infrastruktur, terutama di sektor transportasi. Salah satu permasalahan utama yang kini dihadapi kota ini adalah meningkatnya kemacetan di berbagai ruas jalan utama.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menilai pemerintah harus segera mengambil langkah konkret guna mengatasi permasalahan ini. Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Laisa Hamisa, menegaskan bahwa pelebaran jalan harus menjadi prioritas utama pemerintah kota agar arus lalu lintas lebih lancar dan nyaman bagi masyarakat.

Pelebaran Jalan sebagai Solusi Kemacetan Menurut Laisa, kondisi jalan saat ini sudah tidak lagi memadai untuk menampung jumlah kendaraan yang terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Ia menilai bahwa pelebaran jalan merupakan solusi mendesak yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah kota.

"Dengan bertambahnya jumlah penduduk, sudah seharusnya pemerintah kota lebih serius memperhatikan infrastruktur jalan. Pelebaran jalan menjadi solusi penting agar lalu lintas lebih lancar," ujar Laisa, Kamis (30/1/2025).

Sebagai langkah awal, pemerintah telah berupaya membuka beberapa jalur alternatif guna mengurangi kepadatan lalu lintas. Sejumlah ruas jalan baru seperti Jalan TPA Manggar yang menghubungkan Km 8 Transad serta jalur dari Sepinggan menuju Jalan Faisal Mukmin telah dibangun untuk mengurangi beban lalu lintas di pusat kota.

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Meskipun demikian, Laisa menilai bahwa langkah tersebut masih belum cukup. Ia menegaskan bahwa selain membuka jalur alternatif, pelebaran jalan di titik-titik strategis juga harus segera dilakukan. Ia pun mengingatkan bahwa tanggung jawab dalam pembangunan dan perbaikan jalan tidak hanya berada di tangan pemerintah kota.

Beberapa ruas jalan masih berada dalam kewenangan pemerintah pusat maupun provinsi, sehingga koordinasi yang lebih intensif diperlukan agar proses pelebaran dapat segera terlaksana. "Pemerintah kota harus lebih proaktif dalam menyuarakan kebutuhan ini di tingkat pusat maupun provinsi agar pelebaran jalan bisa segera terealisasi," tegasnya.

Tanpa adanya perencanaan infrastruktur yang matang, kemacetan di Balikpapan dikhawatirkan akan semakin parah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat menjadi kunci dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik serta mendukung perkembangan kota yang terus berlanjut.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Komisi 2 DPRD Balikpapan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kota Balikpapan. Dalam rapat yang digelar bersama Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian pada Kamis (30/1/2025), DPRD menegaskan pentingnya strategi pengembangan produk unggulan daerah guna memperkuat ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Sekretaris Komisi 2 DPRD Balikpapan, Taufiqul Rahman, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan kajian mendalam terkait kondisi UMKM di Balikpapan. Menurutnya, diperlukan keberanian dalam merancang strategi yang tepat agar produk khas kota ini memiliki daya saing.

"Kami sudah mempelajari situasi di lapangan dan melihat perlunya inovasi dalam meningkatkan produk ikon Balikpapan, agar tidak hanya meniru daerah lain tetapi juga memiliki identitas khas sendiri," ujarnya usai rapat.

Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah mengalokasikan anggaran aspirasi untuk mendukung penyelenggaraan berbagai event yang bertujuan menemukan dan memperkenalkan produk khas Balikpapan.

Ia mencontohkan bagaimana kota-kota lain memiliki produk unggulan, seperti bakpia di Yogyakarta, bakso di Malang, atau spiku di Surabaya. "Balikpapan harus punya produk khas sendiri yang bisa menjadi identitas kota ini," tambahnya. Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Taufiqul Rahman menegaskan bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup tanpa disertai peningkatan kualitas SDM dan inovasi di kalangan generasi muda. "Kalau infrastruktur dibangun tapi ekonomi masyarakat dan SDM-nya tidak berkembang, maka dampaknya tidak akan maksimal," jelasnya.

Untuk meningkatkan pemasaran produk lokal, DPRD juga berencana menggandeng media online serta konten kreator guna mempromosikan UMKM Balikpapan secara lebih luas. Bahkan, rencana pembangunan destinasi wisata kuliner di setiap kecamatan juga sedang dipersiapkan sebagai langkah konkret dalam memperkenalkan produk unggulan daerah.

Sebagai upaya lebih lanjut, Komisi 2 DPRD bersama Dinas Koperasi dan UMKM akan melakukan kunjungan ke Central Industry di Teritip. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi para pelaku usaha serta mengidentifikasi kebutuhan dan kendala yang mereka hadapi. "Kami ingin mengetahui apa saja yang diperlukan oleh pelaku UMKM dan bagaimana cara terbaik untuk membantu mereka berkembang," ujarnya.

Dengan serangkaian langkah ini, diharapkan Balikpapan dapat memiliki produk unggulan yang mampu bersaing, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di pasar internasional.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - DPRD Kota Balikpapan memastikan bahwa proyek pembangunan gedung baru berjalan sesuai dengan standar kualitas yang ketat dan target penyelesaian yang telah ditetapkan. Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa pengawasan intensif dilakukan pada setiap tahap pembangunan untuk memastikan proyek ini selesai dengan hasil yang optimal, serta dapat digunakan dengan efisien oleh anggota legislatif dan masyarakat.

Pembangunan gedung DPRD Balikpapan telah memasuki tahap kedua, yang meliputi pengecekan dan evaluasi mendalam oleh pihak DPRD. Proses ini bertujuan untuk memastikan setiap langkah pengerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah ditentukan.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak hanya penyelesaian fisik yang tercapai, tetapi juga bahwa gedung ini akan berfungsi secara maksimal dalam menunjang tugas-tugas legislatif,” ujar Alwi. Alwi menambahkan bahwa pembangunan gedung ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislatif, pengawasan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Gedung yang kokoh, estetis, namun juga nyaman dan fungsional, akan memberi ruang yang lebih baik bagi para anggota DPRD untuk menjalankan tugas mereka. Saat ini, proyek pembangunan telah mendekati tahap akhir, dengan fokus pada penyempurnaan interior serta pengadaan fasilitas pendukung.

Fasilitas yang disediakan termasuk ruang kerja yang lebih representatif, ruang rapat dengan teknologi modern, dan sarana pendukung lainnya yang akan mendukung kelancaran tugas dan koordinasi anggota dewan. Dalam kesempatan yang berbeda, Alwi juga mengungkapkan harapannya terkait dampak positif yang akan ditimbulkan oleh gedung baru tersebut.

"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat merasakan langsung manfaat dari gedung ini. Baik dari segi pelayanan yang lebih baik maupun dari sisi transparansi dan akuntabilitas kinerja DPRD,” tambah Alwi. Gedung baru ini, yang menjadi bagian dari upaya peningkatan kinerja pemerintahan daerah, diyakini akan memperkuat koordinasi antar anggota dewan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung transparansi dalam pengambilan keputusan.

Proyek ini diharapkan selesai tepat waktu dan memenuhi standar kualitas yang optimal, sebagai bukti komitmen DPRD Balikpapan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan pengawasan ketat dan kerja sama yang solid antara DPRD dan Pemerintah, pembangunan gedung ini diharapkan menjadi fasilitas yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Balikpapan.

Hal ini menjadi langkah nyata DPRD Balikpapan dalam mendukung pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat. (ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Sentra Industri Kecil Teritip (SIKT) di Balikpapan Timur menjadi salah satu pusat pengembangan ekonomi yang terus berupaya mengatasi berbagai tantangan. Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Suriani, menyatakan pentingnya adanya dukungan lebih lanjut bagi sentra ini agar dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Dalam kunjungan ke sentra industri tersebut, Suriani menerima berbagai masukan dari para pelaku usaha yang merasakan kendala dalam hal kapasitas produksi dan permodalan. Salah satu usaha yang menonjol adalah budidaya jamur tiram yang hanya mampu menghasilkan sekitar 30 kg per hari, dengan tingkat kestabilan produksi yang masih perlu ditingkatkan.

"Alhamdulillah, setelah melihat langsung kondisi di sini, saya menyadari bahwa sentra ini memang membutuhkan pengembangan lebih lanjut," ujar Suriani. Keterbatasan produksi menjadi masalah utama yang harus segera diatasi agar usaha kecil di sentra ini bisa berkembang lebih maksimal.

Suriani juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam memberikan akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau bagi para pelaku usaha. Tanpa adanya bantuan dalam bentuk modal yang cukup, banyak pelaku usaha yang kesulitan untuk meningkatkan produksi mereka.

Selain itu, Suriani mengapresiasi salah satu usaha di SIKT yang telah berhasil menjalin kemitraan dengan hotel-hotel besar di Balikpapan. Hal ini menunjukkan bahwa, dengan dukungan yang tepat, produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Suriani berharap keberhasilan ini bisa menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lainnya untuk terus berinovasi.

Dia juga mendorong pemerintah untuk lebih aktif dalam mempromosikan produk UMKM yang ada di SIKT agar semakin dikenal oleh masyarakat luas. "Dinas terkait perlu lebih mendorong dan memfasilitasi promosi produk-produk lokal agar dapat bersaing di pasar yang lebih besar," imbuhnya.

Suriani berharap, dengan pengelolaan yang lebih optimal, sentra industri kecil di Balikpapan Timur bisa berkembang menjadi pusat ekonomi yang lebih maju dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Kemacetan lalu lintas yang semakin parah di Balikpapan menjadi perhatian serius DPRD Kota Balikpapan. Masalah ini memerlukan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat, terutama terkait dengan pengelolaan jalan-jalan utama yang kini mengalami kepadatan tinggi.

Beberapa ruas jalan yang menjadi titik kemacetan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, yang berarti proses pelebaran jalan harus melibatkan persetujuan dari berbagai instansi terkait.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Laisa Hamisa, mengungkapkan bahwa untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kota perlu lebih proaktif dalam mengajukan proposal pelebaran jalan kepada pemerintah pusat. “Jika hanya mengandalkan anggaran daerah, proyek pelebaran jalan bisa terhambat karena keterbatasan dana,” katanya.

Hamisa menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan proses ini berjalan lancar dan tidak tertunda. Menurutnya, beberapa ruas jalan yang mengalami kemacetan merupakan jalan yang berada di bawah kewenangan pusat dan provinsi.

Tanpa adanya kesepakatan dan koordinasi yang baik antara pemerintah kota dan pemerintah pusat, proyek pelebaran jalan bisa menghadapi kendala besar. “Jika tidak ada koordinasi yang baik, proyek pelebaran jalan bisa tertunda dan masyarakat yang akan dirugikan,” tambahnya.

DPRD Balikpapan juga meminta agar Pemkot Balikpapan segera menyusun kajian kebutuhan infrastruktur secara komprehensif dan mengajukannya kepada pemerintah pusat. Dengan kajian yang jelas, diharapkan alokasi anggaran negara bisa memprioritaskan proyek pelebaran jalan yang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Balikpapan.

Jika koordinasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat tidak segera dilakukan, dikhawatirkan kemacetan lalu lintas di Balikpapan akan semakin parah. Hal ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi kota yang terus berkembang.

(ADV/J)

SWARARRPUBLIKA.com, Balikpapan - Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menegaskan komitmennya dalam mengawal realisasi pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) di Balikpapan Timur agar sesuai dengan perencanaan. Proyek ini merupakan salah satu prioritas pemerintah di bidang kesehatan yang diharapkan dapat segera memasuki tahap lelang pada April tahun ini.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Sufyan Jufri, menyatakan bahwa persiapan menuju realisasi proyek ini semakin jelas. Berbagai tahapan telah dilalui, termasuk kajian mendalam, penentuan lokasi, serta kesiapan lahan untuk pembangunan. Dengan seluruh persyaratan yang telah terpenuhi, proyek ini dinilai layak untuk melangkah ke tahap berikutnya.

"Lahan untuk pembangunan sudah siap dan tidak ada kendala. Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp272 miliar, dengan tahap awal kucuran dana sebesar Rp19 miliar yang akan digunakan untuk konstruksi awal," ujar Sufyan.

Rumah sakit ini dirancang memiliki lima lantai dengan fasilitas modern guna meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. DPRD Balikpapan melalui Komisi IV berkomitmen untuk mengawal proyek ini agar berjalan sesuai target dan memastikan kualitas bangunan memenuhi standar yang telah ditetapkan. “Proyek ini menjadi perhatian utama kami di DPRD, khususnya Komisi IV.

Kami akan mengawasi dengan serius agar pembangunannya berjalan lancar dan sesuai dengan perencanaan,” tegas politisi PKB itu. Lebih lanjut, Sufyan menyoroti urgensi kehadiran fasilitas kesehatan ini bagi warga Balikpapan Timur. Selama ini, masyarakat di wilayah tersebut harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan setingkat rumah sakit.

Dengan adanya RSU ini, akses layanan kesehatan bagi warga akan menjadi lebih mudah dan cepat, terutama dalam kondisi darurat yang membutuhkan penanganan segera. “Dalam situasi darurat, kecepatan penanganan sangat krusial. Oleh karena itu, pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur menjadi langkah yang sangat tepat,” tutup Sufyan, yang juga merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan Timur.

(ADV/J)