KPU Balikpapan

SWARAREPUBLIKA,Dalam pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan Tahun 2020, KPU Kota Balikpapan menggelar Bimtek ( bimbingan teknis) terkait pengelolaan keuangan anggaran Pilkada .

Bimtek ini menghadirkan seluruh ketua PPK, ketua PPS, sekretariat PPK dan sekretariat PPS sekota Balikpapan yang digelar dihotel Horison Sagita gunung Malang .

Noor Thoha menyampaikan dengan adanya tingkat partisipasi yang tinggi , pastinya akan mendapatkan apresiasi diseluruh Indonesia bahkan dunia jika penyelenggaraanya sukses dan berhasil, tapi pengelolaan keuangan nya atau administrasi berantakan pastinya juga proses pilkadanya berantakan, karena semua yang berhubungan dengan keuangan itu merupakan sarana yang sangat vital apalagi diperuntukkan penggunaannya dalam Pilkada.

"Semua Nara sumber akan memberikan bimbingan teknisnya dan dapat menyampaikan kepada petugas PPK dan PPS ini, karena jelas KPU memandang penting untuk memberikan pembekalan tentang pengelolaan keuangan".

Thoha menambahkan, dalam kegiatan ini KPU menghadirkan Pidsus kejaksaan negeri Balikpapan ,Polresta bagian Tipikor Balikpapan, dan dari pajak, tujuannya untuk mengantisipasi supaya teman teman semua tidak terjerumus dalam hal ini.

Seperti hal terkait dengan anggaran Pilkada ini Rp 53,9 miliar yang digunakan hampir 60% sampai dengan 70% di peruntukkan untuk Adhok dapat dihitung secara nyata nya saja, petugas KPPS ada 10500 ditambah dengan Linmas sekitar 3000 dan belum tambahan yang lainnya seperti pembuatan TPS serta biaya operasional yang lainnya terkait pelaksanaan rapat semua tersedot dan memang digunakan untuk dilarikan ke Adhok ,pungkasnya.

Agus**

Balikpapan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan terus melakukan persiapan tahapan - tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) serentak yang sempat tertunda akibat Covid-19 , kini akan diselenggarakan pada 09 Desember 2020 mendatang.

Kegiatan yang dilaksanakan KPU salah satunya melaksanakan monitoring terkait kesiapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara(PPS) ditiap Kelurahan,Kamis(2/7/2020)

Tujuan Pelaksanaan monitoring dilakukan guna memastikan kesiapan pembentukan PPDP sekaligus menyerahkan sejumalah Alat Pelindung Diri (APD) kepada PPS Monitoring kali ini dibertandang ke Kelurahan Karang Jati yang di pimpin langsung oleh Komisioner KPU Kota Balikpapan SYAHRUL KARIM, S.ST, M.Sc Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.

Syahrul menjelaskan monitoring dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang dimiliki KPU yakni tahap pembentukan PPDP sekaligus penyerahan APD untuk PPS dan Sekretariatnya.

"Monitoring dilakukan untuk memastikan sudah sejauh kesiapan pembentukan PPDP, karena memang ada beberapa aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan terkait merekrut petugas PPDP, terutama kategori dimana petugas harus berumur min 20 - max 50 th , Alhamdulillah di PPS Karang jati berjalan lancar , dari 27 petugas PPDP dari 27 Tempat Pemungutan Suara(TPS) semuanya tidak ada kendala" jelas Syahrul.

Masih Syahrul" PPDP akan melakukan Pendataan dengan menggunakan Buku kerja untuk menjadi buku panduan di lapangan sekaligus sebagai catatan kerja PPDP, untuk akuntabilitas proses Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) sekaligus koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan data inilah yang akan diaploud di Titik Informasi Data Pemilih.

Syahrul juga menjelaskan ,KPU selaku penyelenggara membekali untuk keselamatan dan kesehatan petugas di tengah masa Pandemi covid-19 yang melanda kota Balikpapan , maka KPU membekali petugas dengan APD sampai ke tingkat bawah. APD yang diserahkan berupa Masker, Face Shield, Sarung Tangan, Hand Sanitizer dan Thermo Gun.

"semua dalam pelaksanaan tahapan Pilkada yang dilaksanakan KPU baik yang sekarang dan seterusnya sampai pada proses pencoblosan KPU selalu mengutamakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19" imbuh Syahrul.

Sahrul berharap petugas kelurahan dapat memaksimalkan penggunaan APD saat sedang bertugas, tentunya bagaimana pun KPU selaku penyelenggara menginginkan semua sehat dan selamat, maka itulah yang paling utama bagi KPU saat ini.

Sebelum mengakhiri Syarul meminta" kepada masyarakat tidak perlu takut untuk berpartisifasi aktif dalam mengikuti tahapan-tahapan Pilkada yang diselenggarakan oleh KPU , pastikan bahwa setiap pemilih sudah terdaftar dalam data pemilih"pungkasnya.

Penulis :Agus

SWARAREPUBLIKA,Sejumlah tahapan sosialisasi yang akan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan sempat tertunda dengan adanya penyebaran virus corona di Balikpapan.

Bukan hanya saja jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tertunda, akan tetapi agenda lainnya pun ikut tertunda bahkan ditiadakan.

Salah satunya pembentukan "Kampung Demokrasi" yang bisa dipastikan tidak dapat dilanjutkan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris KPU Balikpapan Syabrani atau karib disapa Alex, diruang kerjanya, Selasa (1/7/2020).

Alex mengatakan untuk sementara pembentukan kampung demokrasi yang semula dirancang bertujuan agar dapat mensosialisasikan pilkada ke masyarakat, terpaksa tidak dapat dilanjutkan. Pasalnya, jika melihat kondisi pandemi covid-19 seperti sekarang ini, pembentukan kampung demokrasi tidak bisa dilanjutkan mengingat kegiatan tersebut pastinya mengumpulkan orang.

"Jadi agenda yang sifatnya mengumpulkan orang-orang ditiadakan, akan tetapi dialihkan untuk sosialisasi melalui media". Alex juga menambahkan selain pembentukan kampung demokrasi, agenda KPU yang sebelumnya sudah disusun memang banyak yang ditiadakan yakni tatap muka dengan seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan, hingga sosisalisasi dengan tokoh-tokoh masyarakat.

"Tahapan sosialisasi akan tetap dilakukan yakni dengan memanfaatkan peran media bukan hanya sekedar pemberitaan tapi mem publis ke seluruh masyarakat Balikpapan dengan men sher melalui aplikasi WhatsApp, Instagram dan facebook, karena mayoritas hampir 99,9% warga Balikpapan menggunakan WhatsApp (WA), pungkasnya.

Penulis: Agus.

SWARAREPUBLIKA,Giat pelaksanaan Tahapan pilkada berjalan sesuai prosedur Saat ini KPU Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan monitoring disetiap kelurahan yang ada di seluruh wilayah kecamatan,Selasa(1/7/2020)

Monitoring ini dimulai sejak 30/6/2020,seluruh Komisioner ikut dalam pelaksanaan monitoring di setiap kelurahan salah satunya komisioner Yan Fauzi didampingi dengan sekretaris KPU syabrani bersama staf KPU dan perwakilan dari Kesbangpol AkGhazali menyambangi Anggota PPS yang berada di kelurahan klandasan Ulu.

Komisioner Yan Fauzi menyampaikan Monitoring ini adalah bagian dari agenda KPU Kota Balikpapan yang sudah dipersiapkan dari jauh hari sebelumnya"tentunya KPU kota Balikpapan berkeinginan untuk mengetahui sejauh mana PPS melakukan proses pembentukan PPDP apakah mengalami kendala dan seperti apa progresnya".

"Untuk pemutakhiran data tentunya sudah berjalan fungsinya untuk mengetahui dimana pemetaan TPS nya, agenda yang ketiga KPU Balikpapan akan menyerahkan APD untuk petugas PPS yang dapat digunakan selama sebulan".

Dari hasil monitoring tersebut, ada beberapa hal yang dialami oleh petugas PPS seperti yang disampaikan oleh petugas operator Data Nova Magdalena bahwa didalam pendataan tersebut masih ada RT yang nyasar ke RT yang lain.

Komisioner Yan Fauzi mengatakan dari apa yang sudah disampaikan oleh petugas PPS sangat diharapkan untuk lebih bersemangat dan jangan sampai kendor, "butuh ketelitian dan kehati-hatian dimana petugas melaksanakan nya" dan diakui proses pemutakhiran ini terkendala lama namun apa pun itu KPU hanya membutuhkan hasil akhir yaitu jumlah TPS nya,pungkasnya.

SWARAREPUBLIKA ,KPU Kota Balikpapan melaksanakan Orientasi tugas kepada seluruh anggota PPK dan PPS yang berlangsung selama 2 hari dan digelar di Hotel Horison Sagita gunung Malang, Sabtu(27/6/2020)

Ketua KPU Kita Balikpapan Noor Thoha menyampaikan kegiatan orientasi tugas ini sebagai bahan pembekalan bagi seluruh anggota PPK dan PPS tentang hal hal apa saja yang harus dilakukan disaat menjabat dan yang tidak dapat dilakukan karena ini semua menyangkut perilaku kesehariannya.

Masih Thoha,kegiatan menghadirkan berbagai Nara sumber baik dari komisioner langsung ,mantan komisioner, ketua KPU propinsi Kalimantan timur, dan Bawaslu.

Thoha menambahkan, masing masing Nara sumber akan memberikan materi nya masing masing seperti yang berkaitan dengan pengalaman nya disaat menjabat menjadi komisioner dan begitu juga dengan Bawaslu apa saja tugas dan kewenangannya sebagai badan pengawas semuanya akan dibekali pengetahuan serta pemahaman dalam menjalankan tugasnya.

Untuk kegiatan orientasi tugas kepada anggota PPK dan PPS sebanyak 132 ditambah dengan sekretaris PPK dan PPS 40 totalnya ada 172 peserta yang dibagi untuk mengisi 6 ruangan dan tentu semua kegiatan ini mengikuti prosedur protokol kesehatan COVIT,pungkasnya.

SWARAREPUBLIKA,Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) yang akan diselenggarakan pada 09 Desember 2020, membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Balikpapan terus melakukan sosialisasi tahapan Pilkada melalui media, baik media cetak, media elektronik maupun media online.

Diruang kerjanya komisioner KPU Syahrul Karim yang membidangi  Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM,  Dijelaskan  kedepannya Sosialisasi tahapan pilkada akan lebih banyak difokuskan melalui media, mengingat pandemi covid-19 yang menerpa kota Balikpapan belum berakhir, hal ini dilakukan untuk mengurangi adanya pertemuan secara langsung.

“Kami (KPU) akan sedikit mengurangi sosialisasi konvensional ke masyarakat, terutama sosialisasi tatap muka secara langsung, sesuai dengan Protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah ,akan tetapi sosialisasi akan terus berjalan melalui media-media yang ada,"kata Syahrul.

Syahrul menambahkan penggunaan fasilitas internet saat ini lebih berkembang, sesuai data Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJI) bahwa potensi pemilih yang menggunakan internet di Balikpapan mencapai 80 persen.

" dengan potensi pemilih yang menggunakan fasilitas internet mencapai 80% maka itu sudah mencukupi target KPU kota Balikpapan yang mencapai 77,5% dalam Pilkada Balikpapan 09 Desember 2020 mendatang" dengan melakukan sosialisasi melalui media diharapkan target kami tercapai"paparnya.

Dengan adanya fasilitas internet yang cukup memadai dan didukung infrastruktur yang baik maka setidaknya KPU Balikpapan akan lebih fokus kesana termasuk bantuan dari awak media dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat.

Syahrul menambahkan"Pelaksanaan pemungutan suara nantinya tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, Sehingga masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya tidak perlu khawatir ,KPU memastikan pelaksanaan pemungutan suara akan bersih dari penyebaran virus corona" pungkasnya.

Penulis : Agus

SWARAREPUBLIKA, KPU Kota Balikpapan melanjutkan tahapan sosialisasi Pilkada yang sempat istirahat beberapa bulan akibat dari Pandemi COVIT 19 sehingga tahapan Pilkada tertunda,Rabu(24/6/2020).

Berdasarkan atas perintah KPU RI akhirnya hasil dari pertemuan antara Kemendagri dan DPR menghasilkan keputusan dimana Pilkada ini sudah dapat dilanjutkan kembali Dengan mengikuti prosedur protokol kesehatan Covid-19.

Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha bersama ke 4 komisioner melakukan gerak cepat agar tahapan sosialisasi ini harus segera di publikasikan lewat media cetak,radio terutama media online (siber) agar cepat tersampaikan kepada masyarakat akan pergeseran Pilkada 23 September 2020 berubah di 9 Desember 2020 semua kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi akan dilarikan ke media online, jelas Thoha.

"Pelaksanaan pelantikan PPS dan pembekalan sudah dilampaui, seluruh petugas PPK dan PPS akan mengikuti Rapid Test karena Rapid Test ini adalah bagian dari prosedur protokol kesehatan Covid 19".

Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha menyampaikan bahwa agenda kampung demokrasi tidak dapat dilanjutkan programnya dengan alasan penghentian ini berdasarkan anjuran dan isyarat dari KPU RI karena anggaran program kampung demokrasi anggarannya digunakan ke Pandemi Covid-19.

Kata Thoha, Tahapan sosialisasi Pilkada ini sudah dapat dijalankan dengan dibukanya program Cafe pemilu tujuannya banyak yaitu bisa dilakukan kegiatan kegiatan seperti sosialisasi dapat dilakukan di cafe pemilu dengan menggunakan prosedur protokol kesehatan Covid-19.

Cafe pemilu ini sempat juga dilaunching kan dan dihadiri beberapa instansi ada walikota Rizal Effendy, Dandim, wakapolresta, serta ketua DPRD Abdulloh S sos. Dan beberapa anggota dewan lainnya Turut hadir dalam acara launchingnya cafe pemilu, jelas Thoha.

"Terkait dengan prosedur protokol kesehatan bahwa KPU Kota Balikpapan mulai dari pintu gerbang sampai kendaraannya hingga masuk kedalam gedung tidak satu pun dapat lolos dari pemeriksaan petugas jaga Covid-19" Semoga saja prosedur protokol kesehatan ini dapat dan berhasil dijalankan hingga tingkat partisipasi masyarakat bertambah pilkada sukses, tegas Thoha.

RS

SWARAREPUBLIKA,Pelaksanaan Tahapan Pilkada sudah dimulai KPU Kota Balikpapan akan melaksanakan tahapan sosialisasi sekaligus louncing nya perubahan pilkada yang awalnya di 23 september dirubah menjadi 9 desember 2020.

Kegiatan louncing pilkada ini dihadiri walikota Balikpapan Rizal Effendi, ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh S Sos, Thohary Azis , Subari, Budiono, Dandim  0905 Kol Arm I Gusti Putu Agung Sujarnawa, Wakapolresta Balikpapan AKBP Sebril Sesa, kepala dinas kesehatan Andy Sri Juliarty, dan ketua KPU Propinsi Kaltim Rudiansyah,Jum'at(19/6/2020)

Ketua KPU Noor Thoha menyampaikan dengan dilaksanakannya louncing ini agar masyarakat Balikpapan tahu akan perubahan jadwal pilkada dan yang perlu diketahui dari hasil survei KPU Kota Balikpapan bahwa ada sekitar 250 koresponden dibalikpapan tidak sampai 10% yang mengetahui akan perubahan pilkada Balikpapan.

Masih Thoha, jelasnya Kpu akan selalu memberikan informasi informasi  ter UPdate terkait jalannya tahapan sosialisasi ini kepada seluruh rekan rekan media agar lebih tersampaikan kepada masyarakat Balikpapan, dan pastinya semua kegiatan yang berkaitan sosialisasi atau tahapan lainnya harus menggunakan protokol kesehatan covit , jelasnya.

Setelah beberapa hari yang lalu telah dilalui pelantikan serta pembekalan terhadap PPS untuk selanjutnya KPU akan melakukan Rapid test kepada seluruh Anggota PPK dan PPS, yang mana KPU Kota Balikpapan sudah menyampaikan kepada kepala dinas kesehatan Andi Sri Juliarty, jelas thoha.

 "Jumlah PPK dan PPS secara keseluruhan yang akan di Rapid test sekitar 132 orang, yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini"  

Penulis: Rony.

BALIKPAPAN,SENIN-15/6/2020 ,KPUKota Balikpapan menjalankan pelantikan PPS secara keseluruhan di 6 kecamatan yang dibagi menjadi 3 tahap dan kegiatan pelantikan ini dilaksanakan di kantor halaman dan aula KPU kota Balikpapan dengan mengikuti prosedur protokol kesehatan covit.

Untuk pelantikan PPS ini dihadiri dan diikuti ke 6 komisioner KPU , sekretaris KPU dan bawaslu yang merupakan bagian dalam hal yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pilkada Kota Balikpapan.

Ketua KPU Noor Thoha mengatakan dengan dilakukan pelantikan ini artinya Simbol dimana sudah dimulainya tahapan untuk menjadi petugas penyelenggara, 'petugas PPS ini masih awam terhadap hal kepemiluan maka KPU memberikan orientasi tugas.

Terkait dengan tugas dan kewajiban dari pada PPS ini tidak dibenarkan untuk ikut bagi bagi sembako, sebagai penyelenggara tidak dibenarkan ikut serta didalam tim pasangan calon dan tentu saja bagaimana tata cara dalam beretika seperti hal berprilaku dimasyarakat.

Secara teknis masing masing komisioner akan memaparkan dan memberikan materi baik etika, tugas dan kewenangan, serta pembekalan tentang tahapan ini semua akan dikemukakan kepada petugas PPS ini, jelas Thoha.

Setelah mengikuti orientasi ini semua PPS sesampainya dirumah akan mempunyai gambaran awal tentang kerja kerja PPS itu seperti apa dan tanggung jawabnya sebagai petugas akan seperti apa semua akan terlaksana jika petugas PPS ini betul betul bekerja, jelasnya.

Satu hal yang terpenting bahwa pelaksanaan pilkada Balikpapan ini disandingkan dengan prosedur protokol kesehatan covit mulai dari awal pelantikan sampai pelaksanaanya semua memakai prosedur covit jika prosedur ini dijalankan pilkada Balikpapan akan berjalan sesuai dengan harapan kita semua, ungkapnya.

Tahapan  Pilkada Balikpapan  akan dimulai pada Senin, 15/6/2020 pasca terbitnya Peraturan KPU (PKPU) No. 5 tahun 2020 tentang Tahapan Pilkada.  Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha saat konferensi pers bersama awak media di Kantor KPU di Jalan Jenderal Soedirman, Balikpapan pada Sabtu, 13/6/2020

“Tahapan pilkada akan dimulai pada tanggal 15 Juni mendatang, agenda pertama akan mengaktifkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dimasa pandemi covid-19 saat ini, pelantikan PPS ditingkat Kecamatan akan dilakukan secara bergelombang yang akan dilakukan di Kantor KPU," ujar Noor Thoha

“Dari 6 kecamatan dan 34 kelurahan pelantikan per gelombang akan dilakukan mulai pagi jam 8 hingga malam. Pelantikan akan dilakukan per dua kecamatan.  Setelah pelantikan kita akan berikan pembekalan kepada seluruh anggota PPS, kita akan berikan pemahaman terkait pelaksanaan pilkada," tambahnya Noor Thoha mengatakan, dalam pelaksanaan pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang adalah hasil keputusan KPU, seluruh jajaran penyelenggara, Komisi II, Bawaslu dan Mendagri.

  "Dimasa pandemi covid-19 ini seluruh pembiayaan dalam penyelenggaraan pilkada akan ditanggung oleh pemerintah. Ada tiga skenario pembiayaan dalam tahapan pilkada ini, karena implikasinya setiap tahapan harus menggunakan protokol covid-19.

Baik penggunaan masker, hand sanitizer, disenfektan, sarung tangan, rapid test, semuanya berimplikasi pada anggaran. Setelah dihitung ternyata di Balikpapan mencapai belasan miliar," ujarnya Dengan demikian kata Noor Thoha, skenario pembiayaan dalam penyelenggaraan tahapan pilkada dimasa pandemi covid-19.

Yakni alokasi anggaran tahapan pilkada yang dimiliki KPU Balikpapan sebesar 53,9 miliar dioptimalisasi dengan memangkas segala bentuk kegiatan sosialisasi, termasuk kegiatan yang mengakibatkan pertemuan massa Optimalisasi yang dilakukan KPU Balikpapan ini dihadapkan dengan tanggungan kekurangan atas kenaikan honor KPPS, PPS, PPDP, KPS "Jadi, kemarin itu dari teman-teman KPPS, PPS, PPDP, KPS honornya menggunakan sandaran SK Menteri Keuangan nomor 118 yakni masih aturan honor lama. Nah, begitu keluar SK Menteri Keuangan yang baru terkait kenaikan honor, maka kita kekurangan sekitar 6 miliar.

Otomatis optimaliaasi anggaran itu kita orientasikan kesana. Karena Pemerintah Kota Balikpapan sudah tidak sanggup lagi membiayai akibat kondisi keuangan, maka sisanya kita carikan untuk penanggulangan covid-19. Yang kedua, mengajukan melalui APBD atau melalui APBN," jelasnya

"Maka hari ini KPU sudah melakukan pengajuan anggaran ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Balikpapan untuk meminta anggaran kepada Pemerintah Pusat," tandasnya

Penulis: (Ag)

SWARAREPUBLIKA,KPU Kota Balikpapan melaksanakan pelantikan PPS dikantor halaman KPU dan dilanjutkan dengan pembekalan, secara tekhnis komisioner KPU Mega Fariany ferri S Kom. Menyampaikan dengan ditandai pengaktifan PPK dan pelatikan PPS,senin-(15/6/2020).

Dengan suasana dan situasi covit 19 maka pilkada ini harus menggunakan aturan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin covit 19, untuk pelantikan hari ini dibagi menjadi 3 sesi dengan alasan karena memang harus wajib mematuhi protokol kesehatan dalam hal penyebaran covit 19, jelasnya.

Masih mega, Setelah PPS ini dilantik komisioner KPU memberikan pembekalan awal yaitu memberikan orientasi atas tugas tugas dan wewenang serta kewajiban PPS dalam hal penyelenggaraan.

Mega menambahkan,  kemungkinan kemungkinan penyelenggaraan pilkada disamping melaksanakan tahapan pilkada pada umumnya sesuai dengan tahapan ditambah dengan prosedur  protokol kesehatan covit 19.

"Terkait mengenai kelanjutan dari pada tahapannya adalah pada dasarnya tahapan tahapan diselenggarakan persis seperti pilkada normal hanya saja ditambah prosedur covit 19 menjadi pilkada new normal".

Tugas dari pada PPS yang utama adalah membantu tugas KPU kabupaten kota terutama dalam hal pemutakhiran data pemilih karena nanti PPS ini akan membentuk PPDP, kemudian membentuk KPPS nya sekaligus membimtek KPPS nya juga,jelasnya.

Namun yang paling penting adalah mematuhi segala peraturan yang sudah ditekankan yaitu mematuhi prosedur kesehatan covit 19 maka pilkada aman semua tetap berjalan sehat, ungkapnya.