DPRD-PROVINSI

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com – Perlu peningkatan sarana dan prasarana yang memadai menjadi kunci dalam merealisasikan transformasi yang diperlukan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal. Pemikiran ini ditegaskan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub, dalam sebuah talkshow yang diadakan dalam rangka Gebyar Hari UMKM Nasional 2023.

Acara yang mengusung tema "Transformasi UMKM Masa Depan" tersebut digelar di Halaman Parkir GOR Kadrie Oening Sempaja. Menurut Rusman, transformasi UMKM adalah bagian integral dari proses digitalisasi. Inovasi dan ekosistem digital membuka peluang yang lebih luas bagi UMKM untuk meraih pasar, bukan hanya dalam skala lokal, tetapi juga nasional hingga internasional.

Rusman menekankan perlunya kerjasama erat antara pemerintah dan sektor swasta, mengingat tidak semua UMKM memiliki sarana dan sumber daya yang memadai. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, keberlangsungan UMKM memerlukan transformasi dan digitalisasi sebagai landasan.

Selain itu, dia juga mengangkat isu dukungan terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dicanangkan oleh pemerintah. Tujuan dari program ini adalah untuk memperkuat modal usaha dan mendorong pengembangan sektor riil serta pemberdayaan UMKM.

“Bank-bank yang menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam penyaluran KUR seharusnya tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga memberikan pendampingan. Dalam pengelolaan modal, banyak UMKM yang memerlukan bimbingan agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan daya saing yang baik,” terang Rusman.

Dirinya juga mengingatkan para pelaku UMKM untuk berhati-hati dalam memilih sumber permodalan dalam mengembangkan bisnisnya. Rusman menyoroti permasalahan pinjaman online, terutama dari pihak yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang sering kali menimbulkan masalah.

Bank -bank yang ada, diharapkan dapat menjadi mitra bagi pelaku UMKM dengan kemudahan – kemudahan peminjaman modal. “Bank-bank perlu bersaing dalam pemberian layanan, tetapi yang lebih penting adalah mempermudah proses administratif,” tandasnya.

(ADV/DPRD Kaltim)

 

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Diharapkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Timur mencapai 1 juta UMKM. Hal tersebut bukanlah tak mungkin terwujud. Rusman Ya'qub, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, memiliki target ambisius yakni mendorong pertumbuhan 1 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kaltim.

Rusman Menyebutkan data menunjukkan bahwa hanya sekitar 400 ribu UMKM yang terdaftar di daerah ini, yang merupakan angka yang signifikan lebih rendah dibandingkan dengan total penduduk Kaltim, yang mencapai sekitar 3.9 juta orang. Ia menggarisbawahi pentingnya meningkatkan jumlah UMKM sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi di wilayah Kaltim. “UMKM adalah tulang punggung perekonomian Kaltim.

Dengan populasi penduduk yang besar, potensi untuk mengembangkan sektor ini sangatlah besar,” katanya. Namun katanyamasih ada gap yang terjadi antara jumlah UMKM yang terdaftar saat ini dengan populasi total jumlah penduduk Kaltim.

Ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan. “Kami perlu berfokus pada peningkatan dukungan dari Pemerintah, OPD Terkait, adanya pelatihan, dan akses modal untuk para pelaku UMKM.

Dengan demikian, kita dapat mewujudkan visi 1 juta UMKM di Kaltim,” paparnya Langkah-langkah konkret dalam mencapai target tersebut akan melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

“Dukungan pendanaan dan pelatihan akan menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan upaya ini,” jelasnya. Ia pun mengajak seluruh komunitas Kaltim untuk bersatu dan berkontribusi dalam mencapai target yang ambisius ini.

“Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, saya yakin kita bisa mewujudkan impian memiliki 1 juta UMKM di Kaltim, yang akan memberikan manfaat besar bagi ekonomi dan masyarakat kita. Makanya, kita harus segera merealisasikan UMKM naik kelas, agar dapat tercapai itu 1 juta UMKM di tahun depan” tandasnya. (ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Selaku wakil rakyat, anggota dewan ini mengingatkan agar masyarakat untuk berhati-hati dalam mengakses pinjaman modal kerja. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya'qub, memberikan himbauan kepada masyarakat setempat untuk berhati-hati dalam mengakses pinjaman modal kerja tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Disperindagkop Kaltim, khususnya pada bimbingan teknis (bimtek) penyuluhan digitalisasi e-katalog dan pemasaran digital bagi pelaku UMKM di Hotel Grand Tulip Balikpapan pada Selasa (14/11/) beberapa waktu lalu.

Rusman menyoroti pentingnya pemahaman terhadap jumlah modal yang dibutuhkan. “Jika modal kerja sebesar 2 juta, jangan sampai pinjam 10 juta. Itu dapat berdampak pada siklus kredit di masa mendatang,” jelasnya.

Himbauan ini sejalan dengan upayanya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait manajemen keuangan dan pengelolaan modal usaha. Pesan dari Rusman Ya'qub mencerminkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak dalam upaya mendukung perkembangan UMKM di Kaltim.

Dirinya berharap dari instansi terkait dapat melakukan pembinaa. Melalui kegiatan seperti bimtek, diharapkan pelaku usaha dapat lebih teredukasi dalam mengelola modal kerja mereka, sehingga dapat meminimalkan risiko yang mungkin timbul dalam siklus kredit.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Rusman Ya'qub, turut menyoroti kegiatan eksploitasi terhadap Sumber Daya Alam (SDA) secara berlebihan. Adapun eksploitasi SDA di Kaltim tersebut meliputi aktivitas tambang liar, penangkapan ikan secara ilegal, dan pembakaran hutan berskala untuk lahan kelapa sawit.

Akan tetapi disisi lain, pemerintah belum melakukan program yang signifikan terkait pemulihan hutan dan kawasan ekologi. Menurutnya, sejauh ini Kaltim telah memberikan banyak kontribusi melalui kegiatan eksploitasi SDA, Senin, (11/9)

Mulai dari kekayaan minyak dan gas, sumber daya kayu dan batu bara. Akan tetapi, feedback untuk Kaltim tidak memberikan keuntungan yang signifikan kepada masyarakat Kaltim. "Apa yang didapat rakyat kita, kalaupun ada itu hanya segelintir orang. Buktinya, angka kemiskinan ektrem kita masih tinggi.

Mestinya, kalau memang menghasilkan itu dong yang harus diorientasikan, kemudian fungsi-fungsi hutan itu dikembalikan," ujarnya. Rusman juga menyampaikan, jika pengelolaan ekonomi yang bersumber dari hutan harus digali lebih lanjut.

Tentunya dengan tetap berpegang pada konsep green economy (ekonomi hijau), menggunakan SDA secara efisien dan berkeadilan sosial. "Kita selama ini bisa menerima manfaat dari penurunan mitigasi itu apa? Karena hutan. Untuk itu kita perlu kembalikan fungsi hutan sebenarnya," jelasnya.

Menurut Rusman, dengan tidak melakukan eksploitasi secara berlebihan merupakan suatu bentuk berdaulat terhadap Benua Etam yang telah memberikan kehidupan dan banyak manfaat pada masyarakat Kaltim. "Ayo sama-sama kita dorong, Kaltim tanpa eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, kita bisa hidup.

Ia berharap agar tidak ada lagi kegiatan deforestasi. Ia meminta untuk tetap melestarikan kekayaan alam dan melakukan pemulihan hutan. Jika dikelola dengan baik, maka sumber dayanya pun akan menghasilkan banyak," pungkasnya.

(ADV/RN)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Rusman Ya’qub, menekankan pentingnya keterlibatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam memastikan bahwa semua warga pra sejahtera mendapatkan manfaat dari program iuran BPJS Kesehatan.

Rusman Ya’qub menyatakan bahwa ini bukan hanya kewajiban pemerintah kabupaten/kota dan provinsi sebagai bentuk ketaatan terhadap instruksi pemerintah pusat, tetapi juga sebagai tanggung jawab bersama untuk menutup 100 persen cakupan iuran BPJS warga pra sejahtera.

Rusman berharap agar tidak ada lagi keluhan dari masyarakat terkait BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, dia mendorong kolaborasi yang erat antara BPJS Kesehatan, pemda, dan rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kaltim.

Selain itu, Rusman menegaskan bahwa peningkatan cakupan iuran BPJS Kesehatan harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Dia menyoroti pentingnya BPJS tidak hanya mengenakan iuran kepada masyarakat, melainkan juga memberikan pelayanan yang efisien dan nyaman.

“BPJS seharusnya tidak hanya meminta masyarakat membayar iuran, tetapi juga harus memberikan layanan yang cepat dan nyaman kepada masyarakat,” ungkapnya. Selasa (21/11 lalu. (ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menyuarakan pentingnya pemetaan kewenangan antara provinsi, kabupaten, dan pemerintah pusat. Hal ini disampaikan guna meningkatkan upaya perbaikan infrastruktur jalan di Kalimantan Timur, Salehuddin berharap adanya kerja sama yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah pusat guna mempercepat perbaikan jalan.

Ia berkeyakinan bahwa upaya bersama ini akan memastikan perbaikan infrastruktur jalan dapat dilaksanakan dengan maksimal demi kemajuan daerah Menurut Salehuddin, masih terdapat banyak kerusakan jalan yang memerlukan penanganan, dan dalam beberapa kasus, kewenangan perbaikan berada di tangan pemerintah pusat.

“DPRD Kaltim akan terus mendorong agar beberapa aset jalan dijadikan kewenangan provinsi, terutama untuk jalan-jalan yang menghubungkan kecamatan dan kabupaten,” ujarnya pada Senin (20/11) lalu.

Dirinya menekankan pemberian kewenangan provinsi dalam hal jalan tertentu dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kerusakan jalan di tingkat kabupaten dan kecamatan. Terkait halt u, Salehuddin juga berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran, termasuk melalui APBD, guna mendukung perbaikan jalan tersebut.

“Dalam hal jalan yang menjadi kewenangan pusat, kami tetap berupaya berkomunikasi dengan instansi terkait, termasuk melalui PJ Gubernur dan anggota DPR RI dari dapil Kaltim. Prioritas kami adalah penanganan kerusakan jalan akibat bencana atau putus fatal,” tutupnya. (ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Fasilitas dan pelayanan yang menunjang masalah kesehatan jiwa di Kalimantan Timur (Kaltim) belum memadai. Hal ini di sampaikan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim.

Salehuddin mengungkapkan, salah satu faktor tingginya persentase pengidap kesehatan mental adalah karena keterbatasan bangunan khusus perawatan kejiwaan.

Dirinya memberi contoh seperti halnya di Kabupaten Paser, Rumah Sakit Panglima Sebaya tersedia ruangan perawatan khusus kejiwaan

"Ini yang jadi konsen, terutama jika prevelensi nya meningkat. Kemungkinan besar RS jiwa di Samarinda itu bisa overload. Alangkah bagusnya seperti di Paser, dia membuat semacam bangunan khusus untuk perawatan kejiwaan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Salehuddin menuturkan bahwa jumlah psikiater dan psikolog masih belum mencukupi di tiap Kabupaten/Kota. Pemerintah perlu merekrut tenaga kesehatan khusus kesehatan jiwa. Jangan sampai mengandalkan rumah sakit seperti RSJ Atma Husada. Itu kan sudah ditahap kuratif. “Misalnya kategori ringan rumah sakit Kabupaten/Kota harusnya bisa memfasilitasi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Salehuddin menilai jika pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif sudah cukup baik di Kaltim meskipun prevelensinya cukup tinggi. Artinya, seseorang mudah terkena gangguan kejiwaan, sehingga ia mendorong agar upaya kuratif dapat ditingkatkan.

"Alangkah baiknya bagaimana proses pencegahan itu lebih utama, kemudian masalah kuratif dan rehabilitatif," tandasnya. (Adv/dprdkaltim.

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Salehuddin sampaikan harapannya terkait peringatan Hari Olahraga Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 September. Event tahunan ini bukan hanya sekedar formalitas.

Namun, harus dengan diiringi proses peningkatan kuantitas dan kualitas atas peringatannya. "Pemerintah harus betul-betul bisa melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga agar bisa maksimal," ujarnya, Sabtu (9/9/2023).

Ia juga menyebutkan, beberapa Cabang Olahraga (Cabor) sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) juga harus bisa terealisasi sampai ke level-level daerah. Sehingga, partisipasi masyarakat akan lebih diluaskan.

Salehuddin mengungkapkan, alasan pengembangan dan pembinaan olahraga harus dimaksimalkan yakni karena olahraga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat umum dan juga sebagai ajang berprestasi untuk masyarakat.

Lebih lanjut, Salehuddin mengharapkan campur tangan pemerintah dalam masing-masing Cabor agar dapat dimaksimalkan, terutama pada Cabor yang berpotensi untuk mendapatkan medali emas, baik dilevel nasional maupun internasional.

"Saya pikir ini betul-betul dilakukan proses pengembangan dan pembinaan yang harus masif," tuturnya. Pemerintah harus bisa mengambil momentum Hari Olahraga Nasional, sehingga semua pihak terkait dengan bersama-sama bisa melakukan pengembangan dan pembinaan olahraga agar lebih baik lagi ke depannya.

Salehuddin kembali menegaskan agar potensi-potensi yang ada di daerah terbaca dan sekaligus bisa dimaksimalkan di beberapa Cabor maupun beberapa event nasional.

"Hal ini dalam rangka mengharumkan nama bangsa Indonesia di level internasional. Maka, pembinaan terhadap atlet yang sudah berprestasi dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut," tutupnya.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA,com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Salehuddin mengadakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Soswabang) di SMA Negeri 2, Jalan Raya Teluk Dalam Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu (25/11/2023) lalu.

Kegiatan Soswabang tersebut merupakan bentuk pengenalan, pemahaman, dan penguatan kebangsaan dalam menjaga kesatuan dan persatuan dengan 4 pilar yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

Legislator Fraksi Golkar ini mengungkapkan, wawasan kebangsaan tersebut, sangat penting sekali bagi anak-anak muda dalam memahami dan mengamalkan 4 pilar kebangsaan. Menanamkan rasa cinta tanah air kepada generasi penerus bangsa di Kaltim.

“Kita ingin menanamkan rasa cinta tanah, tak kalah penting yaitu BhinekaTunggal Ika, walupun kita beragam- ragam suku tetapi kita harus tetap satu, dan kita bisa belajar dari itu, agar saling menghormati antar umat beragama, suku, dan sebagainya,” katanya.

Politikus dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara itu juga menambahkan, bahwa memahami kembali hubungan agama dan Pancasila yang sudah seharusnya dijadikan sebagai landasan kuat NKRI.

“Basis kita adalah kebhinekaan yang sangat beragam dan keberagaman itu seharusnya menjadi perekat kita, bukan justru dijadikan alat untuk memecahkan belah suatu kelompok dengan kelompok lain. Apalagi sampai memecah bangsa kita sendiri,” katanya.

Dalam kegiatan Soswabang, Salehuddin juga tidak lupa mengucapkan selamat hari guru yang jatuh pada 25 November 2023. Dia mengatakan saat ini tanggung jawab guru-guru semakin besar, karena zaman semakin berubah, teknologi semakin maju, ilmu pengetahuan semakin berkembang. “Guru adalah sumber inspirasi,orang yang tangguh. Dengan adanya Hari Guru Nasional ini menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan kepada seluruh guru di Indonesia,”pungkasnya.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin mendorong kepada mahasiswa agar membuat publikasi bersifat ilmiah. Hal ini sebagai bentuk kesepakatan agar skripsi tak lagi menjadi syarat wajib kelulusan bagi mahasiswa untuk menamatkan jenjang perkuliahan D4 dan S1 “Saya bersepakat bahwa, kewajiban skripsi sebagai syarat kelulusan ditiadakan, akan tetapi mahasiswa harus membuat semacam publikasi ilmiah,” ucap Salehuddin, belum lama ini.

Menurutnya, skripsi merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang membuktikan bahwa mahasiswa telah melakukan suatu bentuk penelitian dalam rangka menghasilkan suatu bentuk pengetahuan baru. “Bersepakat kalau jika skripsi ditiadakan, tetapi sebagai gantinya beberapa tahapan Semester mahasiswa tersebut harus melakukan publikasi secara ilmiah,” ujar Salehuddin.

Ia menyebut, Mahasiswa D4, SI, S2, maupun S3 sebenarnya bisa mencicil penelitiannya dalam beberapa tahapan Semester tersebut dan akan dipertanggungjawabkan di akhir semester.Sehingga di semester akhir, tinggal tahap penyempurnaan. “Kemudian waktunya kan cukup panjang, dari awal sudah mengacu apa yang diteliti apa yang menarik bagi dia,” tambahnya.

Oleh karena itu, Politisi Partai Golkar ini berharap jika dikemudian hari syarat kelulusan tidak lagi menggunakan skripsi sebagai syarat utamanya, ia berharap kebijakan tersebut tidak menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia. “Kita harus tetap menjaga mutu pendidikan. Jangan sampai ada kesan, lulusan Indonesia tidak mampu bersaing dengan lulusan negara lain karena tidak punya karya ilmiah,” pungkasnya. (ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA .com – Pengusaha tambang tidak boleh abaikan reklamasi yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini secara tegas disampaikan Muhammad Samsun sebagai Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur. Ia mengingatkan agar alih fungsi lahan pasca-tambang untuk usaha wisata tidak mengabaikan tanggung jawab reklamasi oleh perusahaan tambang.

“Jangan menggali lahan sembarangan lalu dijadikan tempat wisata yang belum layak dan berbahaya. Ini bisa menimbulkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan,” ujar Samsun pada media beberapa waktu lalu.

Diakuinya tempat-tempat wisata itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan menarik minat wisatawan. Dirinya mendukung asalkan tempat wisata itu sudah layak dan aman.

“Lokasi itu bekas tambang juga bisa menjadi daya tarik bagi Kalimantan Timur untuk mendatangkan wisatawan dari luar daerah. Tentu saja harus dikelola dengan baik dan profesional,” katanya.

Samsun, yang merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan, juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah dan swasta yang telah mengembangkan beberapa tempat wisata berbasis tambang di Kalimantan Timur. Contohnya adalah Danau Biru di Kutai Kartanegara dan Bukit Pelangi di Berau. Hal itu layak bisa ditiru dan dikembangkan.(ADV/DPRDKaltim)

SAMARINDA.SWARAREPUBLIKA.com - Kian menjamurnya usaha pariwisata dengan memanfaatkan lahan eks tambang batu bara, ditanggapi serius Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun. Menurut politisi dari PDI Perjuangan itu, pembangunan kawasan wisata itu sangat baik, tapi juga harus tetap diminta tanggungjawab pengusaha dalam hal reklamasi kawasan tambang. “Tetap jangan melupakan kewajiban pengusaha pertambangan melakukan reklamasi lahan yang telah digali,” ujar Samsun.

Lanjutnya pariwisata itu bagus prospeknya. Tapi, jangan sedikit-sedikit digali kemudian dijadikan tempat wisata yang belum layak dan akhirnya ada korban.

“ Karena ingin menghindar dari kewajiban reklamasi para pengusaha ini berusaha mengurus alih fungsi lahan dengan alasan sektor wisata menjadi andalan untuk mendapatkan pendapatan asli daerah”paparnya.

Diingatkan Samsun karena banyak kejadian, kawasan eks galian tambang yang telah menjadi danau, tidak direklamasi kedalamannya sehingga ketika ada yang mandi dan berenang di kolam itu akhirnya tenggelam dan memakan korban jiwa. Selain itu, anggota legislatif Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan para penambang harus membayar pajak, royalti, dan iuran lain yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan.

“Saya mengapresiasi upaya pemerintah daerah dan swasta yang telah mengembangkan beberapa tempat wisata berbasis tambang di Kalimantan Timur, seperti Danau Biru di Kutai Kartanegara dan Bukit Pelangi di Berau,” ujar Samsun.

Tempat-tempat wisata tersebut, menurutnya, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan menarik minat wisatawan. Dan dirinya sangat mendukung jika tempat wisata itu sudah layak dan aman..(ADV/DPRD Kaltim)