KPU Balikpapan

JUMAT,(14/8/2020)-DPRD Kutai Kartanegara melaksanakan kunjungan kerjanya ke KPU Kota Balikpapan terkait pelaksanaan pilkada yang akan berlangsung dibeberapa daerah khususnya Kalimantan timur.

Ada beberapa hal yang disampaikan dari hasil pertemuan dengan DPRD Kutai kartanegara (Kukar) bagaimana cara mengantisipasi di situasi pandemi covid terhadap calon tunggal, regulasi seperti apa jika adanya warga pendatang, dan menghadapi pilkada Balikpapan 2020 distuasi pandemi seperti apa cara menjalankan aturannya, kata Noor Thoha.

Masih Thoha, dalam pelaksanaan pilkada ada beberapa kesamaan antara Balikpapan dengan Kutai Kartanegara ( Kukar) meskipun secara geografis sangat berbeda.

Didalam menyusun strategi sosialisasi  belum ada yang bisa menandingi KPU dapat dibuktikan dengan adanya 1500 petugas KPU dengan mendatangi kerumah rumah menyampaikan akan adanya pilkada Kota Balikpapan 9 Desember 2020, ditambah dengan pemasangan stiker oleh petugas KPU, jelas Thoha.

KPU bekerja secara profesional namun kembali kepada calon yang diusung oleh partai politik agar dapat menarik minat pemilih, maka hadirkan lah calon calon yang bisa membawa kesejahteraan dan dipercaya oleh masyarakatnya.

KPU sudah semaksimal mungkin bahkan sampai jungkir balik  mensosialisasikan ada yang lewat media online, dari pembentukan relawan demokrasi, sosialisasi dari rumah kerumah.

Penulis: Rony

JUMAT-(7/8/2020),KPU Kota Balikpapan mengadakan sosialisasi tata cara pendaftaran pemantau, lembaga survei, jajak pendapat dan hitung cepat pemilihan walikota dan wakil walikota Balikpapan tahun 2020.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dihalaman depan kantor KPU Kota Balikpapan di tambah dengan cafe pemilu agar kegiatan acara lebih terbuka lebih rilek dan santai. Dalam kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh stakeholder serta tamu undangan baik dari kalangan akademisi, mahasiswa Balikpapan yang tergabung dalam HMI, KAMI, GMKI, IMM,dan lain lain.

Ketua KPU Noor Thoha menyampaikan  bahwa kegiatan ini memberikan informasi yang seluas luasnya kepada masyarakat agar memahami jalannya pilkada , perlu diketahui pula untuk masyarakat agar memahami dan ingin menjadi anggota pemantau ,lembaga survei, Quikcount seperti apa prosesnya.

Lembaga survei ini juga menjadi alat kontrol Jika lembaga ini bekerja dengan tupoksinya tentunya lembaga ini akan mensurvei tentang bagaimana tanggapan dengan pasangan calon ini  Ini bagian dari pendidikan politik juga yang harus diketahui masyarakat , mencerahkan masyarakat tentang siapa siapa yang akan berkompetisi.

Lembaga survei ini harus independen, tidak berafiliasi kepada salah satu calon dan memiliki sumber dana sendiri dan jangan berfikir kPU yang membiayai.jelasnya.

Setelah sosialisasi ini semoga saja akan lahir orang orang yang mempunyai kepedulian terhadap demokrasi ini dengan cara melibatkan diri sebagai pemantau , melibatkan diri sebagai lembaga survei, dan lain  lain, pungkasnya.

Komisi pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan menggelar rapat koordinasi terkait evaluasi pelaksanaan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020 mendatang.

Rapat koordinasi dipimpin langsung Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha didampingi sejumlah komisioner KPU lainnya dan dihadiri sejumlah Stakeholder terkait baik Bawaslu, Kejaksaan, TNI dan Kepolisian, Senin (27/7/2020) Rapar koordinasi(Rakor) dilakukan KPU yang mana, KPU berupaya untuk melakukan transparasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pilkada 2020.

Noor Thoha menjelaskan rakor bersama stakeholder membahas bagaimana menyukseskan pilkada Balikpapan 2020, Yakni tingkat partisipasi pemilih harus tinggi, aman dan damai, serta secara administrasi KPU tidak mendapatkan kendala apapun. Maka sejauh mungkin KPU melakukan komunikasi bersama Bawaslu, Kepolisian, TNI dan Kejaksaan dalam membangun sinergitas.

Disamping itu, secara spesifik dari segi pengawasan, KPU bekerjasama dengan Bawaslu terkait pengawasan yang dilakukan ditingkat bawah, Yang mana KPU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan Bawaslu melakukan pengawasan.

"Selain itu rakor yang dilaksanakan KPU membahas isu terkini yang ada di Balikpapan, yakni masalah calon tunggal".

KPU mengungkapkan banyaknya petugas penyelenggara yang masih belum memahami arti calon tunggal, Yang lebih dikenal diluar sana yakni Kotak Kosong (Kokos, untuk Itu KPU meluruskan jika istilah kotak kosong di KPU dan Undang-Undang itu tidak ada, yang ada hanya calon tunggal. Seperti apa bentuknya kotak kosong, Thoha memaparkan dimana dalam lembar surat suara ada gambar pasangan calon, dan disebelahnya tidak memiliki gambar pasangan calon, maka itulah yang disebut calon tunggal.

"Persepsi masyarakat dimana saat pemilihan ada dua kotak suara, yang satunya kotak kosong yang satunya pasangan calon, itu adalah persepsi yang salah, jadi harus diluruskan," ujar Thoha KPU memiliki akses rahasia, sehingga suara pemilih yang menentukan pilihannya tetap terjaga kerahasiaannya bukan membedakan antara kota kosong dengan pasangan calon.

"Kotaknya cuma satu, apapun yang dipilih baik itu yang ada gambarnya atau tidak ada gambarnya, tetap dimasukan dalam satu kotak saja,"jelas Thoha.

Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha menyampaikan kepada awak media diruang kerjanya terkait pemutakhiran data pemilih (PPDP) dimana tugas pokoknya melakukan pendataan dengan mencocokkan serta meneliti (Coklit) data pemilih untuk pilkada Balikpapan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota yang akan diselenggarakan pada 9 Desember tahun 2020.(23/7/2020).

Ada pun ditemukan hal hal yang tidak terduga dalam melaksanakan coklit tersebut seperti pendataan di apartemen Pertamina Balikpapan Barat dengan alasan bahwa management Pertamina melarang untuk masuk  dari pintu ke pintu karena situasinya masih pandemi covit 19.

Setelah dikonfirmasi pihak Pertamina management hanya memperbolehkan dalam pencocokan dan penelitian lewat komunikasi telepon atau ponsel dengan alasan untuk menghindari  tatap muka, hal ini yang menjadi kendala bagi petugas PPDP karena ada berkas AA1 yang harus diserahkan untuk warga dan satu lembar pula untuk KPU,jelasnya.

"Hal ini akan jadi perhatian yang begitu serius ketua KPU Noor Thoha akan berkomunikasi dengan Bawaslu agar tidak terjadi kekeliruan dalam pencoklitan dan penempelan stiker "

Demikian penyampaian dari Region manager communication, Relation & CSR Pertamina Kalimantan Roberth M.V. Dumatubun bahwasannya apartment diperketat dalam hal covit 19 dan sosial distancing nya betul betul dijalankan apalagi dalam hal tatap muka. Masih Roberth jelasnya Pertamina akan taat serta tunduk pada aturan pemerintah dalam hal melaksanakan pilkada mulai dari program serta prosesnya akan kami dukung pihak management akan jalankan aturannya sesuai prosedur covit ini hanya masalah communication semua tidak ada masalah.

Demi kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Balikpapan 9 Desember 2020 , Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Balikpapan mengarahkan 1500 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk mendata data pemilih dari Rumah - kerumah, dimana kegiatan ini sudah berlangsung sejak 15 Juli 2020. Petugas yang saat ini telah bertugas dari rumah-kerumah nantinya akan mencocokkan data yang dipengang petugas PPDP dengan data vaktual yang dimiliki masyarakat, Kemudian hasilnya nanti akan diinput ketingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap Kelurahan. Untuk itu KPU mengadakan kegiatan dengan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk anggota PPS agar mengerti dan paham data yang mana sudah benar, data mana yang ada perubahan, mana yang dicoret dan mana data yang baru. Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha menjelaskan usai membuka kegiatan Bimtek di Hotel Tjokro, Balikpapan Selatan (Balsel), Rabu (22/7/2020). Noor Thoha mengatakan " Pelaksanaan Bimtek ini di lakukan sebagai langkah KPU untuk memberikan kemudahan bagi PPS dalam menginput data dari PPDP, dengan memggunakan sebuah aplikasi yang bernama "Sidalih 4.0", yang mana Sidalih 4.0 ini lebih baik dari aplikasi sebelumnya dalam penginputan data". " Saat ini pelaksaan pemutakhiran data sudah berjalan seminggu, nanti ketika data tersebut sudah lengkap keseluruhannya disetiap Kelurahan akan diplenokan ditingkat Kecamatan, Ketika ditingkat kecamatan selesai, akan belanjut untuk diplenokan ditingkat Kabupaten , kemungkinan pada bulan September" papar Noor Thoha. Masih Noor Thoha " nantinya data tersebut akan menjadi Data Pemilih Sementara (DPS), tidak sampai disitu DPS akan terus diperbaiki dan hasilnya nanti akan menjadi Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS-HP), dan data tersebut akan terus berlanjut hingga diplenokan secara terus menerus hingga sampai pleno tingkat Kota, baru kemudian akan ditetapkan menjadi Daftat Pemilih Tetap (DPT)"Pungkasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Balikpapan terus melakukan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) data calon pemilih Pilkada 9 Desember 2020 mendatang , dengan mendatangi ke kediaman sejumlah pejabat dikota Balikpapan.

Kali ini KPU bersama Petugas PPDP mendatangi ke kediaman Wakil Walikota Balikpapan , H. Rahmad Mas'ud SE , di Jln Letjend Soeprapto, Batu Arang RT 04 No 25, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat , Kamis (23/7/2020).

proses Coklit di pimpin langsung ketua KPU Balikpapan Noor Thoha dan didampingi komisioner KPU lainnya. Setelah melakukan pencocokan data , Noor Thoha menjelaskan" pencoklitan yang dilakukan KPU untuk pejabat di kota Balikpapan tidaklah mudah, Pasalanya KPU sendiri harus membuat jadwal terlebih dahulu agar pelaksanaan coklit dapat dilakukan "

papar Thoha Sebelumnya KPU sudah melakukan coklit dikediaman Walikota Balikpapan H Rizal Effendi, kemudian Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh S Sos ,Dan kali ini KPU melakukan coklit bagi keluarga Wakil Walikota Balikpapan H Rahmad Mas'ud , di Balikpapan Barat.

Coklit baru bisa dilakukan mengingat padatnya kesibukan yang dimiliki H Rahmad Mas'ud, sehingga KPU harus betul-betul memeprsiapkan dan memastikan jadwal agar pencoklitan dapat dilakukan.

"Kami (KPU) sudah membuatkan jadwal pelaksanan coklit untuk kepala daerah di Balikpapan, namun karena kesibukan masing-masing, sehingga jadwal tersebut berubah-ubah, Dan alhamdulillah , hari ini wakil walikota Balikpapan H Rahmad Masu'd bisa menerima kami di kediamanya untuk pelaksanaan coklit " ungkap Thoha

, By 6Thoha menambahkan hadirnya KPU dikediaman pribadi H Rahmad Mas'ud yang lama, mengingat secara administrasi Rahmad Mas'ud masih berdomisili di Balikpapan Barat. Maka dari itu KPU hadir untuk memastikan jumlah pemilih didalam Kartu Keluarga milik Rahmad Mas'ud , Serta memastikan Rahmad Mas'ud untuk menggunakan hak pilihnya dimana.

"Seperti Abdulloh, yang berdomisili di Balikpapan Utara, akan tetapi ingin menggunakan hak pilihnya di Balikpapan Kota, Secara Undang-Undang itu dimungkinkan, yakni daftarnya masuk di Balikpapan Utara, namun untuk menggunakan hak pilihnya di Balikpapan Kota dengan diberikan form A5 (Pindah Memilih)," imbuh Thoha.

Berbeda dengan Rahmad Mas'ud, yang secara administrasi berdomisili di Balbar, dan nanti saat pencoblosan juga akan menggunakan hak pilihnya di Balbar dan itu tidak masalah. KPU saat ini menghindari kejadian lima tahun lalu, dimana KPU berfikir jika Rahmad Ma'ud menggunakan hak pilihnya di Balikpapan Kota, Mengingat rumah Rahmad Mas'ud berada di Balikpapan Kota, sehingga saat ingin menggunakan hak pilih di Balikpapan Barat tidak terdata.

"Jadi kejadian tersebut memberikan evaluasi penting bagi KPU agar coklit dilakukan benar-benar, agar tidak terjadi kesalahan seperti beberapa tahun lalu," pungkas Ketua KPU.

(AG)

SWARAREPUBLIKA,Adanya anggota Panitia Pemungutan Suara(PPS) yang Meninggal Dunia dan mengundurkan diri , membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan mengambil langkah dengan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kedua anggota Petugas Pemungutan Suara (PPS) tersebut dan melantik dua anggota PPS yang baru, di Aula Kantor KPU Balikpapan, Sabtu (18/7/2020).

Hal tersebut dijelaskan Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha usai melantik kedua anggota PPS yang baru, Thoha menjelaskan kedua PPS yang dilantik merupakan PAW dari anggota PPS yang meninggal dan mengundurkan diri.

"Pergantian ini harus dilaksanakan secepat mungkin mengingat setiap penyelanggara yang bertugas diwajibkan untuk melakukan prosesi yang dinamakan sumpah jabatan"kata Noor.

Noor Thoha pun menjelaskan Ketika petugas tersebut sudah disumpah,maka wajib untuk mengedepankan dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan serta anggota PPS yang dilantik tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran.

"Jika kelak ada anggota PPS maupun PPK yang terbukti melakukan pelanggaran, maka dalam proses sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak perlu disumpah lagi , Karena sudah terikat dengan sumpah yang sudah pernah dilakukan pertama kali, untuk itulah sumpah menjadi bagian yang penting sebagai bentuk mendeklarasikan diri bahwa yang bersangkutan siap menjadi penyelenggara pemilu" paparnya.

Thoha juga menambahkan "mundurnya salah satu anggota PPS dikarenakan adanya berbagai kesibukan, yang mana pada saat melakukan pendaftaran untuk menjadi anggota PPS belum begitu banyak kesibukan".

KPU sendiri menyadari dalam perekrutan PPK, PPS dan PPDP bukan orang yang tidak memiliki pekerjaan, namun jika memang ada anggota yang belum memiliki pekerjaan, maka itu lebih baik lagi akan tetapi hal tersebut sangat sulit ditemukan di Balikpapan.

"KPU tidak melarang siapapun yang ingin mendaftarkan diri menjadi bagian dalam penyelanggara Pemilu, meskipun sudah memiliki pekerjaan sepanjang anggota penyelenggara bisa membagi waktunya dengan pekerjaan"tutup Noor Thoha.

SWARAREPUBLIKA,Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan terus meningkatkan sistem dalam penginputan data yang sedang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) ketingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap Kelurahan.

Disamping memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi petugas PPK dan PPS dalam tata cara penginputan data ,KPU saat ini memperkenalkan aplikasi "Sidalih 4.0", saat ini KPU sudah memperbaharui sistem aplikasi sebelumnya, dimana diaplikasi sebelumnya sering terjadi kekeliruan disaat melakukan penginputan data.

Noor Thoha mengatakan "Aplikasi Sidalih 4.0 saat ini lebih baik dari aplikasi sebelumnya, dimana pada aplikasi sebelumnya sering terdapat kendala dalam penginputan data".

Masih Noor Thoha"Misalkan kita input data pemilih sebanyak 100 orang, maka yang hanya terbaca 10 sampai 20 orang saja, ketika dilakunan penginputan ulang, akan terjadi double (ganda) Thoha berharap diaplikasi Sidalih 4.0 saat ini tidak terjadi masalah lagi, seperti yang terjadi diaplikasi Sidalih sebelumnya.

Thoha mengharapkan Ke depan saat pengupload data yang ada. J saat ini, Sidalih 4.0 bisa lebih valid tidak ada lagi terdapat data ganda yang kerap terjadi diaplikasi sebelumnya.

 Penulis : Rony 

SWARAREPUBLIKA ,Tahapan pencocokan dan penelitian(Coklit) data pemilih yang akan dilaksanakan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dilaksanakan serentak mulai hari , Sabtu (18/7/2020). Bertempat dihalaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Suara (PPS) dan perwakilan petugas PPDP hadir mengikuti apel Gerakan Coklit Serentak (GCS).

Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha menjelasakan" bahwa GCS merupakan gerakan yang dicanangkan KPU-RI secara serentak dilaksanakan seluruh Indonesia , ini dilakukan Sebagai bentuk gaung ke masyarakat bahwa tahapan pemutakhiran data sudah dimulai, agar masyarakat mempersiapkan diri untuk di coklit oleh petugas".

KPU Kota Balikpapan dalam pelaksanaan coklit nantinya akan terlebih dahulu mengutamakan tokoh masyarakat yang ada di Balikpapan ,Yakni data Wali Kota Balikpapan, Wakil Wali Kota Balikpapan, Ketua DPRD Balikpapan, anggota DPRD Balikpapan serta para Tokoh Agama dan yang lainnya.

KPU nantinya akan membagi tugas untuk mencoklit kepada tokoh-tokoh tersebut, dengan melakukan pemutakhiran data dan mencocokan data yang dimiliki KPU dengan milik masyarakat Balikpapan.

Noor Thoha menambahkan" saya meminta kepada warga masyarakat kota Balikpapan agar sekiranya mempersiapkan Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) apabila petugas PPDP datang kerumah, sehingga memudahkan petugas untuk mencocokan data yang ada".

" saya meminta Petugas PPDP nantinya harus cermat dalam mencocokan data, apakah nantinya ada kecocokan, data tersebut akan di centang , Namun jika ada perubahan data harus diperhatikan dengan baik, apakah perubahan tersebut ada pengurangan atau penambahan pemilih, maka dilakukan perbaikan "tambahnya.

Petugas PPDP akan dibekali Alat Pelindung Diri (APD) berupa Thermo Gun, Hand Sanitizer, Face Shield, Masker dan Sarung Tangan. Mengingat pelaksanaan PPDP dilakukan ditengah pandemi covid-19, sehingga petugas PPDP wajib dan taat dengan peraturan protokol kesehatan yang ada.

Agar masyarakat juga yakin petugas yang datang kerumah dalam keadaan aman dari penyebaran covid-19. Hal-hal seperti inilah yang dilakukan KPU untuk meyakinkan masyarakat, bahwa pilkada dimasa pandemi akan aman. "Masyarakat tidak perlu khawatir, karena petugas yang dipilih KPU semua sehat dalam menjalankan tugasnya"pungkas.

SWARAREPUBLIKA,KPU Kota Balikpapan melaksanakan Rapid test untuk seluruh anggota PPDP dengan tujuan sebagai dasar prosedur protokol kesehatan covit.RABU(16/7/2020)

Sekretaris KPU Kota Balikpapan Syabrani menjelaskan dengan mengikuti edaran dari kementrian kesehatan terkait dengan Rapid test ini sudah dilakukan rapat koordinasi dengan Dinas terkait.

Dengan dilalui rapat koordinasi tersebut KPU Kota Balikpapan mendapatkan jawaban dari dinas kesehatan Balikpapan terhadap Rapid test tersebut dengan alasan tidak dapat menyanggupi besaran anggaran yang diberikan oleh kementrian kesehatan dengan jumlah Rp150 ribu/kepala.

Syukur Alhamdulillah ada klinik laboratorium di Balikpapan seperti Prodia dapat menyanggupi terhadap Rapid test tersebut dengan melampirkan surat rekomendasi dari dinas kesehatan, jelasnya. Masih Syabrani untuk anggaran digunakan melalui Anggaran APBN yang dikucurkan senilai Rp 1,7 miliar.

Untuk pendataan rumah warga dengan pemasangan stiker harus memenuhi standar kesehatan tentu saja semua sudah difasilitasi Mulai dari Thermo gan , masker, hand sanitizer, tissue, dengan jumlah stiker yang digunakan berdasarkan hasil penghitungan jumlah KK se balikpapan .

SWARAREPUBLIKA,Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan terus melakukan persiapan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) serentak yang diselenggarakan pada 09 Desember 2020 mendatang.

Kegiatan yang dilaksanakan KPU salah satunya melaksanakan monitoring ke setiap Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait kesiapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dibentuk oleh PPS ditiap Kelurahan .

Tujuan Pelaksanaan monitoring dilakukan guna memastikan kesiapan pembentukan PPDP sekaligus menyerahkan sejumalah Alat Pelindung Diri (APD) serta alat kelengkapan untuk petugas PPDP kepada PPS Monitoring kali ini dibertandang ke Kelurahan Sumberjo yang di pimpin langsung oleh Komisioner KPU Kota Balikpapan SYAHRUL KARIM, S.ST, M.Sc Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM,Kamis(9/7/20)

Syahrul menjelaskan monitorig dilakasanakan sesuai dengan tahapan yang dimiliki KPU yakni tahap pembentukan PPDP sekaligus menyerahkan alat kelengkapan untuk petugas PPDP serta penyerahan APD untuk PPS dan Sekretariatnya.

"Monitoring dilakukan untuk memasitkan sudah sejauh mana kesiapan pembentukan PPDP, karena memang ada beberapa aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan terkait merekrut petugas PPDP, Alhamdulillah di PPS Kelurahan Sumberjo berjalan lancar , dari 44 petugas PPDP dari 44 Tempat Pemungutan Suara(TPS) semuanya tidak ada kendala" jelas Syahrul.

kini pembentukan PPDP memasuki babak akhir , tinggal petugas PPS dan PPK menyerahkan Hard Copy fermulir pendaftaran perekrutan petugas PPDP, segera diserahkan ke Sekretariat KPU kota Balikpapan ,untuk di kukuhkan dan diberi pembekalan atau Bimbingan Teknis Bimtek"paparnya

"Setelah dikukuhkan dan diberi Bimbingan petugas PPDP akan melakukan Pendataan dengan menggunakan Buku kerja untuk menjadi buku panduan di lapangan sekaligus sebagai catatan kerja PPDP, untuk akuntabilitas proses Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) sekaligus koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan data inilah yang akan diapload di Titik Informasi Data Pemilih, " ungkap Syahrul.

Syahrul juga menjelaskan ,KPU selaku penyelenggara membekali untuk keselamatan dan kesehatan petugas di tengah masa Pandemi covid-19 yang melanda kota Balikpapan , maka KPU membekali petugas dengan APD sampai ke tingkat bawah. APD yang diserahkan berupa Masker, Face Shield, Sarung Tangan, Hand Sanitizer dan Thermo Gun.

"semua pelaksanaan tahapan Pilkada yang dilaksanakan KPU baik yang sekarang dan seterusnya sampai pada proses pencoblosan KPU selalu mengutamakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19" imbuh Syahrul.

Syahrul berharapa petugas ditingkat kelurahan dapat memaksimalkan penggunaan APD saat sedang bertugas, tentunya bagaimana pun KPU selaku penyelenggara menginginkan semua sehat dan selamat, maka itulah yang paling utama bagi KPU saat ini,pungkasnya.

(AG)

SWARAREPUBLIKA,KPU Kota Balikpapan menggelar Bimbingan teknis dalam persiapan pemutakhiran data pemilih tingkat PPK dan PPS sekota Balikpapan yang dilaksanakan dihotel Horison Sagita Gunung malang, Minggu(5/7/2020)

Dalam rangkaian pemutakhiran data pemilih ini dapat dipahami kepada seluruh PPK dan PPS yang nantinya akan disalurkan kepada PPDP tentang tata cara pemutakhiran data.

Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha menjelaskan dari tahun ke tahun untuk DPT yang selama ini dilaksanakan jauh dari sempurna, maka dari itu PPK dan PPS akan di bekali dan di berikan formulasi tentang tata cara menyusun DPT yang bagus.

"Petugas PPDP harus betul betul memastikan dan mengkroscek dari rumah ke rumah apakah betul penghuni rumah tersebut ada didaftar pemilih atau tidak ada didaftar pemilih" jika ada segera di centang dan bila tidak ada segera dicoret, apabila ada data yang kurang bagus segera diperbaiki, tegas Thoha.

Dapat dicontohkan bagaimana petugas ini memperlakukannya ada salah satu warga yang sudah lama pindah bertahun tahun yang secara administrasi warga tersebut masih beralamat tinggal ditempat yang dulu, jelasnya.

Untuk jumlah TPS itu nantinya dapat diketahui setelah hasil pemetaan pemilih, semua harus clear daftar pemilih harus sudah diplenokan oleh PPS dan ini nantinya berjenjang sampai diplenokan sendiri oleh PPK sampai ditetapkannya menjadi DPS, pungkasnya.