DPRD-PROVINSI

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Ir. H. Muhammad Adam,menggelar reses di Balikpapan. Dalam kegiatan ini wakil rakyat tersebut mensosialisasikan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) kepada konstituennya., Dalam Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, pada Kamis (23/11/2023), di Gang C.K Banjar, RT. 57, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, dirinya menyampaikan pentingnya masyarakat memahami Wasbang. Politisi Partai Hanura ini memaparkan. Wawasan Kebangsaan 4 Pilar meliputi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Ini perlu dipahami dan diamalkan bagi masyarakat, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa. Salah satu mengamalkannya adalah seperti pada proses pemilihan Ketua RT, begitu selesai baik yang kalah maupun yang menang dapat bersatu kembali.

Hal ini sesuai dengan azas Demokrasi kita yakni kekeluargaan. “Contoh kecil ada pada proses pemilihan Ketua RT. Bagi yang menang maupun yang kalah silakan bersatu kembali. Tanpa ada dendam yang akan menimbulkan perpecahan, “lanjut Adam (sapaan akrabnya).

Adam menekankan bahwa Wawasan Kebangsaan ini sangat perlu diketahui masyarakat luas, agar Pesta Demokrasi Pemilu 2024 mendatang dapat berjalan aman, tertib dan terkendali Masih menurut Adam, idealnya memang sosialisasi Wawasan Kebangsaan ini diberikan kepada Mahasiswa.

Sehingga terjadi interaksi yang berkesinambungan. Namun demikian, masyarakat juga harus memahaminya. “Wasbang ini perlu dipahami semua lapisan masyarakat, tujuannya untuk menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa”tegas Adam.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com Politikus Partai Golkar menilai sektor kesehatan di Kaltim masih membutuhkan perhatian khusus, karena masih banyak daerah yang kekurangan fasilitas dan tenaga kesehatan memadai. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur M. Udin meminta perusahaan tambang di provinsi itu dapat memaksimalkan penyaluran corporate social responsibility (CSR) pada sektor kesehatan, terutama infrastruktur kesehatan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Perusahaan tambang harus lebih peduli dengan kondisi kesehatan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Mereka jangan hanya mengejar keuntungan, tapi juga bertanggung jawab sosial," kata M. Udin.

Dia menyebut sejumlah layanan puskesmas belum memiliki tenaga kesehatan yang memadai, seperti di Kutai Timur dan Berau. "Padahal, Kutai Timur adalah salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia.

Harusnya, perusahaan tambang yang ada di sana bisa membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ujarnya.

Legislator daerah pemilihan Kutai Timur, Berau, dan Bontang itu mengatakan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara, sehingga perlu terus diperbaiki dan diperluas akses pelayanan-nya di seluruh Kaltim. "Kalau kondisi kesehatan masyarakat baik, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

Pemerintah provinsi didukung pihak swasta memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan dana dan sumber daya fasilitas kesehatan yang memadai," ujarnya. Dirinya berjanji akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran kesehatan, termasuk dari CSR perusahaan tambang.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA. SWARAREPUBLIKA .com - Pelantikan Penjabat Bupati Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda dan Bunda PAUD Kabupaten Penajam Paser Utara digelar pada Selasa (19/09/2023) lalu. Bertempat di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kalimantan Timur, pelantikan tersebut dihadiri Gubernur Kaltim Isran Noor, Ketua DPRD Kaltim Hasanudin Mas’ud didampingi Wakil Ketua Seno Aji, Sekretaris Dewan Norhayati Usman dan Anggota DPRD Kaltim Rima Hartati, J. Jahidin, Sapto Setyo Pramono, Nidya Listiyono serta Andi Harahap.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 100.2.1.3-3720 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Penajam Paser Utara, Makmur Marbun yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Produk Hukum Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dilantik menggantikan Hamdam Bupati PPU periode 2022-2023

. “Terimakasih kepada Hamdam dan Istri yang sudah melaksanakan tugas sebaik-baiknya sekarang tugas akan diambil alih oleh Makmur Marbun” ucap Isran Noor selaku Gubernur Kaltim..

Selaku mitra eksekutif Seno Aji berharap Makmur Marbun yang baru saja dilantik bisa mengawal Ibu Kota Negara karena berdampingan langsung dengan PPU.

“Kami berharap beliau bisa membuat Penajam Paser Utara menjadi kondusif, apalagi sudah masuk tahun politik dan beliau akan memimpin saat Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden berlangsung” tuturnya.

Seno Aji optimis dan yakin akan kemampuan Makmur Marbun dalam memimpin PPU kedepannya. (ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Posyandu merupakan salah satu layanan kesehatan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah di tingkat masyarakat. Posyandu berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar, seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, serta penyuluhan kesehatan.

Namun, dalam pelaksanaannya, posyandu masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kualitas layanan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta kurangnya koordinasi antarpihak terkait. Hal ini menjadi perhatian serius Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis. Ia menilai, posyandu memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Namun, hal tersebut perlu didukung dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas posyandu. “Menurut saya Posyandu itu ujung tombak memberikan layanan dasar kesehatan kepada masyarakat. Kalau posyandunya bagus, masyarakatnya juga sehat,” ungkapnya saat di temui digedung DPRD Kaltim, Kamis (16/11/2023).

Ananda Emira Moeis menekankan perlunya sinergi antara berbagai pihak terkait guna memastikan posyandu dapat berfungsi optimal. Dengan dukungan dari DPRD, RSUD, Dinas Kesehatan, dan tenaga medis, diharapkan masyarakat Kalimantan Timur dapat merasakan manfaat nyata dari layanan kesehatan dasar yang diberikan oleh posyandu. “Ya kita perlu bersinergi tidak hanya pemerintah tapi juga yang lain.

Tujuannya satu yaitu memberikan layanan kesehatan yang bagus untuk masyarakat,” ujarnya. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan posyandu dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan kesehatan sebagai hak dasar setiap individu tercapai dengan baik di wilayah Kalimantan Timur (ADV/DPRD Kaltim)

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota DPRD Kaltim, Syarkowi V Zahry menyatakan proyek Ibu Kota Nusantara harus dilakukan dengan baik oleh pihak berwenang yakni Badan Otorita Ibu Kota Nusantara. Hal ini akan mendukung keberhasilan proyek serta memastikan manfaatnya bagi masyarakat dan pembangunan wilayah tersebut.

Syarkowi juga berharap Ibu Kota Nusantara akan menjadi roel model proyek yang berhasil menggabungkan infrastruktur modern, pelestarian alam, dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.

“Dengan demikian, proyek ini dapat menjadi panutan bagi pembangunan masa depan yang holistik dan berkelanjutan,” ujar Syarkowi, belum lama ini. Legislator Karang Paci ini juga menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai investasi untuk generasi mendatang. Menurutnya, infrastruktur bukan satu-satunya prioritas.

“Tetapi manfaat jangka panjang harus menjadi fokus utama,” ujar legislator dapil Kukar ini menegaskan. Syarkowi menekankan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara tetap memiliki dampak positif yang signifikan. Termasuk 10 kota dan kabupaten yang ada di Bumi Etam.

Harapannya,terjadi pemerataan pembangunan. Sehingga, masyarakat benar-benar merasakan manfaat nyata dari proyek ini. “Tanggung jawab mereka (Pemerintah Pusat) adalah memastikan Ibu Kota Nusantara ini benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.

Proyek besar Ibu Kota Nusantara (IKN) dianggap sebagai investasi krusial untuk masa depan bangsa Indonesia. Dengan memadukan elemen perkotaan yang modern dan kelestarian alam, IKN akan jadi pusat administrasi yang menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pengembangan konsep Forest City di Ibu Kota Nusantara ini sudah dilaksanakan sejak awal. Bahkan, perencanaannya memang difokuskan menciptakan pusat perkotaan yang ramah lingkungan dan inovatif. Politikus Golkar itu menyatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dipandang sebagai proyek dengan orientasi jangka panjang.

Lebih dari itu, proyek Ibu Kota Nusantara harus mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dinikmati seluruh masyarakat untuk waktu jangka panjang. “Proyek IKN ini tidak hanya memperhatikan pembangunan infrastruktur saja. Akan tetapi, memperhatikan aspek lain demi keberlanjutan pembangunan”tutupnya.(ADV/DPRD Kaltim)

*

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Peristiwa beberapa waktu lalu yakni kasus anak SMP yang mau parkir nabrak tembok sehingga roboh dan mengakibatkan anak kecil dibalik tembok tersebut meninggal karena tertimpa reruntuhannya.

Ada juga yang berkelahi hingga temannya sekarat. Hal ini lah yang menggugah Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Puji Setyowati untuk bersuara. Dirinya menyampaikan agar orang tua tidak memberikan fasilitas yang tidak sesuai dengan usia anak agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan."hal Ini tentu bisa dikatakan salah satu dampak gagalnya orang tua mendidik anaknya,” kata Puji Setyowati, Rabu (11/10/2023).

Politikus Partai Demokrat ini juga mengingatkan orang tua untuk tidak boleh sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab pendidikan anak kepada guru di sekolah.

Sesibuk apapun orang tua itu harus memperhatikan perkembangan anak. Anak-anak juga harus ikut dicek dan dikoreksi, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi “Guru pastinya memiliki waktu yang terbatas untuk mengawasi sekian banyak murid, sementara anak memiliki banyak waktu di rumah atau di lingkungan keluarga”terangnya.

Puji menambahkan, mestinya semua pihak bisa memanfaatkan buku penghubung sebagai alat komunikasi antara sekolah dan rumah (keluarga).

Buku penghubung ini berguna untuk mencatat perubahan anak di sekolah, sehingga cepat ada tindakan baik dari sekolah maupun dari orang tua. Ia menyebutkan bahwa, hampir 80 persen pendidikan anak berasal dari rumah. Sebab, Ibu dan ayah di rumah adalah madrasah utama bagi anak-anak.

Karena itu, dalam mendidik anak, orang tua harus menjadi sahabat dan teman bagi anak-anaknya. “ Sudah saatnya anak dapat berbagi cerita tentang orang tua. Sehingga ada keterbukaan dan keharmonisan antara anak dengan orang tua,” tandasnya,(ADV/DPRDKaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati, mengungkapkan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemkot) dalam mempersiapkan kota layak anak. Ia menyatakan bahwa kota layak anak seharusnya menjadi “rumah” bagi anak-anak, di mana keamanan, kenyamanan, perlindungan, dan kasih sayang dijamin. Puji Setyowati menegaskan bahwa untuk mencapai kota layak anak, semua dinas dan instansi terkait perlu berkontribusi.

Dalam mendukung visi ini, Puji Setyowati menekankan pentingnya pembentukan volunteer dan tokoh-tokoh yang dapat menjadi contoh baik untuk anak-anak. “Upaya ini diharapkan dapat membantu menciptakan kota yang tidak hanya memperhatikan aspek fisik, tetapi juga perkembangan karakter anak-anak”ujarnya.

Anggota DPRD ini juga menyoroti pentingnya fasilitas khusus untuk anak-anak, seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang bermain anak di tempat umum. Menurutnya, anak-anak usia 0-7 tahun menghabiskan sebagian besar waktunya untuk permainan edukatif, sehingga penting untuk menyediakan fasilitas yang mendukung perkembangan mereka.

“Dalam mempersiapkan kota layak anak, langkah utamanya adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menjadi edukasi. Ini tidak hanya sebatas infrastruktur, tetapi juga melibatkan pendidikan karakter sebagai perhatian khusus,” tegas Puji Setyowati.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Kantor lama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora ) Kaltim masih layak menerima tamu dari luar. Gedung itu butuh di kaji terlebih dahulu sebelum direncanakan bakal disulap menjadi museum. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati menyampaikan perpindahan perlu kajian dahulu tidak boleh sembarangan.

Menurutnya, selama bangunan itu masih representatif, dan hingga kondisi di dalam gedung yang masih memungkinkan untuk direnovasi sebagai museum, sehingga perlu untuk didukung. Akan tetapi, kata Politisi Partai Demokrat ini, menilai bahwa seberapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk merenovasi.

Semisalnya kalau jadi destinasi wisata, harus dicari tahu apa yang mesti ditonjolkan di tempat tersebut. Kemudian harus ada kajian dulu dan harus dilihat lagi jalannya menuju tempat itu.

“Kalau museum, jangan sampai plafonnya terlalu rendah, jangan sampai tempatnya panas karena orang kalau berwisata, sebab maunya kan sejuk,” lanjutnya.

Sehingga dari itu, pihaknya akan melakukan kajian tentang pendirian museum di bekas kantor Dispora Kaltim yang disampaikan ke Komisi IV DPRD Kaltim akan dibahas lebih lanjut dalam rapat dengan OPD terkait. (ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Ratusan pelajar tersebut dibekali pengetahuan berkaitan tentang Motivasi Kepemimpinan dan Kiat serta Tantangan Menjadi Pemimpin. Materi secara langsung disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati dan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh.

Sebanyak 350 siswa dan siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Samarinda bertandang ke kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) tentang Suara Demokrasi, pada Rabu (8/11/23) lalu.

Siswa dan siswi MTs Negeri Samarinda mengikuti kegiatan secara terpisah, yang mana dari total keseluruhannya dibagi menjadi 2 grup dengan 2 sesi pemaparan yang dilangsungkan di Ruang Rapat sisi kiri dan sisi kanan Gedung E Lantai Dasar Kantor DPRD Kaltim.

“Saya pikir ini adalah langkah strategis yang dilakukan oleh MTs Negeri Samarinda dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang sehat, pintar,cerdas dan juga unggul, mempunyai daya saing dan yang paling penting mereka mempunyai karakter yang baik,” tutur Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati saat ditemui usai menyampaikan paparan materinya.

Apresiasi itu diberikannya mengingat kunjungan MTs Negeri Samarinda ke DPRD Kaltim ini menurutnya ialah bagian daripada proses pembelajaran putra putri peserta didik, dalam menumbuhkan karakter kepemimpinan di P5.

“Harapan kita kurang lebih 26 tahun lagi mereka yang merupakan generasi Z berumur 13 atau 14 tahun ini adalah calon-calon pemimpin kedepan. Sejak dini sudah dipersiapkan tidak hanya secara ilmu pengetahuan. Tetapi juga bagaimana kepekaan sosial di dalam menghadapi perubahan-perubahan di era digitalisasi dan juga bagaimana menumbuhkan karakter bagi anak-anak didik,” pungkasnya.

Selaras dengan itu, Kepala MTs Negeri Samarinda Misbakhus Sururi membenarkan bahwa kegiatan tersebut ialah salah satu rangkaian dari pembelajaran yaitu kegiatan P5 yang mana dilaksanakan dengan tujuan agar pelajar dapat mendapatkan pembelajaran secara langsung di luar lingkungan sekolahnya. “Sehingga anak diajak untuk real belajar, turun mengalami atau bahkan melakukan pengalaman-pengalaman hidup.

Tujuannya ketika nanti siswa terjun ke masyarakat, mereka sudah pernah punya pengalaman di dalam melaksanakan kehidupan atau bahkan pernah mempelajari tentang penyelesaian permasalahan yang ada di lingkungan kita,” ungkap Misbakhus Sururi.

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim pada Agustus lalu tercatat sebesar 0,443, IKG Kaltim. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 0,007 poin dibandingkan tahun 2021 yang nilainya hanya sebesar 0,436. Naiknya IKG Kaltim ini dipengaruhi makin tidak setaranya antara capaian laki-laki dan perempuan pada beberapa indikator penyusun IKG.

Salah satu pengukuran IKG yang dibangun United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan adalah Gender Empowerment Measure (GEM), yang menghitung partisipasi perempuan di suatu negara. Kabarnya IKG Kaltim berada pada posisi terendah dari jumlah Provinsi yang ada di Indonesia.

Hal ini tidak ditolak oleh Puji Setyowati selaku Anggota DPRD Kaltim. “Kalau tidak salah urutan ketiga ya di Indonesia, intinya jauh sekali di bawah,” ungkapnya saat ditemui di Gedung Utama DPRD Kaltim, Kamis (23/11/2023) beberapa waktu lalu. Meski begitu, Puji menegaskan ia bersama rekan legislator lainnya terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

Dirinya menyebut akan selalu memantau dan bersinergi dengan semua dinas dan SKPD yang ada di Bumi Etam. “Artinya dalam kerja sama itu kita juga ingin mengetahui sejauh mana program setiap dinas itu bersentuhan dengan perlindungan perempuan dan anak,” jelas Ketua Fraksi Partai Demokrat-Nasdem itu. Namun lanjutnya, dalam rangka menaikkan kemampuan perempuan, tidak semua dinas instansi itu konek dengan program-program yang mempertimbangkan perempuan.

Sementara secara yuridis, disebutkannya bahwa pada Paripurna sebelumnya telah disahkan Peraturan Daerah (Perda) terkait Pengarusutamaan Gender (PUG). “Kami kemarin dari komisi IV membahas tentang PUG, tujuannya adalah masing-masing dinas dan instansi itu konek dengan program kerja yang bersifat responsif gender,” ungkapnya.

Dirinya berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam peningkatan kemampuan perempuan secara optimal di dalam negeri ini. Salah satunya adalah menyiapkan kondisi nyaman bagi perempuan, ibu dan anak di ruang publik sehingga IKG Kaltim juga bisa meningkat pada tahun mendatang.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA , SWARAREPUBLIKA.com – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati, menyoroti peningkatan angka kemiskiann yang terjadi di tahun ini. Meskipun angka kemiskinan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih berada di bawah rata-rata nasional, yakni sebesar 6,11 persen dibandingkan dengan rata-rata nasional 9,36 

Puji Setyowati mencermati beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab, seperti adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), kurangnya lapangan pekerjaan, dan potensi inflasi harga yang tinggi.

Menurutnya, untuk mengatasi masalah ini, perlu dibangun dan diperbaiki lapangan pekerjaan. “Meskipun angka kemiskinan sempat turun sekitar 0,6 persen pada tahun 2022, namun saya mencatat adanya kenaikan kembali di tahun ini,” kata Puji pada Senin (20/11).

Legislator Fraksi Demokrat ini menekankan pentingnya menggarap hilirisasi untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Puji Setyowati mengajak pemerintah untuk berkomitmen pada hilirisasi dengan mendirikan pabrik pengolahan sesuai dengan sumber daya alam yang ada di Kaltim. Dia mencontohkan kasus di mana produk pertanian dibeli dengan harga rendah saat masih bahan baku, namun setelah diolah, harganya melonjak tinggi.

Politikus asal Samarinda ini juga menyampaikan bahwa perbaikan infrastruktur yang belum memadai juga menjadi faktor penyebab kemiskinan. “Kita ambil contih satu kasus seorang petani yang menanam cabe di daerah pedalaman, namun biaya transportasi ke pasar melebihi harga cabe itu sendiri,” terangnya.

Puji Setyowati berharap agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan konektivitas, tidak hanya di perkotaan, tetapi juga mencakup desa-desa. (ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kaltim menandatangani rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kaltim Tahun 2023 pada rapat paripurna ke 34 DPRD Kaltim, Senin (18/9/2023) malam lalu.

Penandatanganan persetujuan perubahan P-APBD Kaltim Tahun 2023 tersebut dilakukan Gubernur Kaltim Isran Noor bersama Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Seno Aji, dan Sigit Wibowo.

Hasanuddin Mas’ud menuturkan persetujuan dilakukan setelah melewati proses pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim. Terjadi perubahan APBD 2023, salah satunya karena terjadinya peningkatan pendapatan daerah yang cukup siknifikan sehingga diperlukan evaluasi diseluruh bidang khususnya pembangunan dalam arti luas.

“Kenaikan pendapatan yang diterima daerah tentu diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap seluruh sektor terlebih yang bersentuhan langsung kepada masyarakat,” harapnya.

Adapun agenda rapat paripurna ke-34 tersebut yakni pengesahan revisi agenda kegiatan DPRD, penyampaian laporan akhir Banggar terhadap Ranperda P-APBD 2023, persetujuan DPRD terhadap Ranperda P-APBD 2023, penandatangan persetujuan bersama, Ranperda P-APBD 2023 dan pendapat akhir gubernur. (adv/dprdkaltim).