DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Pelajar dan mahasiswa menjadi sasaran program pengembangan ekonomi kreatif yang disiapkan Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk 2027. Melalui Ekraf Goes to School, generasi muda akan diperkenalkan pada berbagai subsektor kreatif, mulai dari film dan fotografi hingga musik dan komedi, sekaligus diberi ruang untuk mengembangkan bakat.

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dispar Kukar, Zikri Umulda, mengatakan program tersebut dirancang untuk membuka peluang tumbuhnya talenta baru. Pengenalan sejak usia sekolah dan perguruan tinggi diharapkan membantu peserta menemukan minat serta mengasah kemampuan di bidang yang mereka tekuni.

Selain menyasar generasi muda, Dispar Kukar juga menyiapkan pendampingan bagi komunitas ekonomi kreatif yang sudah aktif berkegiatan. Salah satunya komunitas Stand Up Comedy Tenggarong, yang selama ini menjalankan aktivitas secara mandiri meski belum mendapat dukungan anggaran dari APBD. Zikri mengapresiasi upaya komunitas tersebut dalam mempertahankan kegiatan dan mengembangkan anggotanya. Pemerintah daerah, menurut dia, tengah menyiapkan sejumlah skema pendampingan untuk mendukung perkembangan komunitas.

“Mereka mau tumbuh dan berkembang secara mandiri, dan itu tentu mendapat apresiasi dari kami. Ke depan, kami akan menyiapkan beberapa skema pendampingan,” ujar Zikri.

Untuk komunitas stand-up comedy, salah satu rencana yang disiapkan adalah menghadirkan mentor dari komunitas Stand Up Samarinda. Pendampingan ini diharapkan membantu para komika mengembangkan materi sekaligus meningkatkan kualitas penampilan saat berhadapan dengan penonton. Zikri menilai kemampuan komika tidak cukup dibangun hanya dengan kesempatan tampil di atas panggung.

Penguatan materi juga diperlukan agar penampilan mereka semakin matang dan dapat menjangkau khalayak yang lebih luas. Di sisi komunitas, Ketua Stand Up Comedy Tenggarong, Muhammad Zakaria Al Fazri, menyebut latihan rutin dan panggung terbuka menjadi bagian penting dalam mengembangkan kemampuan anggota.

Kegiatan open mic digelar setiap Rabu malam mulai pukul 19.30 WITA dan terbuka bagi masyarakat yang ingin belajar berbicara di depan umum maupun menekuni komedi. “Dalam tiga bulan terakhir ada sekitar 14 orang yang terdaftar, dan progresnya sangat baik. Komika baru yang bergabung bahkan sudah mampu membawakan materi durasi lima menit yang menghibur,” kata Zakaria.

Menurutnya, latihan yang konsisten membantu anggota membangun kepercayaan diri sekaligus mengasah kemampuan menyampaikan materi di hadapan publik. Panggung terbuka juga menjadi kesempatan bagi komika baru untuk menguji materi dan mendapatkan pengalaman tampil. Zakaria berharap dukungan pemerintah daerah dapat memperluas perkembangan stand-up comedy di Kukar.

Ia juga menginginkan komunitas serupa tumbuh di kecamatan lain agar kesempatan berkarya tidak hanya terpusat di Tenggarong. Melalui pengenalan ekonomi kreatif di lingkungan pendidikan dan pendampingan komunitas, Dispar Kukar berupaya membuka jalur regenerasi pelaku kreatif.

Program tersebut diharapkan dapat memperkuat kegiatan komunitas yang sudah berjalan sekaligus memberi kesempatan bagi talenta baru untuk berkembang di berbagai subsektor ekonomi kreatif.

(ADV)

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Delapan usulan pembentukan desa baru di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih berproses, dengan tujuh desa persiapan kini melengkapi persyaratan untuk melanjutkan pengajuan ke pemerintah provinsi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar menerima dokumen batas wilayah dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kukar pada Kamis (8/10).

Dokumen tersebut berupa berita acara batas antara desa induk dan desa persiapan. Kelengkapan ini menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum usulan pemekaran kembali diajukan untuk menjalani verifikasi di tingkat provinsi. Kepala Bidang Penataan Desa DPMD Kukar, Ahmad Irji’i, mengatakan dokumen yang telah diterima akan diproses untuk melengkapi berkas pengajuan.

“Berita acara batas ini salah satu dokumen yang memang harus dilengkapi. Setelah kami terima, selanjutnya kami proses untuk memenuhi berkas pengajuan yang akan disampaikan ke provinsi,” ujarnya.

Tujuh desa persiapan yang diusulkan menjadi desa definitif meliputi Desa Badak Makmur, hasil pemekaran Desa Muara Badak Ulu; Desa Sumber Rejo, hasil pemekaran Desa Bangun Rejo; serta Desa Loa Duri Seberang, hasil pemekaran Desa Loa Duri Ulu. Berikutnya, Desa Sungai Payang Ilir merupakan hasil pemekaran Desa Sungai Payang, Desa Jembayan Ilir dari Desa Jembayan, Desa Kembang Janggut Ulu dari Desa Kembang Janggut, serta Desa Tanjung Berukang dari Desa Sepatin.

Di luar tujuh desa persiapan tersebut, Pemkab Kukar juga memproses usulan Desa Mangkurawang Darat. Usulan ini berasal dari perubahan status sebagian wilayah Kelurahan Mangkurawang di Kecamatan Tenggarong. Dengan demikian, total ada delapan usulan desa baru yang tengah ditangani Pemkab Kukar. Tujuh di antaranya merupakan peningkatan status desa persiapan menjadi desa definitif, sedangkan satu lainnya berasal dari perubahan status sebagian wilayah kelurahan menjadi desa.

Sebelum memasuki tahap pemberkasan lanjutan, tujuh desa persiapan telah menjalani sejumlah proses, mulai dari pembentukan, kajian, seminar hasil hingga verifikasi lapangan. DPMD Kukar juga berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk memastikan data dan persyaratan setiap wilayah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Setelah berkas dinyatakan siap, DPMD Kukar akan menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk diverifikasi. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, usulan tersebut akan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Ahmad menegaskan, kejelasan batas wilayah menjadi bagian penting dalam proses pemekaran.

Penetapan batas harus memperhatikan wilayah administrasi desa persiapan maupun desa-desa yang berbatasan dengannya. “Jadi bukan hanya soal administrasi di atas kertas, tetapi batas wilayah ini harus jelas dan disepakati oleh pihak-pihak yang berbatasan. Itu yang kemudian menjadi dasar dalam proses pemberkasan berikutnya,” jelasnya.

Penyempurnaan dokumen tersebut merupakan tindak lanjut atas catatan verifikasi sebelumnya. DPMD Kukar masih memastikan setiap kekurangan administrasi telah ditangani sebelum berkas kembali diajukan ke pemerintah provinsi dan pusat. DPMD Kukar sebelumnya menargetkan pemekaran tujuh desa tersebut dapat diselesaikan pada 2026.

Proses ini juga berkaitan dengan masa berlaku desa persiapan dan rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 2027. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, tahapan selanjutnya dapat mencakup pemaparan usulan kepada pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemkab Kukar akan mendampingi proses tersebut, termasuk menjelaskan kesiapan wilayah yang diusulkan.

Selain pemeriksaan dokumen, verifikasi lapangan diperlukan untuk mencocokkan persyaratan administratif dengan kondisi faktual. Aspek yang diperhatikan mencakup batas wilayah, kondisi geografis, sarana dan prasarana, akses pelayanan, serta kebutuhan masyarakat.

Menurut Ahmad, tujuan akhir pemekaran adalah menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat dan mendorong pembangunan sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Karena itu, setiap tahapan harus dilalui sesuai ketentuan agar desa yang ditetapkan nantinya memiliki kesiapan dalam menjalankan pemerintahan.

“Harapannya seluruh proses ini bisa berjalan lancar sampai ke tahap penetapan. Ketika nanti sudah menjadi desa definitif, yang paling utama adalah bagaimana pemerintahan desanya siap dan masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang lebih dekat,” pungkasnya.

(ADV/Diskominfo Kukar)

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Pengembangan ji perkebunan di Kutai Kartanegara (Kukar) mulai diarahkan pada penguatan rantai usaha dari hulu hingga hilir. Pemerintah daerah tidak hanya mendorong peningkatan produksi, tetapi juga menyiapkan pengolahan dan pemasaran agar hasil perkebunan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar, Muhammad Taufik, mengatakan terdapat tujuh komoditas perkebunan yang menjadi fokus pengembangan pemerintah daerah. Pemilihan komoditas tersebut nantinya disesuaikan dengan potensi serta karakteristik lahan di masing-masing wilayah. “Beberapa komoditas yang menjadi fokus pengembangan di antaranya perkebunan rakyat kelapa sawit, kopi, cokelat atau kakao, kelapa dalam, lada, serta sejumlah komoditas perkebunan lainnya,” kata Taufik.

Menurutnya, perkebunan rakyat memiliki posisi penting dalam mendukung perekonomian masyarakat. Karena itu, pengembangannya perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan produksi hingga penguatan produk setelah panen. “Yang menjadi fokus kita adalah bagaimana komoditas perkebunan ini bisa berkembang dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Tidak hanya dari sisi produksi, tapi juga bagaimana hasil perkebunan bisa diolah sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi,” ujarnya.

Untuk mencapai hal tersebut, Disbun Kukar menyiapkan sejumlah pendekatan, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani. Pembinaan dan pendampingan akan terus diberikan, disertai dukungan sarana produksi serta penguatan kelembagaan kelompok tani.

Taufik menambahkan, pengembangan komoditas tidak dapat dilakukan dengan pola yang sama di seluruh wilayah. Kondisi lahan dan karakteristik masing-masing kecamatan menjadi pertimbangan dalam menentukan komoditas yang paling sesuai untuk dikembangkan. Penguatan sektor hilir juga menjadi perhatian.

Disbun Kukar mendorong agar hasil perkebunan secara bertahap tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi petani dalam rantai usaha sekaligus membuka peluang ekonomi baru di tingkat masyarakat.

Dengan begitu, manfaat pengembangan perkebunan tidak hanya terlihat dari peningkatan produksi, tetapi juga dari bertambahnya nilai yang diterima petani. “Dengan pengembangan tujuh komoditas tersebut, sektor perkebunan diharapkan mampu menjadi salah satu penopang ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kukar, khususnya para petani perkebunan rakyat,” jelasnya.

Dukungan terhadap arah pengembangan tersebut juga datang dari Kecamatan Tenggarong Seberang. Camat Tenggarong Seberang, Sukono, menilai wilayahnya memiliki potensi perkebunan yang cukup besar untuk terus dikembangkan. “Potensi perkebunan di masyarakat cukup besar. Tinggal bagaimana pemerintah memberikan pendampingan dan membantu petani, agar hasil produksinya semakin baik dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi,” kata Sukono.

Menurut Sukono, keberlanjutan program menjadi hal penting agar potensi perkebunan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. Selain produksi, petani juga perlu mendapatkan dukungan dalam mengakses pasar sehingga hasil usaha yang diperoleh dapat lebih optimal. “Kami mendorong masyarakat memanfaatkan potensi lahan yang tersedia, dengan memilih komoditas yang sesuai kondisi wilayah. Dengan dukungan pemerintah, pengembangan perkebunan diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Dengan fokus pada komoditas potensial dan penguatan dari produksi hingga pemasaran, pengembangan perkebunan Kukar diharapkan semakin mampu menciptakan nilai tambah sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.

(ADV/Diskominfo Kukar)

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Persiapan Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) terus dimatangkan. Sebanyak 12 cabang olahraga (cabor) telah disiapkan, sementara kerangka tim mulai memasuki tahapan latihan sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kukar, Aji Ali Husni, mengatakan penyusunan kerangka tim untuk 12 cabor telah dirampungkan setelah melalui pembahasan selama dua hari. Tahapan tersebut menjadi dasar sebelum seluruh kontingen menjalani Training Center (TC). “Alhamdulillah, selama dua hari ini kami sudah selesai menyusun kerangka tim.

Ada 12 cabang olahraga yang kami siapkan dan semuanya sudah dipersiapkan,” kata Aji Ali Husni saat dihubungi, Rabu (7/10). Sejalan dengan penyusunan tim, sejumlah cabor mulai mempersiapkan jadwal latihan. Penyesuaian dilakukan karena sebagian peserta juga mengikuti kelas eksekutif yang diperuntukkan bagi pejabat pemerintahan.

Kondisi tersebut membuat jadwal latihan perlu diselaraskan dengan aktivitas kedinasan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bidang hingga sekretaris. Koordinasi terus dilakukan agar agenda latihan tetap berjalan tanpa mengganggu tugas pemerintahan.

“Di beberapa cabang olahraga memang terdapat kelas eksekutif, seperti kelas tertentu yang diperuntukkan bagi pejabat. Karena itu, kami terus melakukan koordinasi, mengingat kepala OPD, kepala bidang, hingga sekretaris juga memiliki kesibukan masing-masing,” ujarnya.

Beberapa cabor bahkan telah mulai menyusun agenda latihan masing-masing. Seluruh tahapan tersebut dipersiapkan untuk memastikan kesiapan atlet sebelum memasuki persaingan PORNAS Korpri. Tahapan TC juga mulai dijalankan. Latihan perdana kontingen Kukar dijadwalkan berlangsung di lapangan pickleball Pendopo Kantor Bupati Kukar. Bupati Kukar bersama jajaran kepala OPD turut dijadwalkan hadir dalam latihan tersebut.

Dukungan pimpinan daerah diharapkan semakin memberikan motivasi kepada para peserta sekaligus memperkuat semangat kontingen dalam menjalani persiapan. “Kami berupaya menyesuaikan tim dengan jadwal latihan yang nantinya kami susun. Alhamdulillah, tim PORNAS Korpri sudah memulai latihan pertama sebagai bagian dari persiapan TC,” jelas Aji Ali.

Aji menegaskan, persiapan tahun ini diarahkan untuk meningkatkan capaian Kukar pada penyelenggaraan sebelumnya. Setelah berhasil menempati posisi runner-up, kontingen Kukar kini membawa target untuk meraih hasil terbaik pada PORNAS Korpri mendatang. “Targetnya tentu juara. Pada pelaksanaan sebelumnya kami berada di peringkat kedua. Tahun ini mudah-mudahan dengan persiapan yang cukup, kami bisa meningkatkan hasil tersebut,” tegasnya.

Dengan 12 cabor yang telah disiapkan dan tahapan latihan yang mulai berjalan, Kukar kini fokus memastikan seluruh kontingen berada dalam kondisi siap menghadapi pertandingan. Persiapan juga terus dikoordinasikan mengingat sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur turut mempersiapkan kontingen masing-masing.

(ADV/Diskominfo Kukar)

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Respons cepat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk membantu warga yang terdampak kebakaran di Jalan Danau Aji, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong. Dinas Sosial (Dinsos) Kukar bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) langsung menyiapkan dukungan kebutuhan dasar bagi masyarakat setelah musibah terjadi.

Kebakaran yang berlangsung pada Senin (5/10) sore tersebut menyebabkan sejumlah rumah terdampak dan sebagian warga harus mengungsi. Sejak malam hari, dapur umum mulai dioperasikan sebagai bentuk pelayanan awal untuk memastikan kebutuhan makanan warga tetap terpenuhi.

Kepala Dinsos Kukar, Rinda Desianti, mengatakan pihaknya terus melakukan pendataan bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan. Pendataan tersebut dilakukan secara rinci agar bantuan yang diberikan nantinya dapat menyesuaikan kebutuhan setiap keluarga. “Untuk sementara ini dapur umum sudah kita buka,” kata Rinda, Rabu (7/10).

Menurutnya, selain makanan, Dinsos Kukar telah menyiapkan sejumlah bantuan sosial untuk mendukung kebutuhan warga selama masa pemulihan. Bantuan tersebut akan disalurkan setelah data penerima dan kebutuhan masing-masing keluarga diterima secara lengkap. Rinda menjelaskan bantuan yang disiapkan cukup beragam.

Mulai dari sembako, perlengkapan bayi seperti popok dan peralatan mandi, pakaian bagi warga lanjut usia, hingga seragam sekolah untuk anak-anak yang terdampak kebakaran. “Data yang ada ini selalu data sementara. Kami ingin data yang detail,” ujarnya. Dengan pendataan tersebut, bantuan diharapkan tidak hanya diberikan berdasarkan jumlah korban, tetapi benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.

Dinsos Kukar juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur untuk memperkuat dukungan bagi warga terdampak. Rinda meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan segera melengkapi data warga sekaligus surat permohonan bantuan. Kelengkapan administrasi tersebut menjadi bagian penting agar bantuan dapat segera didistribusikan kepada masyarakat.

“Bantuan itu sudah harus distribusi, supaya masyarakat cepat merasakan bantuan,” jelas Rinda.

Sementara itu, Dinsos Kukar masih mengevaluasi keberlanjutan operasional dapur umum. Evaluasi mempertimbangkan kondisi warga di lokasi pengungsian, termasuk sebagian korban yang sementara memilih tinggal di rumah keluarga sehingga kebutuhan makanan dari dapur umum mulai berkurang.

“Dapur umum sampai dievaluasi, apakah harus sampai tujuh hari atau cukup sampai besok,” tutup Rinda.

(ADV/Diskominfo Kukar)