SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Capaian predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) masih perlu diperluas. Hingga saat ini, baru tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang berhasil meraih predikat tersebut.
Kondisi ini menjadi salah satu perhatian Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kukar dalam mendorong penguatan zona integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Brida mengambil peran melalui berbagai kajian dan survei untuk memotret kondisi pelayanan pemerintah.
Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar bagi setiap perangkat daerah dalam mengidentifikasi kekurangan, mengevaluasi kinerja, serta menentukan langkah perbaikan. Kepala Brida Kukar, Bahari Joko Susilo, menjelaskan bahwa kegiatan riset yang dilakukan tidak sebatas menghasilkan penelitian, tetapi juga diarahkan untuk mendukung penyusunan dan penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah.
Salah satu fokusnya ialah pengukuran indeks, kajian terkait Satu Data Indonesia (SDI), serta survei persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan korupsi dan penerapan zona integritas. “Yang terakhir kemarin kita lakukan bagaimana meningkatkan indeks, meningkatkan kajian terkait dengan SDI, survei masyarakat terkait dengan antikorupsi, dengan meningkatkan zona integritas,” ujar Joko.
Menurutnya, penilaian masyarakat menjadi salah satu instrumen penting untuk melihat sejauh mana pelayanan pemerintah telah berjalan dengan baik. Temuan dari survei tersebut dapat digunakan OPD sebagai bahan evaluasi, terutama perangkat daerah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Ia berharap hasil kajian dan survei itu dapat mendorong semakin banyak OPD memenuhi standar penerapan zona integritas hingga memperoleh predikat WBK. “Dengan adanya survei ini, kita harapkan nanti semua OPD, terutama OPD-OPD pelayanan, bisa mencapai WBK,” tuturnya.
Selain mengukur persepsi publik terhadap integritas dan kualitas pelayanan, Brida juga melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap program-program pemerintah daerah. Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah bantuan langsung, untuk mengetahui sejauh mana manfaatnya dirasakan penerima sekaligus menemukan kekurangan dalam pelaksanaannya. Joko menyebutkan, saat ini Brida Kukar tengah melaksanakan sekitar 20 kajian yang mencakup beragam persoalan dan kebutuhan pembangunan daerah.
Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan maupun menyempurnakan kebijakan. “Dengan adanya survei atau kegiatan kajian ini, kita harapkan nantinya pelaksanaan kebijakan 17 program dedikasi bisa kita tingkatkan lagi,” katanya.
Pemanfaatan data dan persepsi masyarakat dinilai dapat membantu pemerintah melihat keberhasilan maupun kekurangan program secara lebih objektif. Dengan demikian, kebijakan yang belum berjalan optimal dapat diperbaiki, sementara program yang telah memberikan manfaat bisa terus diperkuat.
Melalui penguatan riset dan kajian tersebut, Pemkab Kukar berharap perencanaan pembangunan semakin tepat sasaran, integritas birokrasi meningkat, dan pelayanan publik semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
(ADV/Diskominfo Kukar)