DPRD-PROVINSI

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Provinsi Kalimantan Timur menggelar prosesi upacara Hari Santri 2023 dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Kaltim, dirangkai dengan acara mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo secara virtual di Pendopo Odah Etam, komplek kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda. Sedangkan Hari Santri 2023 diperingati serentak di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, dengan dipusatkan di Tugu Pahlawan Surabaya, Minggu (22/10/2023).

Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi Golkar Sapto Setyo Pramono, hadir pula dalam kegiatan tersebut. Ia menyampaikan kepada media tentang pentingnya peringatan hari santri ini. Sebagai penerus bangsa Indonesia diperlukan generasi yang pintar dan berakhlak, serta tetap menjaga adab. Khususnya kepada para santri dan generasi muda.

“Momentum hari santri 2023 ini , hendaknya bukan hanya mencetak santri yang pintar tetapi mencetak santri yang berakhlak, karena yang penting itu akhlak dan adab,” ucap Sapto yang mengikuti acara virtual dengan Presiden Bersama santri se-Samarinda.

Sapto mengingatkan sejarah, bahwa pentingnya peran santri dan ulama serta kiyai. Bahu membahu dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Artinya hari santri ini bukan hanya sebatas slogan semata, tetapi harus benar-benar mengutamakan iman dan Akhlakul Karimah atau disebut dengan akhlak yang terpuji kepada para santri, untuk menuju kearah yang lebih baik. “Harus kita ingat , Santri dan kyai memiliki sejarah penting dalam perjuangan republik Indonesia” pungkasnya.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, mengungkapkan bahwa konsep Forest City yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjalankan pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan.

Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kaltim menekankan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur saja. Dampak positif dari proyek ini harus menjadi perhatian utama untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Hal ini diungkapkan Sarkowi pada Senin (23/10/2023) lalu.

Menurut Sarkowi, untuk mewujudkan keyakinan pemerintah terhadap Ibu Kota Nusantara sebagai kota hutan, diperlukan dukungan bersama dari para pemangku kepentingan dalam membangun dengan memperhatikan lingkungan.

“Pemeliharaan kualitas lingkungan hidup adalah aspek kunci dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, yang akan memastikan keadilan dan kualitas hidup yang lebih baik dari satu generasi ke generasi berikutnya”terangnya.

Masih lanjut Sarkowi, banyak rekomendasi dalam pembangunan IKN, namun yang di tawarkan adalah bagaimana Forest City ini akan berkelanjutan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Terlebih lagi, Kalimantan Timur memiliki peran penting sebagai penyangga wilayah, dan dengan kehadiran IKN, wilayah ini diharapkan dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi dan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

“Hutan Kota merupakan bagian integral dari rencana kehutanan yang disiapkan untuk mendukung peran Kalimantan Timur sebagai penyangga IKN,” jelasnya.

Sarkowi juga menekankan bahwa konsep ini harus menjadi bagian dari pemahaman bersama di semua tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat terendah hingga Badan Otorita yang akan memimpin sektor ini. Pembahasan mengenai Forest City tidak berhenti di sini.

Konsep ini akan terus disempurnakan dan secara resmi akan diserahkan kepada Badan Otorita IKN di masa depan, “ini diharapkan dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi dan pembangunan yang lebih berkelanjutan” tambahnya. (ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Nilai rancangan APBD 2024 Kaltim mengalami peningkatan dari APBD 2023 yang sebesar Rp17 triliun menjadi Rp 20,6 triliun. Hal itu membuat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry mengharapkan peningkatan nilai itu mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Kaltim

“Pemprov Kaltim menghitung potensi pendapatannya, apakah ada kemungkinan perbaikan lebih lanjut dari desain yang sudah ada,” katanya.

Kemudian, kata dia, penghitungannya agar setidaknya tercipta ketertiban penggunaan APBD Kaltim dan program-program yang akan diusulkan.

“Kita tidak ingin hal ini berdampak pada aspek belanja jika tidak diperhitungkan dengan jelas,” tambahnya. Oleh karena itu, Politisi Partai Golkar berharap peningkatan nilai APBD tersebut harus mampu memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat Kaltim, khususnya terkait isu capaian pembangunan.

“Kita apresiasi dengan peningkatan nilai APBD itu, tapi banyak hal yang perlu diperhatikan seperti angka kemiskinan, perkembangan sumber daya manusia, angka harapan hidup dan masih banyak lagi,” pungkasnya. (ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Sengketa ganti rugi tanam tumbuh antara warga Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) kembali bergulir. Penggunaan Citra satelit disarankan untuk menunjukkan apakah lahan yang dipersengketakan itu ada tanam tumbuh atau tidak DPRD Kaltim melalui Komisi I telah melakukan upaya guna menyelesaikan persoalan itu.

Dijelaskan Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu, Sengketa ganti rugi tanam tumbuh tersebut sudah berlangsung sejak 2008 Pihak ahli waris yang diwakili Akbar mengklaim punya 22 surat tanah dengan seluas 44 hektar yang belum pernah dibayar tanam tumbuhnya oleh PT MSJ Namun Pihak PT MSJ, ucapnya, menolak pembayaran ganti rugi tanam tumbuh dengan alasan tidak ada tanam tumbuh di lahan tersebut yang merujuk pada hasil pembentukan tim dari pemerintah kabupaten setempat.

"Untuk menyelesaikan sengketa itu, Komisi I DPRD Kaltim mengusulkan jalan tengah yaitu menggunakan citra satelit berbayar yang dikelola Balai Pemantauan dan Konservasi Hutan (BPKH) dan Pemetaan Kawasan Hutan," ucapnya.

Menurut Baharuddin, Citra satelit itu akan menunjukkan apakah lahan yang dipersengketakan itu ada tanam tumbuh atau tidak pada 2008. Komisi I DPRD Kaltim juga akan berkoordinasi dengan Balai Pemantauan Kehutanan dan Pemetaan Kawasan Hutan untuk membuat jadwal pengecekan di lapangan. Kedua belah pihak juga akan dipanggil untuk menyaksikan hasil pengecekan tersebut

. Demmu berharap pihak masyarakat dan PT MSJ bisa segera menemukan titik temu untuk menyelesaikan persoalan ganti rugi tanam tumbuh itu sehingga tidak memicu konflik yang lebih luas. "Apapun hasilnya, kedua belah pihak harus menerima. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Kami berharap sengketa itu bisa segera diselesaikan dengan baik," harapnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan sering kali terjadi karena ketidakjelasan status lahan, perbedaan persepsi, atau kesalahan administrasi. Hal itu akan menimbulkan konflik sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan.

A"Kami mengimbau agar masyarakat dan perusahaan dapat saling menghargai dan bekerja sama dalam pengelolaan lahan. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan atau diintimidasi oleh pihak lain," pungkasnya. (ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Seno Aji, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai memiliki perencanaan anggaran di luar ketentuan. Hal ini terungkap dalam rapat yang diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari surat edaran KPK tentang Pencegahan Korupsi dalam perencanaan APBD.

Seno menjelaskan bahwa seluruh OPD diharapkan menyesuaikan perencanaan anggaran dengan bulan yang ditetapkan oleh Kemendagri, yakni antara bulan Maret hingga Mei. “Rapat itu merupakan tindak lanjut dari surat edaran Ketua KPK yang mengatur tentang pencegahan korupsi dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD,” ungkapnya di Gedung E Ruang Rapat DPRD Kaltim, Senin (20/11/2023).

Meski demikian, terdapat beberapa perencanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, menurut Inspektorat Wilayah Provinsi Kaltim. Setelah konsultasi dengan Kemendagri, Pemprov Kaltim diberikan kesempatan khusus untuk menyelesaikan perencanaan tersebut hanya untuk tahun 2023.

Seno menegaskan bahwa pada tahun berikutnya, perencanaan anggaran harus sesuai dengan tanggal dan bulan yang telah ditetapkan oleh Kemendagri. Dua OPD, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), menjadi sorotan dari Inspektorat terkait perencanaan yang dianggap melanggar prosedur.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seno mengharapkan keselarasan dalam perencanaan anggaran demi memenuhi aspirasi masyarakat. “Kita harap semua dapat terserap maksimal karena ini adalah aspirasi masyarakat,” tandasnya.

Kekhawatiran DPRD Kaltim terhadap dua OPD tersebut dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan potensi korupsi. Kedua, perencanaan anggaran yang tidak tepat waktu dapat menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Ketiga, perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.(ADv/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Seno Aji mengatakan, pihaknya bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah melakukan rapat koordinasi tindak lanjut surat edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 8 tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi dalam proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan penganggaran sesuai aturan dari Kemendagri. Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kaltim, Senin (20/11) beberapa waktu lalu. Rapat itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud dan didampingi oleh seluruh Wakil Ketua DPRD Kaltim. Dari pihak Pemprov Kaltim, hadir Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni beserta sejumlah pimpinan OPD.

Seno Aji menyampaikan bahwa rapat itu merupakan tindak lanjut dari surat edaran Ketua KPK yang mengatur tentang pencegahan korupsi dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD. Surat edaran ini mengharuskan semua perangkat daerah untuk menyesuaikan perencanaan anggaran dengan bulan yang telah ditentukan oleh Kemendagri, yakni Maret hingga Mei.

"Makanya hari ini kita panggil semua OPD untuk membahas perencanaan anggaran tahun 2023 dan perubahan di tahun 2024. Semua perangkat daerah harus disesuaikan dengan bulan yang ada, yakni Maret hingga Mei," ujar Seno. Dia menambahkan, terdapat beberapa perencanaan yang dimasukkan di luar dari bulan yang telah ditentukan.

Hal ini membuat Inspektorat melihat hal tersebut sebagai pelanggaran prosedur. Namun, setelah Pemprov Kaltim melakukan konsultasi dengan Kemendagri, diberikan kesempatan khusus untuk menyelesaikan perencanaan tersebut hanya untuk tahun 2023. "Tahun depan harus sesuai tanggal dan bulan yang ada di Kemendagri," tegas Seno.

Seno juga mengungkapkan bahwa ada dua OPD yang menjadi sorotan dari Inspektorat, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD). Kedua OPD ini diduga memiliki perencanaan anggaran yang bermasalah.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji kembali melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) atau penyebarluasan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) beberapa waktu lalu.

“Kegiatan (Sosper) ini merupakan salah satu dari tiga tugas dan fungsi Anggota DPRD (fungsi anggaran, fungsi pembuat Perda dan fungsi pengawasan),” kata Seno Aji. Seno Aji menyampaikan bahwa, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama sebagai alat kontrol untuk meningkatkan standar pelayanan publik.

Menurutnya penguatan partisipasi masyarakat sangat penting, agar mereka secara maksimal dapat menggunakan akses pelayanan dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pedoman pelayanan.. Sebagai informasi, Kegiatan Sosper ini merupakan yang ke-12 kalinya selama tahun 2023 ini.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD Kaltim di semua daerah pemilihan (Dapil) mereka. “Kegiatan ini tentunya sangat penting, sehingga semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPRD bisa diketahui oleh seluruh elemen masyarakat Kaltim” ujar Politisi Partai Gerindra ini(ADV, DPRD Kaltim)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari daerah pemilihan Balikpapan, Sigit Wibowo, kembali turun langsung ke tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi melalui forum Besempakat yang digelar di TPQ Nasyarul Khoir, Jalan DI Panjaitan RT 79, Kelurahan Karang Rejo, Balikpapan Tengah, Senin (27/4/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program serap aspirasi tahun 2026 yang menghadirkan berbagai elemen masyarakat. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPD Forum Relawan Demokrasi Kota Samarinda Joko Prasetyo, moderator Imam Sutejo Kurniawan, para ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga dari RT 78, 79, dan 80.

Dalam pengantarnya, Imam Sutejo Kurniawan menjelaskan bahwa Besempekat menjadi wadah dialog antara wakil rakyat dan masyarakat guna menampung berbagai kebutuhan riil di lapangan. Forum ini diharapkan mampu memperkuat proses perencanaan pembangunan yang berbasis aspirasi warga. Ketua RT 79, Purwanto, menyampaikan sejumlah persoalan mendesak yang dihadapi warganya.

Mulai dari masalah banjir, kondisi drainase yang belum optimal, minimnya penerangan jalan lingkungan, hingga kebutuhan pengembangan fasilitas TPQ Nasyarul Khoir yang selama ini dibangun secara swadaya. Menurutnya, TPQ tersebut memiliki peran penting sebagai pusat pembinaan anak-anak di lingkungan setempat.

Seiring meningkatnya jumlah santri, kebutuhan fasilitas pun semakin mendesak, termasuk rencana penambahan lantai dua bangunan. Menanggapi hal itu, Sigit Wibowo menegaskan bahwa forum seperti ini menjadi bagian penting dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Ia menyebut, setiap aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan dalam proses penganggaran dan pembahasan di DPRD.

“Usulan masyarakat bisa kita dorong melalui berbagai jalur, baik bantuan keuangan, program dinas provinsi, maupun koordinasi dengan pemerintah kota sesuai kewenangan,” jelasnya.

Dalam paparannya, Sigit juga mengakui kondisi fiskal Kalimantan Timur saat ini tengah mengalami tekanan, yang berdampak pada keterbatasan sejumlah program, termasuk bantuan keuangan untuk pembangunan infrastruktur lingkungan.

Meski demikian, ia memastikan tetap berkomitmen memperjuangkan kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor prioritas seperti pendidikan, perbaikan jalan lingkungan, drainase, penerangan, hingga bantuan sosial dan keagamaan. Dalam sesi dialog, Kepala TPQ Nasyarul Khoir, Riani, berharap adanya percepatan dukungan pembangunan fasilitas pendidikan di TPQ.

Selain itu, warga juga menyoroti kerusakan jalan Balikpapan-Samarinda serta pengelolaan parkir yang dinilai belum optimal dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menjawab berbagai aspirasi tersebut, Sigit menyatakan dukungan terhadap pembangunan TPQ akan diupayakan melalui berbagai skema sambil menunggu proses penganggaran resmi. “Terkait jalan dan banjir akan kami komunikasikan dan dorong penanganannya sesuai kewenangan,” ujarnya.

Ia juga menilai masukan terkait pengelolaan parkir menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan optimalisasi PAD. Sigit menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan lingkungan. Ia mengajak warga untuk aktif melaporkan berbagai kendala yang dihadapi agar dapat segera ditindaklanjuti melalui jalur yang tepat.

“Kalau ada persoalan di lingkungan, sampaikan dan kita perjuangkan bersama. Pembangunan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat,” tutupnya.

(ADV/DPRD provinsi)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Memasuki masa reses pada 20-27 Oktober 2023. anggota DPRD Kalimatan Timur daerah pemilihan Kota Balikpapan mendengar aspirasi warga untuk disampaikan kembali ke Pemerintah Provinsi. Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo menggelar reses di dua tempat yakni Kelurahan Telaga Sari dan Kelurahan Sumber rejo.

Terang Sigit, reses adalah sebuah kebijakan yang sudah diatur dalam Undang-undang dengan tujuan bertemu masyarakat, mendengar, dan mendorong serta mengawal aspirasi itu agar bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah. Setiap empat bulan sekali dalam setahun, ada tiga kali reses dilakukan anggota dewan.

"Diatur Undang-undang bahwa anggota DPRD harus melakukan kerja di luar gedung bertemu konstituen ke Daerah Pemilihan masing-masing “. Ungkapnya.

Dalam dua hari reses yang telah dijalani, Wakil Ketua DPRD Kaltim mendengar keluhan dari masyarakat. Ada tiga keluhan utama yang warga sampaikan, yaitu terkait infrastruktur, pendidikan dan kesehatan Soal infrastruktur, kata Sigit Wibowo banyak warga yang menginginkan penurapan dan peningkatan jalan di Jalan Prapatan Kelurahan Telaga sari.

Selain itu juga masih banyak wilayah yang gelap dan butuh penerangan lewat PJU (Penerangan Jalan Umum) dan PJL (Penerangan Jalan Lingkungan).

Kemudian soal Pendidikan warga masih mengeluhkan persoalan terbatasnya kouta PPDB saat penerimaan anak sekolah dan jumlah sekolah yang terbatas di Kota Balikpapan Sigit memastikan ketiga aspirasi warga tersebut akan ditindaklanjuti olehnya. Terlebih lagi, pada anggaran perubahan 2023 pada APBD Kaltim.

“Kami sudah memasukan program Penerangan Jalan Umum (PJU) melalu program di Dinas PUPR Kaltim , Insyallah bulan depan akan dikerjakan”jelas Sigit.

Karena sangat antusiasnya, peserta reses hadir melebihi jumlah undangan yang diberikan kepada warga. Pihaknya selaku wakil rakyat pun berkomitmen untuk mendorong aspirasi itu agar bisa diwujudkan.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan melaksanakan rapat terkait penyerapan anggaran tahun 2023. Hal ini dilontarkan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji. Dimana pihaknya menyoroti serapan anggaran masih rendah untuk memastikan realisasi alokasi efektif dan penggunaan anggaran yang maksimal.

Diungkapkan Seno Aji, beberapa waktu yang lalu sebelum anggota dewan melakukan reses, telah melakukan rapat koordinasi pimpinan dengan Penjabat Gubernur menyoroti OPD yang dikenakan rapor merah. “OPD yang menjadi perhatian utama pihaknya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Diharapkan dapat meningkatkan serapan anggarannya”ungkapnya.

Politisi Gerindra itu menjelaskan bahwa serapan anggaran rendah penyebabnya adalah pembayaran yang belum tuntas atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh kontraktor. Dia juga mewanti-wanti agar tidak terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun, ia meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) segera membayar pekerjaan yang telah diselesaikan kontraktor.

Legislator Dapil Kutai Kartanegara itu pun berharap kepada seluruh OPD bekerja lebih baik dan cepat dengan dukungan BPKAD, serta berupaya agar tidak ada lagi yang mendapat peringkat rapor merah. " Kontraktor sudah selesaikan pekerjaan tapi pembayarannya belum tuntas. Kami berharap dalam waktu dekat ini semuanya berjalan baik," tutup Seno Aji.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November harus dimaknai dengan semangat meneladani perjuangan dan jasa-jasa pahlawan bangsa yang telah berdarah-darah untuk memperjuangkan kemerdekaan RI. Hal itu disampaikan ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud saat menghadiri upacara peringatan hari pahlawan ke-78 tahun di Taman Makam Pahlawan Kesuma Bangsa Samarinda, Jumat (10/11) lalu..

Dipaparkannya, semua harus sadar, bahwa apa yang kita nikmati sekarang ini adalah hasil dari pengorbanan para pahlawan. Mereka telah memberikan segalanya untuk membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. “Kita semua punya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan apa yang telah mereka raih,” ungkap Hasanuddin Mas’ud.

Pria yang akrab disapa Hamas ini mengatakan bahwa, rakyat Indonesia harus memiliki rasa memiliki terhadap perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya di medan perang Meneladani semangat pahlawan bangsa, kata Hamas, tentu saja kewajiban semua warga negara, tanpa memandang status sosial. Menurutnya siapapun, apapun profesinya, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, semua bisa menjadi pahlawan asalkan kita memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi.

Untuk itu, ia berharap agar peringatan hari Pahlawan ini dapat menjadi momentum untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Tak lupa juga ia mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk tetap saling menghormati dan menghargai perbedaan, menjaga toleransi dan kerukunan antar sesama.

Indonesia adalah negara yang majemuk dan beragam, sehingga perlu dijaga keutuhan dan keharmonisannya. “Kita harus menghindari hal-hal yang dapat memecah belah dan merusak persaudaraan kita. Kita harus bersatu dan bahu-membahu untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” tandasnya.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Program digitalisasi di desa-desa memiliki peran penting untuk meningkatkan pelayanan dan penyebaran informasi. Hal ini diingatkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo. Dirinya meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar melakukan percepatan transformasi digital di desa-desa, terutama di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Dengan adanya digitalisasi, diharapkan dapat menjadikan desa-desa yang tertinggal di Kaltim dapat maju lebih cepat melalui perkembangan teknologi “ungkapnya.

Ia meminta Pemprov untuk menjadikan digitalisasi menjadi program prioritas. Hal Itu penting dan sudah menjadi tugas Diskominfo dan Kementerian Komunikasi untuk mempercepat program digitalisasi di seluruh kawasan atau desa-desa.

Menurut Sigit, transformasi digital diimplementasikan sebagai bentuk kemajuan suatu daerah dalam mengikuti perkembangan zaman, yang juga dapat menjadi dukungan terhadap program pemerintah. Kendala yang dihadapi dalam pemerataan program digitalisasi harus segera dituntaskan.

Ia menyebutkan, kendala yang dihadapi saat ini terkait permasalahan jaringan internet yang mengakibatkan pihak penyedia layanan telekomunikasi kesulitan berinvestasi di desa-desa terpencil yang sulit dijangkau.

"Karena memang jarak dari kota ke kota atau provinsi menuju provinsi lain itu jauh dan cukup sulit. Jadi investor terkendala dengan jarak itu tadi," jelasnya. Lebih jauh, Sigit menjelaskan, bukan hanya persoalan jarak saja yang menjadi pertimbangan investor. Tetapi juga biaya menjadi masalah serius bagi penyedia layanan untuk masuk di pedesaan.

Selain itu, kapasitas penggunaan internetnya tidak sebanding. "Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sangat diperlukan campur tangannya dan terlibat dalam penyedia layanan telekomunikasi," tambahnya.

Ia juga mendorong pihak penyedia jaringan telekomunikasi mampu menembus di beberapa daerah terpencil, sehingga diharapkan desa-desa terpencil tidak mengalami ketertinggalan perkembangan teknologi.

Jika percepatan-percepatan bisa meluas ke Kabupaten atau pedesaan akan lebih bagus," “Semoga bisa dipercepat dan menjangkau hingga daerah terpencil” tutup Sigit (Adv/dprdkaltim)