SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Kelangkaan gas elpiji 3 kg yang dikeluhkan masyarakat Kota Balikpapan mendapat perhatian serius dari DPRD setempat. Untuk mencari solusi atas permasalahan ini, Komisi II DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak terkait, termasuk Dinas Perdagangan, Sekretariat Daerah Kota (Sedakot) Perekonomian, Pertamina Patra Niaga, serta Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (Lidik).
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengungkapkan bahwa banyak warga mengeluhkan sulitnya memperoleh gas bersubsidi. Oleh karena itu, DPRD meminta penjelasan dari Pertamina dan instansi terkait mengenai penyebab utama kelangkaan serta langkah konkret yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan ini.
“Kami menyoroti pengawasan distribusi, khususnya di tingkat pengecer. Ada indikasi permainan di tingkat pangkalan yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga di pasaran. Oleh karena itu, kami meminta Pertamina untuk memperketat pengawasan agar masyarakat tidak dirugikan,” ujar Fauzi dalam wawancara dengan wartawan, Rabu (12/2/2025).
Menurutnya, distribusi gas elpiji 3 kg perlu diawasi lebih ketat guna mencegah penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat kecil. Ia juga mengungkapkan dugaan adanya oknum yang sengaja memainkan distribusi, sehingga stok gas bersubsidi semakin terbatas di pasaran.
Selain pengawasan, Komisi II DPRD merekomendasikan agar sidak (inspeksi mendadak) dilakukan lebih rutin. Fauzi menegaskan bahwa selama ini DPRD tidak dilibatkan dalam sidak, sehingga sulit untuk memantau perkembangan distribusi gas secara menyeluruh. “Kami berharap hasil sidak bisa dilaporkan secara transparan kepada DPRD. Dengan begitu, kami dapat ikut mengawasi dan memastikan distribusi berjalan sesuai aturan,” tambahnya.
Sementara itu, Eko selaku Sales Area Manager Kalimantan Timur dan Utara (SAM Kaltimut) PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya menyalurkan gas elpiji 3 kg sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, peningkatan permintaan serta potensi penimbunan di tingkat pengecer menjadi kendala dalam distribusi.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, DPRD, Pertamina, dan instansi terkait sepakat untuk memperketat pengawasan distribusi gas elpiji. Selain itu, mekanisme pelaporan yang lebih transparan juga didorong agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh gas bersubsidi.
Kelangkaan gas elpiji 3 kg di Balikpapan menjadi persoalan yang terus berulang setiap tahunnya. Dengan adanya langkah konkret dari berbagai pihak, diharapkan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan gas yang menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari.
(ADV/J)