DPRD-PROVINSI

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) menggelar Rapat Paripurna ke-42, masa sidang III tahun 2023, pada Kamis (23/11/2023). Dalam rapat tersebut, DPRD Kaltim menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pendidikan Pondok Pesantren.

Raperda ini bertujuan untuk memberikan bantuan dan pembinaan kepada pondok pesantren di Kaltim, agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang terintegrasi antara keilmuan, keagamaan, dan keterampilan.

Ketua Pansus Fasilitasi Pesantren DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane berharap dengan hadirnya Raperda itu, dapat memberikan semangat baru bagi pengelola pondok pesantren. “Raperda ini semoga dapat memberikan semangat baru bagi pengelola pondok pesantren,” ujarnya. Lebi lanjut, ia menjelaskan, pansus telah melakukan berbagai kegiatan sejak dibentuk pada 12 September 2023.

Misalnya pembahasan, kajian, konsultasi, dan kunjungan lapangan. Selain itu, Pansus juga, sebutnya, telah mendapatkan masukan dari perangkat daerah, pengelola pesantren, masyarakat, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

“Masukan-masukan itu menunjukkan bahwa perda fasilitasi pesantren sangat relevan dan sangat dibutuhkan untuk kepentingan pengembangan pesantren di Kaltim,” ungkapnya.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Masyarakat di Perumahan Bukit Pinang, Blok SS1, RT 07, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, menyambut antusias kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ambulansi Komariah, Selasa (24/10/2023).

Banyak aspirasi dari masyarakat yang diterima, diantaranya adalah terkait Infrastruktur drainase dan masalah Listrik.

Dirinya menyambut baik semua aspirasi masyarakat yang disampaikan. Pihaknya berjanji untuk memperjuangkan apa yang telah dikeluhkan warganya. “Nanti kita perjuangkan, mudah-mudahan kita bisa handle hal tersebut,” katanya.

Selain itu ada juga yang masyarakat mengeluhkan terkait Air PDAM yang sering macet atau tersendat di wilayah setempat. Sehingga membutuhkan perhatian pihak terkait. “Permintaan masyarakat hal yang wajar, apalagi kalau sifatnya umum. Insyaallah pasti kita perjuangkan,” tambahnya.

Selain itu, Politisi Partai Gerindra ini juga berterimakasih kepada masyarakat setempat, atas kehadiran dalam agenda tersebut. “Mudah-mudahan silaturahmi kita akan terus dilaksanakan di waktu selanjutnya,” pungkasnya.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) sedang berproses. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Muhammad Udin mengungkapkan harapannya agar DPRD Kaltim dapat ikut serta dalam proses pembahasannya.

Lebih lanjut, Udin menjelaskan beberapa aspek yang menurutnya krusial dalam perencanaan revisi UU IKN. Salah satunya adalah pentingnya memberi prioritas pada partisipasi masyarakat setempat dalam berbagai aspek terkait IKN.

“Semoga Pemerintah Pusat akan mempertimbangkan partisipasi DPRD Kaltim dalam proses revisi undang-undang tersebut”harapnya.

Menurutnya, sebagai perwakilan suara masyarakat di Kaltim, DPRD memiliki kewajiban untuk menyuarakan pandangan mereka terkait perubahan ini.

Dirinya ingin memperjuangkan adanya regulasi yang jelas akan memberikan prioritas kepada masyarakat lokal, baik dalam pembangunan maupun dalam posisi di Badan Otorita.

Selain itu, Udin juga menyoroti pentingnya regulasi yang mengatur Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayah IKN. Saat ini, hak suara masyarakat di wilayah tersebut masih belum terdefinisi dengan jelas. Ia menginginkan agar hak suara masyarakat tetap terjaga.

Partisipasi dalam pemilihan tetap harus dijamin. “Dengan cara ini, masyarakat dapat merasakan dampak positif dari kehadiran IKN dalam hal peningkatan kesejahteraan dan hak politiknya ”terangnya.(ADV/SWARAREPUBLIKA.com)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur sebesar 4,98 persen telah disepakati. Kenaikan tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi. Sebelumnya, Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik telah mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp3.360.858, naik 4,98 persen dari UMP 2023 sebesar Rp3.201.396.

Reza menganggap kenaikan ini sangat relevan, terutama mengingat Kalimantan Timur akan menjadi lokasi ibu kota negara. Dia meyakini bahwa kenaikan UMP akan memberikan dorongan positif terhadap daya beli pekerja di wilayah tersebut. “Kenaikan UMP menjadi langkah yang tepat untuk mendorong daya beli pekerja di Kalimantan Timur,” ujar Fachlevi.

Selasa (21/1) Fachlevi juga mengakui bahwa kenaikan UMP dapat memberikan beban tambahan bagi perusahaan, namun dia optimistis bahwa perusahaan akan menyesuaikan biaya operasional dan harga produk untuk mengatasi kenaikan upah. “Kenaikan UMP juga akan meningkatkan produktivitas karyawan dan omzet perusahaan,” terangnya. Dengan keyakinan bahwa kenaikan UMP dapat menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi investor.

Politikus Partai Gerindra ini berharap bahwa perusahaan akan tertarik untuk membuka cabang atau pabrik di Kalimantan Timur. Dia menyatakan bahwa daya beli yang lebih tinggi dari tenaga kerja dapat menjadi daya tarik bagi investor, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Dalam era globalisasi, persaingan di dunia kerja semakin ketat. Pekerja lokal dituntut untuk memiliki keahlian dan skill yang mumpuni agar dapat bersaing dengan pekerja dari luar daerah maupun luar negeri. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Pahlevi menilai, peningkatan keahlian dan skill pekerja lokal merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

“Saat ini persaingan di dunia kerja semakin ketat, baik dari dalam maupun luar negeri. Pekerja lokal harus bisa bersaing dengan pekerja dari luar Kaltim,” kata Reza di Samarinda, Kamis (23/11/2023). Reza menilai, peningkatan keahlian dan skill pekerja lokal dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi.

Pemprov Kaltim perlu mendukung upaya-upaya tersebut. “Pemprov Kaltim sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketenagakerjaan. Perda ini mengatur tentang peningkatan kompetensi tenaga kerja,” kata Reza. Menurut Reza, Perda tersebut sudah cukup bagus. Namun, ia berharap Pemprov Kaltim dapat terus meningkatkan upaya peningkatan keahlian dan skill pekerja lokal. “Saya berharap peningkatan keahlian terus ditingkatkan.

Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing pekerja lokal,” kata Reza. Reza menambahkan, peningkatan keahlian dan skill pekerja lokal juga akan berdampak pada perekonomian Kaltim. Pekerja lokal yang memiliki keahlian dan skill yang mumpuni akan mampu menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. “Hal ini akan berdampak pada peningkatan daya saing produk dan jasa Kaltim di tingkat nasional maupun internasional,” kata Reza.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemprov Kaltim untuk meningkatkan keahlian dan skill pekerja lokal adalah dengan memberikan pelatihan kerja. Pelatihan kerja dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta, atau lembaga pelatihan kerja lainnya. “Pelatihan kerja dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan baru kepada pekerja lokal. Pelatihan kerja juga dapat membantu pekerja lokal untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka,” ujarnya.

Selain pelatihan kerja, Pemprov Kaltim juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan kerja. Pendidikan kerja dapat memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan pekerja lokal untuk memasuki dunia kerja. Sertifikasi kompetensi merupakan salah satu cara untuk mengukur keahlian dan skill pekerja lokal.

Sertifikasi kompetensi dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah terakreditasi. “Sertifikasi kompetensi dapat memberikan pengakuan atas keahlian dan skill pekerja lokal. Sertifikasi kompetensi juga dapat membantu pekerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan skill mereka,” tandasnya.

Pemprov Kaltim dapat mendukung sertifikasi kompetensi pekerja lokal dengan memberikan subsidi biaya sertifikasi. Selain itu, Pemprov Kaltim juga dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pekerja lokal yang akan mengikuti sertifikasi kompetensi. (ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Wasbang) di RT 1 Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hadir juga sebagai narasumber Babinsa Danramil Kecamatan Samboja Serka Saep dan TA Komisi IV DPRD Kaltim Sri Wahyuni Kegiatan ini dimoderatori oleh Guswantri.Dan dihadiri oleh Ketua RT 1 Tio Sulistyo, Ustadz Muhammad Faturahman Al Kutai, dan masyarakat setempat Reza menyampaikan, sosialisasi Wasbang jni dilaksanakan guna menambah wawasan pengetahuan tentang berbangsa dan bernegara kepada masyarakat.

Ditambahkannya hal tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ditambahkannya, selain itu juga pemahaman Wasbang untuk menjaga kesatuan dan persatuan yang sudah diatur dalam ideologi negara.

Dimana di era sekarang dengan semakin berkembangnya sosial media, masyarakat gampang terpecah dikarenakan isu-isu yang berkembang. “Dengan Wasbang ini diharapkan masyarakat tak muda terprovokasi dan terpecah belah dikarenakan isu-isu yang belum tentu kebenarannya”terangnya.

Pihaknya berharap Wasbang ini ada empat pilar diantaranya UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Diharapkan sosialisasi ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kita sesama manusia dan memberikan kontribusi untuk pembangunan yang ada di daerah tersebut.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Politisi Partai Gerindra itu meminta para generasi muda harus belajar dari pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan RI dan berusaha untuk menjadi pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara.

Hal tersebut diungkapkan Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Akhmed Reza Fachlevi.Dia mengajak generasi muda untuk memaknai Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November sebagai momen untuk menghargai jasa-jasa para pejuang kemerdekaan. Ditambahkan Reza, semua harus ingat bahwa pahlawan-pahlawan kita telah berkorban dengan jiwa raga mereka untuk membebaskan kita dari penjajahan dan menegakkan kedaulatan negara kita.

“Mereka adalah contoh bagi kita semua dalam hal keberanian, ketabahan, dan pengorbanan," kata Reza. Reza yang juga legislator daerah pemilihan Kutai Kartanegara mengemukakan bahwa generasi muda harus mengambil inspirasi dari semangat kepahlawanan para pahlawan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“ Semua harus ingat bahwa pahlawan-pahlawan kita telah berkorban dengan jiwa raga mereka untuk membebaskan kita dari penjajahan dan menegakkan kedaulatan negara kita”ulas Reza Dia berharap generasi muda dapat berkontribusi secara positif bagi pembangunan bangsa dan negara.Generasi muda adalah harapan masa depan.

"Kita harus berani menghadapi tantangan dan berani berubah untuk menjadi lebih baik," ucap Reza. Dia juga mengimbau masyarakat untuk merayakan Hari Pahlawan dengan cara yang bermakna dan senantiasa memberikan kebermanfaatan bagi orang sekitar.

Reza menekankan bahwa peringatan hari pahlawan merupakan momentum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah ini. "Kita harus meneladani semangat itu dengan meningkatkan kualitas SDM kita, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja," tandas Reza.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Wasbang) di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Senin (20/11) lalu. Dalam kesempatan ini, hadir juga sebagai narasumber yakni Danramil 03 Anggana Kapten Kav Muttaqin dan TA Komisi IV DPRD Kaltim Sri Wahyuni. Kegiatan ini dimoderatori oleh Guswantri.

 Dan dihadiri oleh Kepala Desa Sidomulyo Agus Haryanto, Ustadz Muhammad Faturahman Al Kutai, dan masyarakat setempat. Dirinya menegaskan peran penting Wasbang bagi masyarakat. Pasalnya, hal ini berkaitan dengan cara pandang dan ideologi Indonesia. “Penting untuk masyarakat memiliki kemampuan pengetahuan tentang ideologi negara kita yaitu Pancasila,” terangnya.

Selain itu, dirinya menyampaikan terkait pengetahuan ini juga penting untuk menangkal hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila, sekaligus memperkuat persatuan, kesatuan, dan kerukunan di lingkungan masyarakat dengan beragam suku, agama, dan golongan.

“Sosialisasi wawasan kebangsaan ini dapat memajukan Indonesia, menjaga persatuan, dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan.” tandasnya Reza berharap dengan pemahaman Wasbang yang tepat, konflik dapat diminimalkan di masyarakat, sekaligus terus mendorong mereka untuk saling menghargai serta menjaga persatuan dan kesatuan.(ADV/DPRD)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Siti Rizky Amalia, memberikan sorotan terhadap permasalahan klasik dan potensi ekonomi Sungai Karang Mumus (SKM) di Samarinda. Menurut Rizky, pengelolaan yang efektif dari potensi yang ada di kawasan SKM oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan memanfaatkan aliran sungai, kita dapat memajukan roda perekonomian masyarakat sekitar, sesuai praktik yang banyak dilakukan di luar negeri,” ungkapnya kepada media beberpa waktu lalu. Rizky juga menyoroti masalah kebersihan sebagai isu utama dan menekankan perlunya fokus serius dari Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kota Samarinda.

Dalam upaya mencapai kebersihan Sungai Karang Mumus, Rizky menyarankan agar pemerintah menyediakan sarana pendukung, seperti tempat sampah di sepanjang tepi aliran SKM, untuk mencegah masyarakat membuang sampah ke sungai. “Kesadaran masyarakat sangat penting. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi aktif dari semua pihak,” katanya. Dirinya percaya bahwa masalah kebersihan ini harus segera diatasi.

Salah satunya melalui pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Samarinda yang terkait. Harapannya, kolaborasi antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kaltim dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar Sungai Karang Mumus. (ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Siti Rizky Amalia mengusulkan pemekaran Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Dijelaskannya, keinginan pemekaran tersebut timbul usai adanya dorongan dari masyarakat Kutim.

Wilayah yang luas dengan 18 Kecamatan, sehingga memenuhi syarat jika dilakukan pemekaran seiring dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat. Saat Rapat Paripurna ke-41 beberapa waktu lalu disampaikan olehnya. Aspirasi tersebut ini datang dari masyarakat.

“Mereka menginginkan adanya pemekaran karena wilayah Kabupaten Kutim yang luas dengan 18 Kecamatan”ungkap Siti Rizky Amalia. Menurutnya, dengan pemekaran, pemerintah dapat lebih efektif untuk mengelola sumber daya dan dapat memberikan pelayanan publik secara maksimal, sehingga ia merasa bahwa pemekaran daerah Kutim perlu dilakukan.

“Cukup luas daerah Kutim. Jika berkenan, saya benar-benar menunggu kehadiran Pak Pj Gubernur Akmal Malik untuk bisa datang dan berkunjung secara langsung ke Kabupaten Kutim,” harapnya. Sementara Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan, dirinya belum bisa berkomitmen dan mengambil keputusan secepatnya.

Sebab, ia tidak bisa berjanji untuk memenuhi permintaan pemekaran wilayah Kabupaten Kutim tersebut. “Perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk menahami implikasi sosial, ekonomi, politik dan memastikan dampak dari pemekaran daerah tersebut. Apakah dapat berimbas positif bagi masyarakat setempat”ungkapnya.

Lanjut Akmal. soal pemekaran daerah, dirinya belum mau berjanji, tapi akan fasilitasi bertemu dengan pihak – pihak yang punya aspirasi. “Saya ingin mengatakan tidak ada moratorium untuk mengusulkan pemekaran. Jadi monggo, silakan diusulkan saja, nanti kita terima. Kita juga paham bagaimana dinamika sekarang. Kita akan sampaikan nanti” pungkasnya.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kaltim Rusman Ya’qub menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Wasbang) di Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Rabu (22/11) beberapa waktu lalu.

Dirinya mengungkapkan tujuan dari sosialisasi wasbang ini ialah menyebarkan nilai-nilai kebangsaan, khususnya di Provinsi Kaltim. Menurutnya sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Empat Pilar ini digelar dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar benar-benar memahaminya secara utuh.

“Kami berharap ke depannya dengan tersosialisasinya kegiatan ini, rasa persaudaraan sebagai anak bangsa serta solidaritas untuk saling menghormati sesama anak bangsa,” ucapnya. Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting bagi masyarakat untuk mengenal empat pilar kebangsaan yakni Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhineka tunggal Ika dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

“Selain agar masyarakat tahu nilai-nilai kebangsaan di DPR RI itu ada empat pilar, hari ini kami juga memberikan materi kepada para guru, kita ketahui bersama untuk para guru lebih mudah untuk menerapkan, karena ia bisa sambil menjelaskan mengenai nilai-nilai kebangsaan pada saat kegiatan belajar-mengajar,” jelasnya.

Sementara itu, hadir sebagai narasumber Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Jamil Arisandi, dirinya mengungkapkan terlaksananya sosialisasi seperti ini sangat bagus dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya sebagai akademisi mengapresiasi program Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang digelar oleh DPRD Kaltim ini, karena ini sangat penting bagi masyarakat dimana mereka harus memahami dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan ini, terkait tentang UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI itu merupakan dasar dan ideologi negara”terangnya.

Hal ini menurutnya agar kedepannya tidak ada yang bisa memprovokasi masyarakat untuk terpecah belah karena sudah memahami nilai-nilai Wasbang.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Rusman Ya'kub optimis dapat menyelesaikan 11 program Perda, hingga akhir tahun 2023. Hal ini dibahas dalam pertemuan jelang masa sidang II.

Di mana dari 11 program Perda yang diusulkan pada tahap pertama, ada empat diantaranya yang belum terealisasi. Antara lain, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelestarian Bahasa, serta Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan rampung pada bulan September.

Rusman Ya'qub mengatakan, di tahap kedua 4 program juga telah diluncurkan pada Agustus ini, seperti Pengelolaan Pesantren, Perubahan Perusda Menjadi Perseroda, Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum).

Sementara tiga program yang tersisa akan masuk di tahap ketiga pada Bulan Oktober-November. "Kami optimis untuk 11 target program daerah itu akan tercapai untuk tahun 2023," ucapnya, setelah rapat paripurna.

Rusman menjelaskan, kendala program daerah yang belum rampung saat ini dikarenakan menunggu difasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Kalau memang tidak bisa disahkan semua, kemungkinan akan mundur. Sekarang hanya menunggu hasil fasilitasi dari Kemendagri, karena fasilitasi dari Kemendagri itu memakan waktu," urainya.

Terkait upaya atas penyelesaian program tersebut, Rusman mengingatkan agar Panitia Khusus (Pansus) untuk segera menyelesaikannya sebelum masuk pada Masa Sidang II. Ia menerangkan, jika program di tahap pertama tidak terselesaikan maka akan berpengaruh untuk tahun berikutnya.

"Karena jika tidak terselesaikan, maka itu akan mengurangi jatah di tahun 2024, karena harus diluncurkan kembali. Selain itu juga akan berpengaruh pada Indeks Pembangunan Demokrasi (IPD) yang akan mengalami penurunan," pungkasnya.

(ADV- DPRD Kaltim)