DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Kemacetan yang semakin parah di Balikpapan Timur menjadi sorotan serius dari Anggota DPRD Kota Balikpapan, Suriani. Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Balikpapan Timur itu menegaskan bahwa infrastruktur jalan di wilayah tersebut membutuhkan penanganan segera guna mengurai kepadatan lalu lintas yang semakin menghambat aktivitas masyarakat.

"Kondisi lalu lintas di Balikpapan Timur sudah sangat macet. Ini berdampak pada mobilitas warga dan perekonomian lokal. Oleh karena itu, pelebaran jalan dan perbaikan infrastruktur harus menjadi prioritas utama pemerintah kota," ujar Suriani saat ditemui wartawan, Jumat (21/2/2025).

Menurutnya, peningkatan akses jalan tidak hanya memperlancar arus kendaraan, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi daerah. Ia menilai bahwa infrastruktur yang memadai akan mendukung pertumbuhan bisnis serta mempercepat distribusi barang dan jasa.

Tak hanya soal infrastruktur, Suriani juga menyoroti pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menekankan bahwa pelatihan bagi pelaku usaha kecil harus diikuti dengan program berkelanjutan, seperti akses permodalan dan pemasaran yang lebih luas. "Pelatihan tidak cukup hanya sebatas teori. Setelahnya, pelaku UMKM harus mendapat dukungan nyata, seperti bantuan permodalan dan strategi pemasaran agar produk mereka mampu bersaing di pasar yang lebih luas," paparnya.

Suriani berharap pemerintah kota lebih aktif dalam mendorong promosi produk lokal Balikpapan Timur. Ia meyakini bahwa dengan strategi pemasaran yang tepat, produk UMKM setempat memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing di tingkat yang lebih tinggi. "Kami ingin UMKM di Balikpapan Timur tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan memiliki pasar yang jelas," tambahnya.

Sebagai wakil rakyat, Suriani menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Ia percaya bahwa perhatian serius terhadap infrastruktur dan penguatan UMKM akan menjadi landasan kuat bagi kemajuan ekonomi daerah.

"DPRD siap mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kami berharap langkah konkret segera diambil agar masyarakat Balikpapan Timur dapat merasakan manfaatnya secara nyata," pungkasnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Peresmian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 28 di Balikpapan Timur mendapat apresiasi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Suriani.

Menurutnya, kehadiran sekolah ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Suriani menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, atas dukungannya dalam merealisasikan pembangunan sekolah yang telah lama dinantikan.

“Ini adalah hasil perjuangan panjang, terutama oleh Komisi IV DPRD yang terus mengawal proses pembangunannya sejak awal,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat, 21 Februari 2025.

Ia menilai keberadaan SMP Negeri 28 sangat penting bagi warga Balikpapan Timur yang sebelumnya menghadapi kendala jarak untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Dengan adanya sekolah ini, para siswa tak perlu lagi menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan pendidikan yang layak. “Anak-anak di Balikpapan Timur berhak mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Sekolah ini akan meringankan beban orang tua serta mempermudah proses belajar-mengajar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Suriani menekankan bahwa pembangunan sekolah ini harus dibarengi dengan optimalisasi sarana dan prasarana agar dapat menunjang kualitas pendidikan. Ia menyoroti pentingnya fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium, serta ruang kelas yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar siswa.

Tak hanya itu, ia juga mendorong peningkatan kualitas tenaga pengajar di SMP Negeri 28. Menurutnya, kehadiran guru yang kompeten akan berkontribusi besar dalam membentuk peserta didik yang berkualitas. “DPRD siap mendukung kebijakan yang berpihak pada pendidikan.

Kami ingin memastikan anak-anak Balikpapan Timur mendapatkan pendidikan terbaik, baik dari segi akses maupun kualitas,” tegasnya.

Dengan berdirinya SMP Negeri 28, Suriani optimistis bahwa generasi muda di Balikpapan Timur akan memiliki peluang lebih besar untuk meraih prestasi dan membangun masa depan yang lebih cerah.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menekankan pentingnya kerja sama erat dengan pemerintah kota guna memastikan terlaksananya program-program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dianggap sebagai faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan warga.

Anggota DPRD Kota Balikpapan, Suriani, menegaskan bahwa program pro-rakyat harus segera diwujudkan agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Beberapa program yang menjadi perhatian utama, antara lain BPJS Kelas 3 gratis, seragam sekolah gratis, serta dukungan konkret bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Kolaborasi antara DPRD dan Pemkot harus kuat agar program yang telah dijanjikan dapat terealisasi dengan baik. BPJS gratis, seragam gratis, dan bantuan untuk UMKM harus segera diwujudkan demi kesejahteraan warga," ujar Suriani dalam wawancara pada Jumat, 21 Februari 2025.

Ia menekankan bahwa sektor UMKM memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Menurutnya, Balikpapan harus memiliki produk unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional, sebagaimana Yogyakarta dikenal dengan batiknya.

"Kita ingin Balikpapan memiliki identitas khas melalui produk unggulan yang bisa menembus pasar nasional. UMKM harus didukung penuh agar berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah," jelasnya.

Sebagai anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Suriani mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyusun berbagai strategi guna mengangkat potensi lokal. Upaya tersebut mencakup pemberdayaan pelaku usaha, peningkatan keterampilan, serta dukungan pemasaran yang berkelanjutan. "Kami di Komisi II terus mendorong agar Balikpapan memiliki produk ikonik yang tidak hanya menjadi kebanggaan daerah tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Lebih lanjut, Suriani menekankan bahwa sinergi antara DPRD dan pemerintah kota harus diwujudkan dalam bentuk kerja nyata, bukan sekadar wacana. Realisasi program prioritas harus menjadi fokus utama agar masyarakat merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang dibuat.

"DPRD berkomitmen mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Yang terpenting, program-program tersebut harus berjalan sesuai target dan benar-benar memberikan manfaat bagi warga Balikpapan," tutupnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pelantikan serentak kepala daerah di seluruh Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Kota Balikpapan, Suriani. Ia menilai momen bersejarah ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi pemerintahan daerah, termasuk bagi Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dan Wakil Wali Kota Bagus Susetyo.

Suriani menyambut baik pelantikan ini dan berharap pasangan Rahmad-Bagus dapat menjalankan amanah dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Menurutnya, kepemimpinan yang responsif sangat diperlukan guna menghadapi tantangan pembangunan di Balikpapan. "Kami mengucapkan selamat kepada seluruh kepala daerah yang telah dilantik, terutama Rahmad-Bagus.

Semoga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, sukses, dan membawa perubahan positif bagi masyarakat Balikpapan," ujarnya saat diwawancarai pada Jumat, 21 Februari 2025. Lebih lanjut, Suriani menekankan pentingnya pelantikan serentak ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang solid menjadi kunci utama dalam merealisasikan program-program yang telah dijanjikan kepada warga. "Sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, koordinasi antara eksekutif dan legislatif harus semakin erat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan maksimal," jelasnya.

Suriani juga mendorong agar kepemimpinan Rahmad-Bagus lebih peka terhadap aspirasi masyarakat. Menurutnya, warga menantikan realisasi janji kampanye mereka, seperti peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"DPRD siap mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat. Program-program prioritas harus segera direalisasikan agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," tegasnya.

Dengan dilantiknya Rahmad Mas’ud dan Bagus Susetyo, Suriani optimistis bahwa Balikpapan akan semakin maju dengan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Ia berharap kepemimpinan baru ini dapat membawa perubahan positif dan berkelanjutan bagi seluruh warga Balikpapan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Partai Golkar, Subari, menyerukan percepatan pembangunan di Balikpapan Timur. Setelah Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud dan Wakil Wali Kota Bagus Susetyo resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, ia berharap kebijakan pembangunan di wilayah ini mendapat perhatian lebih serius.

Subari menyoroti tiga aspek utama yang perlu diperkuat, yakni pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur jalan. Menurutnya, tanpa peningkatan di sektor-sektor ini, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Balikpapan Timur akan sulit terwujud.

"Peningkatan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan yang memadai, serta infrastruktur jalan yang lebih baik menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Balikpapan Timur. Kami berharap pemerintah segera merealisasikan program yang benar-benar berdampak langsung," ujarnya, Jumat, 21 Februari 2025.

Salah satu isu krusial yang ia angkat adalah kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal. Dengan status Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), lonjakan jumlah penduduk dan kendaraan dipastikan akan meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

"Jalan-jalan di Balikpapan Timur perlu diperluas dan diperbaiki agar tidak menjadi kendala dalam pertumbuhan wilayah. Kita harus mengantisipasi lonjakan penduduk dan kendaraan dengan kebijakan pembangunan infrastruktur yang progresif," tegasnya.

Selain itu, Subari menyoroti akses jalan ke Samboja, Kukar, yang masih terbatas. Ia mendesak pemerintah untuk segera merencanakan pelebaran jalan atau pembangunan jalur alternatif guna meningkatkan konektivitas antarwilayah. "Akses dari Batakan menuju Samboja masih kurang memadai. Kami terus mengawal agar pelebaran jalan atau pembangunan rute baru dapat segera diwujudkan. Meskipun ini merupakan kewenangan provinsi, kami ingin memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai rencana," tambahnya.

Terkait kemacetan di Balikpapan Timur, Subari mendukung penuh rencana pembangunan flyover yang telah dikemukakan oleh Gubernur Kaltim terpilih. Ia optimistis proyek tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. "Flyover sangat diperlukan untuk memperlancar arus kendaraan.

Kami mendukung penuh agar proyek ini segera direalisasikan dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," katanya. Subari menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan DPRD sangat diperlukan agar pembangunan di Balikpapan Timur berjalan lebih cepat dan efisien demi kesejahteraan masyarakat.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Rahmad Mas'ud dan Bagus Susetyo resmi menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025.

Pelantikan ini menjadi bagian dari agenda serentak yang melantik 481 kepala daerah di seluruh Indonesia, sebagai langkah efisiensi pemerintah pusat. Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menyampaikan apresiasinya terhadap pelantikan tersebut.

Ia berharap kepemimpinan Rahmad-Bagus dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Balikpapan. "Saya mengucapkan selamat kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru dilantik. Pelantikan serentak ini efisien karena tidak mengganggu aktivitas pemerintahan dan menghemat anggaran," ujar Budiono.

Ia juga menekankan pentingnya realisasi janji politik Rahmad-Bagus yang telah disampaikan kepada masyarakat selama kampanye. Menurut Budiono, janji-janji tersebut sudah diakomodasi dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan harus segera diwujudkan. "Janji politik yang sudah tertuang dalam RPJMD harus direalisasikan. Masyarakat Balikpapan menantikan langkah nyata dari kepemimpinan mereka," tegasnya.

Selain itu, Budiono menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengatasi berbagai tantangan, seperti kemacetan, banjir, dan perbaikan infrastruktur. "Kini saatnya pemerintah fokus bekerja untuk masyarakat tanpa melihat latar belakang politik.

Semua warga Balikpapan harus diakomodasi kebutuhannya. Sinergi antara DPRD dan Pemkot menjadi kunci utama dalam menjawab berbagai tantangan kota ini," pungkasnya.

Masyarakat Balikpapan menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan Rahmad Mas'ud dan Bagus Susetyo untuk menghadirkan program yang pro-rakyat serta mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang ada.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 481 kepala daerah dari seluruh Indonesia dalam sebuah upacara di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025.

Salah satu pasangan yang dilantik adalah Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud dan Wakil Wali Kota Bagus Susetyo. Momen ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya pelantikan dilakukan serentak di tingkat nasional oleh Presiden. Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, memberikan apresiasi terhadap pelantikan serentak ini.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan wujud nyata dari reformasi birokrasi yang diusung pemerintah. "Pelantikan serentak ini langkah yang sangat baik. Selain memangkas birokrasi, kebijakan ini juga menghemat anggaran negara yang sebelumnya harus dikeluarkan untuk pelantikan di masing-masing provinsi.

Dengan dilakukan langsung oleh Presiden, proses ini lebih efisien dan transparan," ujar Budiono dalam keterangannya pada Kamis, 20 Februari 2025. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Dengan pelantikan yang sudah selesai, Budiono berharap kepala daerah segera fokus menjalankan tugasnya demi kepentingan masyarakat. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. "Anda semua adalah pelayan rakyat. Prioritaskan kepentingan masyarakat, tingkatkan kesejahteraan mereka, dan berikan pelayanan terbaik bagi daerah masing-masing," tegas Presiden Prabowo.

Budiono pun sependapat dengan arahan tersebut. Menurutnya, kepala daerah harus segera bergerak merealisasikan program yang telah dirancang tanpa ada penundaan. DPRD Kota Balikpapan, lanjutnya, siap bersinergi dengan pemerintah kota untuk memastikan pembangunan berjalan optimal dan pelayanan publik semakin baik.

"Kami di DPRD Kota Balikpapan mendukung penuh kebijakan yang pro-rakyat. Kami berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota segera bekerja, melanjutkan program yang sudah ada, serta mempercepat layanan kepada masyarakat," pungkas Budiono.

(ADV/J)

 

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Usai pelantikan serentak 481 kepala daerah di Istana Negara pada 20 Februari 2025, pemerintah pusat mengagendakan kegiatan ret-ret militer di Magelang. Kegiatan ini diikuti oleh para kepala daerah guna mempererat hubungan dan memperkuat koordinasi antarwilayah.

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menilai ret-ret ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi wadah strategis dalam membangun kerja sama antar pimpinan daerah.

Ia berharap kegiatan ini dapat menciptakan sinergi yang lebih solid demi mendukung program pembangunan di masing-masing wilayah. “Ret-ret ini menjadi kesempatan bagi para kepala daerah untuk membangun kekompakan. Sinergi yang kuat akan memudahkan koordinasi, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ujar Fauzi.

Menurutnya, kerja sama antarwilayah sangat penting dalam mendorong pemerataan pembangunan. Ia mencontohkan bagaimana infrastruktur yang baik di satu daerah dapat memberikan dampak positif bagi daerah sekitarnya.

Oleh karena itu, komunikasi yang intensif antara kepala daerah sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil bisa selaras dengan visi pembangunan nasional. Fauzi juga berharap Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud dan Wakil Wali Kota Bagus Susetyo dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas jaringan kerja sama dengan kepala daerah lain.

Dengan begitu, Balikpapan dapat lebih maju dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik. “Ini bukan hanya soal seremoni, tetapi kesempatan untuk belajar dan berbagi pengalaman dengan kepala daerah lain.

Kami berharap hasil dari kegiatan ini dapat membawa dampak positif bagi pembangunan Balikpapan,” pungkasnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, memberikan apresiasi terhadap pelantikan serentak 481 kepala daerah di seluruh Indonesia yang berlangsung pada Kamis, 20 Februari 2025.

Prosesi pelantikan ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, termasuk untuk Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud dan Wakil Wali Kota Bagus Susetyo. Fauzi menilai langkah ini sebagai kebijakan yang efisien, baik dari segi anggaran maupun waktu.

Dengan pelantikan serentak, pemerintah dapat menghemat biaya serta menciptakan momentum kebersamaan bagi para kepala daerah yang baru dilantik. “Pelantikan secara serentak ini luar biasa. Selain lebih efisien dari segi anggaran, dipimpin langsung oleh Presiden tentu memberikan kesan lebih kuat dan menyatukan semangat para kepala daerah,” ujarnya saat diwawancarai di Balikpapan.

Menurutnya, penyelenggaraan yang terpusat ini juga mempertegas komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan di seluruh daerah. Ia berharap kepala daerah yang baru dilantik segera beradaptasi dan menjalankan program kerja yang sudah direncanakan demi kesejahteraan masyarakat.

Fauzi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menjalankan berbagai kebijakan pembangunan. Ia berharap Rahmad Mas'ud dan Bagus Susetyo dapat terus membawa perubahan positif bagi Balikpapan dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat.

“Kami di DPRD siap mendukung penuh program-program yang memang berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pembangunan kota,” pungkasnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan pemerintah pusat untuk tahun 2024-2025 mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa. Ia menilai langkah tersebut sebagai strategi yang tepat dalam memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara.

Menurut Taqwa, penghematan ini tidak dimaksudkan untuk memangkas kebutuhan dasar masyarakat, tetapi lebih diarahkan pada pengurangan belanja seremonial yang kurang mendesak. “Efisiensi anggaran harus difokuskan pada hal-hal yang benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Taqwa dalam wawancara pada Kamis, 20 Februari 2025.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi DPRD untuk memastikan setiap alokasi dana digunakan secara optimal. Untuk itu, diperlukan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran. “Kami akan bekerja sama dalam menyusun skala prioritas berdasarkan Instruksi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” tambahnya.

Selain itu, Taqwa mengapresiasi kebijakan pelantikan serentak 481 kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah ini tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Dengan dipusatkan di ibu kota, banyak biaya dapat ditekan sehingga anggaran bisa dialokasikan untuk hal yang lebih penting,” ungkapnya.

Meskipun kebijakan efisiensi diterapkan, Taqwa optimistis hal ini tidak akan menghambat jalannya pemerintahan di Balikpapan. Justru, efisiensi ini diyakini mampu mempercepat realisasi program-program prioritas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Selama efisiensi ini tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, maka langkah ini menjadi bagian dari solusi pembangunan yang berkelanjutan,” tutupnya.

Dengan adanya komitmen dan dukungan dari seluruh pihak, diharapkan efisiensi anggaran ini dapat mendorong pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat Balikpapan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas pelantikan Rahmad Mas'ud sebagai Wali Kota Balikpapan dan Bagus Susetyo sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan. Keduanya resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 20 Februari 2025.

Dalam keterangannya, Muhammad Taqwa menegaskan bahwa kepemimpinan Rahmad Mas'ud dan Bagus Susetyo diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Balikpapan. Ia optimistis bahwa berbagai program yang dijalankan nantinya akan selaras dengan kebutuhan warga. “Kami di DPRD berharap kepala daerah yang baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

Kami siap mendukung dan mengawal program-program pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Taqwa kepada awak media. Menurutnya, keberhasilan dalam memimpin daerah tidak hanya bergantung pada kepala daerah, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah, DPRD, serta seluruh elemen masyarakat.

Kerja sama yang solid, lanjutnya, menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Taqwa menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawasi jalannya kebijakan agar tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat. “Dukungan dari seluruh pihak, termasuk masyarakat, sangat diperlukan. Kami mendorong partisipasi aktif warga dalam memberikan masukan serta mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berada pada jalur yang benar,” tambahnya.

Dengan kepemimpinan yang baru, Taqwa berharap Kota Balikpapan dapat mengalami peningkatan dalam berbagai sektor, termasuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung program pemerintah demi kemajuan kota. “Persatuan dan kerja sama dari semua pihak adalah kunci utama dalam membangun Balikpapan yang lebih maju. Mari kita bersama-sama mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLiKA, Balikpapan – Pemerintah pusat terus mendorong efisiensi dalam penggunaan anggaran nasional untuk periode 2024-2025. Kebijakan ini mendapat tanggapan positif dari Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, yang menilai penghematan anggaran sebagai strategi yang tepat dalam memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.

Taqwa menjelaskan bahwa penghematan difokuskan pada pengurangan anggaran di sektor-sektor seremonial yang tidak bersifat mendesak. “Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang tersedia benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Program prioritas akan tetap berjalan dengan baik,” ujarnya dalam wawancara pada Kamis, 20 Februari 2025. Menurutnya, efisiensi anggaran sejalan dengan upaya meningkatkan pembangunan daerah tanpa mengurangi pelayanan publik yang esensial.

DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat harus bersinergi dalam menentukan skala prioritas penggunaan anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. “Kami akan menyusun skala prioritas dengan mengacu pada Instruksi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hanya dengan perencanaan matang, kita dapat memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif,” tegasnya.

Selain itu, Taqwa juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang melantik 481 kepala daerah secara serentak. Ia menilai kebijakan ini sebagai langkah efisien yang mampu menghemat anggaran serta memperkuat koordinasi pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah. “Dengan pelantikan terpusat di ibu kota, biaya yang dikeluarkan bisa lebih terkendali. Ini sejalan dengan kebutuhan anggaran nasional yang saat ini cukup besar,” tambahnya.

Taqwa optimistis bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat jalannya pemerintahan di Balikpapan. Sebaliknya, kebijakan ini justru akan mempercepat implementasi program-program prioritas yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Selama efisiensi dilakukan dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat, ini akan menjadi bagian dari solusi untuk pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Diharapkan, kebijakan efisiensi ini mampu mewujudkan pembangunan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat Balikpapan.

(ADV)