DPRD-PROVINSI

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Masih ada sejumlah sekolah yang status lahannya masih bermasalah, baik dengan masyarakat maupun antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Kaltim. Selain itu saat ini, Pemprov Kaltim tidak memiliki lahan untuk mendirikan sekolah baru di kabupaten/kota atau untuk menambah ruang kelas belajar baru di tingkat SMK Negeri serta SMA Negeri.

Pemprov Kaltim tidak memiliki lahan untuk mendirikan sekolah baru di kabupaten/kota “Sangat disayangkan sekali kok itu masih bisa terjadi, ini tentu bisa menghambat perkembangan di sektor pendidikan kita,” kata Salehuddin, Senin (10/10/2023).

Salehuddin tidak menyebutkan sekolah mana saja yang status lahannya masih bermasalah. Namun dia meyakini bahwa masih ada bangunan sekolah di Kaltim yang belum clear (tuntas) betul status lahannya. “Persoalan status lahan sekolah itu bukan urusan yang mudah diselesaikan. Disdik kan tidak hanya ngurusin itu saja, tapi banyak hal yang yang perlu diselesaikan”ujarnya.

Salehuddin mendorong Pemprov Kaltim untuk memperkuat koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kaltim. Kemudian diupayakan untuk membentuk Satuan tugas khusus (Satgas) dalam menyelesaikan persoalan status lahan tersebut.

“Kita juga mendorong agar pemerintah provinsi bisa membentuk Satgas untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena ini tidak bisa kalau hanya mengandalkan dinas pendidikan,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Dalam Satgas tersebut, kata Salehuddin, diupayakan untuk melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pertanahan, untuk selanjutnya mereka intens melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang terdapat lahan sekolahnya masih bermasalah.

“Satgas ini kita harapkan persoalan lahan untuk sarana pendidikan dapat segera cepat terselesaikan, sehingga perlahan untuk persoalan fasilitas pendidikan di Kaltim mampu terjawab,” harapnya.(ADV/DPRD Kaltim)

 

 

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim mencermati usulan untuk memenuhi sisa kewajiban penyertaan modal dari Bankaltimtara, yang direncanakan diajukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Proposal ini,konon bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, menjelaskan bahwa proposal ini menguraikan rencana bisnis yang dianggap memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim. “Setelah menerima proposal ini, Komisi II DPRD Kaltim berencana untuk mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kaltim guna mengevaluasi dan merumuskan keputusan terkait permintaan ini” jelasnya.

Meskipun Pemerintah Provinsi Kaltim telah memberikan persetujuan untuk menjadi pemegang saham dalam Bank Pembangunan Daerah (BPD) ini dengan penyertaan modal senilai Rp5,1 Triliun, hingga saat ini, jumlah penyertaan modal yang telah diterima oleh Bankaltimtara dari Pemprov Kaltim baru mencapai Rp1,69 Triliun.

Saat ini paparnya, terdapat kekurangan dana sekitar Rp3,4 triliun dari total wajib yaitu Rp5,1 triliun. Total dana modal yang telah diperoleh oleh Bankaltimtara dari seluruh pemegang saham mencapai Rp3,8 Triliun, dengan Pemprov Kaltim memegang saham terbesar sebesar 51 persen.

Nidya Listiyono juga menambahkan, Diakuinya Bankaltimtara telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan bisnisnya dengan melibatkan tim ahli dari Universitas Mulawarman (Unmul) untuk melakukan studi kelayakan bisnis serta dampak dari pengajuan tambahan dana modal sebesar Rp3,4 triliun."

Dari presentasi proposal yang diterima, umumnya bersikap positif terhadap ide penambahan modal bagi Bank Pembangunan Daerah, nanti kami akan kami Analisa sebelum diputuskan” Tandasnya.(ADV/DPRDKaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Pentingnya hak anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang baik tanpa diskriminasi, mendorong Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati menyatakan komitmennya untuk mengawasi dan mendukung perkembangan sekolah inklusi di provinsi tersebut

.

Tujuannya adalah memastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang setara dan tidak terpinggirkan. Menurut Puji, sekolah inklusi harus diperkuat, termasuk dalam hal sarana prasarana dan alat-alat pendukung untuk anak-anak berkebutuhan khusus.

“Ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak ini tidak harus menunggu sekolah inklusi baru dibangun dalam waktu lama, karena pendidikan mereka tidak bisa ditunda,” kata Puji beberapa waktu lalu. Ia juga mencatat bahwa Komisi IV DPRD Kaltim akan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah inklusi di Samarinda untuk mengevaluasi kebutuhan mereka. “Hasil kunjungan ini akan menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut sekolah inklusi,” terangnya.

Puji menekankan pentingnya menerapkan pembelajaran yang sesuai di sekolah inklusi, termasuk adanya guru pendamping, alat bantu, dan aksesibilitas yang memudahkan anak-anak berkebutuhan khusus. Selain itu, ia mengusulkan pembukaan jurusan khusus di Universitas Mulawarman (Unmul) untuk melatih tenaga terapis dan guru inklusi, mengingat kebutuhan akan mereka masih kurang di Kaltim.

Ia berharap agar pemerintah daerah dan masyarakat memberikan perhatian yang lebih besar kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk memungkinkan mereka berkembang dan berkontribusi pada pembangunan daerah. (ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Semangat juang dan pengorbanan para pahlawan terdahulu senantiasa menjadi sumber inspirasi bagi generasi selanjutnya, khususnya pemuda. Dalam peringatan Hari Pahlawan Nasional 2023, Anggota DPRD Kalimantan Timur Encik Wardana mengajak para pemuda Indonesia untuk mengambil peran sebagai pembela kebenaran dan perdamaian, melanjutkan perjuangan para pahlawan di masa lalu.

“Saya ingin mengingatkan akan pentingnya peran pemuda dalam membela hak-hak mereka yang terjajah dan menegakkan perdamaian dunia,” ungkap Politisi PKS ini saat dihubungi media ini, Jumat (10/11/2023).

Mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia, Encik Wardana menegaskan jika PBB tidak mampu menyelesaikan konflik Israel-Palestina, maka negara-negara OKI harus mengambil langkah untuk mewujudkan perdamaian di kawasan tersebut. Selain itu, Encik Wardana juga mengajak para pemuda untuk meneladani sifat-sifat para pahlawan, seperti cinta tanah air, rela berkorban, dan pantang menyerah.

“Para pemuda harus menjadi generasi yang tangguh dan memiliki karakter yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan,” ujarnya. Encik Wardana menekankan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa adalah kunci untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Para pemuda harus menjadi pelopor dalam menjaga harmoni dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut, Encik Wardana mengajak para pemuda untuk memimpikan pemimpin pemuda di masa depan yang berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Pemimpin pemuda harus memiliki integritas dan komitmen untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur,” terangnya.

Melalui peringatan Hari Pahlawan Nasional ini, Encik Wardana berharap agar para pemuda Indonesia dapat mengambil peran penting dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Pemuda adalah harapan bangsa, dan di tangan para pemudalah masa depan Indonesia ditentukan. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. (ADV/DPRD Kaltim)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Nurhadi Saputra, menegaskan bahwa pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam aktivitas pasar serta dunia usaha merupakan fondasi penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat daerah.

Menurutnya, demokrasi yang sehat tidak hanya bertumpu pada proses politik, tetapi juga harus didukung oleh sistem ekonomi yang adil dan beretika. Hal tersebut disampaikan Nurhadi saat menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-12 dengan mengusung tema “Hak dan Kewajiban Pasar dan Dunia Usaha”. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula RT 53, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, pada Minggu (21/12/2015), dan diikuti oleh masyarakat setempat dari berbagai latar belakang.

Dalam pemaparannya, Nurhadi menjelaskan bahwa kegiatan PDD tidak semata-mata berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga menjadi sarana komunikasi langsung antara wakil rakyat dengan masyarakat. Melalui forum ini, ia ingin membuka ruang dialog sekaligus mempererat hubungan emosional dengan konstituen. “Kegiatan ini bukan hanya sekadar sosialisasi, tetapi juga menjadi wadah silaturahmi dan diskusi agar masyarakat lebih memahami peran mereka dalam sistem demokrasi dan ekonomi,” ungkap Nurhadi.

Ia menekankan, pelaku usaha memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga iklim usaha yang sehat melalui kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami hak-haknya sebagai konsumen maupun pelaku ekonomi agar tercipta keseimbangan dalam aktivitas pasar.

Menurut Nurhadi, ketidakpatuhan terhadap aturan dalam dunia usaha berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas dan keadilan demokrasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, kesadaran hukum dan etika bisnis menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Dalam sesi materi, Nurhadi turut menjelaskan konsep dasar pasar sebagai ruang pertemuan antara produsen dan konsumen.

Ia menguraikan berbagai jenis pasar dalam sistem ekonomi, seperti pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, hingga persaingan monopolistik, beserta karakteristik masing-masing. “Setiap bentuk pasar memiliki tantangan tersendiri. Pelaku usaha harus memahami kondisi dan mekanisme pasar agar mampu bersaing secara sehat tanpa merugikan pihak lain,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dunia usaha dan pasar merupakan dua unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, pelaku usaha dituntut untuk adaptif dan inovatif agar mampu bertahan dan berkembang. “Pelaku usaha yang mampu membaca perubahan, memahami aturan, serta beradaptasi dengan perkembangan ekonomi akan memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh secara berkelanjutan,” pungkas Nurhadi. 

(ADV/DPRD provinsi)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan bahwa hasil pengamatannya selama melakukan peninjauan akses jalan dari Samarinda ke Kabupaten Kutai Barat (Kubar) bersama Gubernur Kaltim dan rombongan menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam pemeliharaan jalan.

Apresiasi positif terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur jalan di wilayah tersebut, menjadi catatan tersendiri terhadap kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur jalan di wilayah tersebut.

“Banyak akses jalan, termasuk dari Kecamatan Tenggarong hingga Kota Bangun serta jalan poros arteri dari Kutai Kartanegara (Kukar) menuju Kutai Barat, telah mengalami perbaikan yang nyata,” ungkapnya.

Jum’at (10/11) beberapa waktu lalu. Meskipun beberapa jalan telah ditingkatkan dengan menggunakan teknologi rigid maupun cor beton, ia menggarisbawahi bahwa ada upaya serius dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan.

Ketua DPRD Kaltim juga mengakui bahwa sejumlah jalan memiliki status sebagai jalan nasional, yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Namun, ia memuji kerja sama yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam upaya menjaga kondisi jalan tersebut tetap optimal.

“Upaya meningkatkan infrastruktur jalan di Kalimantan Timur terus berlanjut, dan DPRD berkomitmen untuk terus mendukung langkah-langkah positif yang diambil pemerintah untuk memberikan akses transportasi yang lebih baik bagi masyarakat,” pungkasnya. (ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua dalam mencegah serta menangani perundungan di lingkungan pendidikan. Ia menekankan bahwa perundungan merupakan masalah serius yang dapat memiliki dampak negatif, baik secara fisik maupun psikologis, bagi korban, serta dapat memengaruhi karakter pelaku dan korban.

Ananda sangat menentang perundungan karena itu dapat melukai seseorang. Perundungan seakan menjadi bagian dari karakter. dirinya berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk menangani masalah ini, terutama di lingkungan sekolah, dan juga peran yang harus diambil oleh orang tua. ungkap Ananda.

Senin (13/11/2023) “Pemerintah dapat melibatkan pihak berwenang untuk melakukan konseling yang efektif terhadap pelaku dan korban perundungan, mengingat pengaruh lingkungan tempat tinggal terhadap perilaku mereka”.Terang Ananda.

Politisi PDIP ini juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi dan mendampingi anak-anak di rumah. Diperlukan upaya pencegahan perundungan yang aktif dan sosialisasi yang intensif.

Mengenai harapannya ke depan, Ananda berkeinginan agar sekolah dapat memainkan peran aktif dalam memberikan pendidikan dan pemahaman kepada anak-anak mengenai bahaya perundungan. Ia mendesak agar sekolah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua anak.

“Semua pihak harus bekerja sama, termasuk keterlibatan pemerintah dengan pembentukan tim satgas yang dapat mendampingi anak-anak di sekolah, di bawah naungan dinas pemberdayaan perempuan dan anak”pungkas.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Keberadaan pasar tumpah ini telah memberikan dampak negatif, termasuk pengurangan jumlah konsumen yang membeli dagangan dari pedagang di dalam Pasar Induk. Anggota DPRD Kaltim, Agus Aras, mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk menindak tegas fenomena pasar tumpah yang telah meresahkan pedagang di Pasar Induk Sangatta Utara.

Keberadaan pasar tumpah ini telah memberikan dampak negatif, termasuk pengurangan jumlah konsumen yang membeli dagangan dari pedagang di dalam Pasar Induk.

“Pedagang pasar tumpah harus diarahkan untuk melakukan aktivitas mereka di dalam Pasar Induk yang telah disiapkan oleh pemerintah”ajak Agus beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan, jika hanya pedagang yang berjualan di dalam Pasar Induk yang memberikan kontribusi retribusi kepada PAD. Pasar tumpah, di sisi lain, tidak memenuhi kewajiban retribusi ini.

Tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi lalu lintas dan keindahan kota, pasar tumpah yang berlokasi di pinggir jalan turut mengganggu.

“Perlu ada penertiban pasar tumpah untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta kesejahteraan pedagang di Pasar Induk Sangatta Utara, sekaligus memastikan kontribusi yang adil terhadap PAD daerah,” tandasnya.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Lahan pertanian di Kaltim harus dilindungi dan dijaga. Jangan sampai masyarakat kehilangan sumber pangan sendiri karena alih fungsi lahan. Hal itu secara tegas di sampaikan Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur. 

Ia mengingatkan agar lahan pertanian di Kaltim tidak diabaikan dan diganti fungsi untuk kepentingan tambang, perumahan, atau lainnya. Ia mengatakan bahwa lahan pertanian merupakan sumber pangan yang strategis bagi masyarakat dan negara. Samsun mengatakan bahwa saat ini ada 21 negara yang sudah melarang mengekspor hasil pertaniannya.

Ia juga menyaksikan sendiri krisis pangan yang terjadi di Belanda saat berkunjung ke sana beberapa waktu lalu Ditegaskannya, jika daerah tidak bisa memproduksi pangan sendiri, kedepan akan kesulitan untuk membelinya dari luar negeri. Apalagi kalau generasi petani tidak ada yang mau bertani. Ini akan menjadi ancaman besar bagi daerah dan negara.

“Jangan sampai kita kehilangan sumber pangan kita sendiri karena alih fungsi lahan, dan generasi muda tidak ada yang ingin bertani akan menjadi ancaman besar” ujar Samsun pada saat diwawancarai wartawan beberapa waktu lalu. Dipaparkannya, peraturan-peraturan terkait hal itu sudah lengkap dan jelas.

Tinggal bagaimana menerapkannya dan melaksanakannya dengan baik. Kalau lahan pertanian itu ditambang atau dialihfungsikan, si pengalih fungsi lahan harus mengganti tiga kali lipat luas lahan yang digunakan.

Samsun menegaskan bahwa DPRD Provinsi Kaltim sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perda ini merupakan revisi dari Perda Provinsi Nomor 1 Tahun 2013 tentang hal yang sama.

Selain itu, pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perlu kesadaran bersama bahwa pangan adalah kebutuhan pokok setiap manusia.

Ini adalah masalah yang sedang dikhawatirkan oleh semua negara di dunia, yaitu krisis energi dan krisis pangan. “Dengan adanya Perda dan Permen tersebut, lahan pertanian di Kaltim bisa terlindungi dan produktif sehingga dapat mengantisipasi krisis pangan di masa depan”pungkasnya.(ADV/DPRDKaltim)

SAMARINDA.SWARAREPUBLIKA.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Salehuddin, menyoroti urgensi evaluasi mendalam terhadap program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT). Pemerintah Provinsi Kaltim sudah mengalokasikan dana sebesar Rp1,2 triliun dari tahun 2019 hingga 2023.

Salehuddin berpandangan setiap program harus diperiksa ulang guna mengatasi potensi kelemahan. Sehingga kedepannya program BKT lebih bisa lebih baik lagi pemanfaatannya dengan perbaikan-perbaikan dari hasil evaluasi.

Walaupun besar angka nya, ia mengakui bahwa dana tersebut belum mencukupi untuk melayani semua calon penerima yang membutuhkan, terutama dalam menghadapi tantangan penanganan pandemi Covid-19.

“Tujuannya adalah untuk menciptakan transparansi lebih lanjut dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, terutama bagi warga yang berada dalam situasi ekonomi yang terbatas” ungkap Salehuddin.

Namun Salehuddin memberikan apresiasi terhadap pencapaian  program BKT. Namun juga mendorong  untuk dilakukan nya evaluasi dan perbaikan dalam sistem seleksi penerima manfaat. Salehuddin percaya bahwa langkah-langkah ini akan membantu memastikan bahwa program BKT dapat memberikan manfaat yang lebih merata dan memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya

"Upaya sosialisasi harus ditingkatkan agar mencakup semua lapisan masyarakat, bahkan wilayah-wilayah terpencil. Saya berharap Badan Pengelola BKT mampu menerapkan pendekatan proaktif, bahkan sampai ke masyarakat yang memerlukan secara mendesak," tegasnya.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Korps Brimob diharapkan siaga dalam menjaga kewibawaan, keamanan dan ketertiban negara. Sebagai prajurit pelopor, menjadi kewajiban Brimob dan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban negara.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa usai menghadiri upacara peringatan HUT Ke 78 Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri dengan tema “Negara Aman Menuju Indonesia Maju” di Lapangan Mako Brimob M. Jasin Balikpapan beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan itu, Yusuf Mustafa menyampaikan ucapan selamat kepada Korps Brimob yang telah memasuki usia ke 78 tahun. Korps Brimob harus selalu siap serta mampu menghadapi berbagai situasi dan tantangan tugas di masa depan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Ia berharap, dengan seluruh pencapaian dan keberhasilan Korps Brimob saat ini, dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam menjaga keutuhan negara. “Harapan saya, generasi-generasi muda Korps Brimob dapat terus meningkatkan kemampuan sumber dayanya.

Hal ini akan menjadikan Korps Brimob menjadi pasukan yang dibanggakan oleh Polri dan dicintai oleh masyarakat,” ucap wakil rakyat dari partai Golkar ini. Sementara, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto menyebut, Korps Brimob Polri memiliki sejarah perjuangan dan pengabdian Polri dalam mengawal perjuangan bangsa Indonesia dan telah tercatat sebagai torehan tinta emas.

Ia mengatakan, cikal bakal Korps Brimob berawal dari terbentuknya Tokubetsu Kaisatsu Tai yang kemudian berubah menjadi Polisi Istimewa dan secara heroik terlibat dalam berbagai pertempuran merebut kemerdekaan.

Menurutnya, dalam perjalanannya Mobil Brigade terus menunjukkan kesetiaan dan pengorbanan untuk menumpas berbagai pemberontakan guna mempertahankan kemerdekaan. Berkat hal tersebut pada 14 November 1961 Presiden Soekarno menganugerahkan Pataka Nugraha Cakanti Yana Utama sebagai penghargaan atas pengabdian dan kesetiaan Mobile Brigade.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota komisi I Harun Ar Rasyid meminta agar persoalan lahan menjadi perhatian serius bagi pemerintah provinsi Kaltim, penyelesaian Konflik ini merupakan bagian dari rasa tanggung jawab sebagai bentuk laporan atau pengaduan masyarakat.

Persoalan lahan merupakan permasalahan yang harus betul betul dicerna dan diteliti agar tidak berlarut larut." Komisi I akan menanggapi semua persoalan yang sudah diadukan ke kami," kata Harun.

Ia juga menyebutkan permasalahan terkait konflik lahan, beberapa diantaranya telah diselesaikan. Salah satunya adalah masalah Kantor Pos di Kutai Timur (Kutim) yang telah tuntas diselesaikan. Namun, tantangan nyata muncul dalam beberapa konflik lahan. Harun mencatat, beberapa lahan belum memiliki kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat setempat. Lebih lanjut,

Harun mengungkapkan komitmennya untuk terus mengupayakan kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan dalam menyelesaikan konflik lahan.

Upaya perbaikan sistem kepemilikan tanah juga akan menjadi prioritas untuk menghindari masalah tumpang tindih di masa depan.

"Terkadang ada masyarakat yang mengklaim lahan milik orang lain tanpa mengetahui batasan miliknya. Ini tentunya mempersulit proses penyelesaian," jelas Harun.

Masalah tumpang tindih kepemilikan tanah juga menjadi perhatian serius. Harun mengutarakan, jika pemilik tanah tidak hanya satu dan hal tersebut menimbulkan masalah.

"Kita perlu perbaiki sistem ini untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan tanah," Oleh karena itu pentingnya peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mencegah tumpang tindih kepemilikan lahan, (ADV/DPRDKaltim)