DPRD Balikpapan

 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Anggota DPRD Kota Balikpapan, Iim, menegaskan pentingnya peningkatan literasi masyarakat terkait layanan BPJS Kesehatan. Hal itu ia sampaikan saat menggelar kegiatan reses di halaman Kantor Kelurahan Karang Rejo pada Selasa (22/4/2025).

Dalam dialog bersama warga, Iim menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelayanan BPJS yang kini berbasis digital dan tidak lagi menggunakan kartu fisik. Ia mengungkapkan bahwa banyak warga masih kebingungan dengan sistem baru yang diterapkan, terutama dalam kondisi darurat.

"Meskipun layanan BPJS saat ini sudah serba digital dan dipermudah, tapi tetap saja masyarakat harus diberi pemahaman yang jelas. Jangan sampai ketika butuh layanan, mereka bingung harus bagaimana," ujar Iim.

Untuk menjawab persoalan ini, ia mengusulkan agar BPJS Kesehatan memperluas kampanye edukatif melalui berbagai saluran komunikasi seperti videotron, siaran radio, hingga media sosial. Menurutnya, pendekatan informasi yang masif dapat menjangkau lebih banyak warga dan meningkatkan kesadaran terkait hak serta prosedur layanan kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Iim juga menyinggung persoalan gizi buruk dan stunting yang masih terjadi di Kelurahan Karang Rejo. Berdasarkan data terbaru, masih terdapat 14 kasus aktif stunting di wilayah tersebut.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk perangkat kelurahan dan tenaga kesehatan, untuk mengambil bagian dalam penanggulangan masalah tersebut.

“Jika kita bergerak bersama, saya yakin angka ini bisa ditekan. Dari segi jumlah, kasus stunting ini tidak besar dibandingkan total penduduk Karang Rejo, jadi sangat memungkinkan untuk diselesaikan,” kata Iim.

Salah satu langkah konkret yang ia dorong adalah pemanfaatan program Halte Sedekah, sebuah inisiatif sosial dari PT Wolio Sejahtera. Program ini telah berjalan selama dua tahun terakhir dan berfokus pada penyediaan bahan pangan gratis bagi keluarga kurang mampu, termasuk anak-anak yang mengalami stunting.

“Warga bisa memanfaatkan bahan makanan dari Halte Sedekah untuk memenuhi kebutuhan gizi. Bahkan bantuan bisa diberikan rutin selama seminggu jika diperlukan. Ini bentuk gotong royong yang patut diapresiasi dan terus dioptimalkan,” tambahnya.

Iim juga mengungkapkan rencananya untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kepala Puskesmas Karang Rejo guna merancang strategi penanganan yang lebih menyeluruh dan berkesinambungan.

Ia menekankan bahwa penanggulangan stunting dan pencegahan penyakit sebaiknya dimulai dari lingkungan keluarga. “Rumah adalah fondasi utama kesehatan. Ibu-ibu harus jadi garda terdepan. Pencegahan tidak cukup di rumah sakit, tapi dimulai dari dapur rumah sendiri,” tutupnya penuh semangat.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan kembali menggelar Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang II Tahun 2025, Senin (21/4/2025), dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2024.

Rapat yang digelar di Ruang Paripurna Gedung Parkir Kelandasan ini dihadiri pimpinan dan anggota dewan, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, perangkat daerah, Forkopimda, serta tokoh masyarakat. Rekomendasi Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD, Muhammad Najib.

Dalam pembukaannya, ia menyampaikan ucapan Selamat Hari Kartini seraya menegaskan pentingnya kontribusi perempuan dalam pembangunan. Najib menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan pemerintahan tahun 2024 yang dinilai berjalan cukup baik.

Namun, ia menyoroti sejumlah target dalam RPJMD dan RKPD yang belum tercapai, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh. "Rekomendasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sesuai dengan Pasal 20 PP Nomor 13 Tahun 2019," jelasnya.

Fraksi PDI Perjuangan memetakan 11 isu strategis yang memerlukan perhatian serius Pemkot. Di antaranya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan akses pendidikan dan tenaga pendidik, serta peningkatan layanan kesehatan terutama di RSUD Beriman dan pembangunan RS Sayang Ibu.

Sorotan lainnya mencakup akses air bersih yang terganggu akibat penghentian sambungan baru oleh Perumda Tirta Manuntung, serta pembangunan infrastruktur jalan dan sistem drainase yang belum terintegrasi.

Fraksi juga menekankan perlunya pelatihan tenaga kerja berbasis industri, peningkatan pengelolaan sampah di TPS Manggar, serta evaluasi terhadap kinerja OPD. Dalam hal pengelolaan PERUMDA, fraksi menolak intervensi politik dan menuntut seleksi berbasis kompetensi.

Selain itu, alokasi APBD diminta lebih efisien dan tepat sasaran. Fraksi juga mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk memperkuat pengawasan terhadap LKPJ.

Menutup penyampaiannya, Najib menegaskan bahwa seluruh rekomendasi ini merupakan wujud komitmen Fraksi PDI Perjuangan untuk menghadirkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

“Mari kita wujudkan Balikpapan sebagai kota modern yang berdaya saing dan menjunjung tinggi nilai-nilai Madinatul Iman,” ujarnya.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Hingga kini, Komisi II DPRD Kota Balikpapan masih belum menerima laporan resmi dari PT Pertamina Patra Niaga terkait hasil investigasi dugaan bahan bakar minyak (BBM) oplosan jenis Pertamax yang ramai diperbincangkan publik.

Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, saat ditemui di kantor dewan pada Senin (21/4/2025).

Menurut Taufik, pihak Pertamina sebelumnya telah menjanjikan hasil investigasi akan diserahkan paling lambat satu minggu setelah pertemuan tertutup yang dilakukan bersama Komisi II pada 9 April 2025.

Namun hingga saat ini, dokumen hasil penyelidikan tersebut belum juga disampaikan ke DPRD. “Pertamina menjanjikan hasilnya pada Senin, 14 April, tapi sampai hari ini belum ada juga. Kami masih menunggu,” ujar Taufik.

Pertemuan tersebut digelar menyusul keluhan masyarakat yang viral di media sosial terkait kualitas BBM jenis Pertamax di sejumlah SPBU. Banyak pengguna kendaraan mengaku mengalami masalah mesin, seperti mogok dan brebet, usai mengisi BBM tersebut.

Menindaklanjuti hal itu, Komisi II telah meminta agar Pertamina melakukan investigasi secara menyeluruh dengan melibatkan tim independen. Selain itu, DPRD juga berencana turun langsung ke lapangan guna melakukan pengecekan ke beberapa SPBU bersama tim laboratorium dari pihak luar Pertamina.

Namun langkah itu masih tertahan karena hasil investigasi internal Pertamina belum diterima. “Keluhan sudah banyak kami terima, termasuk informasi soal lokasi SPBU. Tapi sebagian besar hanya disampaikan secara lisan, mungkin karena masyarakat belum tahu tata cara melaporkan secara resmi,” jelasnya.

Taufik juga menyoroti kebijakan penunjukan bengkel oleh Pertamina dalam menangani kerusakan kendaraan. Meskipun sudah ada kesepakatan dengan DPRD Provinsi Kaltim, pihaknya masih mempertanyakan mekanisme dan transparansi pemilihan bengkel tersebut.

“Bengkel mana yang ditunjuk juga belum jelas. Kami perlu tahu apakah itu bengkel resmi atau swasta,” tegasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Memperingati Hari Kartini, Anggota DPRD Kota Balikpapan, Iim, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya peran perempuan, terutama para ibu, dalam membentuk generasi unggul demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, semangat emansipasi yang diperjuangkan R.A. Kartini harus terus digaungkan dan diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam dunia pendidikan. Iim menegaskan bahwa perjuangan Kartini bukan sekadar simbol, melainkan bentuk nyata perjuangan hak perempuan untuk mengakses pendidikan yang setara.

Ia menilai bahwa pendidikan tidak boleh menjadi monopoli gender, karena hak menuntut ilmu adalah milik semua orang, tanpa memandang jenis kelamin. “Kartini itu mengajarkan kita bahwa pendidikan bukan dominasi laki-laki saja.

Menuntut ilmu itu untuk siapa pun, sampai kapan pun,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (21/4/2025). Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan pondasi utama dalam membangun peradaban, dan proses ini dimulai dari lingkungan terkecil: keluarga.

Dalam hal ini, ibu memegang peran vital sebagai pendidik pertama anak-anak.

"Kalau mau menuju Indonesia Emas, ya harus dimulai dari rumah. Gurunya harus pintar. Gurunya itu siapa? Emaknya," katanya tegas.

Lebih lanjut, Iim menjelaskan bahwa kecerdasan seorang ibu tidak hanya dilihat dari latar belakang akademis, tetapi juga dari kemampuan praktis yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

Seorang ibu idealnya memiliki pengetahuan dasar mengenai gizi, kesehatan, keuangan rumah tangga, hingga penataan rumah. “Ibu harus tahu ilmu gizi, jangan asal tabrak menu.

Harus paham juga soal kesehatan, misalnya kalau anak sakit, tahu harus bagaimana. Ilmu menata rumah itu juga penting, begitu juga dengan ilmu keuangan untuk mengelola rumah tangga,” tambahnya.

Ia pun mendorong pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung program-program pemberdayaan perempuan, terutama dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan domestik.

Menurutnya, perempuan yang berdaya akan melahirkan keluarga yang kuat, dan pada akhirnya akan menciptakan bangsa yang tangguh.

“Kalau perempuan diberdayakan, maka keluarga akan kuat. Dan kalau keluarga kuat, bangsa juga akan kuat,” pungkas Iim.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Balikpapan menyampaikan enam rekomendasi penting terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan tahun 2024.

Rekomendasi ini dibacakan oleh Vera Yulianti dalam rapat paripurna di Gedung Parkir Klandasan, Senin (21/4/2025), sebagai bentuk kritik dan masukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah kota ke depan. Pertama, di sektor pekerjaan umum, Fraksi Nasdem menyoroti lemahnya kualitas pengerjaan pembangunan Gedung DPRD yang baru.

Mereka menilai banyak kejanggalan dalam pelaksanaan proyek, termasuk kualitas bangunan yang jauh dari standar. Selain itu, penanganan banjir, khususnya di kawasan DAS Ampal, dinilai belum efektif. “Banjir masih menjadi ancaman nyata. Evaluasi menyeluruh terhadap OPD terkait perlu dilakukan,” tegas Vera.

Proyek pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat juga tak luput dari kritik. Nasdem meminta pemerintah mengevaluasi proyek tersebut karena menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar dan minim kajian sosial serta lingkungan. Rekomendasi kedua menyangkut pelayanan dasar.

Nasdem menuntut Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) meningkatkan distribusi air bersih dan menghilangkan kesan diskriminatif dalam pemasangan instalasi. Sementara untuk Dinas Pendidikan, mereka mendesak agar dana BOS dimanfaatkan optimal serta melarang pungutan berkedok iuran perpisahan oleh sekolah.

Ketiga, Fraksi Nasdem menyoroti pelayanan BPJS Kesehatan yang dinilai membatasi waktu rawat inap. Mereka menilai kebijakan itu melanggar Perpres Nomor 8 Tahun 2018 karena tidak sesuai dengan hak medis pasien. Selanjutnya, Nasdem menyoroti rendahnya penyerapan anggaran OPD, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Mereka meminta pemerintah lebih selektif dalam pengalokasian belanja tidak langsung serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi. Sebagai penutup, Vera menegaskan komitmen Fraksi Nasdem untuk terus mengawal pembangunan menuju Balikpapan yang lebih baik dan sejahtera bagi selUruh warganya.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan menyampaikan 11 rekomendasi penting terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan tahun 2024.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna masa sidang ke-II di lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Senin (21/4/2025). Juru bicara Fraksi Gerindra, Danang Eko, menyampaikan apresiasi atas capaian Pemkot dalam menekan angka kemiskinan. "Penurunan angka kemiskinan di Balikpapan patut diapresiasi karena jauh di bawah rata-rata Kaltim sebesar 6,31 persen dan nasional 9,57 persen. Ini harus menjadi fokus dalam perumusan kebijakan ekonomi ke depan," ujarnya.

Gerindra juga mendorong pengembangan sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) karena potensinya dalam mendongkrak ekonomi kreatif. Terlebih Balikpapan berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga peluang ini harus dimaksimalkan melalui insentif dan kemudahan berusaha.

Di bidang pariwisata, Fraksi Gerindra mendorong Pemkot segera menciptakan destinasi wisata baru. "Jika perlu, Pemkot menggandeng konsultan wisata nasional agar Balikpapan menjadi alternatif wisata dari IKN," tambah Danang.

Sektor industri juga mendapat perhatian. Peningkatan PDRB dari Rp151,31 juta pada 2022 menjadi Rp214,11 juta pada 2024 dinilai sebagai hasil dari kontribusi sektor industri dan jasa. Fraksi Gerindra meminta adanya insentif usaha dan kemudahan perizinan untuk mendorong pertumbuhan ini.

Rekomendasi lainnya mencakup pemekaran wilayah di Kecamatan Balikpapan Utara, pembenahan kawasan Pasar Pandansari, serta optimalisasi pendapatan daerah dari sektor parkir. “Parkir, khususnya di kawasan pasar, memiliki potensi besar sebagai sumber PAD jika dikelola secara optimal,” katanya.

Fraksi Gerindra juga menyambut baik rencana penataan kawasan kuliner di Jalan MT Haryono, dan mendorong Dinas Pendidikan membantu iuran sekolah bagi siswa tidak mampu di sekolah swasta. Selain itu, apresiasi diberikan kepada Dinas Kesehatan atas efisiensi anggaran sebesar 73,7 persen dari total Rp647 miliar.

Fraksi Gerindra juga mendorong pembangunan graha lansia oleh Dinas Sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap warga lanjut usia yang tidak memiliki keluarga.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna masa sidang II tahun 2024/2025 dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan tahun 2024.

Kegiatan tersebut berlangsung di lantai 8 Gedung Parkir Klandasan pada Senin, 21 April 2025. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Yono Suherman, didampingi dua wakil ketua lainnya, Muhammad Taqwa dan Budiono.

Hadir pula Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, Sekretaris Daerah Muhaimin, jajaran Forkopimda, para kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. Sebanyak enam fraksi di DPRD Balikpapan menyampaikan pandangan dan rekomendasi mereka atas LKPJ yang telah disampaikan sebelumnya pada rapat paripurna tanggal 9 April 2024.

Dalam rapat kali ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tergabung bersama Partai Hanura dan Demokrat menyampaikan sejumlah catatan penting sebagai bahan koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kota tahun 2024.

Catatan strategis tersebut dibacakan sebelum penyampaian poin-poin rekomendasi, sebagai bentuk tanggung jawab fraksi dalam memberikan penilaian yang objektif atas LKPJ Wali Kota. “Catatan ini kami sampaikan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi yang tepat. Kami telah menelaah pelaksanaan program pemerintah tahun 2024 secara menyeluruh,” ungkap Juru Bicara Fraksi PKB, Hanura, dan Demokrat, Taufik Qul Rahman.

Ia menjelaskan bahwa catatan tersebut telah disusun berdasarkan data dan informasi yang diperoleh melalui diskusi bersama perangkat daerah terkait, sebagai pelaksana kebijakan. Taufik menegaskan, dalam proses pembahasannya fraksi mengutamakan asas objektivitas, transparansi, dan profesionalisme, demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Harapannya, pembangunan Kota Balikpapan ke depan bisa berdampak nyata terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pelestarian lingkungan, serta pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Adapun catatan strategis yang disampaikan Fraksi PKB meliputi:

1. Kinerja perangkat daerah dinilai belum optimal dalam mengatasi hambatan yang mengganggu pencapaian target pembangunan dan pelayanan publik.

2. Penilaian keberhasilan program seharusnya tidak hanya mengukur output, tetapi juga dampak nyata (outcome) terhadap masyarakat.

3. Pemerintah kota didorong untuk melakukan inovasi dalam menggali potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pengelolaan perusahaan daerah secara profesional.

4. Perlu adanya ketegasan dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan, serta pemberian sanksi atas ketidaksesuaian pelaksanaan program.

5. Pengelolaan anggaran harus dijalankan dengan prinsip efisien, efektif, dan bertanggung jawab, serta menghindari munculnya Silpa akibat perencanaan anggaran yang tidak cermat.

6. Penegakan hukum dan implementasi Perda yang masih lemah perlu diperbaiki agar memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat.

7. Program pemberdayaan masyarakat miskin sebaiknya tidak sebatas bantuan tunai, melainkan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan membuka akses terhadap peluang yang lebih adil.

"Melalui catatan ini, kami menyimpulkan bahwa kinerja Pemkot Balikpapan tahun 2024 belum maksimal, dan masih terkesan terdapat pengaruh eksternal dalam pemanfaatan kewenangan," pungkas Taufik.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh setiap 21 April, Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Fraksi Golkar, Suriani, mengajak seluruh perempuan, khususnya di daerah pemilihannya Balikpapan Timur, untuk terus mengambil peran penting dalam proses pembangunan.

Menurutnya, Hari Kartini bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan momen reflektif untuk menggali kembali semangat perjuangan Kartini yang hingga kini masih relevan. Suriani menekankan bahwa perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan gender, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan harus diteruskan dalam konteks kehidupan masa kini.

“Hari Kartini bukan sekadar seremoni mengenakan kebaya, tapi momentum untuk merenungkan dan melanjutkan perjuangan Kartini dalam kehidupan nyata,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/4/2025).

Ia melihat saat ini banyak perempuan di Balikpapan yang telah menunjukkan kiprah nyata di berbagai bidang. Mulai dari pendidikan, sektor UMKM, kesehatan, hingga politik, perempuan telah ambil bagian dalam mendorong kemajuan kota.

Meski begitu, tantangan dalam bentuk stereotip, keterbatasan akses, serta keberanian mengambil peran strategis masih menjadi pekerjaan rumah bersama. “Sebagai wakil rakyat perempuan, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kebijakan yang pro terhadap perempuan. Kita ingin perempuan di Balikpapan Timur tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga aktif dalam proses pengambilan keputusan,” jelasnya.

Suriani pun menyampaikan apresiasi kepada para ibu rumah tangga, pelaku UMKM, tenaga pengajar, hingga perempuan muda yang telah berkontribusi di lingkungan masing-masing. Menurutnya, mereka adalah cerminan dari semangat Kartini yang tak pernah padam.

Ia berharap peringatan Hari Kartini tahun ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh perempuan untuk terus berkarya, berani bermimpi, dan mengambil peran dalam pembangunan.

“Hari Kartini adalah pengingat bahwa perempuan memiliki kekuatan luar biasa. Mari kita lanjutkan semangat Kartini dengan langkah nyata, demi masa depan yang lebih baik,” tutupnya.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Hari ini menjadi momen spesial bagi perempuan di seluruh Indonesia. Anggota DPRD Kota Balikpapan, Rahmatia, menyampaikan makna mendalam dari peringatan ini, terutama bagi kalangan perempuan muda.

Menurut Rahmatia, perempuan memiliki peran penting dalam berbagai sektor kehidupan, baik di ranah sosial, pendidikan, hingga pembangunan. Ia menekankan bahwa perempuan tidak boleh lagi dipandang sebelah mata, karena telah terbukti mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

"Hari ini saya maknai sebagai hari spesial untuk semua perempuan, terutama bagi kaum muda seperti saya. Harapannya, kami bisa terus menjadi inspirasi bagi perempuan lain, khususnya di Kalimantan Timur dan kota Balikpapan," ujarnya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan Barat, Rahmatia melihat langsung berbagai tantangan yang dihadapi perempuan di masyarakat. Ia menilai bahwa perjuangan perempuan tidak hanya terbatas pada urusan rumah tangga, tetapi juga merambah ke bidang sosial dan pembangunan.

“Banyak perempuan di Dapil saya yang turut aktif dalam kegiatan sosial, bahkan terlibat dalam pembangunan. Ini menunjukkan bahwa perempuan juga mampu berbuat banyak, sejajar dengan laki-laki,” tuturnya.

Rahmatia berharap, perempuan Indonesia terus diberikan ruang untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar. Ia juga bertekad untuk terus meningkatkan perannya sebagai legislator, terutama dalam memperjuangkan hak dan kepentingan perempuan.

“Saya pribadi ingin terus menjadi lebih baik, memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan Balikpapan, khususnya di Balikpapan Barat. Semoga perempuan Indonesia semakin kuat dan berdaya,” tutupnya.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.comn, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memberikan apresiasi atas berbagai pencapaian yang berhasil diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan selama tahun 2024.

Pujian ini disampaikan secara resmi dalam Rapat Paripurna Masa Sidang II yang digelar pada Senin (21/4/2025), bertempat di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan. Juru bicara fraksi PPP-PKS, Iwan Wahyudi, mengungkapkan bahwa capaian Pemkot Balikpapan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pengelolaan kebijakan dan lingkungan layak mendapatkan pengakuan.

Hal tersebut terbukti dari banyaknya penghargaan yang diterima baik dari tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. “Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat dan jajaran Pemkot Balikpapan atas capaian luar biasa sepanjang tahun 2024. Prestasi ini menunjukkan pengakuan atas kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan,” ujar Iwan.

Ia juga mengapresiasi langkah strategis Pemkot yang melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPK-P) Provinsi Kalimantan Timur dalam proses perencanaan kebijakan. Menurutnya, hal ini menjadi bentuk keterbukaan dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam menyusun rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan, fraksi PPP-PKS mengacu pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Regulasi tersebut dijadikan dasar untuk menilai kinerja berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta capaian program dan kegiatan strategis yang telah dijalankan.

Iwan menambahkan, keberhasilan Pemkot juga terlihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Balikpapan yang kini mencapai 82,62 persen, meningkat 0,5 persen dari tahun sebelumnya.

Angka ini menempatkan Balikpapan sebagai kota dengan IPM tertinggi kedua di Provinsi Kalimantan Timur dan di atas rata-rata nasional. Tak hanya itu, sepanjang tahun 2024, Pemkot Balikpapan berhasil mengoleksi 72 penghargaan.

Rinciannya, 45 penghargaan dari tingkat provinsi, 26 dari tingkat nasional, dan satu penghargaan dari level internasional. “Pencapaian ini tentu harus menjadi semangat baru untuk terus menjaga kualitas pelayanan dan memperkuat pembangunan yang berkelanjutan,” tutur Iwan mengakhiri penyampaiannya.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna ke-9 Masa Sidang II Tahun 2024/2025 pada Senin (21/4/2025), di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan. Agenda utama dalam rapat tersebut adalah kesepakatan bersama terhadap rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Dalam rapat itu, DPRD memberikan sejumlah masukan penting kepada Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya terkait tiga isu strategis yang dinilai mendesak untuk diakomodasi dalam program pembangunan lima tahun ke depan.

Ketiga isu tersebut yakni pelayanan BPJS Kesehatan, penanganan banjir, dan pemenuhan kebutuhan air bersih. Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menyampaikan bahwa pelayanan BPJS Kesehatan saat ini belum mencakup seluruh kebutuhan masyarakat.

Ia menyebutkan hanya sekitar 148 kategori penyakit yang ditanggung. “Idealnya, seluruh jenis penyakit bisa dicover. Bahkan jika memungkinkan, kita integrasikan dengan program Gratispol milik Gubernur Kaltim,” ujar Yono.

Isu kedua yang disoroti adalah persoalan banjir yang masih menjadi ancaman rutin bagi warga Balikpapan. Yono menekankan pentingnya komitmen serius pemerintah dalam menangani titik-titik rawan banjir.

“Banjir bisa melumpuhkan aktivitas ekonomi. Contohnya di kawasan Jalan MT Haryono yang kerap tergenang,” jelasnya. Tak kalah penting, permasalahan air bersih juga menjadi perhatian utama.

Warga sering mengeluhkan kualitas air yang keruh serta sulitnya memperoleh sambungan baru dari PDAM. Menurut Yono, langkah konkret perlu dilakukan untuk membuka sumber-sumber air baru demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kami mendorong agar persoalan ini masuk dalam prioritas pembangunan lima tahunan Wali Kota ke depan,” tegasnya. Melalui rapat ini, DPRD berharap RPJMD 2025-2029 dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan memberikan solusi nyata terhadap permasalahan yang selama ini belum terselesaikan secara optimal.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Balikpapan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung upaya Pemerintah Kota dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis yang dihadapi masyarakat, terutama terkait banjir, pendidikan, layanan kesehatan, hingga penyediaan air baku.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Golkar, Nelly Turuallo, dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024, Senin (21/4/2025).

Menurut Nelly, banjir masih menjadi persoalan utama yang dikeluhkan warga setiap kali curah hujan tinggi melanda. Oleh karena itu, pihaknya menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh terhadap langkah-langkah konkret yang telah dan akan diambil pemerintah kota dalam menangani persoalan tersebut.

"Kami berharap pemerintah dapat segera merumuskan solusi efektif dan berkelanjutan. Sebab dampak banjir sangat mengganggu kehidupan warga dan menjadi perhatian serius bagi Fraksi Partai Golkar," tegasnya.

Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan. Mereka meminta pemerintah kota untuk memberikan perhatian pada pemenuhan sarana prasarana sekolah serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik di Balikpapan.

Langkah ini diyakini akan berdampak langsung pada mutu pendidikan di daerah. Dalam bidang kesehatan, Fraksi Golkar menyatakan dukungan terhadap penguatan layanan kesehatan masyarakat, terutama melalui peningkatan fasilitas dan layanan Puskesmas di berbagai wilayah kota.

Nelly juga menegaskan pentingnya percepatan pembangunan dua rumah sakit umum daerah (RSUD) di Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat. “Kami berharap proses pembangunan RSUD di dua kawasan tersebut berjalan lancar tanpa hambatan berarti, agar masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya penyediaan air baku yang memadai untuk masyarakat. Mereka mendorong pemerintah kota agar serius mengevaluasi berbagai alternatif yang telah dirancang, seperti desalinasi air laut di wilayah Kampung Baru dan pemanfaatan air Sungai Mahakam.

"Ketersediaan air baku harus menjadi prioritas bersama. Kami mendorong adanya solusi yang cepat, tepat, dan efisien demi kebutuhan warga," tambah Nelly.

Sebagai penutup, Nelly menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan DPRD harus terus dijaga demi mewujudkan visi Kota Balikpapan sebagai kota global yang nyaman untuk dihuni dalam bingkai Madinatul Iman.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)