DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemerintah Kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menunjukkan komitmennya dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait persoalan transportasi dan kebijakan pemerintah pusat yang dirasa kurang berpihak pada kepentingan daerah, Selasa (20/5/2025)

Dalam upaya mencari solusi yang konkret, Pemkot dan DPRD sepakat untuk memfasilitasi pertemuan langsung antara perwakilan masyarakat dengan Kementerian Perhubungan serta DPR RI. Langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan aspirasi warganya. Wali kota bersama pimpinan DPRD menyampaikan bahwa mereka terbuka untuk menyusun anggaran khusus guna memberangkatkan sejumlah perwakilan masyarakat ke Jakarta.

"Kalau memang diperlukan, kami dari pihak pemerintah kota bersama DPRD siap menganggarkan biaya dan membawa sekitar 7 hingga 10 orang perwakilan masyarakat ke Jakarta. Tujuannya agar mereka bisa menyampaikan langsung permasalahan yang dihadapi kepada Kementerian Perhubungan maupun Komisi DPR RI yang membidangi urusan transportasi," ujar seorang pejabat daerah saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan bahwa peran pemerintah daerah tidak hanya sebatas menerima keluhan masyarakat, tetapi juga wajib memberikan solusi dan menjadi jembatan yang menghubungkan suara warga dengan pengambil kebijakan di tingkat nasional. “Sebagai pemerintah kota dan DPRD, apapun permasalahan yang dirasakan masyarakat adalah tanggung jawab kami untuk mencarikan jalan keluarnya.

Tidak cukup hanya mendengar, tapi kami juga harus bergerak dan memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat,” tegasnya.

Rencana ini pun mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat yang merasa bahwa langkah tersebut menunjukkan keseriusan Pemkot dan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi terhadap kebijakan yang berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat.

Dengan difasilitasinya pertemuan langsung tersebut, diharapkan pihak Kementerian maupun DPR RI bisa mendengar secara langsung realita di lapangan dan mempertimbangkan masukan dari daerah dalam setiap pengambilan keputusan. Pendekatan partisipatif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

(ADV/DPRD/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempertemukan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) dengan warga Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Manggar, Balikpapan Timur. Pertemuan yang digelar pada Senin (19/5/2025) di ruang rapat gabungan DPRD ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III, Halili Adinegara.

RDP tersebut dilaksanakan sebagai respons atas surat pemberitahuan pengosongan hunian yang dilayangkan Disperkim kepada sejumlah penghuni Rusunawa. Menurut Halili, pihaknya melihat perlu adanya komunikasi yang lebih baik antara Disperkim dan warga, terutama sebelum mengambil langkah pengosongan.

"Agenda hari ini menindaklanjuti surat dari Disperkim kepada warga Rusunawa Manggar yang menginstruksikan pengosongan unit. Seharusnya persoalan ini dikomunikasikan terlebih dahulu. Tidak bisa serta-merta langsung mengeluarkan surat pengosongan," tegas Halili kepada awak media usai pertemuan.

Ia mengungkapkan bahwa permasalahan utama yang dikeluhkan warga bukan soal keberadaan mereka di hunian, melainkan kendala administratif terkait sistem pembayaran sewa. Selama ini, warga terbiasa membayar sewa secara manual, namun sistem pembayaran kini berubah menjadi digital tanpa adanya sosialisasi yang memadai dari pihak Disperkim.

“Masalah utamanya ada pada administrasi. Perubahan metode pembayaran dari manual ke digital dilakukan tanpa pemberitahuan yang jelas kepada warga. Ini yang kemudian menimbulkan kebingungan dan keterlambatan pembayaran,” jelas Halili.

Dari 69 unit Rusunawa yang ada, tercatat 36 unit mengalami keterlambatan pembayaran. Meski demikian, Halili menilai situasi ini masih bisa diselesaikan dengan pendekatan yang humanis dan edukatif. Komisi III DPRD berkomitmen menjadi mediator dalam penyelesaian permasalahan ini secara adil dan berimbang.

Halili menambahkan, pihaknya mendorong Disperkim untuk kembali memberikan pembinaan dan pelatihan terkait sistem pembayaran kepada para penghuni Rusunawa. “Solusinya adalah warga tetap memenuhi kewajiban membayar, namun Disperkim juga harus aktif mengedukasi mereka soal sistem baru ini. Jangan sampai ada lagi kesalahpahaman,” pungkasnya.

Dengan dialog terbuka ini, diharapkan ke depan tidak terjadi lagi miskomunikasi antara instansi pemerintah dan warga, khususnya dalam hal yang menyangkut kebijakan hunian rakyat kecil.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax dan Pertamax Turbo yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Kota Balikpapan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Balikpapan, khususnya Komisi II yang membidangi urusan ekonomi dan distribusi kebutuhan masyarakat. Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Subari, menyampaikan bahwa pihaknya segera mengambil langkah konkret dengan memanggil manajemen Pertamina Patra Niaga untuk dimintai penjelasan.

Langkah ini dianggap perlu guna merespons keresahan warga dan mencegah situasi yang berlarut-larut. “Kelangkaan BBM ini tidak bisa dianggap remeh. Kami dari Komisi II akan segera berkoordinasi dan memanggil pihak Pertamina Patra Niaga untuk menjelaskan mengapa distribusi Pertamax dan Pertamax Turbo mengalami gangguan,” tegas Subari saat ditemui pada Senin (19/5/2025).

Ia menilai, sebagai jenis BBM non-subsidi yang seharusnya tersedia di hampir seluruh SPBU, keberadaan Pertamax dan Pertamax Turbo semestinya tidak mengalami kelangkaan. Terlebih lagi, Balikpapan merupakan salah satu kota yang memiliki kilang minyak, sehingga ketersediaan BBM di wilayah ini seharusnya lebih stabil dibandingkan daerah lain. “Ini sangat mengherankan.

Masyarakat banyak yang mengeluh karena sulit mendapatkan BBM jenis Pertamax, padahal ini bukan BBM bersubsidi. Balikpapan bahkan dikenal sebagai kota penghasil dan pengolah minyak. Kenapa bisa langka? Ini yang akan kami telusuri,” lanjutnya. Subari menambahkan bahwa kondisi ini telah berdampak langsung pada aktivitas warga, terutama sektor transportasi dan logistik yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi BBM.

“Produktivitas masyarakat terganggu. Kami tidak ingin masalah ini dibiarkan berlarut. Komisi II akan bergerak cepat, dan kami sudah berencana mengadakan rapat internal untuk segera menjadwalkan pemanggilan pihak Pertamina,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya transparansi dari pihak terkait, agar masyarakat tidak menjadi korban atas permasalahan yang seharusnya bisa diantisipasi lebih awal. “Kami ingin mendengar langsung dari Pertamina apa penyebab utama kelangkaan ini. Jangan sampai ada kesan pembiaran, karena dampaknya sudah mulai dirasakan masyarakat luas,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Malam Grand Final I Dekade Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Balikpapan 2025 yang digelar di Gedung Kesenian Balikpapan pada Sabtu (17/5/2025) mendapat apresiasi tinggi dari Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Muhammad Taqwa.

Ia menilai kegiatan tersebut bukan sekadar lomba, melainkan bentuk nyata dari upaya membentuk generasi muda yang peduli dan sadar lingkungan.

Dalam kesempatan itu, Taqwa menyampaikan kekagumannya terhadap konsistensi ajang ini yang telah memasuki usia satu dekade. Menurutnya, keberlangsungan program ini menjadi bukti komitmen para penyelenggara dalam mendukung pelestarian lingkungan di Balikpapan. “Ini adalah kegiatan yang sangat positif dan luar biasa. Bayangkan, bisa bertahan dan terus berjalan selama 10 tahun. Ini bukti bahwa kesadaran lingkungan memang ditanamkan secara serius sejak dini,” ucapnya saat ditemui di sela-sela acara.

Ia menekankan bahwa keterlibatan pelajar tingkat SMP dan SMA dalam ajang ini merupakan langkah strategis. Menurutnya, generasi muda memiliki peran vital dalam menjaga kelestarian lingkungan karena mereka adalah pewaris masa depan yang akan menghadapi tantangan ekologi yang semakin kompleks.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah atau pihak swasta. Kesadaran menjaga lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pelajar. Melihat antusias mereka malam ini, saya optimis kita punya masa depan yang lebih hijau,” ujarnya.

Taqwa juga menyoroti kemampuan para finalis dalam menyampaikan pesan-pesan lingkungan dengan retorika yang kuat. Ia menyebut bahwa kualitas komunikasi dan pemahaman mereka tentang isu-isu lingkungan menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar peserta, tetapi calon agen perubahan. “Ini bukan hanya acara seremonial. Saya melihat para finalis benar-benar memahami misi menjaga lingkungan. Mereka bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi sekitarnya,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Muhammad Taqwa berpesan kepada seluruh finalis agar tetap membawa semangat menjaga lingkungan, apapun hasil kompetisi tersebut. Ia menegaskan bahwa ajang ini bukan akhir, tetapi awal dari kontribusi nyata mereka bagi keberlangsungan hidup bumi.

“Semua finalis adalah pemenang. Yang penting adalah komitmen dan aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Jadilah agen perubahan, bukan hanya hari ini, tetapi selamanya,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qodri, memastikan bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025 akan dimajukan dari jadwal biasanya. Langkah ini diambil sebagai bentuk tindak lanjut atas Surat Edaran Presiden yang mendorong percepatan proses penganggaran di daerah.

Alwi menjelaskan bahwa biasanya pembahasan APBD Perubahan dilakukan sekitar bulan Agustus atau September. Namun, untuk tahun ini, DPRD Balikpapan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah mulai melakukan serangkaian rapat persiapan sejak Mei. Ia menargetkan pembahasan akan dimulai bulan depan, sehingga pelaksanaan APBD Perubahan dapat dilakukan lebih awal, yakni pada bulan Juli.

“Kalau biasanya dibahas bulan delapan atau sembilan, tahun ini kita percepat. Insya Allah bulan depan sudah masuk ke tahap pembahasan bersama TAPD dan Banggar,” ujar Alwi kepada awak media, Jumat (16/5/2025).

Percepatan ini, menurutnya, memberikan keuntungan tersendiri. Dengan waktu pelaksanaan yang lebih panjang, program-program prioritas daerah bisa lebih cepat direalisasikan. Namun, di sisi lain, ia tidak menampik bahwa kesiapan dari sisi keuangan menjadi tantangan tersendiri.

Alwi menyoroti pentingnya koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Balikpapan, untuk memastikan ketersediaan dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan pendapatan asli daerah lainnya. “Kalau program-program sudah dirancang tapi dana tidak tersedia, tentu tidak bisa dijalankan.

Jadi kita juga masih melihat kondisi real pendapatan daerah,” tuturnya. Ia berharap proses pembahasan ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan, meskipun waktunya dipercepat. Menurutnya, kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci untuk menyukseskan agenda ini.

“Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kami ingin semua berjalan seperti biasa, hanya waktunya saja yang dipercepat sesuai arahan pusat,” tutup Alwi dengan optimis.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan pada Jumat (16/5/2025). Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan antar lembaga sekaligus menggali informasi terkait pengelolaan anggaran daerah, khususnya menyangkut pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Rombongan Komisi II DPRD Kukar diterima oleh perwakilan dari bagian Humas dan Protokol DPRD Balikpapan, Leni, di Gedung DPRD Kota Balikpapan. Dalam sambutannya, Leni menyampaikan apresiasinya atas kunjungan tersebut, yang menurutnya menjadi momen penting dalam memperkuat kerja sama serta tukar informasi antardaerah. “Kami menyambut kedatangan dari Komisi II DPRD Kukar. Selain mempererat tali silaturahmi, mereka juga banyak berdiskusi mengenai hal-hal teknis dalam pengelolaan anggaran,” ungkap Leni.

Anggota Komisi II DPRD Kukar, Dayang Marisa, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pihaknya untuk memahami lebih dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan di Kota Balikpapan. Terutama dalam konteks penyusunan dan implementasi APBD tahun 2025.

“Tujuan utama kami datang ke Balikpapan adalah untuk mempelajari bagaimana sistem anggaran dijalankan, seberapa besar anggaran yang dialokasikan, serta bagaimana realisasi dari anggaran tersebut. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami untuk keperluan di Kukar,” jelasnya.

Menurut Dayang, Balikpapan dipilih karena memiliki kemajuan signifikan dalam pembangunan serta dianggap sebagai salah satu kota dengan pengelolaan anggaran yang efisien di Kalimantan Timur. Ia juga mengungkapkan bahwa Kota Balikpapan dulunya merupakan bagian dari wilayah Kukar sebelum dimekarkan. “Balikpapan ini dulu masih termasuk wilayah Kukar. Tapi sekarang kemajuannya luar biasa, khususnya dalam pembangunan dan tata kelola keuangan. Kami ingin mencontoh hal-hal baik yang sudah diterapkan di sini dan mengadaptasinya di Kukar,” ujarnya.

Meskipun Kutai Kartanegara memiliki wilayah yang lebih luas secara geografis, Dayang menilai pembangunan di Balikpapan lebih tertata dan progresif. Ia berharap pengalaman dari kunjungan ini bisa menjadi inspirasi dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih merata di Kukar. “Wilayah Kukar memang besar, tapi kami melihat Balikpapan unggul dalam hal efisiensi anggaran dan pemerataan pembangunan.

Harapannya, apa yang kami pelajari dari sini bisa kami terapkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di daerah kami,” tutupnya. Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju peningkatan kolaborasi dan pertukaran wawasan antara DPRD Kukar dan DPRD Balikpapan dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengawalan anggaran daerah, Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan pada Kamis, 15 Mei 2025.

Rombongan legislatif dari Kalimantan Selatan ini disambut hangat oleh perwakilan Sekretariat DPRD Balikpapan, yang diwakili oleh Staf Humas dan Protokol, Leni. Kunjungan tersebut difokuskan pada pertukaran informasi dan pengalaman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Topik ini menjadi perhatian penting seiring adanya instruksi dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang mendorong efisiensi penggunaan anggaran di seluruh tingkatan pemerintahan.

“Kami menyambut baik kunjungan ini dan berharap seluruh informasi yang dibutuhkan dapat kami sampaikan secara maksimal, agar bisa menjadi masukan dalam pelaksanaan tugas-tugas legislatif di Tanah Bumbu,” tutur Leni dalam sambutannya.

Anggota Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Abdul Rahim, menyatakan bahwa kunjungan ini menjadi langkah strategis untuk memahami implementasi kebijakan efisiensi anggaran di tingkat daerah. Ia ingin mengetahui bagaimana proses pergeseran anggaran dilakukan di Balikpapan, dan apakah penerapannya selaras dengan kebijakan di daerah mereka.

“Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden dapat berjalan serempak. Karena itu, informasi dari DPRD Balikpapan sangat kami butuhkan sebagai pembanding,” ujar Abdul Rahim.

Melalui dialog yang berlangsung, pihak DPRD Tanah Bumbu mengapresiasi keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD Balikpapan. Abdul Rahim mengungkapkan bahwa pihaknya memperoleh gambaran yang cukup komprehensif mengenai mekanisme pengawasan dan kebijakan efisiensi anggaran di kota ini.

“Alhamdulillah, informasi yang kami peroleh cukup jelas, dan ternyata langkah-langkah efisiensi yang diterapkan di Balikpapan sejalan dengan yang kami lakukan di Tanah Bumbu,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas daerah dalam menjalankan tugas legislasi, terutama dalam menyelaraskan kebijakan anggaran dengan arahan pemerintah pusat. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar DPRD serta mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan pada Kamis (15/5/2025), guna memperdalam wawasan dan strategi pengawasan serta pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya serius DPRD Berau dalam memperkuat peran UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. Rombongan DPRD Berau dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II, Sumadi, dan disambut oleh Staf Humas dan Protokol DPRD Balikpapan, Leni, di ruang rapat gabungan.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh antusiasme, membahas berbagai hal strategis terkait pembinaan UMKM. Dalam kesempatan itu, Leni menjelaskan bahwa pengawasan dan pengembangan UMKM di Balikpapan dilakukan melalui sinergi yang erat antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Ia menegaskan, kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM. “Selama ini kami bekerja bersama OPD untuk membina UMKM. Hasilnya cukup menggembirakan karena banyak pelaku usaha yang menunjukkan perkembangan pesat,” ujar Leni.

Sumadi pun mengungkapkan ketertarikannya terhadap pola pembinaan tersebut. Ia mengatakan, sektor UMKM di Berau memiliki potensi besar, khususnya dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata yang tengah digalakkan pemerintah daerah. “Kami ingin menggairahkan UMKM agar bisa menopang destinasi wisata yang ada di Berau. Karena itu, kami datang ke Balikpapan untuk belajar dan melihat langsung bagaimana pola pembinaan UMKM dilakukan secara efektif,” ungkapnya.

Selain itu, Sumadi juga memaparkan bahwa DPRD Berau tengah menyusun skema permodalan khusus bagi pelaku UMKM melalui kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Ia berharap nantinya skema ini bisa memberikan pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan, sebagaimana sudah diterapkan di beberapa daerah lain. “Kalau pelaku UMKM tidak dibebani bunga dan jaminan, maka mereka bisa lebih leluasa mengembangkan usahanya. Ini menjadi solusi nyata bagi para pelaku usaha kecil,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa Balikpapan dipilih sebagai lokasi studi karena dinilai memiliki kemajuan pesat, baik dari segi infrastruktur, akses transportasi, hingga ekosistem pendukung UMKM yang solid. “Banyak hal yang bisa kami petik dari Balikpapan. Mulai dari sistem pendukung UMKM, fasilitas jalan, hingga kemudahan akses ke bandara. Semua itu penting dalam menunjang kegiatan usaha,” tambah Sumadi.

Melalui kunjungan ini, Sumadi berharap pemerintah Kabupaten Berau dapat mengambil langkah konkret dalam memajukan UMKM, baik dari sisi pelatihan, pendampingan, maupun penyediaan akses permodalan yang mudah dan ramah terhadap pelaku usaha kecil. “Kami akan dorong agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap UMKM, termasuk pelatihan berkelanjutan dan akses modal yang lebih mudah. Ini langkah awal menuju kemandirian ekonomi daerah,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Asosiasi Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional (ASTINA) Kota Balikpapan kembali menunjukkan komitmennya dalam memajukan dunia pendidikan dengan menggelar Seminar Nasional bertema “Deep Learning: Tantangan Pendidikan Masa Kini” pada Kamis, 15 Mei 2025.

Acara ini berlangsung di Gedung Kesenian Balikpapan dan menyedot perhatian berbagai kalangan yang peduli terhadap pengembangan pendidikan kesetaraan di era digital. Seminar ini menjadi ajang penting untuk membahas transformasi digital dalam pendidikan, terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatan teknologi deep learning sebagai alat bantu pembelajaran. Topik ini dipilih seiring meningkatnya kebutuhan akan pendekatan pembelajaran yang lebih adaptif, personal, dan relevan dengan kemajuan zaman.

Sejumlah pembicara terkemuka dihadirkan, mulai dari akademisi, praktisi teknologi pendidikan, hingga perwakilan pemangku kebijakan. Mereka membedah bagaimana teknologi kecerdasan buatan, khususnya deep learning, dapat diterapkan dalam skema pembelajaran non-formal seperti pendidikan kesetaraan. Materi yang disampaikan tak hanya membahas aspek teknis, namun juga menyentuh pada dampak sosial, tantangan implementasi, serta strategi pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Beragam peserta dari latar belakang yang berbeda turut ambil bagian dalam kegiatan ini.

Mulai dari tutor pendidikan kesetaraan, pengelola lembaga kursus, komunitas pendidikan alternatif, hingga mahasiswa dan pelajar, seluruhnya antusias mengikuti jalannya seminar. Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Wahyulloh Bandung, hadir dalam kesempatan tersebut. Dalam sambutannya, ia memberikan apresiasi atas peran aktif ASTINA dalam menjawab tantangan pendidikan di era digital.

“Pendidikan kesetaraan harus mampu bergerak seiring perkembangan teknologi. Seminar ini menjadi langkah nyata untuk membuka wawasan dan meningkatkan kapasitas para tutor agar lebih siap menghadapi perubahan,” ungkap Wahyulloh.

Ia juga menegaskan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah agar pendidikan kesetaraan tidak hanya diakui, tetapi juga diberdayakan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, hasil dari seminar ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.

“Ini bukan hanya forum diskusi, tapi bagian dari gerakan literasi digital yang sedang kita dorong bersama,” tambahnya.

DPRD Kota Balikpapan, kata Wahyulloh, terus berkomitmen untuk mendorong para tutor dan lembaga pendidikan kesetaraan agar tidak hanya memahami teknologi, tapi juga mampu mengaplikasikannya guna meningkatkan mutu pembelajaran.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar kunjungan kerja ke Sekretariat DPRD Kota Balikpapan pada Kamis (15/5), guna memperkuat koordinasi serta membahas program pembangunan daerah, khususnya terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan peluang alokasi bantuan keuangan provinsi bagi Kota Balikpapan. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabarudin Panrecalle, memimpin langsung rombongan.

Ia menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus komitmen wakil rakyat daerah pemilihan Balikpapan untuk mendorong percepatan pembangunan di kota tersebut. “Sebagai legislator dari dapil Balikpapan, tentu kami memiliki kepedulian terhadap kebutuhan pembangunan di sini. Kita tahu, anggaran daerah belum mampu sepenuhnya menjawab tantangan yang ada. Karena itu, dukungan provinsi menjadi sangat penting,” ujar Sabarudin.

Namun, kunjungan tersebut tidak dihadiri oleh anggota DPRD Kota Balikpapan karena sedang menjalankan agenda luar daerah. Kondisi ini cukup disayangkan oleh pihak DPRD Kaltim, mengingat dialog langsung dengan sesama wakil rakyat diharapkan dapat menggali informasi lebih mendalam. “Kami berharap bisa berdiskusi langsung dengan para anggota dewan Balikpapan. Mereka tentu lebih memahami kondisi riil di masyarakat. Tapi kami tetap memahami bahwa setiap lembaga memiliki jadwal kerja masing-masing,” lanjutnya.

Meski tidak bertatap muka langsung, Komisi II memastikan bahwa komunikasi akan tetap dibangun. Sabarudin menyebut pihaknya siap menggunakan berbagai saluran, mulai dari staf sekretariat hingga komunikasi daring, demi tetap menampung aspirasi yang berkembang di Balikpapan.

“Kami akan terus menjalin komunikasi intensif, baik melalui telepon atau pertemuan lanjutan, untuk memastikan usulan bantuan keuangan provinsi tepat sasaran,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur harus dikaji bersama demi hasil yang maksimal.

“Kami ingin mendengar langsung prioritas di lapangan. Dengan berbagi informasi secara terbuka, kita bisa tahu mana sektor paling mendesak untuk dibantu,” imbuhnya.

Meskipun kunjungan kali ini hanya diterima oleh jajaran kesekretariatan DPRD Kota Balikpapan, Sabarudin memastikan bahwa tidak ada hambatan dalam upaya koordinasi. Ia bahkan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan. “Pihak sekretariat sudah menerima kami dengan baik dan menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan dewan. Kami menghargai hal itu dan tetap akan melanjutkan komunikasi dengan para anggota dewan,” pungkasnya.

Langkah ini memperlihatkan keseriusan DPRD Kaltim dalam menjembatani kebutuhan kota/kabupaten dengan potensi dukungan provinsi, agar pembangunan bisa berlangsung merata dan sesuai kebutuhan masyarakat lokal.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Upaya menghadirkan payung hukum yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Balikpapan tampaknya masih menemui jalan terjal. Hingga saat ini, rencana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyandang disabilitas belum masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, mengungkapkan bahwa belum ada pengajuan resmi dari komisi terkait mengenai inisiatif pembentukan perda tersebut.

"Belum masuk dalam daftar, kami masih menunggu inisiatif dari Komisi IV," jelasnya saat dikonfirmasi pada Kamis, 8 Mei 2025.

Andi Arif Agung yang akrab disapa A3 itu mengatakan bahwa wacana mengenai perlindungan bagi penyandang disabilitas sebenarnya sempat mencuat tahun lalu, disuarakan oleh kalangan serikat buruh melalui Komisi IV. Namun, hingga kini belum ada perkembangan lanjutan yang signifikan dari usulan tersebut.

Menurut A3, setiap rancangan perda yang diterima oleh Bapemperda akan melalui proses kajian mendalam untuk menilai urgensi dan substansi yang diusulkan. Ia memperkirakan bahwa isi dari usulan Perda Disabilitas berkaitan erat dengan isu ketenagakerjaan, khususnya perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam dunia kerja. "Jika memang substansinya mengenai ketenagakerjaan, kami akan lihat dulu apakah hal itu sudah tercakup dalam Perda Ketenagakerjaan yang telah ada. Jangan sampai terjadi tumpang tindih aturan," ujarnya.

Ia menambahkan, apabila perlindungan bagi penyandang disabilitas belum diatur secara spesifik, maka opsi yang bisa diambil adalah merevisi Perda Ketenagakerjaan yang sudah ada, daripada membuat regulasi baru yang bisa menimbulkan irisan. Meski demikian, A3 menegaskan bahwa pihaknya tetap terbuka terhadap aspirasi masyarakat, termasuk dari komunitas disabilitas dan kalangan buruh.

Namun ia menekankan pentingnya mengikuti alur mekanisme formal, salah satunya melalui pengajuan inisiatif oleh komisi terkait. "Kalau Komisi IV sudah mengajukan, kami akan pelajari dan tindak lanjuti sesuai prosedur. Yang penting ada urgensi dan dasar hukum yang kuat," tutupnya.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Kondisi Jalan Jenderal Sudirman, tepat di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, kembali memantik perhatian publik. Ruas jalan yang mengalami kerusakan berupa lubang serta aspal yang mulai mengelupas itu dinilai sangat membahayakan para pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor yang melintasi kawasan tersebut setiap hari.

Sebagai salah satu jalur utama yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan Pelabuhan Semayang, Jalan Jenderal Sudirman memiliki beban kendaraan yang sangat tinggi. Truk-truk bertonase besar hingga kendaraan pribadi melintasi jalan ini tanpa henti, mempercepat kerusakan permukaan jalan dan membuatnya rawan kecelakaan.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Raja Siraj, menyuarakan keprihatinannya dan meminta agar perbaikan tidak lagi berlarut-larut. Ia menilai sudah waktunya pemerintah bertindak cepat tanpa harus terjebak dalam perdebatan status kepemilikan jalan.

“Tidak perlu menunggu adanya korban jiwa baru bertindak. Kondisi jalan seperti ini sudah sangat mengkhawatirkan dan harus segera ditangani,” tegas politisi Partai Gerindra itu saat diwawancarai pada Rabu, 7 Mei 2025.

Raja Siraj menyoroti kebiasaan pemerintah dalam menangani kerusakan jalan yang hanya bersifat tambal sulam. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan mampu bertahan lama, apalagi untuk ruas jalan yang menjadi jalur utama kendaraan berat. Ia mendorong agar Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan melakukan evaluasi teknis dan mencari solusi konstruksi yang lebih permanen.

“Kerusakan ini bukan pertama kali terjadi. Perlu ada pendekatan baru dari sisi perencanaan dan teknik perbaikan. Jangan hanya tambal-tambal, tapi benahi secara menyeluruh,” ujarnya menambahkan.

Ia juga menekankan pentingnya pemeliharaan infrastruktur sebagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, pemasangan rambu peringatan saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan tindakan konkret di lapangan.

Raja Siraj berharap adanya sinergi antara pemerintah kota, provinsi, hingga pusat agar persoalan infrastruktur jalan bisa ditangani lebih cepat dan berkelanjutan. Ia memastikan DPRD siap mengawal penganggaran serta melakukan pengawasan agar perbaikan jalan menjadi program prioritas yang dijalankan secara konsisten.

“Kami ingin Kota Balikpapan memiliki sistem jalan yang aman, nyaman, dan menjadi representasi wajah kota yang modern,” pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan/JM))