SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur resmi meluncurkan Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI) yang mencakup wilayah Kalimantan Timur sekaligus Kalimantan Utara.

Langkah ini menjawab kebutuhan mendesak atas keterpaduan penanganan arus migrasi dan pengungsi di kawasan yang posisinya strategis. Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kaltim, Nurudin, menyampaikan hal tersebut saat memimpin pembentukan forum di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (19/9/2026).

Menurutnya, letak geografis Kaltim dan Kaltara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga serta memiliki wilayah perairan luas menempatkan kedua provinsi sebagai garda terdepan pengawasan orang asing. “Kondisi ini menuntut kita memperkuat pengawasan, pertukaran data, serta koordinasi lintas sektor. Penanganan pengungsi dan deteni tidak bisa dilakukan sendirian oleh satu lembaga,” ujar Nurudin.

Pendekatan yang dibangun bukan lagi sekadar urusan kemanusiaan, melainkan menyangkut aspek keimigrasian, keamanan, sosial-ekonomi, hingga hubungan internasional. FORKOPDENSI hadir sebagai wadah menyatukan visi antara Imigrasi, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya guna menyamakan persepsi sebelum persoalan berkembang lebih jauh.

Mengapa Kaltim–Kaltara Menjadi Fokus Karakteristik wilayah yang kaya jalur pelayaran dan perbatasan membuat pengawasan pergerakan orang asing menjadi tantangan bersama.

Ketua Panitia sekaligus Kepala Rudenim Balikpapan, Danny Ariana, menjelaskan forum ini masuk dalam rencana kerja tahun 2026. “Tujuannya jelas: memperkuat kerja sama antarlembaga agar respons terhadap persoalan pengungsi lebih cepat, terpadu, dan terarah,” kata Danny.

Kegiatan ini dihadiri 89 peserta dari berbagai unsur jajaran imigrasi, Forkopimda, aparat keamanan, akademisi, organisasi internasional, hingga pemangku kepentingan lainnya. Keikutsertaan luas ini diharapkan memperjelas pembagian peran masing-masing pihak.

Tekanan Global: Masa Tinggal Pengungsi Berpotensi Memanjang Situasi global menjadi latar mendesak pembentukan forum ini. Data UNHCR mencatat Indonesia saat ini menampung lebih dari 12.700 pengungsi dan pencari suaka.

Di saat bersamaan, dukungan pendanaan dunia mengalami tekanan, sementara perubahan kebijakan Amerika Serikat sejak 2025 ikut memperlambat proses penempatan pengungsi ke negara ketiga. Kondisi itu berisiko memperpanjang masa tinggal pengungsi di Indonesia.

Sebagai landasan hukum, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang mengatur pembagian tugas antarinstansi. Nurudin menegaskan FORKOPDENSI tidak boleh berhenti sebagai forum diskusi. Ia harus melahirkan langkah nyata. “Kita butuh peta dampak, strategi mitigasi, dan mekanisme koordinasi yang jelas. Bila situasi berubah, kita sudah siap bergerak bersama,” tambahnya.

Kegiatan pembentukan forum dilanjutkan dengan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) pada Kamis, 17 September 2026, guna membahas secara mendalam tantangan dan strategi penanganan pengungsi serta deteni di wilayah ini.

Dengan terbentuknya FORKOPDENSI, Kaltim dan Kaltara kini memiliki kerangka kerja bersama menyeimbangkan kewajiban kemanusiaan dengan ketegasan pengawasan keimigrasian dan keamanan wilayah.

(R)

SWARAREPUBLIKA.COM, BALIKPAPAN – Kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) diwujudkan melalui aksi penggalangan dana di sejumlah titik keramaian Kota Balikpapan, Minggu (30/8/2026).

Aksi kemanusiaan ini digagas Ikatan Keluarga Uyelewun Balikpapan (IKUB) bersama sejumlah organisasi mahasiswa pecinta alam. Kegiatan tersebut melibatkan Mapala Universitas Balikpapan (Uniba), Mapala Dewa Institut Teknologi Kalimantan (ITK), serta Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam (Himpa) Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba).

Para peserta turun langsung ke lapangan untuk mengajak masyarakat Balikpapan ikut memberikan bantuan bagi korban bencana. Penggalangan dana dipusatkan di sejumlah lokasi yang ramai dilalui masyarakat, antara lain kawasan Lapangan Merdeka dan Simpang Traffic Light BC Balikpapan.

Wakil Ketua Mapala Uniba, Arteja, mengatakan aksi tersebut menjadi bentuk solidaritas masyarakat Balikpapan dan Kalimantan Timur terhadap saudara-saudara mereka yang sedang menghadapi dampak bencana di NTT. Menurutnya, bantuan sekecil apa pun diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan sekaligus menjadi wujud nyata kepedulian antarsesama.

“Kami berharap bisa ikut membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Melalui kegiatan ini, kami juga mengajak masyarakat Balikpapan untuk bersama-sama menunjukkan rasa kemanusiaan dan kepedulian kepada mereka,” ujar Arteja.

Tidak berhenti pada aksi penggalangan dana di jalan, panitia juga membuka open donasi selama tiga bulan. Masyarakat yang ingin berpartisipasi dapat memberikan bantuan dalam bentuk material maupun nonmaterial. Bantuan dapat diserahkan melalui Sekretariat Mapala Uniba yang berada di Kampus Universitas Balikpapan, Jalan Pupuk Raya.

Arteja mengatakan, mekanisme tersebut disiapkan agar masyarakat yang belum sempat mengikuti aksi penggalangan dana pada Minggu tetap memiliki kesempatan untuk memberikan bantuan. “Bagi masyarakat yang ingin membantu di luar aksi penggalangan dana ini, bantuan susulan juga bisa disampaikan melalui Sekretariat Mapala Uniba di Kampus Universitas Balikpapan,” katanya.

Ia berharap dukungan dari masyarakat Balikpapan dan Kalimantan Timur dapat membantu meringankan beban warga NTT yang terdampak gempa. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam donasi, dapat menghubungi Arteja di nomor 0812-5595-8558 atau menyerahkan bantuan secara langsung ke Sekretariat Mapala Uniba.

(*)

SWARAREPUBLIKA.com,  BALIKPAPAN – Ratusan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (FSPTI) Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Koperasi Karya Samudera Sakti menggelar aksi damai di depan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan, Kamis (10/9/2026).

Aksi tersebut digelar untuk memperjuangkan keterlibatan TKBM Koperasi Karya Samudera Sakti dalam kegiatan bongkar muat di wilayah Pelabuhan Balikpapan, terutama kegiatan ship-to-ship (STS) menggunakan floating crane untuk pemindahan batu bara. Dalam tuntutannya, massa meminta KSOP mewajibkan badan hukum pelaksana bongkar muat (PBM) menggunakan tenaga kerja dari Koperasi Karya Samudera Sakti.

Mereka juga meminta adanya sanksi terhadap PBM yang tidak melibatkan TKBM koperasi tersebut. Selain itu, massa meminta Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan tindakan tegas terhadap aparatur yang dinilai tidak menjalankan ketentuan terkait penggunaan TKBM di wilayah Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Balikpapan.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat FSPTI-SPSI, Victoria Wewo, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk perjuangan buruh untuk memperoleh hak bekerja sesuai aturan yang berlaku. “Ya, aksi hari ini sebenarnya lebih kepada bagaimana buruh menuntut haknya. Kehadiran kami dari PP SPTI Pusat untuk memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan teman-teman hari ini,” kata Victoria.

Menurut Victoria, hasil pertemuan dengan pihak KSOP menghasilkan kesepakatan bahwa TKBM Pelabuhan Balikpapan dapat mulai dilibatkan dalam kegiatan STS floating crane pada 17 September 2026. “Per tanggal 17 nanti TKBM Pelabuhan Balikpapan sudah bisa bekerja pada kegiatan STS floating crane,” ujarnya.

Kepala KSOP Kelas I Balikpapan, Capt. Weku Frederik Karuntu, M.M., M.H., mengatakan pihaknya akan mengakomodasi tuntutan para pekerja sepanjang pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Ya, kami akan mengakomodir keinginan mereka, namun tetap tidak melanggar rambu-rambu yang sudah mereka sendiri katakan kepada saya,” kata Weku.

Ia menjelaskan, persoalan penggunaan TKBM berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Balikpapan, termasuk kegiatan STS. Dalam pelaksanaannya, terdapat Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang berdasarkan ketentuan dapat menggunakan tenaga bongkar muat sendiri. Kondisi tersebut, kata Weku, menjadi salah satu bagian dari dinamika kegiatan bongkar muat yang selama ini berlangsung di wilayah pelabuhan.

Namun, setelah audiensi dengan perwakilan pekerja, KSOP akan memberlakukan mekanisme baru mulai 17 September 2026. “Yang berjalan, sudahlah berjalan. Kita buka lembaran baru mulai per tanggal 17 sesuai dengan permintaan mereka dan tidak mengabaikan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku,” jelasnya.

Weku menambahkan, badan hukum pelaksana bongkar muat diminta segera menjalin kerja sama dengan Koperasi TKBM Karya Samudera Sakti Pelabuhan Balikpapan. Mulai 17 September, setiap kegiatan bongkar muat STS floating crane terlebih dahulu harus menyampaikan Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM) kepada penyelenggara pelabuhan. Setelah itu, PBM mengajukan permintaan amprah TKBM kepada penyedia jasa TKBM untuk diterbitkan surat perintah kerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

KSOP juga akan melakukan pengawasan terhadap administrasi, teknis operasional, serta pelayanan TKBM dari Koperasi Karya Samudera Sakti. Apabila badan hukum pelaksana bongkar muat tidak memenuhi kewajiban tersebut, KSOP Kelas I Balikpapan menyatakan tidak akan memberikan pelayanan kepelabuhanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(R)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Semangat kebersamaan mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan RT 38, Kelurahan Telagasari, Kecamatan Balikpapan Kota. Warga menggelar berbagai kegiatan, mulai dari perlombaan, senam bersama hingga jalan sehat yang berlangsung meriah.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi momentum bagi warga untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun suasana lingkungan yang semakin guyub. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan dimulai hingga acara puncak berupa jalan sehat yang diikuti warga dari berbagai kalangan.

Sebelum jalan sehat dilaksanakan, warga terlebih dahulu mengikuti senam bersama. Selain menjaga kebugaran, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menciptakan suasana santai dan penuh keakraban antarwarga. Rangkaian peringatan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia.

Prosesi tersebut juga menjadi ungkapan syukur karena seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI di lingkungan RT 38 dapat terlaksana dengan lancar. Setelah itu, warga mengikuti jalan sehat yang menjadi salah satu kegiatan utama dalam perayaan tersebut. Suasana semakin semarak dengan pembagian doorprize bagi peserta.

Berbagai hadiah yang disiapkan panitia menambah antusiasme warga untuk mengikuti kegiatan hingga selesai.

Ketua RT 38, Jasmani, mengapresiasi partisipasi seluruh warga yang turut menyukseskan kegiatan. Ia menilai keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi bagian penting dalam menjaga kekompakan lingkungan.

Jasmani yang merupakan mantan anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam menciptakan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman.

“Semangat kebersamaan seperti ini harus terus dijaga. Dengan saling peduli dan bekerja sama, kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan kemasyarakatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, peringatan HUT RI bukan hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga kesempatan memperkuat persatuan dan gotong royong.

Melalui momentum HUT ke-81 RI, warga RT 38 Telagasari menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kebersamaan, kepedulian dan kekompakan dalam kehidupan sehari-hari.

(R)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Himpunan Masyarakat Sinjai (Himas) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyiapkan sejumlah langkah baru untuk memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan peran generasi muda dalam pembangunan daerah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda pelantikan jajaran kepengurusan baru DPW Himas Kaltim yang dijadwalkan berlangsung di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) atau Dome Balikpapan, Rabu (2/9/2026) malam.

Pelantikan tidak hanya dikemas sebagai seremoni pergantian kepengurusan. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi warga asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, yang kini berdomisili dan beraktivitas di berbagai wilayah Kalimantan Timur.

Sejumlah tokoh dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Ketua Umum Himas H Eddy Salassa SS MH, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud SE ME, Ustaz Dr H Dasad Latif PhD, serta Bupati Sinjai Ratnawati Arif. Agenda itu juga akan dihadiri Forum Komunikasi Kaltim, Wali Kota Balikpapan, dan sejumlah pimpinan paguyuban.

Ketua Himas Kaltim Ahmad Rustam mengatakan, kepengurusan baru membawa misi utama melakukan regenerasi kepemimpinan sekaligus memperkuat keterlibatan pemuda dalam organisasi. “Kepengurusan DPW Himas Kaltim yang baru ini, misi utamanya adalah regenerasi kepemimpinan dan penguatan peran pemuda,” ujar Ahmad Rustam.

Menurut dia, generasi muda perlu diberi ruang lebih besar untuk meneruskan kontribusi yang selama ini telah dilakukan para tokoh masyarakat Sinjai di Kalimantan Timur. Ahmad berharap para pemuda tidak hanya aktif dalam kegiatan organisasi, tetapi juga mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kaltim.

Ia mencontohkan sosok almarhum Mukmin Faisyal HP sebagai salah satu tokoh asal Sinjai yang memiliki rekam jejak panjang dalam pembangunan daerah. Mukmin Faisyal pernah dipercaya menjabat Wakil Wali Kota Balikpapan, Ketua DPRD Kaltim, hingga Wakil Gubernur Kaltim. Selain memperkuat regenerasi, kepengurusan baru Himas Kaltim juga mulai melakukan pembenahan berbasis teknologi.

Dalam agenda pelantikan tersebut akan diperkenalkan Kartu Tanda Anggota (KTA) digital serta aplikasi smartphone yang digunakan untuk memperbarui dan mengintegrasikan data warga keturunan Sinjai di seluruh Kaltim. Langkah digitalisasi ini dinilai penting mengingat jumlah warga keturunan Sinjai di Kaltim diperkirakan mencapai sekitar 60 ribu jiwa.

Konsentrasi terbesar berada di Kota Balikpapan dan Samarinda. Dari sisi struktur organisasi, Himas Kaltim saat ini telah memiliki kepengurusan di delapan kabupaten/kota melalui Dewan Pengurus Cabang (DPC).

Selanjutnya, organisasi menargetkan pembentukan DPC di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Pelantikan juga akan dikemas dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Panitia telah menyiapkan sejumlah hadiah bagi peserta, dengan hadiah utama berupa paket umrah. Selain itu tersedia sepeda listrik, berbagai peralatan elektronik, serta sejumlah hadiah hiburan lainnya.

Dengan rangkaian tersebut, pelantikan kepengurusan baru Himas Kaltim diharapkan tidak hanya menjadi momentum konsolidasi organisasi, tetapi juga memperkuat persatuan warga Sinjai sekaligus mendorong generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan Kalimantan Timur.

(*/R)

SWARAREPUBLIKA.com, TANGERANG – Keamanan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) di Kalimantan Timur (Kaltim) diperkuat melalui kerja sama antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim.

Penguatan sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk wilayah kerja di Kaltim serta Kilang LNG Badak. Kesepakatan ini menjadi landasan pengamanan operasional hulu migas selama dua tahun, mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Desember 2028.

PKS ditandatangani Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Bhayu Setta dan Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., pada 20 Agustus 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat utama Polda Kaltim, Pengawas Internal SKK Migas Irjen Pol Ibnu Suhaendra, S.I.K., Kepala Divisi Formalitas SKK Migas George Nicolas Marsahala Simanjuntak, Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi Haryanto Syafri, serta sejumlah pimpinan KKKS di Kaltim.

Sebagai tindak lanjut kerja sama, Polda Kaltim menyiapkan 62 personel untuk pengamanan rutin Objek Vital Nasional (Obvitnas) pada tujuh wilayah operasi migas. Ketujuh wilayah tersebut mencakup PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina EP Field Sangatta, PT Pertamina EP Field Sangasanga, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, Eni Muara Bakau B.V., dan PT Badak NGL.

Selain personel yang ditempatkan secara rutin, Polda Kaltim juga menyiapkan kekuatan cadangan atau kontinjensi. Personel tersebut dapat dikerahkan sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi dan kebutuhan pengamanan di lapangan. Pengawas Internal SKK Migas Irjen Pol Ibnu Suhaendra mengapresiasi dukungan Polda Kaltim dalam menjaga keamanan kegiatan operasional hulu migas.

Menurutnya, dukungan pengamanan menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan kegiatan produksi dan operasional migas dapat berlangsung secara aman serta lancar. Kepala Divisi Formalitas SKK Migas George Nicolas Marsahala Simanjuntak menambahkan, kerja sama tersebut diharapkan tidak sekadar memperkuat aspek pengamanan, tetapi juga meningkatkan efektivitas koordinasi antara SKK Migas, Polda Kaltim, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

“Penguatan koordinasi, pertukaran informasi, peningkatan kesiapsiagaan, serta penanganan potensi gangguan secara profesional menjadi bagian penting dalam implementasi kerja sama ini,” ujarnya.

Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan jajarannya siap memberikan rasa aman bagi seluruh aktivitas operasional hulu migas di Kaltim. Dukungan tersebut juga diarahkan untuk memastikan keberlangsungan kegiatan Obvitnas sekaligus membantu pencapaian target lifting migas yang telah ditetapkan pemerintah.

Endar menyebut pengamanan Obvitnas merupakan bagian dari tugas kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf o Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. Karena itu, kesiapan pengamanan dilakukan secara berjenjang, mulai dari Polda hingga Polsek di wilayah Kaltim.

Ia juga meminta setiap persoalan yang muncul di lapangan diselesaikan secara profesional dengan mengedepankan komunikasi, kearifan lokal, dan mekanisme hukum yang berlaku. Menurutnya, hubungan antara petugas pengamanan dan manajemen KKKS harus dibangun atas koordinasi serta rasa saling percaya.

Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi Haryanto Syafri turut menyampaikan apresiasi atas komitmen Polda Kaltim dalam mendukung keamanan kegiatan hulu migas. Penguatan pengamanan ini diharapkan menciptakan iklim operasional yang aman dan kondusif.

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor pendukung pencapaian target produksi migas sekaligus memperkuat kontribusi Kaltim terhadap perekonomian daerah, penerimaan negara, dan ketahanan energi nasional. Kerja sama SKK Migas dan Polda Kaltim juga dinilai sejalan dengan agenda pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi.

Dengan dukungan pengamanan yang kuat, kegiatan hulu migas di Kaltim diharapkan dapat terus berjalan optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan nasional.

(ADV/*)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia masih terasa hingga penghujung Agustus 2026. Warga Blok F RT 80, Perumahan Batakan Permai 3, Balikpapan, menggelar senam sehat yang dilanjutkan dengan berbagai perlombaan anak-anak dan ibu-ibu di halaman Posyandu, Minggu (30/8/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan penuh keakraban. Sejak pagi, warga mulai berkumpul untuk mengikuti senam sehat sekaligus memberikan dukungan kepada peserta lomba. Suasana semakin semarak dengan canda tawa dan sorakan warga yang ikut menyaksikan jalannya perlombaan.

Antusiasme warga, khususnya ibu-ibu, terlihat dalam kegiatan tersebut. Selain menjadi hiburan, momentum peringatan kemerdekaan ini juga dimanfaatkan warga untuk mempererat silaturahmi serta menjaga kekompakan di lingkungan Blok F RT 80. Sejumlah perlombaan untuk anak-anak usia 3 hingga 12 tahun turut digelar.

Permainan yang disiapkan panitia antara lain lomba makan kerupuk, meniup bola di atas air, memasukkan sedotan ke dalam botol, hingga mengisi air ke dalam botol. Sementara itu, ibu-ibu mengikuti lomba tebak kata, tebak warna, memasukkan air ke dalam botol, serta estafet sarung.

Berbagai permainan sederhana tersebut berhasil menciptakan suasana ceria. Anak-anak dan ibu-ibu tampak bersemangat mengikuti setiap perlombaan, sementara para orang tua dan warga memberikan semangat dari sisi arena.

Untuk menambah kemeriahan, panitia juga menyediakan berbagai hadiah bagi para pemenang. Hadiah tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus menambah kebahagiaan peserta yang ikut berpartisipasi dalam rangkaian perayaan HUT RI ke-81. Pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi warga Blok F RT 80.

Kekompakan warga juga terlihat sejak tahap persiapan hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pengurus Blok F dan panitia lomba yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan. Dedikasi dan kebersamaan panitia dinilai menjadi bagian penting sehingga perayaan HUT RI ke-81 dapat berlangsung meriah, tertib, dan penuh kekeluargaan.

Apresiasi juga diberikan kepada seluruh warga yang telah ikut mendukung, baik melalui tenaga, waktu maupun partisipasi dalam setiap kegiatan. Dukungan tersebut menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan kebersamaan masih terus terjaga di lingkungan Blok F RT 80. Kegiatan peringatan HUT RI ke-81 ini diharapkan dapat menjadi tradisi yang terus dipertahankan setiap tahun.

Bukan sekadar merayakan kemerdekaan, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi warga untuk bersilaturahmi, membangun kebersamaan, serta memperkuat rasa persaudaraan di lingkungan tempat tinggal.

(*)

SWARAREPUBLIKA.com, JAKARTA – Nama Kombes Pol Jerrold Hendra Yosef Kumontoy mencuri perhatian dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Perwira Polri yang kini menjabat Kapolresta Balikpapan itu dipercaya menjadi Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Penunjukan tersebut menjadi momen penting dalam perjalanan karier Jerrold. Ia tidak hanya dipercaya menjalankan tugas dalam salah satu agenda kenegaraan paling bergengsi, tetapi juga membawa nama Kalimantan Timur di tingkat nasional. Jerrold merupakan perwira Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2003. Ia lahir di Tomohon, Manado, pada 22 Februari 1979. Karier kepolisiannya diawali dari Korps Brigade Mobil (Korbrimob) Polri pada 2004 hingga 2009.

Setelah itu, ia melanjutkan pengabdiannya di Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Polda Metro Jaya pada 2010 hingga 2017. Setelah menyelesaikan pendidikan Sespimmen, Jerrold kembali dipercaya bertugas di Korbrimob Polri pada 2018. Setahun berselang, ia mendapat amanah sebagai Kapolsek Kelapa Gading, Polda Metro Jaya, untuk periode 2019-2020. Perjalanan kariernya kemudian berlanjut sebagai Danyon B Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya pada 2020-2021.

Pada tahun yang sama, Jerrold mendapat kepercayaan memimpin Polres Kubu Raya, Polda Kalimantan Barat. Karier kepemimpinannya terus berkembang. Pada 2022-2024, ia dipercaya menjabat Kapolres Karanganyar, Polda Jawa Tengah. Selanjutnya, Jerrold mengemban tugas sebagai Kabagbinkar Biro SDM Polda Jawa Tengah pada 2024-2025.

Hingga akhirnya, ia dipercaya memimpin Polresta Balikpapan, Kalimantan Timur. Jabatan tersebut sekaligus menjadi bagian penting dari perjalanan pengabdiannya sebelum mendapat penugasan sebagai Komandan Upacara Penurunan Bendera di Istana Negara. Dedikasinya selama bertugas di institusi Polri juga mendapat sejumlah penghargaan.

Jerrold tercatat menerima Satyalancana Pengabdian 8 Tahun dari Presiden pada 2015 dan Satyalancana Pengabdian 16 Tahun pada 2021. Selain itu, ia juga memperoleh piagam penghargaan dari Bupati pada 2021 serta piagam penghargaan dari Kapolri pada 2004. Bagi Jerrold, dipercaya memimpin upacara penurunan Bendera Merah Putih di Istana bukan sekadar penugasan. Amanah tersebut menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab besar, terlebih dirinya saat ini bertugas di Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Jerrold menegaskan bahwa tugas tersebut tidak hanya membawa nama Kota Balikpapan. Ia menyebut penugasan itu menjadi representasi Kalimantan Timur dalam agenda kenegaraan di tingkat nasional. “Kini tanggung jawab ini bukan lagi sekadar membawa nama Balikpapan, melainkan kehormatan Provinsi Kalimantan Timur di kancah nasional,” ucapnya.

Meski harus menjalankan tugas di Istana Negara, Jerrold memastikan pelayanan kepada masyarakat dan stabilitas keamanan di Kota Balikpapan tetap berjalan optimal. Dengan dukungan Kapolda Kalimantan Timur serta penunjukan Wakapolresta sebagai pelaksana tugas harian, roda operasional kepolisian di Balikpapan dipastikan tetap berjalan.

Penugasan Jerrold sebagai Komandan Upacara Penurunan Bendera HUT ke-81 RI pun menjadi catatan tersendiri bagi perjalanan kariernya. Dari seorang perwira Brimob hingga dipercaya memimpin salah satu momen kenegaraan di Istana, amanah tersebut menjadi simbol kepercayaan sekaligus kebanggaan bagi Kalimantan Timur.

(*)