SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Suasana Idul adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pelindo Group wilayah Balikpapan untuk memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar pelabuhan.

Melalui kegiatan penyembelihan hewan kurban yang digelar di kawasan Pelabuhan Semayang, Rabu (27/5/2026), perusahaan menyalurkan ratusan paket daging kepada warga hingga para pensiunan. Pelaksanaan kurban berlangsung di kantor Pelindo Regional 4 Balikpapan, Jalan Yos Soedarso.

Tahun ini, sebanyak enam ekor sapi disiapkan sebagai hewan kurban yang pendistribusiannya difokuskan bagi masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan.

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai entitas yang tergabung dalam Pelindo Group wilayah Balikpapan, di antaranya Pelindo Regional 4 Balikpapan, Subholding PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), Subholding PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM), Indonesia Kendaraan Terminal (IKT), hingga Pelindo Marine Service (PMS). Dari keseluruhan hewan kurban yang tersedia, empat ekor sapi dipotong langsung di lingkungan kantor Pelindo Regional 4 Balikpapan.

Daging kurban kemudian dikemas menjadi sekitar 350 kantong untuk dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, dua ekor sapi lainnya disalurkan kepada sejumlah stakeholder sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan dan sinergi antara perusahaan dengan berbagai pihak yang selama ini mendukung aktivitas kepelabuhanan di Balikpapan.

Manager Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum Pelindo Regional 4 Balikpapan, H. Wahyudi, mengatakan kegiatan kurban rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk rasa syukur sekaligus kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Menurutnya, momentum Iduladha bukan hanya menjadi agenda ibadah semata, tetapi juga sarana memperkuat hubungan sosial antara perusahaan dan lingkungan sekitar pelabuhan.

“Melalui kegiatan ini kami berharap hubungan silaturahmi dengan masyarakat semakin baik dan keberadaan Pelindo dapat memberi manfaat nyata bagi warga sekitar,” kata Wahyudi mewakili manajemen Pelindo Group wilayah Balikpapan.

Ia menjelaskan, proses pelaksanaan kurban dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan pegawai dari berbagai unit kerja di lingkungan Pelindo Group. Para pegawai turut membantu mulai dari persiapan, proses penyembelihan, hingga pendistribusian daging kurban kepada masyarakat.

Selain menjadi tradisi tahunan perusahaan, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat nilai kebersamaan dan solidaritas, baik di lingkungan kerja maupun dengan masyarakat yang berada di kawasan pelabuhan Balikpapan.

(ADV/*)

SWARAREPUBLIKA.com, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Program Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Tahun 2026 sebagai upaya memperluas kesempatan kerja sekaligus mendorong lahirnya wirausaha baru di berbagai daerah di Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Estiarty Haryani, mengatakan program tersebut dirancang untuk membantu masyarakat membangun usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

“Program TKM Pemula menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Estiarty dalam keterangan resminya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (13/5/2026).

Ia menjelaskan, proses pendaftaran Bantuan TKM Pemula dibuka hingga 17 Mei 2026 melalui platform digital SIAPkerja dan Bizhub. Masyarakat yang memenuhi syarat diminta segera melengkapi dokumen administrasi dan melakukan pendaftaran secara daring.

Dalam program tersebut, setiap penerima akan memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta. Dana bantuan itu dapat dimanfaatkan untuk membeli peralatan usaha maupun bahan baku sesuai bidang usaha yang diajukan peserta. Adapun bidang usaha yang dapat dikembangkan meliputi sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, jasa boga, ekonomi kreatif, perdagangan barang, hingga jasa perorangan.

Kemnaker menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon penerima bantuan. Peserta wajib berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), berdomisili di Indonesia, berusia minimal 18 tahun dan maksimal 64 tahun, serta memiliki KTP atau e-KTP. Selain itu, dalam satu Kartu Keluarga (KK), bantuan hanya dapat diterima oleh satu anggota keluarga.

Pendaftar juga tidak sedang menempuh pendidikan setara SMA/SMK atau sederajat, bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, maupun pensiunan ASN. Calon penerima bantuan juga dipastikan tidak sedang memiliki hubungan kerja dengan instansi pemerintah ataupun perusahaan swasta serta belum pernah menerima bantuan TKM Pemula maupun TKM Lanjutan dari Kemnaker sebelumnya.

Persyaratan lainnya yakni peserta wajib memiliki sertifikat pelatihan vokasi yang diterbitkan UPTP/UPTD bidang pelatihan vokasi atau sertifikat layanan kewirausahaan dari UPTP bidang Perluasan Kesempatan Kerja pada periode 2025 hingga 2026. Peserta juga diwajibkan memiliki ide usaha atau usaha yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kelurahan atau desa maupun Nomor Induk Berusaha (NIB), lengkap dengan dokumentasi lokasi atau kegiatan usaha.

Selain itu, pendaftar harus memiliki akun SIAPkerja sebagai syarat utama pengajuan bantuan. Seluruh proses pendaftaran dan pengajuan bantuan dilakukan secara digital tanpa dipungut biaya. Karena itu, Kemnaker mengimbau masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Program TKM Pemula.

Kemnaker menegaskan masyarakat tidak boleh memberikan data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), PIN, kata sandi, maupun kode OTP kepada pihak mana pun. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan atau meminta sejumlah imbalan dalam proses seleksi. Apabila ditemukan pihak yang meminta biaya dengan mengatasnamakan Program TKM Pemula, masyarakat diminta segera melaporkannya melalui kanal resmi Kemnaker untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah masa pendaftaran berakhir, Kemnaker akan melaksanakan tahapan seleksi administrasi, penilaian substansi usaha, hingga wawancara guna memastikan kelayakan calon penerima bantuan. Hasil seleksi nantinya diumumkan melalui platform Bizhub.

Dalam pelaksanaannya, Kemnaker juga mengatur mekanisme penyaluran bantuan, penggunaan dana, serta pelaporan pertanggungjawaban secara rinci. Penerima bantuan diwajibkan menggunakan dana sesuai proposal usaha dan menyampaikan laporan penggunaan bantuan paling lambat 31 Desember 2026.

Sumber : Biro Humas Kemnaker

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Masjid Jami Assu'adaa melaksanakan pemotongan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul adha 1447 Hijriah/2026 Masehi, Selasa (27/5/2026).

Pada tahun ini, panitia menerima sebanyak 14 ekor sapi dan tiga ekor kambing dari para pekurban.

Ketua Panitia Kurban Masjid Jami Assu’adaa, Syamsuddin mengatakan, daging kurban nantinya akan dibagikan kepada warga di sekitar lingkungan masjid yang tersebar di sekitar 20 RT. “Alhamdulillah sampai saat ini ada 14 sapi dan tiga kambing yang kami terima. Untuk pembagian nanti sekitar 20 RT,” kata Syamsuddin.

Ia menjelaskan, panitia berusaha membagikan daging kurban secara merata. Pembagian dilakukan dengan melihat kondisi masing-masing RT, apakah sudah melaksanakan pemotongan hewan kurban sendiri atau belum. “Supaya merata, kami lihat dulu wilayah yang belum ada pemotongan hewan kurban. Kalau di lingkungannya tidak ada masjid atau musala yang memotong kurban, itu yang kami dahulukan,” ujarnya.

Untuk RT yang tidak melaksanakan pemotongan hewan kurban, panitia menyiapkan sekitar 15 kupon pembagian daging kurban. Sedangkan RT yang sudah melakukan pemotongan kurban sendiri tetap mendapat bantuan sekitar 10 kupon. Menurut Syamsuddin, jumlah pembagian tahun ini meningkat dibanding tahun lalu.

Pada Iduladha sebelumnya, satu RT hanya mendapat sekitar 10 kupon, sedangkan tahun ini meningkat menjadi 15 kupon bagi wilayah yang belum melaksanakan pemotongan kurban. “Alhamdulillah tahun ini bisa 15 rumah. Awalnya saya ingin 20, tapi setelah rapat diputuskan 15 dulu. Kalau nanti dagingnya masih lebih akan kami tambah lagi,” jelasnya.

Ia berharap jumlah hewan kurban pada tahun depan bisa bertambah sehingga seluruh warga dapat menikmati daging kurban. “Harapan saya ke depan semua warga bisa makan daging kurban. Tapi sekarang jumlah sapi yang ada masih terbatas, jadi belum bisa mencukupi semua kebutuhan di 20 RT,” tutupnya.

(R)

SWARAREPUBLIKA.com, BEKASI — Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, turun langsung memfasilitasi pertemuan antara manajemen PT Multistrada Arah Sarana Tbk dan serikat pekerja guna mencari solusi atas perselisihan hubungan industrial yang tengah berlangsung.

Upaya tersebut dilakukan agar proses penyelesaian berjalan kondusif serta tetap sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Pertemuan yang berlangsung di Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (12/5/2026), itu menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga stabilitas hubungan industrial di tengah tekanan ekonomi global yang berdampak pada industri manufaktur nasional.

Dalam dialog tersebut, Afriansyah Noor menegaskan pentingnya mengedepankan komunikasi bipartit antara perusahaan dan pekerja agar persoalan dapat diselesaikan secara damai tanpa mengganggu keberlangsungan usaha. “Seluruh pihak perlu mengutamakan penyelesaian melalui dialog bipartit dengan tetap menjaga kondusivitas hubungan industrial di tengah tantangan ekonomi global yang memengaruhi sektor industri manufaktur,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi sikap manajemen perusahaan maupun serikat pekerja yang dinilai masih membuka ruang komunikasi dan musyawarah di tengah dinamika yang berkembang. Menurutnya, pendekatan dialog menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan keberlanjutan operasional perusahaan.

“Pemerintah mendorong agar seluruh proses dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan mengedepankan dialog yang sehat. Semua pihak perlu menahan diri serta mengutamakan penyelesaian hubungan industrial melalui mekanisme resmi,” katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan, lanjut Afriansyah, turut menugaskan mediator hubungan industrial untuk mendampingi proses komunikasi antara kedua belah pihak. Pendampingan tersebut dilakukan guna membahas berbagai usulan penyesuaian ketenagakerjaan yang muncul selama proses perundingan berlangsung.

Ia berharap proses dialog dapat segera menghasilkan kesepakatan bersama sehingga aktivitas perusahaan dapat kembali berjalan normal dan hubungan industrial tetap harmonis. PT Multistrada Arah Sarana Tbk yang merupakan bagian dari Michelin Group saat ini menghadapi tekanan akibat melemahnya permintaan pasar ekspor global.

Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas produksi perusahaan dan mendorong sejumlah penyesuaian operasional dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, pemerintah berharap seluruh proses penyelesaian tetap mengedepankan musyawarah sehingga mampu menghasilkan solusi terbaik bagi pekerja maupun keberlangsungan usaha perusahaan di sektor manufaktur.

Sumber: Biro Humas Kemnaker

SWARAREPUBLIKA.com, BANJARMASIN — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Persiapan Banjarmasin mengecam keras aksi intimidasi dan ancaman kekerasan yang dialami jurnalis Mongabay, Budi Baskoro, terkait publikasi ajakan pemutaran film Pesta Babi di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Budi Baskoro, yang juga merupakan anggota AJI Persiapan Banjarmasin, menerima pesan ancaman melalui aplikasi WhatsApp setelah mengunggah flyer ajakan nonton bareng film tersebut di media sosial TikTok.

Kegiatan pemutaran film diketahui telah dilaksanakan di Pangkalan Bun pada Jumat, 8 Mei 2026. Ancaman itu diterima pada Selasa, 12 Mei 2026. Pengirim pesan yang mengaku berasal dari Direktorat Tindak Pidana Siber Polri meminta Budi menghapus unggahan TikTok terkait kegiatan tersebut, meski acara telah selesai digelar.

Tidak hanya meminta penghapusan unggahan, pelaku juga mengirimkan kalimat bernada intimidatif dan ancaman kekerasan. Dalam pesan tersebut tertulis, “Jika tidak, jangan terkejut kalau kejadian Andrie Yunus akan terjadi kepada anda.” Situasi semakin mengkhawatirkan setelah pesan serupa turut dikirim kepada anak Budi yang tengah menempuh pendidikan di Yogyakarta.

AJI menilai tindakan tersebut sebagai bentuk persekusi digital yang serius dan mengancam kebebasan pers. Atas kejadian itu, Budi Baskoro berkoordinasi dengan AJI Indonesia dan AJI Persiapan Banjarmasin untuk melaporkan ancaman yang diterimanya. Tim advokasi dari kedua organisasi tersebut kemudian segera mengambil langkah pendampingan dan penanganan.

AJI Indonesia bersama AJI Persiapan Banjarmasin mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk mengungkap pelaku serta motif di balik ancaman yang dilakukan terhadap jurnalis. Selain itu, aparat keamanan, khususnya Polda Kalimantan Tengah, diminta memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik.

AJI menegaskan bahwa permintaan penghapusan flyer kegiatan pemutaran film tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Tindakan intimidasi disertai ancaman kekerasan dinilai sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi AJI Indonesia pada Rabu, 13 Mei 2026, kasus tersebut juga akan dilaporkan ke Mabes Polri sebagai bentuk keseriusan organisasi dalam melindungi jurnalis dan mendesak penegakan hukum secara menyeluruh.

AJI Persiapan Banjarmasin menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus ini agar tidak terjadi praktik intimidasi maupun pembungkaman kebebasan pers yang semakin meluas. 

(*)

SWARAREPUBLIKA.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali memperkuat upaya peningkatan budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) nasional melalui kegiatan Evaluasi Pembinaan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum Batch 2 yang digelar pada 12–13 Mei 2026.

Sebanyak 2.100 peserta dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari proses pembentukan tenaga profesional K3 yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja modern.

Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan bekerja sama dengan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) itu digelar secara serentak di sejumlah wilayah, di antaranya Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Langkah ini dilakukan untuk memperluas penguatan kompetensi sumber daya manusia di bidang keselamatan kerja di berbagai sektor industri.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa keberadaan Ahli K3 memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi dunia kerja yang semakin dinamis dan memiliki tingkat risiko tinggi.

Menurutnya, peningkatan kualitas Ahli K3 menjadi investasi penting bagi penguatan ekosistem ketenagakerjaan nasional. “Kemnaker terus mendorong agar Keselamatan dan Kesehatan Kerja tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi menjadi budaya kerja yang melekat di setiap tempat kerja. Karena itu, kualitas Ahli K3 harus dipastikan sejak proses pembinaan dan sertifikasi,” ujar Yassierli.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3), Ismail Pakaya, mengatakan evaluasi tersebut menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap calon Ahli K3 Umum benar-benar memahami norma dan prinsip keselamatan kerja sebelum memperoleh sertifikasi resmi.

Menurut Ismail, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengukuran kemampuan peserta dalam menerapkan sistem keselamatan kerja secara profesional di lingkungan kerja masing-masing.

“Kegiatan evaluasi ini bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan calon Ahli K3 benar-benar memahami norma dan prinsip K3, sehingga mampu menjalankan perannya secara profesional dalam menciptakan budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif,” katanya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (12/5/2026).

Dalam evaluasi tersebut, peserta diuji melalui sejumlah materi penting, mulai dari dasar-dasar K3, pengawasan norma keselamatan kerja mekanik, keselamatan listrik, penanggulangan kebakaran, keselamatan konstruksi bangunan, hingga penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta manajemen risiko.

Ismail berharap peserta yang nantinya dinyatakan lulus dapat menjadi agen perubahan dalam membangun budaya kerja yang lebih aman dan produktif di perusahaan masing-masing. Selain itu, mereka juga diharapkan mampu mengidentifikasi potensi bahaya serta mendorong upaya pencegahan kecelakaan kerja secara efektif.

Sumber: Biro Humas Kemenaker

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai agenda silaturahmi sekaligus farewell Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul, Azhari Idris, Jumat (15/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Azhari menyampaikan rasa terima kasih dan kesannya selama bertugas di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Balikpapan. Azhari mengungkapkan, dirinya telah memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Balikpapan sejak awal kariernya di industri migas pada 2001 saat masih bergabung dengan Unocal Indonesia.

Setelah sempat bertugas di Jakarta dan Aceh, ia kembali dipercaya bertugas di Kalimantan pada 2021. “Balikpapan dan Kalimantan Timur memberikan begitu banyak kenangan bagi saya dan keluarga. Bahkan salah satu anak saya lahir di kota ini, sehingga tempat ini tidak akan pernah saya lupakan,” ujarnya.

Selama bertugas, Azhari mengaku bersyukur dapat berkontribusi bagi perkembangan industri hulu minyak dan gas bumi di daerah. Menurutnya, keberadaan industri migas tidak hanya menopang pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga membuka peluang besar bagi perusahaan lokal dan masyarakat.

Ia mengatakan, selama memimpin SKK Migas Kalsul, pihaknya aktif mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan lokal agar dapat menjadi bagian dari rantai industri hulu migas. “Saya ingin keberadaan industri ini juga memberikan manfaat nyata bagi daerah. Karena itu kami membantu membuka jalan bagi BUMD dan perusahaan lokal agar memiliki kesempatan ekonomi dan komersial di sektor migas,” katanya.

Azhari menyebut sejumlah BUMD di Kalimantan Timur kini mulai menjajaki dan mengelola peluang usaha di sektor migas, di antaranya BUMD Provinsi Kalimantan Timur serta BUMD Kutai Kartanegara. Selain itu, ia juga menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal.

Dalam tiga tahun terakhir, SKK Migas bersama pemerintah daerah dan perusahaan migas mengirim puluhan putra-putri daerah untuk mengikuti pelatihan pengelasan industri di Batam. “Setiap tahun ada sekitar 20 sampai 30 anak-anak dari Kutai Kartanegara yang kami kirim mengikuti training khusus industri pengelasan, dan Alhamdulillah hampir semuanya direkrut perusahaan manufaktur.

Bahkan dua orang diterima bekerja di Singapura,” ungkapnya. Menurutnya, program tersebut menjadi bukti bahwa putra-putri daerah mampu bersaing apabila diberikan kesempatan dan pelatihan yang tepat.

Dalam kesempatan itu, Azhari juga menyampaikan bahwa dirinya akan kembali ke Jakarta untuk menyelesaikan tugas akhir di SKK Migas. Posisinya nanti akan digantikan oleh Haryanto Safri yang sebelumnya bertugas di Sumatera Utara, Sumatera Selatan hingga Papua-Maluku.

Ia berharap kepemimpinan baru nantinya dapat melanjutkan sinergi yang telah terjalin baik dengan pemerintah daerah, perusahaan migas maupun insan media di Kalimantan Timur. “Saya bersyukur pernah bertemu, bekerja dan bersahabat dengan semua pihak di sini.

Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga dan Kalimantan Timur terus berkembang menjadi daerah yang maju dan sejahtera,” tutupnya.

(ADV/*)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan asosiasi pengembang perumahan terus memperkuat koordinasi guna memastikan program pembangunan 3 juta rumah berjalan optimal. Dalam pertemuan yang melibatkan Menteri Perumahan, Menteri Dalam Negeri, serta perwakilan gubernur dan wali kota, berbagai masukan dari asosiasi dihimpun sebagai bahan evaluasi kebijakan.

Program 3 juta rumah sendiri merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga pelaku usaha di bidang perumahan.

Dalam forum tersebut, sejumlah kendala mencuat, mulai dari persoalan perizinan hingga ketidaksinkronan tata ruang. Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 350 ribu unit rumah pada 2026 secara nasional. Sementara itu, alokasi untuk daerah, termasuk Kalimantan Timur, akan disesuaikan dengan tingkat serapan dan kebutuhan di lapangan.

Program ini diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), namun pemerintah juga membuka perhatian bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah. Berbagai kebijakan pun telah digulirkan, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Bea Balik Nama, sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan perumahan.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan lintas kementerian melalui skema Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan Kementerian Perumahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki layanan agraria serta mengatasi persoalan tumpang tindih lahan, termasuk lahan sawah dilindungi (LSD) dan lahan transmigrasi.

Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sejumlah daerah.

Banyak pemerintah daerah yang belum menyampaikan revisi tersebut ke pemerintah pusat, sehingga menghambat kepastian hukum bagi pengembang. Di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Balikpapan, perizinan menjadi tantangan paling krusial. Proses yang memakan waktu hingga satu hingga dua tahun dinilai menghambat minat investasi di sektor perumahan.

Kondisi ini berpotensi memperlambat perputaran ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat. Selain itu, perubahan status lahan yang kerap terjadi tanpa sinkronisasi juga menjadi sorotan. Lahan yang sebelumnya diperuntukkan bagi perumahan, dalam beberapa kasus, berubah menjadi kawasan transmigrasi atau lahan sawah dilindungi.

Hal ini tidak hanya merugikan pengembang, tetapi juga berdampak pada masyarakat yang membutuhkan hunian. Pemerintah pusat menegaskan pentingnya penataan tata ruang yang terintegrasi dan konsisten antara pusat dan daerah. Sinkronisasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mempercepat investasi, serta mendukung keberhasilan program 3 juta rumah secara nasional.

(R)