DISKOMINFO

 

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Sejumlah kerja sama perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah dievaluasi menyusul ditemukannya beberapa persoalan dalam pelaksanaan kemitraan. Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar mendorong perusahaan, petani, koperasi, dan lembaga mitra untuk membenahi kesepakatan agar hubungan kerja sama tetap memiliki kepastian.

Kepala Disbun Kukar, H. Muhammad Taufik, mengatakan evaluasi diperlukan karena masih terdapat sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban maupun keberlanjutan perjanjian kemitraan. “Masih ada beberapa persoalan yang kita temukan, seperti kewajiban plasma yang belum terpenuhi, kerja sama yang masa berlakunya sudah berakhir, dan ada juga perjanjian yang perlu diperbarui sesuai kondisi di lapangan,” kata Taufik.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam pola kemitraan perkebunan. Karena itu, Disbun Kukar terus membuka ruang fasilitasi apabila terdapat perbedaan atau persoalan antara perusahaan dengan petani, koperasi maupun lembaga mitra.

Pemerintah daerah mendorong agar setiap permasalahan dibahas bersama sehingga tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih panjang. Taufik menegaskan, penyelesaian kemitraan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak dan tetap mengacu pada kesepakatan serta ketentuan yang berlaku. “Prinsipnya kita ingin kerja sama itu tetap sehat. Kalau ada yang belum sesuai, kita dudukkan bersama supaya ada jalan keluarnya,” ujarnya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perjanjian kemitraan yang masa berlakunya telah berakhir maupun kesepakatan yang perlu disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan. Pembaruan tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan kerja sama ke depan. Di sisi lain, kewajiban plasma juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam evaluasi.

Pemerintah daerah mendorong agar hak dan kewajiban yang telah disepakati dapat dijalankan sehingga hubungan kemitraan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Taufik, kepastian dalam kerja sama diperlukan tidak hanya bagi petani dan masyarakat, tetapi juga bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas perkebunan secara berkelanjutan. Penataan kemitraan tersebut diharapkan turut memperkuat keberlanjutan perkebunan rakyat sekaligus menjaga manfaat ekonomi sektor sawit bagi masyarakat Kukar dalam jangka panjang.

“Kita ingin hubungan perusahaan dengan masyarakat dan mitranya itu bukan hanya berjalan hari ini, tetapi bisa terus berlanjut dan saling menguntungkan,” pungkasnya.

(ADV/Diskominfo Kukar)

 

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Perubahan kebijakan subsidi energi di tingkat pusat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terutama terkait potensi dampaknya terhadap harga kebutuhan dan daya beli masyarakat. Pemkab Kukar menyiapkan langkah antisipasi agar perubahan subsidi bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik tidak berujung pada tekanan ekonomi di daerah.

QBupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, kewenangan terkait subsidi BBM dan listrik berada di tangan pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi dampak lanjutan yang mungkin muncul akibat perubahan kebijakan tersebut. Menurut Aulia, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah menjaga stabilitas harga.

Pemerintah daerah berupaya mengantisipasi agar perubahan subsidi tidak memicu inflasi yang terlalu tinggi dan kemudian berdampak terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat. “Kalau kita di daerah itu menjaga, masih menjaga proses ikutan dari proses pemangkasan. Salah satunya adalah kita berusaha menjaga biar tidak terjadi inflasi yang berlebihan sehingga menimbulkan lonjakan harga di tengah-tengah masyarakat,” kata Aulia.

Selain stabilitas harga, kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok juga menjadi perhatian. Pemkab Kukar akan melihat perkembangan daya beli masyarakat sebagai salah satu dampak yang perlu diantisipasi apabila terjadi perubahan skema subsidi energi. Aulia menilai perlindungan terhadap pendapatan masyarakat juga penting agar perubahan kebijakan di tingkat pusat tidak memberikan tekanan terhadap kondisi kemiskinan di daerah.

“Dan yang paling penting adalah kami menjaga bagaimana pendapatan dari masyarakat itu sendiri sehingga kebijakan yang dilakukan di tingkat pusat itu tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di daerah, utamanya di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Ia juga berharap setiap perubahan kebijakan subsidi tetap disertai mekanisme pengawasan serta keseimbangan dalam pengalokasian anggaran. Menurutnya, apabila terdapat pengurangan pembiayaan pada satu sektor, perlu ada kejelasan mengenai arah pengalokasian anggaran berikutnya. “Artinya kita berharap kalau kebijakan pusat ini kan pasti ada check and balances ya, artinya ketika di sini dikurangi nanti pembiayaannya akan disalurkan ke tempat mana lagi,” jelasnya.

Aulia berharap pengalihan anggaran tersebut dapat diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah pusat tetap dapat memberikan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan. “Dan kita berharap ini tersalur ke sektor-sektor produktif sehingga ini bisa menjadi daya dorong atau daya dukung tersendiri untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Pemkab Kukar akan terus memantau perkembangan kebijakan subsidi energi serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi daerah, khususnya stabilitas harga, daya beli, pendapatan, dan tingkat kemiskinan masyarakat.

(ADV/Diskominfo Kukar)

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Kedekatan Taman Replika dengan sejumlah objek wisata di kawasan Panji membuka peluang pengembangan destinasi yang saling terhubung di Tenggarong.

Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Kartanegara (Kukar) melihat kawasan tersebut dapat dikembangkan melalui konsep wisata terpadu dengan menggabungkan beberapa tujuan dalam satu paket perjalanan.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Dispar Kukar, Sadli, mengatakan keberadaan Taman Replika yang kembali dimanfaatkan menjadi tambahan potensi bagi pengembangan pariwisata daerah. “Dengan difungsikannya kembali Taman Replika, tentu kami senang karena fasilitas yang ada bisa dimanfaatkan lagi. Ini sangat membantu pemerintah dalam pengembangan pariwisata,” ujar Sadli, Kamis (1/10).

Menurutnya, Taman Replika memiliki posisi yang cukup strategis karena berada tidak jauh dari Waduk Panji Sukarame dan Museum Kayu Tuah Himba. Kedekatan antarobjek tersebut memungkinkan pengembangan rute wisata yang menghubungkan beberapa destinasi sekaligus. “Untuk pengembangannya, tentu akan kami dukung. Apalagi kawasan tersebut berdekatan dengan destinasi wisata lainnya, sehingga ke depan bisa dikolaborasikan dalam paket wisata,” jelasnya.

Pengembangan kawasan tersebut juga tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat. Sejumlah warga mulai melakukan pembersihan dan penataan secara gotong royong untuk mengembalikan pemanfaatan kawasan Taman Replika. Dispar Kukar mendorong Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pusaka Panji yang telah terbentuk agar mengambil peran dalam pengelolaan kawasan.

Peran kelompok masyarakat tersebut diharapkan dapat mencakup pemeliharaan lingkungan sekaligus pengembangan potensi wisata. Sadli menyebut dukungan pemerintah daerah dapat diberikan melalui promosi serta pendampingan dalam proses pengembangan.

Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, fasilitas yang telah tersedia di kawasan tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Konsep wisata terpadu juga dinilai dapat memberikan pengalaman yang lebih beragam bagi pengunjung. Wisatawan tidak hanya mengunjungi Taman Replika, tetapi berkesempatan menikmati destinasi lain yang berada dalam kawasan yang sama.

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam menjaga keberlanjutan kawasan wisata. Gotong royong yang dilakukan warga menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertata sekaligus mendukung aktivitas wisata.

Dengan kolaborasi antara masyarakat, Pokdarwis, dan pemerintah daerah, kawasan Taman Replika diharapkan dapat berkembang bersama destinasi di sekitarnya serta memberikan ruang bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat lokal.

(ADV/Diskominfo Kukar)

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Hubungan kemitraan perkebunan kelapa sawit menjadi perhatian Dinas Perkebunan (Disbun) Kutai Kartanegara (Kukar). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar membuka ruang mediasi antara perusahaan, petani, koperasi, maupun lembaga mitra agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Kepala Disbun Kukar, H. Muhammad Taufik, mengatakan fasilitasi penyelesaian persoalan menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah menjaga hubungan kemitraan tetap berjalan dengan baik. “Fokus kita beberapa minggu dan bulan terakhir adalah menata kembali kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan petani mitra, koperasi atau lembaga mitranya agar terwujud kerja sama yang sehat, saling menguntungkan dan berkelanjutan,” ujar Taufik, Kamis (1/10).

Menurutnya, pola kemitraan dalam perkebunan dapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani plasma, koperasi hingga lembaga yang menjadi penghubung antara masyarakat dan perusahaan. Karena itu, masing-masing pihak perlu memahami hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dibangun. Disbun Kukar tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan terhadap sektor perkebunan, tetapi juga berperan dalam memfasilitasi penyelesaian apabila muncul persoalan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan.

“Disbun Kukar tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan, tetapi juga memfasilitasi penyelesaian ketika terjadi persoalan dalam hubungan kemitraan,” jelasnya.

Taufik menekankan, perusahaan dan masyarakat pada dasarnya memiliki kepentingan yang saling berkaitan dalam keberlanjutan usaha perkebunan. Karena itu, persoalan yang muncul dalam hubungan kemitraan perlu dikedepankan penyelesaiannya melalui dialog dan mediasi. “Kita memfasilitasi mediasi agar persoalan yang ada dapat diselesaikan bersama. Namanya mitra, jangan sampai hubungan yang dibangun justru seperti bermusuhan,” katanya.

Menurut Taufik, kemitraan yang berjalan sehat dapat memberikan kepastian bagi perusahaan sekaligus membuka manfaat ekonomi bagi petani dan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah mendorong seluruh pihak menjalankan perannya secara proporsional dan tetap berpegang pada kesepakatan kerja sama. Penataan pola kemitraan juga diarahkan untuk menciptakan hubungan usaha yang dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Pemerintah berharap perusahaan dan masyarakat tidak hanya menyelesaikan persoalan yang muncul, tetapi juga membangun komunikasi yang lebih baik dalam menjalankan kerja sama. “Yang kita harapkan perusahaan dan masyarakat sama-sama membutuhkan, sehingga kerja sama ini bisa berjalan panjang dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,” tutup Taufik.

Melalui pembinaan dan fasilitasi tersebut, Disbun Kukar terus mendorong terbentuknya pola kemitraan perkebunan yang sehat, berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat bagi perusahaan maupun masyarakat.

(ADV/Diskominfo Kukar)

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Ketersediaan lingkungan hunian yang layak menjadi salah satu bagian yang diperhatikan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mendukung upaya penurunan stunting. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), intervensi diarahkan pada peningkatan sanitasi serta akses masyarakat terhadap air bersih.

Kepala Disperkim Kukar, Muhammad Aidil, mengatakan dukungan terhadap penanganan stunting dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana sanitasi di sejumlah wilayah. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat. “Kalau di Dinas Perkim terkait dengan program penurunan stunting, kami ada membangun sarana sanitasi dan juga perluasan pelayanan air bersih,” ujar Aidil.

Pembangunan maupun rehabilitasi sarana sanitasi tersebut dilakukan di sejumlah kecamatan, di antaranya Samboja, Muara Jawa, dan Muara Badak. Sasaran penerima manfaat ditentukan berdasarkan data kesejahteraan masyarakat yang menjadi rujukan pemerintah.

Aidil menjelaskan, data penerima berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperoleh melalui Dinas Sosial, dengan memperhatikan kelompok masyarakat pada Desil 1 hingga Desil 4. “Sanitasi ini kita kemarin berdasarkan data DTKS yang kita ambil melalui Desil 1 sampai Desil 4.

Jadi sumber datanya memang dari Dinas Sosial melalui DTKS,” jelasnya. Menurut Aidil, pembangunan dan rehabilitasi sanitasi mendapat respons positif dari masyarakat. Fasilitas yang dibangun juga disesuaikan dengan standar sanitasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Meski demikian, pelaksanaan program masih berlangsung sehingga belum seluruh masyarakat yang menjadi sasaran dapat terakomodasi secara maksimal pada tahun ini. Selain sanitasi, Disperkim Kukar juga melanjutkan sejumlah kegiatan untuk memperluas pelayanan air bersih. Beberapa pekerjaan masih dalam proses pelaksanaan dan disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah.

“Progress air bersih ini masih dalam proses pelaksanaan. Jadi mungkin ada beberapa yang akan dilaksanakan tahun ini karena ada juga beberapa kegiatannya kita lakukan *e-purchasing* karena memang kemarin terkait dengan efisiensi anggaran,” katanya.

Perluasan akses air bersih tersebut turut diarahkan ke wilayah yang masih menghadapi keterbatasan pelayanan, termasuk Kecamatan Muara Kaman, Muara Jawa, dan Samboja. Aidil menambahkan, dukungan terhadap penanganan stunting tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik.

Disperkim juga terlibat dalam koordinasi lintas organisasi perangkat daerah melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Koordinasi tersebut melibatkan Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Poltekkes, serta unsur pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa hingga kepala desa.

“Terkait dengan stunting, kita juga memang sudah memakai TPPS yang memang melibatkan beberapa OPD teknis termasuk Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, termasuk juga dari Poltekkes, dan dari pihak lintas desa, kecamatan, maupun kepala desa,” tuturnya.

Keterlibatan berbagai sektor tersebut diperlukan agar upaya penurunan stunting dapat didukung dari berbagai sisi. Selain aspek kesehatan, kondisi lingkungan permukiman, sanitasi yang layak, dan ketersediaan air bersih turut menjadi bagian dari dukungan terhadap kualitas hidup masyarakat.

Melalui pembangunan sanitasi dan perluasan pelayanan air bersih, Disperkim Kukar terus mengambil bagian dalam menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak sekaligus mendukung pelaksanaan program penurunan stunting secara terpadu.

(ADV/Diskominfo Kukar)