DPRD-PROVINSI

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com Ir. H. Muhammad Adam M. T, selaku anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltim Dapil Kota Balikpapan, terus melaksanakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ke VIII tahun 2023, yang digelar di Jalan Ir. Marsma Iswahyudi RT 2, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau persisnya daerah kampung bekas Bandara Lama Gunung Bakaran, Rabu (29/11/2023) sore.

 Turut menghadirkan Carkim Sumiria yang mendampingi sekaligus Narsum Acara serta pendialog interaktif, Asdar serta warga RT 2 dan RT 46.

Anggota DPRD Provinsi Kaltim Ir H Muhammad Adam, M.T menjelaskan Wawasan Kebangsaan ini sangat penting disosialisasikan kepada masyarakat, terutama 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Bhineka Tunggal Ika. “Jadi disini saya akan sosialisasi empat pilar kebangsaan ini untuk menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara,” kata Muhammad Adam.

“Serta untuk mengingatkan kembali bahwa wawasan kebangsaan di zaman sekarang seperti ini yang kita terus kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, “ucapnya. Adam biasa disapa menuturkan wawasan kebangsaan yang terdiri dari empat pilar ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Bapak -bapak dan Ibu-ibu jauh memahami wawasan kebangsaan empat pilar ini. Itu semua bagian dari aplikasi makna, bagaimana memaknai butir-butir dari nilai-nilai Pancasila dari sisi bagaimana pemaknaan pancasila untuk kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

“Didalamnya terdapat empat poin penting dalam perubahan UUD 1945 diantaranya pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelum dipilih DPR berubah menjadi pemilihan dipilih secara langsung oleh Rakyat, Kedaulatan ada ditangan rakyat.

Ditangan kitalah bisa menentukan nasib perjalanan bangsa ini dalam rangka memilih presiden. Ditangan kita menentukan seperti apa pembangunan lima tahun di Kaltim, khususnya di kot Balikpapan. Semoga kita tepat dalam memberikan pilihannya. Itu yang dimaksud kedaulatan ditangan rakyat, ” pungkasnya.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, menyalurkan bantuan berupa ratusan mesin kapal kepada nelayan di Kutai Kartanegara (Kukar). Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas hasil laut dan kesejahteraan nelayan. Bantuan ini juga merupakan bagian dari peran pemerintah dan DPRD Kaltim dalam membantu nelayan di seluruh kabupaten/kota di Bumi Mulawarman.

Seno Aji mengatakan, nelayan juga mendapat pelatihan untuk mengembangkan usaha mereka. "Kami harus memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat," ujar Seno Aji, Senin (1/11/2023). Seno Aji berharap, bantuan ini bisa dimanfaatkan oleh para nelayan untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka. la mengatakan, perikanan di Kukar memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

"Kami ingin nelayan di Kukar bisa lebih berdaya dan jadi bagian dari roda ekonomi kerakyatan Lewat bantuan ini, semoga semangat para nelayan bisa terus berkobar," lanjutnya. Seno Aji juga mengharapkan, bantuan ini bisa mendorong peningkatan sektor perikanan di Kukar. Sehingga, kebutuhan ikan untuk masyarakat luas dapat terpenuhi

. Selain itu, bantuan ini juga bisa menciptakan lapangan kerja dan jadi sumber penghidupan untuk warga sekitar. Bantuan mesin kapal ini telah disalurkan ke beberapa kecamatan di Kukar, seperti Muara Badak, Anggana, Muara Jawa, Samboja, dan Kota Bangun.

Seno Aji mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. "Kita berikan bantuan yang memang sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Ini sudah menjadi keharusan saya, sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkannya," tegasnya. (ADV/DPRD Kaltim) 

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Dalam upayanya untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi kemacetan lalu lintas di sekitar wilayah Jalan Ir Sutami, Samarinda, Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nidya Listiyono, menyuarakan keprihatinannya terkait parkir truk besar dan peti kemas di pinggir jalan. Nidya menyoroti potensi bahaya dan risiko keamanan yang timbul akibat parkir sembarangan tersebut. 

Dirinya tidak ingin menggangu para pengusaha, namun disatu sisi ia melihat banyak truk besar dan peti kemas diparkir di pinggir jalan, dan ini membahayakan. “Kita tidak ingin terjadi insiden yang dapat membahayakan keluarga kita. Ini tentang keselamatan, termasuk pemiliknya,” ujar Nidya pada pada Senin (13/11) lalu.

Legislator tersebut mengidentifikasi dua isu utama terkait parkir sembarangan tersebut. Pertama, potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan pemilik kendaraan. Kedua, dampak kemacetan lalu lintas yang diharapkan dapat diatasi melalui kerjasama antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Kita berharap Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim dapat duduk bersama atau diwakili oleh Dinas Perhubungan atau pihak yang ditunjuk untuk mengelolanya,” harapnya Nidya mengusulkan solusi dengan menyewakan lapangan parkir yang aman. Namun, ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah dan pengusaha untuk mencari solusi bersama agar properti peti kemas ditempatkan di lokasi yang aman. (ADV/DPRD Kaltim)

 

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Kota Samarinda kian menata diri. Beberapa ruas jalan mulai Nampak cantik, namun disisi lain masih terjadi kemacetan. Ketua Komisi ll DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono memberikan apresiasi terhadap upaya Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, terutama jalan di wilayah Kota Samarinda.

Menurutnya, langkah-langkah untuk mempercantik kota tersebut sangat positif, meskipun menambahkan saran untuk penambahan lampu-lampu jalan. Nindya mengungkapkan beberapa waktu lalu perhatiannya terhadap kemacetan yang sering terjadi di sepanjang wilayah Jalan Ir Sutami Kota Samarinda.

Sebagai solusi, dirinya memberikan solusi alternatif kepada Wali Kota Andi Harun agar mempertimbangkan pembuatan tempat parkir khusus untuk truk dan peti kemas guna mengatasi masalah tersebut. Menurutnya jika memungkin , pemerintah Kota Samarinda melalui Wali Kota dapat menyediakan tempat khusus yang bisa disewakan, agar dimanfaatkan oleh instansi terkait.

“Karena itu sudah sangat membahayakan. Saya berharap langkah ini dapat diambil untuk menghindari parkiran sembarangan,” ungkap Nidya. Lebih lanjut, Nidya menjelaskan bahwa permintaannya bukan bertujuan mengganggu aktivitas bisnis masyarakat, namun demi keselamatan dan keteraturan lalu lintas. (ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA .com – Sungai Mahakam merupakan salah satu sungai terpanjang di Indonesia yang membentang di Provinsi Kalimantan Timur. Sungai ini memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Kaltim, baik sebagai jalur transportasi, sarana irigasi, maupun sumber daya alam. Namun, potensi Sungai Mahakam belum dimaksimalkan secara optimal. Hal ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan alur Sungai Mahakam.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listyono mengusulkan perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) inisiatif dalam pengelolaan potensi di alur Sungai Mahakam. Perda ini diharapkan dapat mengatur pemanfaatan Sungai Mahakam secara optimal, termasuk dalam hal peningkatan PAD. Potensi di Sungai Mahakam itu luar biasa.

Kapal tongkang batu bara berseliweran setiap hari di Sungai Mahakam, maka Perda ini menjadi penguatan supaya ada kontribusi ke daerah,” ujar Nidya di Samarinda, Jum’at (10/11/2023). Menurut Nidya, Kaltim bisa mencontoh Kalimantan Selatan (Kalsel) yang telah membentuk Perda mengenai pengelolaan Sungai Barito.

Bahkan, BUMD Kalsel terlibat dalam pengelolaan jasa alur Sungai Barito. “Kami berharap di tahun 2023 dapat menemukan regulasi yang tepat dalam pengelolaan alur Sungai Mahakam, sebab potensi ini mesti segera digarap sehingga mampu menambah sumber PAD untuk daerah,” ucapnya

. Nidya mengungkapkan, Kaltim memiliki PT Melati Bhakti Satya (MBS) yang bisa dimaksimalkan dalam pengelolaan alur Sungai Mahakam. Selain itu, PT Pelindo juga dapat diajak berkolaborasi. “Potensi yang cukup besar dari Sungai Mahakam harusnya dapat memberikan manfaat yang besar pula kepada daerah,” kata Nidya.

Namun, Nidya mengakui bahwa pengelolaan alur Sungai Mahakam juga memiliki risiko besar. Oleh karena itu, perlu sinergitas dalam penyusunan Raperda. “Entah nanti dibuat Panitia Khusus (Pansus) atau diserahkan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim,” ujar Nidya.

Potensi Sungai Mahakam yang belum dimaksimalkan menjadi peluang bagi Kaltim untuk meningkatkan PAD. Namun, perlu sinergitas dari berbagai pihak untuk mewujudkannya. Potensi Sungai Mahakam yang belum dimaksimalkan merupakan hal yang disayangkan. Hal ini dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. Namun, perlu sinergitas dari berbagai pihak untuk mewujudkannya.

Pemerintah daerah perlu menyusun regulasi yang tepat dalam pengelolaan alur Sungai Mahakam. Regulasi ini harus dapat mengatur pemanfaatan Sungai Mahakam secara optimal, termasuk dalam hal peningkatan PAD. Selain itu, pemerintah daerah perlu menggandeng pihak swasta, seperti PT Melati Bhakti Satya dan PT Pelindo, dalam pengelolaan alur Sungai Mahakam. Kerja sama ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak.

Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menjaga kelestarian Sungai Mahakam. Hal ini penting untuk dilakukan agar Sungai Mahakam dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listiyono melakukan reses. Nidya mengunjungi konstituennya di Jalan Pangeran Suriansyah, Gang 2, RT 10, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Senin (23/10/2023) lalu.Kunjunganya itu untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Nidya Listiyono mengaku bahwa banyak menerima masukan dari masyarakat, misalnya terkait drainase masuk ke Gang, yang mungkin butuh perhatian oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

“infrastruktur di Kota Samarinda sudah bagus, seperti di karang Mumus, maupun di Samarinda Kota pada umumnya,” terang Nidya Listiyono.

Pada masyarakat, Politisi Partai Golkar ini juga memberikan informasi kepada terkait Beasiswa Kaltim Tuntas, Kartu Pra Kerja, hingga peran orang tua dalam mengawasi anak untuk mendapatkan Pendidikan.

“Reses ini merupakan ajang silaturahmi dengan masyarakat, dan kemudian menerima aspirasi mereka,” tandasnya.. (ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Hotel Atlet Samarinda tidak jadi diubah menjadi perpustakaan daerah oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim. Alasannya, Hotel Atlet akan digunakan lagi sebagai penginapan atlet pada tahun 2025

.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, mengusulkan agar DPK Kaltim membangun gedung perpustakaan baru yang lebih representatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Hotel Atlet memiliki struktur bangunan yang berbeda dari perpustakaan, sehingga perlu rehabilitasi besar-besaran. Lebih baik membangun perpustakaan baru di lokasi yang strategis," ujarnya. Nidya menyarankan lokasi perpustakaan baru berada di dalam kompleks stadion Sempaja atau Kadrie Oening.

Menurutnya, lokasi ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan "Di sana, masyarakat bisa menikmati fasilitas lain seperti penginapan, olahraga, kuliner, dan tentu saja membaca. Ini juga bisa mendukung potensi pariwisata dan rekreasi di Samarinda," katanya.

Nidya berharap, dengan adanya perpustakaan baru, DPK Kaltim dapat memberikan pelayanan yang lebih modern dan efisien kepada masyarakat. la juga menginginkan agar pembangunan perpustakaan baru ini dilakukan dengan transparan dan akuntabel. (*/ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Dalam situasi yang penuh tantangan ini, peran aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga keutuhan NKRI. Memperingati Hari Santri dan Sumpah Pemuda, Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan Timur menggelar kegiatan “Jaga Keutuhan NKRI”. Acara ini dilaksanakan Kampus Melati Samarinda, Rabu (25/10/2023) lalu.

Hadir di Nidya Listiyono, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, mewakili Ketua DPRD Kaltim. Kegiatan ini bertujuan untuk menekan penyebaran isu-isu hoax, SARA, kebencian, dan politik identitas menjelang Pemilu 2024.

Acara ini dimulai dengan tarian daerah dan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan shalawat badar, ceramah agama, hingga pembacaan puisi yang sarat makna oleh siswa-siswi SMA 10 Melati Samarinda.

Tidak ketinggalan, perwakilan pelajar dan mahasiswa Kalimantan Timur juga menyampaikan deklarasi mereka untuk mendukung persatuan bangsa.

Nidya Listiyono memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Gerakan Pemuda Ansor Kaltim dan pengurus NU Kaltim atas terselenggaranya kegiatan ini. “ Semoga kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” terang Nidya.

Ditambahkannya kegiatan tersebut memiliki dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di era digitalisasi yang semakin berkembang.

” Peran aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Indonesia ini” pungkasnya. (ADV/DPRD Kaltim)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Nurhadi Saputra, kembali melanjutkan komitmennya dalam memperkuat partisipasi politik masyarakat melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PPD) ke-10. Kegiatan kali ini mengusung tema “Pilkada Langsung: Masalah dan Tantangannya” dan digelar di RT 21, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, pada Selasa (21/10/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri puluhan warga dari berbagai lapisan masyarakat. Melalui forum ini, Nurhadi ingin membuka ruang dialog yang membahas secara terbuka persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada langsung di daerah, sekaligus menggali solusi untuk memperkuat kualitas demokrasi di Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Nurhadi menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Ia menegaskan, pendidikan politik merupakan fondasi penting bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. “Pemahaman politik yang baik akan membuat masyarakat lebih bijak dalam menentukan pilihan, serta ikut mengawal jalannya demokrasi agar tetap sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Nurhadi.

Politisi asal daerah pemilihan Balikpapan ini juga menekankan pentingnya literasi politik di era digital yang kian kompleks. Menurutnya, masyarakat perlu memahami sistem, etika, serta budaya politik lokal agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi menyesatkan atau isu yang dapat memecah belah persatuan.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan, Sutadi, yang hadir sebagai narasumber, memberikan apresiasi terhadap inisiatif DPRD Kaltim dalam menggelar kegiatan edukatif tersebut. “Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, terutama menjelang Pilkada serentak,” ujarnya.

Ia juga berharap kegiatan penguatan demokrasi semacam ini dapat terus digelar secara berkelanjutan agar semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya peran aktif mereka dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di daerah.

(ADV/DPRD provinsi)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Nurhadi Saputra, kembali turun langsung menyapa masyarakat melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-2 yang digelar di RT 40, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Sabtu (14/3/2026).

Kegiatan yang mengangkat tema transparansi perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan demokratis itu berlangsung dengan penuh antusias dari warga setempat. Sejak kegiatan dimulai, puluhan warga tampak hadir memadati lokasi kegiatan untuk mendengarkan langsung pemaparan materi yang disampaikan.

Antusiasme masyarakat terlihat dari berbagai pertanyaan serta diskusi yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Kehadiran warga ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk memahami lebih jauh mengenai tata kelola pemerintahan, khususnya terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Nurhadi Saputra menjelaskan bahwa proses perencanaan dan penganggaran dalam sistem pemerintahan demokratis tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan berbagai unsur penting. Mulai dari pendekatan politik, teknokratis, hingga partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pengambilan keputusan.

“Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi untuk mengalokasikan sumber daya demi kesejahteraan masyarakat. Proses ini harus dijalankan secara transparan, akuntabel, serta melibatkan partisipasi publik dalam setiap pengambilan keputusan,” ujar Nurhadi di hadapan warga.

Ia menambahkan, dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dibutuhkan keseimbangan antara pendekatan politik, teknokratis, dan partisipatif. Dengan demikian, berbagai aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara maksimal dalam kebijakan pembangunan.

Menurutnya, dokumen perencanaan pada dasarnya merupakan dokumen politik yang berisi pilihan kebijakan publik. Karena melalui proses politik, dokumen tersebut tidak sepenuhnya bebas nilai. Dalam praktiknya, berbagai kepentingan kelompok kerap memengaruhi proses tersebut sehingga aspirasi masyarakat terkadang belum sepenuhnya terakomodasi.

Sementara itu, narasumber kegiatan, Iwan Wahyudi, memaparkan mengenai pentingnya kebijakan fiskal dalam pengelolaan keuangan negara. Ia menjelaskan bahwa dalam ilmu ekonomi, fiskal berkaitan dengan seluruh aktivitas pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara, seperti pajak, belanja negara, serta pengelolaan utang.

“Kebijakan fiskal digunakan untuk mempengaruhi kondisi makroekonomi, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga atau inflasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi fiskal dalam tata kelola pemerintahan. Transparansi tersebut diwujudkan melalui keterbukaan informasi terkait pengumpulan pajak, penggunaan anggaran, pengelolaan utang, hingga aset negara.

Menurutnya, keterbukaan informasi ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas pemerintah sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Selain itu, transparansi juga dapat meminimalkan ketidakpastian ekonomi serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dalam kegiatan itu juga disampaikan mengenai peran DPRD dalam pengawasan perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan setiap kebijakan anggaran berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah memastikan pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mencegah potensi penyimpangan maupun praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selain itu, DPRD juga memiliki hak konstitusional seperti hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat. Hak-hak tersebut dapat digunakan apabila ditemukan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai bermasalah atau memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Melalui kegiatan ini, Nurhadi berharap masyarakat semakin memahami pentingnya keterbukaan dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah. Dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih transparan, efektif, serta benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

(DPRD provinsi Kalimantan Timur)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Nurhadi Saputra, SH, MH, melaksanakan Reses Masa Sidang III Tahun 2025 di RT 80 Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, Jumat sore (24/10/2025).

Agenda ini menjadi sarana bagi dirinya untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menjalin komunikasi langsung dengan konstituennya. Kehadiran Nurhadi disambut antusias oleh warga Blok F RT 80 yang selama ini menaruh harapan besar pada perjuangan wakil mereka di tingkat provinsi.

Dalam suasana penuh keakraban, warga menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan mereka, termasuk keterlambatan pembangunan fasilitas publik dan layanan kesehatan. Nurhadi menjelaskan, kegiatan reses bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral dan politis anggota dewan terhadap masyarakat.

“Reses adalah ruang bagi kami mendengar keluhan warga secara langsung. Semua masukan akan kami perjuangkan agar mendapat perhatian pemerintah provinsi,” ujarnya.

Salah satu aspirasi yang mencuat ialah penundaan pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur. Warga mengaku kecewa, namun tetap optimistis wakil rakyat mereka akan memperjuangkannya. Menanggapi hal ini, Nurhadi menegaskan bahwa DPRD Provinsi Kaltim akan mendorong Gubernur untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan penundaan proyek strategis dapat ditinjau kembali.

“Penundaan ini salah satunya akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pusat yang berdampak hingga ke daerah. Namun, kami akan berupaya agar proyek vital seperti rumah sakit tetap diprioritaskan,” tegasnya.

Warga pun menyambut baik komitmen tersebut. Mereka berharap perjuangan Nurhadi dan DPRD Kaltim dapat membawa hasil nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Balikpapan Timur.

(ADV/R)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Nurhadi Saputra, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketahanan Keluarga. Kegiatan ini berlangsung di RT 16, Kelurahan Teritip (Kampung Gunung Binjai), Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, pada Sabtu (8/3/2025).

Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber Rustam Jouhari serta dihadiri oleh Ketua RT 16 dan warga setempat. Dalam sambutannya, Nurhadi Saputra menyampaikan apresiasi atas antusiasme warga yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Ia menekankan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya membangun ketahanan keluarga yang kokoh. "Peraturan daerah ini bertujuan untuk memperkuat serta meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Dengan komunikasi yang baik dalam keluarga, kita bisa membangun lingkungan yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, sosialisasi ini diadakan agar masyarakat memahami bagaimana cara membangun keluarga yang berkualitas," ujar Nurhadi.

Rustam Jouhari SH .MH, selaku narasumber, menjelaskan bahwa ketahanan keluarga mencakup kemampuan suatu keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun lainnya. Ia menegaskan bahwa keluarga yang tangguh adalah yang dapat mengantisipasi dan mengatasi gejolak kehidupan secara efektif.

"Ketahanan keluarga tidak hanya berbicara tentang ekonomi, tetapi juga bagaimana keluarga bisa menjalankan fungsinya dengan baik, mulai dari pendidikan, perlindungan anak, hingga membangun nilai-nilai sosial yang kuat," jelas Rustam.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2022 juga mengatur tentang peran pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan keluarga melalui berbagai program, seperti pelatihan keterampilan ekonomi keluarga, pendidikan keuangan, serta pembinaan sosial dan mental spiritual.

"Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan kesejahteraan keluarga. Dukungan dari semua pihak sangat penting agar program-program ini bisa berjalan optimal," tambahnya.

Dalam kesempatan ini, warga yang hadir juga menyampaikan berbagai pertanyaan terkait implementasi Perda Ketahanan Keluarga, termasuk harapan agar pemerintah terus memberikan pendampingan bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi maupun permasalahan sosial.

Sosialisasi ini diakhiri dengan ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama menguatkan ketahanan keluarga sebagai fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Nurhadi Saputra menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan sosialisasi serupa di berbagai wilayah agar manfaat Perda ini dapat dirasakan secara luas.

(ADV/J)