DISKOMINFO

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Kelengkapan persyaratan menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam memproses enam usulan pemekaran desa yang diajukan sepanjang 2026. Pemerintah daerah mulai melakukan pendampingan dan verifikasi agar setiap usulan dapat berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan pendampingan dilakukan sejak awal untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah desa dan masyarakat mengenai mekanisme pembentukan desa baru. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari proses memastikan persyaratan administratif terpenuhi. “Di 2026 ini ada usulan enam desa untuk dimekarkan, termasuk Desa Sebuntal dan Semangkok. Dua desa ini sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi satu desa lagi,” kata Arianto saat dihubungi, Selasa (6/10).

Menurutnya, pemekaran desa memiliki sejumlah tahapan yang harus dilalui. Proses tersebut tidak sebatas membagi wilayah administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan pemerintahan, dokumen dan berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Karena itu, DPMD Kukar memberikan sosialisasi langsung kepada pemerintah desa serta masyarakat yang mengajukan pemekaran. Penjelasan diberikan mulai dari mekanisme pengusulan, tahapan yang harus dilalui hingga konsekuensi administratif apabila desa baru nantinya terbentuk. “Kita selaku OPD yang memfasilitasi, kemarin turun dan memberikan penjelasan teknis mengenai mekanisme pemekaran desa,” ujarnya.

Salah satu usulan yang masuk berasal dari Desa Sebuntal dan Desa Semangkok. Dalam usulan tersebut, sebagian wilayah dari kedua desa direncanakan digabung untuk membentuk satu desa baru. Arianto menilai pemahaman masyarakat terhadap ketentuan pemekaran menjadi hal penting. Usulan pembentukan desa baru harus memiliki dasar yang jelas sehingga tidak hanya didorong kebutuhan di lapangan, tetapi juga memenuhi ketentuan administratif.

Setelah tahap sosialisasi, DPMD Kukar melanjutkan pendampingan terhadap enam desa yang masuk dalam daftar usulan. Proses dilakukan secara bertahap dengan memeriksa kelengkapan dokumen serta persyaratan yang diperlukan. Verifikasi tersebut menjadi salah satu tahapan awal sebelum usulan pemekaran dapat dilanjutkan ke proses berikutnya.

Pemerintah daerah ingin memastikan setiap dokumen dan persyaratan telah sesuai sebelum menentukan kelayakan usulan. Dengan pendampingan sejak tahap awal, DPMD Kukar berharap proses pemekaran desa dapat berlangsung secara tertib dan terukur. Setiap usulan nantinya akan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku dan hasil verifikasi terhadap persyaratan yang telah ditetapkan.

(ADV/Diskominfo Kukar)

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat kesiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur (Kaltim) 2026 dengan membenahi sejumlah fasilitas olahraga. Melalui APBD Perubahan 2026, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar memprioritaskan pemeliharaan venue yang digunakan untuk aktivitas olahraga dan persiapan atlet.

Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni, mengatakan pemeliharaan menjadi salah satu fokus dalam anggaran perubahan. Sejumlah kebutuhan fasilitas yang berkaitan dengan persiapan cabang olahraga (cabor) menghadapi Porprov juga diusulkan untuk mendapat tambahan anggaran. “Di perubahan kita lebih fokus kepada pemeliharaan. Ada beberapa kekurangan terkait persiapan Porprov, itu juga kita lakukan penambahan yang kita usulkan di APBD Perubahan,” ucap Aji Ali Husni.

Menurut Aji, pemeliharaan diperlukan untuk menjaga kondisi venue tetap layak dan optimal digunakan. Kondisi cuaca yang panas dan kering belakangan ini turut memengaruhi sejumlah fasilitas, termasuk lapangan sepak bola yang mengalami perubahan warna. Ia menyebut perawatan lapangan idealnya dilakukan secara berkala.

Namun, tingginya intensitas penggunaan dua stadion di Kukar membuat waktu pemeliharaan menjadi terbatas. “Seharusnya lapangan itu seminggu ada dua atau tiga hari dilakukan perawatan, tapi ini tidak sempat lagi karena tingkat pemakaian dua stadion cukup tinggi,” ujarnya.

Pembenahan tidak hanya menyasar lapangan sepak bola. Sejumlah venue olahraga lain yang berada di bawah pengelolaan Dispora Kukar juga menjadi bagian dari pemeliharaan, termasuk fasilitas pendukung seperti kolam renang dan Gedung Bela Diri di kawasan Rondong Demang. Salah satu pembenahan yang telah dilakukan yakni perbaikan atap Gedung Bela Diri Rondong Demang yang sebelumnya mengalami kebocoran.

Perbaikan tersebut dinilai penting karena gedung digunakan sebagai salah satu tempat latihan atlet. Aji mengatakan pembenahan seluruh fasilitas dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Prioritas diberikan terhadap fasilitas yang membutuhkan penanganan dan berkaitan langsung dengan aktivitas olahraga. “Jadi kita akan fokus kepada pemeliharaan secara bertahap,” tuturnya.

Sekretaris Gulat Kukar, Juliharto, mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap kondisi Gedung Bela Diri Rondong Demang. Menurutnya, fasilitas tersebut selama ini menjadi tempat latihan atlet gulat Kukar. Ia mengatakan kebocoran atap sebelumnya sempat mengganggu proses latihan, khususnya ketika hujan. Air yang masuk ke dalam gedung dapat membuat lantai maupun matras menjadi licin sehingga berpotensi mengganggu aktivitas atlet. “Kami mengapresiasi dukungan tersebut. Mudah-mudahan setelah diperbaiki, kegiatan latihan bisa lebih nyaman dan fasilitasnya juga semakin baik,” tegas Juliharto.

Pemeliharaan venue diharapkan dapat mendukung persiapan atlet Kukar menghadapi Porprov VIII Kaltim 2026. Di sisi lain, perbaikan juga menjadi bagian dari upaya memastikan fasilitas olahraga tetap dapat dimanfaatkan secara optimal untuk latihan, pembinaan atlet, maupun kegiatan masyarakat.

(ADV/Diskominfo Kukar)

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan bantuan rehabilitasi rumah bagi warga terdampak kebakaran di Jalan A.M. Alimuddin, RT 33, Kelurahan Melayu. Program tersebut ditargetkan mulai direalisasikan paling lambat Januari 2027, setelah pemerintah menyelesaikan verifikasi status rumah dan lahan milik para korban.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kukar, Fathul Alamin, mengatakan verifikasi menjadi tahapan penting karena kondisi dan status tempat tinggal korban tidak seluruhnya sama. Pendataan dilakukan bersama Kelurahan Melayu dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kukar. Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 70 kepala keluarga terdampak kebakaran, sementara jumlah rumah yang terbakar diperkirakan mencapai 50 hingga 60 unit.

Namun, hasil pendataan awal menunjukkan sebagian korban bukan pemilik rumah dan tinggal dengan status mengontrak. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menentukan pola bantuan berdasarkan status kepemilikan rumah maupun lahan. “Informasi dari kelurahan, ada cukup banyak warga korban ini yang mungkin itu mengontrak.

Jadi bukan pemilik rumah. Jadi yang masih kami coba bagaimana pola perlakuan antara memang pemilik lahan dan yang bukan pemilik lahan,” kata Fathul usai peninjauan dan penyerahan bantuan kepada korban kebakaran, Selasa (6/10). Menurut Fathul, kepastian status kepemilikan diperlukan sebelum bantuan jangka panjang diberikan. Salah satu bentuk dukungan yang disiapkan pemerintah adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi warga yang memenuhi kriteria.

Kesra Kukar saat ini berkoordinasi dengan Baznas dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) untuk menentukan pembagian peran dalam pelaksanaan bantuan tersebut. “Nah itu kebutuhan jangka panjangnya, bantuan kita nanti akan kita bantu dalam bentuk rehab rumah tidak layak huni. Kita sekarang dengan Baznas lagi komunikasi dengan Dinas Perkim untuk berbagi peran,” ujarnya.

Fathul menyebut rehabilitasi rumah ditargetkan dapat dimulai paling lambat Januari 2027. Meski demikian, realisasi bantuan masih menunggu proses verifikasi dan pemetaan calon penerima agar bantuan diberikan sesuai kondisi masing-masing korban. Selain persoalan kepemilikan, penyaluran bantuan melalui Baznas juga harus memperhatikan ketentuan penggunaan dana zakat dan infak.

Karena itu, keterlibatan beberapa pihak diperlukan agar bantuan tetap sesuai aturan. “Itu kenapa tadi kami sampaikan ada berbagai peran antara Kesra lewat Baznas dan Dinas Perkim. Karena memang kalau Baznas itu sendiri memang ada beberapa syarat-syarat,” jelas Fathul.

Sementara itu, bantuan untuk kebutuhan mendesak warga telah disalurkan sejak malam setelah kejadian. Pemkab Kukar bersama pihak terkait juga menyiapkan bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar korban selama masa tanggap awal.

“Permakanan tadi malam sudah kita salurkan, tadi pagi sudah kita salurkan. Kemudian ada beberapa logistik yang mungkin dalam waktu satu-dua hari ini juga akan kita salurkan, itu untuk jangka pendeknya,” katanya.

Bantuan tersebut meliputi kebutuhan pangan, pakaian dan sejumlah kebutuhan dasar lainnya bagi warga terdampak. Di sisi lain, Pemkab Kukar terus mendorong optimalisasi pengumpulan zakat dan sedekah dari aparatur sipil negara (ASN) melalui Baznas. Dana yang dihimpun diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap berbagai kebutuhan sosial masyarakat, termasuk membantu warga yang terdampak bencana.

Fathul memastikan koordinasi antara Kesra, Baznas dan Dinas Perkim akan terus dilakukan. Pemerintah ingin memastikan bantuan rehabilitasi maupun bantuan lainnya dapat diberikan berdasarkan ketentuan serta kondisi masing-masing warga terdampak kebakaran

(ADV/Diskominfo Kukar)

SWARAREPUBLIKA, TENGGARONG — Warga di 20 kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar) nantinya dapat mengakses beragam layanan pemerintahan tanpa harus datang ke sejumlah kantor perangkat daerah di Tenggarong. Pemerintah Kabupaten Kukar tengah menyiapkan Mini Mal Pelayanan Publik (MPP) yang ditargetkan mulai beroperasi secara serentak pada Desember 2026.

Fasilitas tersebut akan ditempatkan di kantor kecamatan dan menjadi titik pelayanan terpadu bagi masyarakat. Berbagai layanan administrasi dan perizinan akan dihimpun dalam satu lokasi sehingga akses pelayanan diharapkan menjadi lebih mudah dan efisien.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, Alfian Noor, mengatakan persiapan Mini MPP saat ini masih berjalan. Pemerintah juga tengah menyiapkan perangkat serta sistem pendukung agar layanan dapat diterapkan di seluruh kecamatan. “Program dedikasinya Pak Bupati untuk mal pelayanan publik mini, mini mal pelayanan publik yang ada di 20 kecamatan sekarang masih berprogres,” kata Alfian.

Menurutnya, perangkat pendukung sistem pelayanan telah tersedia dan segera didistribusikan ke masing-masing kecamatan. Setelah perangkat diterima, operator yang ditugaskan akan mendapatkan pelatihan untuk memastikan sistem dapat digunakan dalam pelayanan masyarakat. “Unit-unitnya sekarang ini sudah kita adakan, itu khusus untuk perangkat lunaknya. Ini akan segera langsung kita kirim ke pihak kecamatan dan kemudian sekaligus untuk melakukan pelatihan kepada operator-operator yang ada di kecamatan-kecamatan,” jelasnya.

Alfian mengatakan peluncuran Mini MPP direncanakan berlangsung pada Desember 2026. Waktu tersebut bertepatan dengan peringatan ulang tahun keempat MPP Kukar dan ditargetkan mencakup seluruh 20 kecamatan. “Insya Allah bulan Desember itu kita akan launching pada saat ulang tahun MPP yang keempat. Itu sudah untuk 20 kecamatan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, Mini MPP akan menyediakan ruang khusus pelayanan di kantor kecamatan. Layanan yang tersedia nantinya mencakup Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten), pelayanan perizinan, layanan DPMPTSP, serta sejumlah pelayanan dari perangkat daerah lainnya. Konsep tersebut diarahkan untuk mengakhiri pola pelayanan yang masih berjalan secara terpisah.

Masyarakat nantinya dapat memperoleh berbagai kebutuhan administrasi melalui satu titik pelayanan di wilayah kecamatan masing-masing. “Tidak ada lagi pelayanan ini sendiri, pelayanan pemerintahan sendiri. Semuanya harus tergabung di dalam satu tempat dan semuanya memberikan pelayanan di sana,” katanya.

Untuk mendukung operasional berbasis digital, DPMPTSP Kukar juga akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar. Koordinasi tersebut berkaitan dengan kebutuhan jaringan dan server untuk memastikan sistem pelayanan dapat berjalan dengan baik. Pengelolaan aplikasi dan server MPP yang saat ini digunakan juga berada dalam koordinasi Diskominfo Kukar.

Dukungan infrastruktur digital tersebut menjadi bagian penting dalam penerapan sistem pelayanan terpadu di tingkat kecamatan.

Melalui Mini MPP, Pemkab Kukar berharap pelayanan administrasi dan perizinan semakin dekat dengan masyarakat. Kehadiran fasilitas di 20 kecamatan diharapkan dapat memangkas jarak dan waktu tempuh warga, sekaligus membuat pelayanan publik lebih mudah, cepat dan terintegrasi.

(ADV/Diskominfo Kukar)

SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Penguatan ketahanan pangan di Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi salah satu bidang yang memperlihatkan eratnya kolaborasi pemerintah daerah dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kerja sama tersebut mencakup dukungan terhadap sektor pertanian, termasuk pembangunan infrastruktur pengairan dan irigasi. Hal itu disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri saat menghadiri peringatan HUT ke-81 TNI di Gedung Serbaguna Kodim 0906/Kutai Kartanegara, Senin (5/10).

Aulia menilai keberadaan TNI memiliki posisi strategis bagi daerah karena keterlibatannya tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga membantu pemerintah menangani berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. “Posisi TNI bagi Kabupaten Kutai Kartanegara sangatlah strategis. Kita merasa tenang dan nyaman ketika ada Bapak-Ibu TNI di tengah-tengah kita,” tutur Aulia.

Menurutnya, kerja sama Pemkab Kukar dengan Kodim 0906/Kutai Kartanegara beserta jajaran telah berjalan di sejumlah sektor. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pertanian, terutama dalam menghadapi tantangan ketersediaan air untuk lahan pertanian. “Kita bekerja sama dengan baik di beberapa sektor, salah satunya sektor pertanian,” kata Aulia.

Ia menjelaskan kondisi iklim turut memberikan pengaruh terhadap ketersediaan air bagi kawasan persawahan. Karena itu, pemerintah daerah bersama TNI berupaya mencari sumber air sekaligus memperbaiki sistem pengairan dan infrastruktur irigasi yang dibutuhkan petani. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga produktivitas lahan sekaligus memperkuat ketahanan pangan Kukar.

Dukungan TNI dinilai menjadi bagian penting dalam mempercepat pelaksanaan berbagai kegiatan di lapangan. Selain pertanian, keterlibatan TNI juga terlihat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bersama unsur terkait, jajaran TNI turut mendukung proses pemadaman hingga pengendalian kebakaran yang terjadi di wilayah Kukar. Aulia menilai keterlibatan tersebut memperlihatkan bahwa ketahanan daerah tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja.

Kolaborasi antara pemerintah, TNI dan masyarakat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai persoalan yang berdampak terhadap kehidupan warga. Ia pun berharap momentum HUT ke-81 TNI dapat semakin mempererat hubungan antara pemerintah daerah, jajaran TNI dan masyarakat. “Kita berharap di hari ulang tahun yang ke-81 ini, TNI semakin kuat, rakyat semakin tenang, negara semakin berdaulat, dan Indonesia semakin baik,” ujarnya.

Sementara itu, Dandim 0906/Kutai Kartanegara Letkol Arm Benny Budiman mengatakan peringatan HUT ke-81 TNI dilaksanakan secara sederhana. Kendati demikian, kesederhanaan tersebut tidak mengurangi makna peringatan bagi jajaran TNI. “Alhamdulillah, tahun ini penyelenggaraan perayaan hari ulang tahun dilaksanakan secara sederhana.

Harapannya, dengan sederhana namun tidak meninggalkan makna,” kata Benny. Benny menjelaskan HUT ke-81 TNI mengusung tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.” Tema tersebut, menurutnya, menegaskan pentingnya hubungan TNI dengan masyarakat dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara. “Tentunya dalam rangka menjaga kedaulatan negara ini, TNI harus bersama-sama dengan rakyat,” ujarnya.

Menurut Benny, kemanunggalan TNI dan rakyat menjadi kekuatan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas. Hubungan tersebut perlu terus dijaga melalui kedekatan serta kerja sama dalam berbagai bidang. Ia berharap kebersamaan antara TNI dan rakyat terus menjadi pijakan dalam menjalankan tugas, sehingga upaya menjaga kedaulatan negara dapat berjalan seiring dengan cita-cita mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

“Harapannya, setelah kita nanti mencapai Indonesia berdaulat, Indonesia menuju negara yang adil dan makmur,” pungkasnya.

(ADV/Diskominfo Kukar)