DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Dalam upaya memperkuat basis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi II DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari langkah-langkah strategis yang telah berhasil diterapkan Balikpapan dalam mengoptimalkan potensi daerahnya.

Ketua Komisi II DPRD Mahulu, Gohen Merang Sapulete, menjelaskan bahwa Balikpapan dipilih karena keberhasilannya dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah melalui penguatan sektor unggulan, seperti energi, pariwisata, dan jasa. Menurutnya, Mahulu memiliki potensi serupa yang belum tergarap maksimal.

“Balikpapan menjadi contoh yang tepat karena mampu mengelola PAD secara optimal. Kami juga memiliki potensi besar di Mahulu, seperti perkebunan sawit, hutan kayu, tambang emas, minyak dan gas, hingga batu bara. Tantangannya adalah bagaimana mengelola semua itu dengan sistem yang tepat,” ungkap Gohen saat ditemui pada Selasa (6/5/2025).

Ia menyebutkan bahwa PAD Mahulu saat ini masih berada pada kisaran Rp14 hingga Rp18 miliar per tahun. Angka tersebut dinilai masih bisa ditingkatkan, salah satunya melalui pembenahan sistem perpajakan dan regulasi daerah. Salah satu langkah konkret yang sedang dikaji adalah penyusunan Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak penginapan, sebagai sumber pendapatan tambahan.

Lebih lanjut, Gohen menyoroti sektor pariwisata Mahulu yang menyimpan banyak daya tarik, mulai dari arung jeram di sungai pedalaman, air terjun alami, hingga desa-desa budaya yang masih lestari. Namun, keterbatasan infrastruktur seperti jalan dan akses transportasi menjadi kendala utama.

“Kami ingin belajar dari Balikpapan bagaimana mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Ini penting agar sektor pariwisata kami bisa berkembang dan mendatangkan PAD,” tambahnya.

Dalam forum diskusi, kedua belah pihak juga membahas penguatan regulasi insentif daerah, kemitraan dengan sektor swasta, dan strategi kolaboratif dalam peningkatan investasi. Gohen berharap hasil kunjungan ini akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang bisa mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pendapatan Mahulu secara berkelanjutan.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Insiden tenggelamnya Kapal Ferry Mukhlisa di Teluk Balikpapan pada Senin (5/5) lalu mendapat sorotan serius dari anggota DPRD Kota Balikpapan, Subari. Kejadian nahas tersebut menyebabkan dua anak buah kapal (ABK) dilaporkan hilang dan hingga kini masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan.

Subari menyampaikan keprihatinannya terhadap insiden tersebut dan menilai kejadian ini sebagai sinyal darurat bagi sektor transportasi laut di Balikpapan. Ia mendesak seluruh pihak, terutama operator kapal ferry, kelotok, dan speedboat, untuk meningkatkan standar keselamatan penumpang serta memastikan armada yang beroperasi benar-benar laik laut. "Ini peringatan keras bagi semua pihak.

Kami minta Dinas Perhubungan, baik kota maupun provinsi, segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kelayakan kapal yang beroperasi. Mulai dari perizinan hingga kondisi teknis kapal harus diperiksa secara menyeluruh," tegas Subari saat diwawancarai awak media pada Selasa (6/5/2025).

Menurutnya, tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan administratif di kantor. Pengawasan langsung dan berkala di lapangan dinilai lebih efektif untuk mencegah kecelakaan serupa terulang di masa mendatang. Ia menyoroti pentingnya kelengkapan dokumen kapal, pemeriksaan teknis, serta pelatihan keselamatan bagi kru kapal. Subari juga menekankan bahwa keselamatan publik harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi laut.

Ia mengingatkan agar tidak ada kompromi terhadap prosedur keamanan demi mengejar efisiensi operasional. Selain itu, ia turut menaruh perhatian pada nasib korban dan keluarga yang terdampak. Ia meminta adanya penanganan tanggap darurat yang terkoordinasi serta memastikan adanya jaminan asuransi bagi korban.

"Kami harap proses evakuasi berjalan maksimal dan keluarga korban mendapat perhatian serta perlindungan yang layak," ujarnya.

Menutup pernyataannya, Subari mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, operator transportasi, maupun masyarakat, untuk menjadikan tragedi ini sebagai momentum evaluasi menyeluruh demi perbaikan sistem transportasi laut yang lebih aman dan andal di masa depan.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Anggota DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menyatakan komitmennya untuk turut serta dalam bursa pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Balikpapan. Keputusan ini ia ambil setelah menerima dorongan kuat dari sejumlah cabang olahraga (cabor) yang menginginkan perubahan dalam kepemimpinan KONI. Gasali mengungkapkan bahwa ajakan tersebut datang secara mendadak.

Namun dalam dua pekan terakhir, dirinya intens menjalin komunikasi dengan sejumlah perwakilan cabor yang datang langsung ke kediamannya dan menyampaikan harapan mereka. "Insya Allah saya siap. Memang awalnya mendadak, tapi dalam dua minggu terakhir ini ada beberapa cabor yang datang langsung ke rumah, menyampaikan harapan mereka," kata Gasali saat dikonfirmasi pada Selasa, 6 Mei 2025.

Dorongan untuk maju semakin menguat usai pertemuan dengan 21 perwakilan cabor yang digelar secara terbuka di sebuah rumah makan pada Minggu lalu. Dalam forum tersebut, mereka menyampaikan keinginan agar Gasali maju sebagai calon Ketua KONI Balikpapan. Ia mengaku tersentuh oleh kepercayaan yang diberikan.

Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya semangat kebersamaan yang besar dari insan olahraga di Balikpapan. Ia pun menilai bahwa ini menjadi momentum tepat untuk membangun prestasi olahraga kota secara kolektif. "Saya melihat ini sebagai bentuk kebersamaan. Kalau memang semua sepakat untuk membangun prestasi atlet bersama, ya ayo kita jalan bareng-bareng," ujarnya.

Gasali pun telah menyiapkan visi dan misi yang menitikberatkan pada penyatuan seluruh cabor, peningkatan prestasi atlet, serta penguatan sinergi antara KONI dan pemerintah daerah. Selain itu, ia menegaskan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan atlet sebagai bagian dari pembangunan olahraga berkelanjutan.

"Saya ingin mempersatukan semua cabor yang ada. Program KONI juga harus bersinergi dengan pemerintah sebagai bapak angkat olahraga di daerah," tegasnya.

Saat ini, Gasali tengah melakukan konsolidasi untuk memperkuat dukungan. Semangat dari komunitas olahraga terus mengalir, menandakan bahwa kontestasi Ketua KONI kali ini berpotensi menjadi ajang perubahan menuju arah yang lebih baik bagi dunia olahraga Balikpapan.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Suasana penuh haru menyelimuti keberangkatan 356 calon jamaah haji kloter pertama dari Embarkasi Balikpapan untuk musim haji 1446 Hijriah/2025 Masehi. Prosesi pelepasan berlangsung pada Selasa dini hari, 6 Mei 2025, dan menjadi momen yang sangat emosional, baik bagi para jamaah maupun keluarga yang mengantar.

Acara pelepasan yang digelar di aula utama Embarkasi Haji Batakan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, pejabat Kementerian Agama, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Balikpapan.

Salah satu pejabat yang hadir adalah Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, H. Yono Suherman, yang secara langsung memberikan doa restu kepada para calon tamu Allah SWT. Dalam sambutannya, Yono mengungkapkan rasa bangganya menyaksikan keberangkatan jamaah dari Kalimantan Timur yang akan menunaikan rukun Islam kelima.

Ia menyebut ibadah haji sebagai perjalanan spiritual yang mendalam dan penuh makna bagi setiap muslim. “Kami dari DPRD Kota Balikpapan memberikan dukungan sepenuh hati dan doa terbaik. Semoga seluruh jamaah diberi kekuatan, kesehatan, serta kemudahan selama menjalankan ibadah.

Harapan kami, mereka dapat pulang ke tanah air sebagai haji yang mabrur dan mabruroh,” ucap Yono dengan penuh haru. Detik-detik menjelang keberangkatan semakin mengharukan saat para keluarga tak kuasa menahan tangis melepas sanak saudara mereka.

Pelukan dan ucapan doa silih berganti sebelum para jamaah memasuki bus menuju Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, tempat pesawat akan lepas landas pukul 05.00 Wita. Yono juga menekankan pentingnya kehadiran pejabat daerah dalam momen-momen religius seperti ini sebagai bentuk empati dan dukungan moral bagi masyarakat.

Menurutnya, perhatian pemerintah daerah harus terus diberikan, termasuk dalam meningkatkan pelayanan dan pendampingan selama pelaksanaan ibadah haji. “Dengan bimbingan dan layanan terbaik, jamaah akan merasa lebih tenang dan nyaman. Mudah-mudahan seluruh proses ibadah berjalan lancar dan para jamaah kembali membawa keberkahan, baik untuk keluarga maupun lingkungan sekitar,” tutupnya.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan gedung baru yang diperuntukkan bagi Dinas Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), pada Selasa siang, 6 Mei 2025.

Kunjungan lapangan ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD, Fauzi Adi Firmansyah, sebagai bentuk pengawasan terhadap proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 43 miliar tersebut.

Dalam keterangannya kepada media, Fauzi menekankan pentingnya memastikan bahwa pengerjaan proyek sesuai dengan desain serta spesifikasi teknis yang telah dirancang sebelumnya. “Kami ingin memastikan bahwa antara gambar di atas kertas dengan kenyataan di lapangan benar-benar sesuai.

Kualitas konstruksi juga kami perhatikan dengan saksama, agar bangunan ini nantinya bisa berfungsi maksimal,” ujarnya. Lebih lanjut, Fauzi mengungkapkan bahwa proyek ini masih berada pada tahap awal, dengan progres fisik baru mencapai delapan persen. Angka ini sedikit di bawah target mingguan yang seharusnya berada pada sembilan persen.

Meskipun demikian, ia menilai perbedaan tersebut masih dalam batas wajar dan dapat dikejar di pekan-pekan berikutnya. “Selisih satu persen masih bisa ditoleransi karena pekerjaan baru dimulai. Namun kami akan terus melakukan pemantauan berkala, terutama saat progres memasuki angka 50 persen. Kalau nanti masih ada selisih yang cukup besar, tentu akan kami evaluasi lebih lanjut,” tegasnya.

lanjut Fauzi, memiliki komitmen kuat untuk mengawal setiap pembangunan fasilitas publik agar hasil akhirnya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Gedung baru dua dinas ini diharapkan tidak hanya memperkuat kinerja pelayanan, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja aparatur pemerintah.

Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan penyelesaian proyek ini pada bulan Desember 2025. Dengan pengawasan ketat dari DPRD dan pelaksanaan yang sesuai standar, diharapkan proyek ini dapat selesai tepat waktu dan menjadi sarana strategis dalam mendukung pengembangan sektor perdagangan serta ketahanan pangan di Balikpapan.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARARERUPLIKA.com, Balikpapan - Kemacetan yang semakin sering terjadi di Balikpapan Timur menjadi sorotan serius bagi anggota legislatif. Menyikapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kota Balikpapan, Gasali, meminta pemerintah kota segera mengambil langkah konkret dengan mempercepat pembangunan jalan alternatif yang mampu menghubungkan beberapa kecamatan di wilayah Balikpapan.

Hal ini disampaikannya dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026, di mana sejumlah usulan proyek infrastruktur, khususnya akses jalan baru, menjadi salah satu prioritas utama yang dibahas. “Kami telah mengidentifikasi beberapa titik yang menjadi langganan kemacetan, khususnya di Balikpapan Timur. Solusi yang kami dorong adalah pembukaan jalur penghubung antar-kecamatan, setidaknya dua wilayah yang padat aktivitas,” ujar Gasali, Selasa (6/5/2025).

Ia menegaskan, posisi Balikpapan Timur yang berbatasan langsung dengan Balikpapan Utara dan Selatan menjadikannya titik strategis yang membutuhkan konektivitas lebih baik. Ketergantungan masyarakat terhadap jalur utama membuat lalu lintas di kawasan tersebut rentan padat, terutama di pagi dan sore hari saat mobilitas warga mencapai puncaknya.

Menurutnya, selain membuka jalan baru, rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menuju wilayah Lamaru juga sangat penting untuk segera direalisasikan. Jalur ini diyakini mampu menjadi akses alternatif yang dapat membagi beban lalu lintas yang selama ini hanya terfokus di jalan utama bagian bawah.

“Kalau jembatan dari arah TPA ke Lamaru bisa dibangun, ini akan menjadi jalur strategis dan solusi jangka panjang bagi permasalahan lalu lintas di Balikpapan Timur,” jelas Gasali.

Ia juga berharap agar pemerintah tidak hanya menyusun rencana di atas kertas, melainkan menindaklanjutinya dengan langkah nyata di lapangan. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

“Insya Allah, bila usulan ini direalisasikan, kemacetan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat bisa berkurang secara signifikan,” tambahnya optimistis.

Langkah-langkah konkret dari pemerintah daerah diharapkan bisa menjawab kebutuhan akses yang semakin mendesak, mengingat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Balikpapan Timur yang terus meningkat. (ADV/DPRD Balikpapan/JM))

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Komisi IV DPRD Kota Balikpapan intensif melakukan pengawasan terhadap sektor pendidikan, sebagai wujud nyata komitmen dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di kota ini. Salah satu bentuk pengawasan tersebut dilakukan dengan meninjau langsung pembangunan sarana dan prasarana di sejumlah sekolah yang sedang menjalani proses pembangunan atau renovasi.

Pada Selasa (6/5/2024), Komisi IV DPRD Balikpapan mengunjungi SD 006 Balikpapan Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung progres pembangunan fisik sekolah, serta memastikan bahwa pekerjaan konstruksi berjalan sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi kualitas, anggaran, maupun ketepatan waktu.

Wakil Ketua Komisi IV, Aminuddin, menyatakan bahwa pengawasan semacam ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif yang sangat penting untuk menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. “Kami ingin memastikan bahwa setiap proyek pendidikan benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Bangunan sekolah harus memenuhi standar kualitas agar dapat menunjang proses belajar mengajar secara optimal,” ujar Aminuddin.

Selain infrastruktur, Komisi IV juga memantau pelaksanaan program seragam sekolah gratis yang menjadi salah satu inisiatif Pemerintah Kota Balikpapan untuk mendorong pemerataan akses pendidikan.

Program ini dinilai sangat membantu siswa, khususnya yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Menurut Aminuddin, bantuan seragam gratis menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu, penting bagi DPRD untuk memastikan pelaksanaannya tepat sasaran. “Program ini sangat berarti bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Pengawasan dilakukan agar bantuan tersebut benar-benar diterima oleh siswa yang berhak dan tidak disalahgunakan,” tambahnya.

Dengan pengawasan yang ketat dan berkesinambungan, Komisi IV berharap agar seluruh kebijakan dan program pendidikan di Balikpapan dapat berjalan maksimal. Tujuannya tidak lain adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang layak dan mendukung lahirnya generasi muda yang cerdas, berakhlak, serta siap menghadapi tantangan masa depan.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Keberadaan tumpukan sampah plastik di parit Waduk Telaga Sari mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Balikpapan. Kawasan yang dikenal sebagai ruang terbuka hijau sekaligus tempat rekreasi warga itu kini dinilai terancam kehilangan fungsinya akibat lemahnya sistem pengelolaan sampah.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Laisa Hamisah, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, sampah yang menumpuk bukan hanya masalah estetika, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem pencegahan dan pengelolaan lingkungan di kawasan publik. “Kalau sistem penahan sampah sudah tidak berfungsi, itu artinya ada yang harus segera diperbaiki. Pemerintah tidak boleh menunggu sampai sampah menumpuk dulu baru bertindak,” tegas Laisa, Senin (5/5/2025).

Ia mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan untuk tidak lagi bersikap reaktif. Menurutnya, perlu ada langkah strategis berupa pembersihan rutin yang dibarengi dengan perbaikan infrastruktur, seperti pemasangan penyaring sampah yang efektif dan perawatan saluran air.

“Waduk Telaga Sari punya peran penting, tidak hanya sebagai ruang hijau dan tempat wisata, tetapi juga sebagai kawasan resapan air. Kalau pengelolaannya dibiarkan seperti ini, bukan hanya pengunjung yang kecewa, tapi juga bisa menimbulkan masalah lingkungan yang lebih besar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Laisa menilai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi yang konsisten. Ia mengusulkan pemasangan papan larangan membuang sampah dan penyuluhan rutin kepada warga agar tidak sembarangan membuang sampah ke parit atau selokan. “Edukasi itu bagian dari solusi jangka panjang. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang dampak membuang sampah sembarangan. Itu bisa sebabkan banjir, mencemari air, dan merusak lingkungan yang sebenarnya milik bersama,” ujarnya.

Langkah DPRD ini sejalan dengan komitmen menjaga kualitas lingkungan kota dan memastikan ruang publik tetap bersih, nyaman, dan layak digunakan oleh seluruh masyarakat.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Penundaan pembangunan Rumah Sakit di Balikpapan Timur kembali menjadi sorotan tajam dari anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Muhammad Raja Siraj. Ia menilai keterlambatan realisasi proyek vital ini sangat merugikan masyarakat di wilayah tersebut yang hingga kini belum memiliki fasilitas layanan kesehatan yang representatif.

Menurut Raja, kebutuhan akan rumah sakit di Balikpapan Timur sudah sangat mendesak. Warga di kawasan itu harus melakukan perjalanan jauh menuju wilayah kota lainnya hanya untuk mendapatkan pelayanan medis dasar hingga lanjutan. “Ini bukan persoalan sepele. Masyarakat di sana terus mengalami kesulitan setiap kali membutuhkan akses kesehatan. Ini sudah terlalu lama dibiarkan,” ujarnya, Senin (5/5/2025).

Ia menuturkan, hingga saat ini belum ada kejelasan dari Pemerintah Kota Balikpapan terkait alasan pasti mengapa proyek rumah sakit tersebut belum berjalan. Komisi III DPRD pun berencana memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk meminta penjelasan resmi atas keterlambatan tersebut.

“Kami ingin mengetahui apa yang menjadi penghambat. Apakah masalahnya pada perencanaan, teknis di lapangan, atau kendala anggaran. Jika tidak ada hambatan berarti, proyek ini seharusnya sudah berjalan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Raja menekankan bahwa Komisi III berkomitmen penuh untuk mengawal percepatan pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur. Menurutnya, fasilitas kesehatan merupakan hak dasar warga yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. “Masyarakat Balikpapan Timur tidak seharusnya terus-menerus dirugikan karena ketidaktegasan pemerintah dalam merealisasikan proyek ini.

Apalagi jumlah penduduk terus bertambah, yang berarti kebutuhan layanan kesehatan juga meningkat,” ucapnya. DPRD mendorong agar pemerintah kota segera menyampaikan kepastian terkait jadwal pembangunan rumah sakit dan segera menyelesaikan semua proses administrasi maupun teknis yang masih tertunda.

Ia mengingatkan agar proyek tersebut tidak kembali terhenti seperti yang sudah beberapa kali terjadi sebelumnya. “Kami tidak ingin proyek ini hanya menjadi wacana tahunan. Pemerintah harus segera ambil tindakan nyata agar masyarakat tidak terus menunggu dalam ketidakpastian,” tandasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBlIKA.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menerima kunjungan para finalis Duta Lingkungan Hidup Balikpapan tahun 2025 pada Senin (5/5/2025). Pertemuan ini menjadi ajang audiensi sekaligus penyampaian aspirasi dan semangat para finalis dalam menjalankan peran mereka sebagai generasi peduli lingkungan.

Dalam suasana yang penuh semangat, para finalis memaparkan visi dan misi mereka untuk menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Mereka menyampaikan komitmen untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya menjaga lingkungan serta memelopori aksi-aksi nyata dalam pelestarian alam.

Berbagai ide kreatif dan rencana program disampaikan dengan antusias, menunjukkan keseriusan mereka dalam menjalani peran sebagai Duta Lingkungan. Alwi Al Qadri menyampaikan apresiasi atas semangat dan komitmen yang ditunjukkan para finalis. Ia berharap para peserta tak hanya menjadikan gelar Duta Lingkungan sebagai simbol semata, namun mampu mewujudkan peran tersebut dengan tindakan konkret yang membawa manfaat luas bagi lingkungan.

“Saya ingin kalian tidak hanya bicara teori, tapi benar-benar turun tangan di masyarakat. Ajak warga untuk peduli, dorong pemerintah agar lebih peka. Kalian harus berani menyuarakan perubahan dengan konsisten,” ujarnya.

Ia juga menyoroti beragam persoalan lingkungan di Balikpapan, seperti persoalan sampah, polusi udara, pencemaran air, serta ancaman deforestasi yang terus meningkat. Menurutnya, semua pihak perlu bekerja sama dalam mencari solusi, dan peran generasi muda sangatlah penting.

“Semua isu lingkungan ini berdampak langsung terhadap masa depan kita. Maka, butuh gerakan bersama yang diawali dari kesadaran individu,” katanya. Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal sinergi antara DPRD dan para duta dalam mendorong kebijakan dan program lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Alwi juga berpesan agar semangat yang ditunjukkan tidak padam setelah kompetisi usai, melainkan terus menyala sebagai energi perubahan di tengah masyarakat.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Sengketa lahan yang mengemuka dalam proyek strategis daerah Waduk Teritip di Kota Balikpapan kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar DPRD Kota Balikpapan pada Senin, 5 Mei 2025. Rapat ini mempertemukan unsur pemerintah kota melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan pemilik lahan yang terdampak, H. M. Hasyim Machmud.

RDPU tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan, H. Yono Suherman. Agenda utama dalam forum ini adalah untuk menjembatani ketidaksepakatan antara pemerintah dan pihak pemilik lahan terkait besaran nilai ganti rugi atas lahan yang terdampak proyek pembangunan dan perluasan Waduk Teritip.

“Kami sudah mencoba mempertemukan kedua pihak, namun sampai saat ini belum ada titik temu. Pemerintah merasa penilaian ganti rugi telah sesuai dengan regulasi, tetapi pemilik lahan merasa kompensasi yang diberikan tidak mencerminkan harga pasar yang layak,” ujar Yono seusai rapat.

Hasyim Machmud selaku pemilik lahan menegaskan bahwa dirinya tidak menolak proyek pembangunan Waduk Teritip, mengingat pentingnya fungsi waduk tersebut dalam pengendalian banjir dan penyediaan air baku bagi masyarakat. Namun, ia berharap adanya keadilan dalam proses pembebasan lahan, khususnya terkait penentuan harga ganti rugi.

“Prinsipnya saya mendukung pembangunan. Tapi jangan sampai hak saya sebagai warga negara diabaikan. Nilai kompensasi harus adil dan realistis,” ujar Hasyim dalam pertemuan tersebut.

Karena perbedaan pandangan belum menemukan jalan tengah, DPRD menyatakan bahwa proses penyelesaian akan dibawa ke jalur hukum. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk memperoleh keputusan yang sah dan berkekuatan hukum tetap. “Jika tidak ada kesepakatan, maka jalur hukum adalah pilihan yang adil bagi semua pihak. Setidaknya, ada kepastian hukum dan kejelasan hak masing-masing,” jelas Yono.

Meski demikian, DPRD Kota Balikpapan berharap penyelesaian hukum ini tidak menjadi penghambat kelanjutan proyek Waduk Teritip. DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penyelesaian sengketa lahan ini secara transparan, serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

“Kami akan terus memonitor. Tujuan kami adalah agar proses pembangunan tetap berjalan, namun hak-hak warga juga tetap dihormati,” tutup Yono. (ADV/DPRD Balikpapan/JM))

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 menjadi ajang refleksi penting bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk kembali menumbuhkan semangat belajar demi masa depan bangsa yang lebih baik.

Semangat tersebut disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Hamid, usai mengikuti rapat paripurna di Hotel Gran Senyiur, Jumat (2/5/2025).

Menurut Hamid, yang akrab disapa Bang Midun, peringatan Hardiknas bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan momen untuk menumbuhkan kembali kesadaran kolektif akan pentingnya pendidikan dalam pembangunan bangsa. “Hari Pendidikan mengingatkan kita bahwa generasi penerus harus benar-benar serius dalam belajar dan memahami bagaimana membawa bangsa ini menuju kemajuan,” ujarnya.

Komisi IV DPRD Balikpapan, kata Bang Midun, terus berkomitmen mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kota Minyak. Sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), pihaknya konsisten mendorong berbagai upaya strategis yang dapat membawa perubahan positif di sektor pendidikan.

“Kami berupaya maksimal agar sistem pendidikan di Balikpapan terus berkembang. Baik dari sisi infrastruktur, kurikulum, hingga proses pembelajaran di sekolah,” jelasnya.

Salah satu sorotan utama Komisi IV adalah perbaikan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang selama ini kerap menimbulkan polemik. Bang Midun menegaskan perlunya solusi jangka panjang agar proses ini lebih tertib, adil, dan transparan. “Setiap tahun, PPDB selalu jadi masalah.

Kita harus antisipasi sejak awal, termasuk menyiapkan jumlah bangku sekolah yang memadai. Jangan sampai masalah serupa terus berulang,” tegasnya. Ia juga berharap agar ke depan, pelaksanaan PPDB bisa lebih ramah bagi orang tua dan siswa, khususnya di sekolah negeri.

“Harapan kami tentu agar orang tua lebih mudah dalam mendaftarkan anak-anaknya. Ini bentuk tanggung jawab kita dalam memberikan akses pendidikan yang layak dan merata,” tambahnya. Dalam kesempatan itu, Bang Midun juga mengapresiasi prestasi siswa-siswi Balikpapan yang berhasil meraih penghargaan saat upacara Hardiknas 2025 di Balai Kota. Menurutnya, pencapaian para pelajar di level nasional dan internasional patut dibanggakan.

“Kita harus bersyukur dan memberi dukungan penuh kepada mereka. Pemerintah harus hadir memberikan beasiswa dan fasilitas yang menunjang pengembangan potensi mereka,” tutupnya.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)